news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

presidenjokowi

Di balik gaduh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada kekhawatiran serius. Bila sudah beroperasi, penumpangnya sepi. Apalagi kalau ibu kota negara jadi pindah ke Kalimantan Timur. Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, menyampaikan kekhawatirannya itu. Setelah berdarah-darah menalangi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan APBN, pemerintah masih harus menanggung utang jumbo kepada China."Jumlahnya (utang negara) dua kali utang Jepang. Akan lebih konyol lagi, kalau kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ada yang naik. Tidak ada pemasukan untuk negara," ungkapnya kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (14/10/2021). Selanjutnya, Gede membandingkan harga tiket kereta cepat dengan tiket pesawat Jakarta-Bandung Rp207.000 per seat. Dulu, sebelum biaya membengkak, harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung dibanderol sekitar Rp228.000. "Memang belum ada yang menghitung berapa perkiraan harga tiket setelah APBN harus ikut setor puluhan triliun dalam proyek ini. Ada yang memperkirakan tiketnya mencapai Rp400.000-an. Kalau benar, ya siap-siap kereta cepatnya mangkrak. Karena enggak ada penumpang, jadi besi tua," tuturnya. Apalagi, lanjutnya, terminal atau stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, letaknya bukan di pusat kota. Artinya, harus tambah ongkos menuju stasiun. "Nantinya masyarakat lebih memilih naik bus, travel atau kereta biasa. Kalau ada duit lebih, bisa naik pesawat," tuturnya. Kekhawatiran Gede bisa jadi benar. Ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara, berdampak kepada turunnya jumlah penumpang kereta cepat. Dan, Presiden Joko Widodo serius ingin memboyong ibu kota negara. Tahun depan, Presiden Jokowi melalui Perpres 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, menyiapkan dana Rp510,79 miliar. Tentu saja, duit itu berasal dari APBN 2022. Sebelumnya, Bappenas memastikan, kebutuhan dana untuk ibu kota negara anyar sebesar Rp486 triliun. Mayoritas dana dipenuhi lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54 persen, atau Rp265,2 triliun. Kemudian, dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen, atau Rp127,3 triliun. Lalu, pemerintah hanya akan mengalokasikan Rp93,5 triliun atau sekitar 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.

Ibu Kota Pindah, Kereta Cepat China Bakal Kosong

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mempertanyakan etika moral tiga pejabat tinggi negara yang diduga berbisnis tes PCR atau Polymerase Chain Reaction. "Secara etika saja, standar moral pejabat negara harus tinggi. Jangan menumpangi jabatan untuk bisnis. Itu etika moral yang sangat rendah. Sebaiknya yang seperti itu jangan terjadi," ungkapnya kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (1/11/2021). Kata Salamuddin, pejabat tinggi negara yang berbisnis PCR di kala pandemi COVID-19, jelas tidak beretika. Padahal, mereka dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran dinilai punya standar moral yang tinggi. Dikatakan Salamuddin, masalah ini seharusnya tidak perlu terjadi, apabila negara hadir. Dalam artian, pemerintah menggratiskan segala macam test COVID-19. "Sebaiknya ini semua ditangani oleh negara secara gratis dan tak boleh dibisniskan. Harus sukarela dan gotong royong," kata Salamuddin. Ihwal adanya tiga pejabat tinggi negara yang berbinis PCR, pernah diungkap mantan Direktur Yayasan LBH Indonesia, Agustinus Edy Kristianto. Melalui akun facebook, Agustinus mengkritisi tiga kementerian. Ketiganya, menurut Agustinus, diduga terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Di mana, salah satu unit usaha PT GSI adalah GSI Lab yang menyediakan layanan tes COVID-19. Mulai PCR Swab Sameday (Rp275 ribu), Swab Antigen (Rp95 ribu), PCR Kumur (Rp495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (Rp249 ribu). Dalam situs resminya, GSI Lab mengklaim memiliki 1.000+ klien korporat, melaksanakan 700.000+ tes, menyalurkan 5.000+ tes gratis, dan donasi total Rp4,4 miliar. Menurut Agustinus, ketiga pejabat negara itu, adalah pemutus kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Di tangan mereka-lah aturan wajib PCR dikendalikan. "Dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya!" tulis Agustinus. Mengenai keabsahan data ini, Agustinus sesumbar pegang data. "Saya pegang salinan Akta PT Genomik Solidaritas Indonesia No 23 tanggal 30 September 2021. Notarisnya berkedudukan di Kabupaten Bekasi. PT itu dibuat April 2020, sebulan setelah kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Modal dasar: Rp4 miliar (1 juta/lembar saham, 4.000 saham); Modal disetor: Rp2,96 miliar (1 juta/lembar saham, 2.969 saham)," ungkapnya. Lebih dahsyat lagi, Agustinus membeberkan sejumlah perusahaan yang menjadi pemegang saham di GSI. Diantaranya adalah Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar); Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar); Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar); PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar); PT Modal Ventura YCAB (242 lembar); PT Perdana Multi Kasih (242 lembar); PT Toba Bumi Energi (242 lembar); PT Toba Sejahtra (242 lembar); dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar). Dikutip dari Majalah Tempo edisi 30 Oktober 2021, Garibaldi Thohir mengakui bahwa Adaro berpartisipasi dalam penanganan pandemi COVID-19 sejak masuk Indonesia pada Maret 2020. Boy, sapaan akrabnya, mengatakan, tidak berniat mencari keuntungan namun ingin memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan tes PCR.  "Adaro berpatisipasi melalui yayasan," ujar Boy. Eksekutif Yayasan Adaro, Okty Damayanti bilang, kerja sama dengan sejumlah yayasan dan perusahaan untuk menyediakan tes PCR yang terjangkau.

Tiga Menteri Aktif Diduga Ikut Terlibat Bisnis PCR

Keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 93/2021 yang membuka keran APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, cukup mengejutkan para mantan menterinya. Keputusan itu jelas mengingkari janjinya. Melalui pesan pendek, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kepada Inilah.com, Kamis (14/10/2021) membeberkan sejumlah fakta. Saat masih menjabat RR, sapaan akrab Rizal Ramli, mepelajari dengan seksama dua proposal proyek kereta cepat yang diajukan Jepang dan China. Kala itu, dua proposal dari Jepang dan China, sempat dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dan, RR sempat menerima perwakilan Jepang dan China, secara terpisah. Kala itu, Kemenko Maritim mengkoordinasikan empat kementerian. Yaitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Anehnya, Menteri BUMN yang kala itu dijabat Rini Soemarno rajin mengawal proyek ini hingga gol. "Sejak awal saya sudah mengingatkan ‘bahayanya’ menggandeng Cina. Proposal Cina memang terlihat lebih murah. Tapi, di sana belum dijelaskan banyak hal," papar RR. Dalam proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jepang maju dengan angka US$6,2 miliar. Namun China berani lebih murah US$5,1 miliar. Selain itu, China berjanji tidak akan menggunakan uang negara atawa APBN. "Misalnya, bagaimana biaya pembebasan lahan dan kemungkinan terjadinya cost overrun (pembengkakan biaya). Siapa yang akan tanggung. Kita mesti hati-hati,” imbuh RR. Belakangan, kekhawatiran RR terbukti. Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak dua kali. Dalam proposal biaya pembangunan dipatok US$5,5 miliar, membengkak menjadi US$6,1 miliar. Sekarang nambah lagi menjadi US$8 miliar. Atau setara Rp114,24 triliun. Artinya total bengkaknya sekitar US$1,9 miliar, atau setara Rp27,17 triliun (kurs Rp14.300/US$).   Saat rapat di Kemenko Kemaritiman, dirinya selalu mewanti-wanti bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jangan sampai dibiayai APBN. "Saya selalu ingatkan, proyek kereta cepat jangan sampai dibiayai APBN. Jangan sampai ada duit APBN yang disertakan," ungkapnya. Bahkan, Bambang Brojonegoro yang kala itu menjabat Menteri Keuangan, berulang-ulang menyatakan tidak setuju kalau APBN dikucurkan untuk proyek tersebut. Apakah sebagian apalagi seluruh biaya proyek, jangan sampai ditanggung negara.  Selain itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berkali-kali menyatakan tidak setuju dengan proyek tersebut. Kini, para mantan menteri mungkin hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan mantan bosnya. Lantaran itu tadi, Presiden Jokowi menelorkan Perpres 93/2021 yang melegalkan duit APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet pada 3 September 2015, Presiden Jokowi menjanjikan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak berasal dari APBN. “Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan kereta cepat tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan B to B, bisnis,” tegas Jokowi.

Buka APBN untuk Biayai Proyek Kereta Api Cepat, Janji Jokowi tak Seindah Aslinya

Demi efisiensi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih naik pesawat B777-300 ER milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk lawatan kenegaraan ke 3 negara. Benarkah? Kepada Inilah.com, Sabtu (30/10/2021), pakar penerbangan Alvin Lie memberikan sejumlah informasi. "Kalau pakai BBJ2 (Pesawat Kepresidenan), hanya mampu terbang nonstop maksimal 10.000 kilometer. Sehingga untuk ke Eropa harus transit, isi bahan bakar. Jadi memang tidak praktis," terang Alvin. Beda jauh dengan Boeing B777-300 ER yang mampu terbang nonstop hingga 13.650 kilometer, sehingga perjalanan dari Jakarta bisa langsung ke Eropa (Italia). Bagaimana dengan konsumsi bahan bakar (avtur)? Menurut Alvin, lebih boros Boeing B777-300 ER. Di mana, konsumsi bahan bakar untuk Boeing B777-300 ER mencapai 7.500 kilogram per jam, atau sekitar 9.300 liter per jam.  Sedangkan pesawat kepresidenan (BBJ2), konsumsi bahan bakarnya 2.600 liter per jam. Sedangkan soal protokol kesehatan (prokes), menurut mantan anggota Ombudsman RI ini, seluruh airlines sama kepatuhan prokesnya. Semuanya menyesuaikan dengan standar internasional serta peraturan nasional yang berlaku.   "Pesawat B777-300ER Garuda statusnya dicharter presiden. Tentunya tidak hanya soal prokes, tapi juga aspek keamanan disesuaikan dengan standar protokol kepresidenan," pungkasnya.      Mengingatkan saja, Presiden Jokowi menggunakan pesawat Garuda untuk terbang ke tiga negara, yakni Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab. Pada Jumat (29/10/2021), Jokowi bertolak dari Jakarta menuju Roma untuk menghadiri KTT G20. Dari Roma, Presiden Jokowi meneruskan perjalanan Glasgow, lanjut ke Abu Dhabi dan Dubai. Dalam perjalanan ini, Jokowi ditemani sejumlah menteri sehingga perlu pesawat yang berbadan lebar. para menteri yang diangkut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri BUMN Eerick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah berangkat duluan. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan, pemilihan pesawat Garuda telah dipertimbangkan secara matang, seperti efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan. “Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ujar Heru, Jumat (29/10/2021). Dia melanjutkan, apabila Presiden dan rombongan harus transit, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Lawatan 3 Negara, Jokowi Pilih Naik Garuda Ketimbang Pesawat Kepresidenan, Lebih Irit?

Suara miring terhadap Megawati Soekarnoputri yang baru saja didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dinilai kebablasan. Apalagi yang mengkaitkan dengan status pendidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H Nababan bilang, sorotan terhadap Megawati yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, perlu diklarifikasi. Tolok ukur pemimpin sukses adalah kebijakannya. Bukan lantaran status sosial, atau jenjang akademik yang disandang. "Pemimpin itu wisdom-nya. Ibu Mega jelas prestasinya. Kami, PDI Perjuangan bisa sebesar seperti sekarang ya karena Ibu Mega. Jadi enggak perlu klaster akademisi yang wah," ungkap Sukur di Jakarta, Senin (18/10/2021). Pernyataan Sukur ini menjawab nyinyiran pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun. Dalam tayangan YouTube, Refly menyebut, Megawati tak lulus S1. Dikatakan Sukur, Megawati bukan drop out namun ada situasi politik yang menciptakan itu. "Saat ini, banyak sekali gelar akademis diperoleh Ibu Mega. Doktor dari berbagai universitas di Indonesia, bahkan Korea, China dan terbaru Rusia," ungkapnya. Suka atau tidak, kata Sukur, Megawati adalah pemimpin yang baik. Sosok perempuan yang memiliki kemampuan manajerial mumpuni. Buktinya, PDI Perjuangan yang awalnya parpol tak dilirik, kini menjadi mesin politik papan atas. Saat ini, parpol berlogo Banteng Gemuk ini, memiliki basis massa ideologis yang jelas, dan mayoritas di Indonesia. "PDI Perjuangan bisa sebesar saat ini, bisa menang Pileg dan Pilpres dua kali berturut-turut, jelas prestasi Ibu Mega," ungkapnya. Kembali ke soal Refly, Anggota Komisi V DPR ini mempertanyakan prestasi Refly Harun ketika menjabat Komisaris PT Jasa Marga (Persero). "Ketika diberi kesempatan menjadi komisaris Jasa Marga, prestasinya apa?. Bukannya keuangan Jasa Marga terseok-seok. Sebenarnya, apa prestasinya Bung Refly Harun yang bergelar doktor itu," tanya politisi berdarah Batak asal Siborong-borong ini. Masih kata Sukur, ketika menjadi presiden, Megawati berhasil mengelola anggaran yang hampir bangkrut, menjadi sehat. Di era Megawati lahirlah sejumlah badan yang berperan strategis. Semisal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Ibu Mega juga salah satu inisiator BRIN. Beliau menginginkan seluruh tata kelola birokrasi haruslah berlandaskan riset dan penelitian," pungkas Sukur.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar presidenjokowi

Potensi Kemarau Kian Panjang, Presiden Jokowi Ingin Impor Beras Lagi 1 Juta Ton Tahun Ini

Presiden Jokowi Akui Efek TikTok Shop sudah Kemana-mana

Jokowi Terkesan KCJB, Luhut: Minta Dilanjutkan hingga Surabaya

Habiskan Anggaran Rp120 Triliun, Apakah Harga Tiket Kereta Cepat Terjangkau?

Tiru Jurus China, Menteri Teten: Presiden Tetap Ingin Larang TikTok Shop

Presiden Jokowi Akui Segera Izinkan Impor Beras

Jokowi Semringah Jepang-ASEAN Potensi Dukung Anggaran Infrastruktur Rp 2.815 Triliun

Jokowi Salat Idul Adha Bareng Ketua MK di Istana Yogyakarta

Lantunkan Ayat Suci Alquran di Pernikahan Kaesang-Erina, Instagram Ahmad Nabil Mubarak Banjir Pujian

Wapres Ma'ruf Berikan Nasehat Pernikahan di Akad Kaesang-Erina Hari Ini

Sela Prosesi Nikahan Kaesang, Jokowi Tetap Kerja Teken Dokumen

Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Ikut Rapat Akhir Persiapan Pernikahan Kaesang-Erina

Utang Tembus Rp6.711,5 Triliun Hasil Kolaborasi Menkeu dan DPR?

Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet, Mahfud MD atau Prabowo Punya Kans Terjungkal

INDEF: Jangan Senang Dulu, Komitmen Investasi UEA US$44,6 Miliar Bisa Meleset

Utang Pemerintahan Jokowi Mendekati Rp7.000 Triliun, Betul Prediksi Prof Didik Rachbini

Oleh-oleh KTT G20, Presiden Jokowi Bawa Pulang Investasi Inggris Rp130 Triliun

MAKI Minta KPPU Selidiki Dugaan Permainan Harga dan Praktik Monopoli di Bisnis PCR

Tiga Menteri Aktif Diduga Ikut Terlibat Bisnis PCR

Mendag Lutfi Sebut Presiden Jokowi Bakal Hadiri National Day Expo 2020 Dubai

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA