news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Prima

Sebanyak lima <a href="https://www.inilah.com/mengenal-18-partai-politik-yang-lolos-verifikasi-peserta-pemilu-2024">partai politik</a> (parpol) kembali gagal lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kepesertaan Pemilu 2024. Padahal, kelima parpol ini mengikuti verifikasi administrasi untuk kali kedua setelah memenangkan gugatan sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.Menurut Komisioner KPU RI <a href="https://www.kpu.go.id/">Idham Holik</a>, kelima parpol tersebut tidak memenuhi syarat (TMS)."Dalam pendaftaran partai politik, partai politik itu harus memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 173 ayat 2 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU Nomor 4 Tahun 2022," kata Idham kepada Inilah.com saat dihubungi pada Sabtu (19/11/2022)."Jadi kalau persyaratan tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan, maka partai tersebut dinyatakan TMS," ujar Idham melanjutkan.Kelima partai adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia (Republiku), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).<h3>Tak Penuhi Syarat Keterpenuhan Kepengurusan</h3>Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 7 dan Pasal 8, Idham menyebut kelima parpol ini tidak memenuhi syarat keterpenuhan kepengurusan di berbagai tingkatan.Seperti pada Pasal 7 ayat 1 poin c yang menyatakan parpol calon peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi."Agar dinyatakan memiliki kepengurusan atau memenuhi syarat di tingkat provinsi, dan partai tersebut harus memiliki kepengurusan dan keanggotaan partai politik di 75 persen kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut," jelasnya.Tak hanya itu, parpol calon peserta pemilu juga mesti memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan, dalam kabupaten/kota minimal 50 persen."Dari setiap kabupaten/kota minimal keanggotaan 1/1000 serta menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen," sambungnya.Karena tidak memenuhi syarat ini, kelima partai secara resmi telah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU. Oleh karena itu, tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya."Terhenti sampai disitu. Jadi partai bisa mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual itu, apabila partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi," tegas Idham.

Lima Parpol Kembali Gagal Lolos Verifikasi KPU, Idham: Faktor TMS

<a href="https://polri.go.id/">Polda Metro Jaya</a> dikabarkan mengamankan salah satu peserta aksi demo Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan kader Partai Rakyat Adil Makmur (<a href="https://www.inilah.com/desak-temui-komisioner-kpu-ketua-dpw-partai-prima-jakarta-nekat-loncat-pagar">Prima</a>). Kader ini diduga menampar salah satu Polwan yang mengawal jalannya aksi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (14/12/2022).Juru Bicara (Jubir) Partai Prima Farhan Abdillah Dalimunthe membenarkan kabar tersebut. Kader berinisial EE itu ditangkap dan kini masih ditahan oleh kepolisian usai korban ESR (Polwan) membuat laporan polisi (LP).“Betul. Hingga saat ini yang bersangkutan masih berada di Polda Metro Jaya sejak dibawa saat aksi kemarin,” kata Farhan melalui pesan singkat kepada Inilah.com, Kamis (15/12/2022).Farhan menjelaskan, saat ini Partai Prima melalui tim penasihat hukum internal tengah melakukan pendampingan terhadap kader yang diamankan.“Ini tim kuasa hukum dari DPP PRIMA sedang melakukan pendampingan agar yang bersangkutan bisa segera dibebaskan,” lanjut dia.Kendati demikian, Partai Prima menurut Farhan menduga ada tindakan yang bersifat disengaja untuk merugikan posisi kelompok mereka dengan dipolisikannya salah satu kader.Terlebih, belakangan Partai Prima masih menyuarakan keberatan mereka terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Penyelenggara Pemilu itu dituding melakukan kecurangan, sehingga Partai Prima tak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024.“Jadi persoalan ditangkap dan ditahan kepolisian disaat aksi unjuk rasa bukan hal yang baru lagi bagi PRIMA. Kami akan tetap menyuarakan agar KPU di Audit agar transparan,” jelas dia.Berdasarkan dokumen pemeriksaan yang diterima, laporan dari korban polwan teregister dengan nomor LP/B/6379/XII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Rabu, 14 Desember 2022. Pelapor mempolisikan EE atas dugaan pelanggaran Pasal 212 KUHP juncto Pasal 352 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Endra Zulpan mengatakan, pihaknya masih mendalami laporan tersebut.“Ada laporannya kemarin. Masih didalami, ya," kata Zulpan.Pihak kepolisian juga talah menerima sejumlah barang bukti. Barang bukti berupa satu handphone dan beberapa pernak-pernik pakaian seperti masker, kerudung hingga celana panjang.<h3>Unjuk Rasa</h3>Sebelumnya, ratusan orang dari kader Prima menggelar unjuk rasa yang diwarnai dengan kericuhan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, jelang pengumuman partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (14/12/2022).Pengunjuk rasa menuding KPU melakukan kecurangan, sehingga Partai Prima tak lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2024.“Putusan-putusan KPU sangat kritis, sengaja dipelihara oligarki. Partai-partai penguasa saat ini sengaja mengintervensi KPU supaya partai rakyat biasa seperti kami tidak diloloskan,” kata salah satu orator aksi di atas mobil komando.

Tampar Polwan saat Demo KPU, Kader Partai Prima Ditahan Polisi

Mantan Ketua Umum Bawaslu, Abhan Misbah menilai gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) adalah langkah yang tepat. Sebab Abhan menilai kinerja penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU memang bermasalah.“Ada masalah ini (kinerja Bawaslu dan KPU), dalam konteks orang yang mencari keadilan ya enggak bisa disalahkan, saya tidak dalam konteks menyalahkan partai Prima, sah saja orang mau cari keadilan,” ujar Abhan saat diskusi media yang diinisiasi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).Lebih lanjut, Abhan menjelaskan bahwa Sistem Informasi Politik (Sipol) KPU dinilai menjadi salah satu masalah partai politik mengajukan verifikasi administrasi secara digital.“Sipol itu salah satunya, Ketika sipol tidak maksimal artinya partai dirugikan. Sipol daridulu jadi polemik, kita tidak menafikan, kita butuh digitalisasi pemilu,” tambahnya.Sementara itu, ketika partai Prima melapor ke Bawaslu terkait tidak lolosnya verifikasi administrasi, Bawaslu memberi waktu 1x24 jam untuk Prima melakukan verifikasi ulang. Abhan menilai hal itu sangat mustahil dilakukan.“Ketika harus dikasih 1 x 24 jam perbaikan verifikasi, begitu mau di ulpad itu down, lalu waktu habis, ini kan merugikan partai politik, ini kesalahan KPU,” pungkas Abhan.Karena, dalam memverifikasi anggota partai politik yang jumlahnya tidak sedikit mustahil dilakukan secara manual. Memang harus diimbangi dengan Sipol, namun perlunya kesiapan dari sarana digital itu sendiri.“Dari tahun ke tahun perkembangan Sipol ini masih sama dengan Sipol kemarin, misalnya ada update, nyatanya masih ada yang jeblok, mestinya KPU sejak awal menyampaikan bahwa Sipol ini bisa digunakan ketika perangkatnya sekian, begitu diunggah kan jadi lancar,” tutupnya.

Bela Prima, Eks Ketua Bawaslu Akui Kinerja KPU Bermasalah

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) saat ini menjadi sorotan karena putusan soal penundaan Pemilu 2024. Putusan ini keluar setelah majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan dari Prima soal gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).Nama Prima sebagai parpol sebenarnya kurang menarik perhatian publik, namun dari kasus ini Prima menjadi sorotan. Tak banyak yang mengetahui siapa saja orang-orang yang menjadi pengurus DPP Prima ini.Namun ternyata ada nama mantan elite Badan Intelijen Negara (BIN) yang tergabung dalam Prima dan ada di balik gugatan terhadap KPU ini. Mantan elite BIN ini adalah R. Gautama Wiranegara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai.Gautama sendiri mengaku sudah bergabung dengan Prima sejak 1 Juni 2021 atau tepatnya saat parpol itu mulai mendeklarasikan diri. ""Ya, sejak deklarasi dan saya bergabung, jadi ini kan luar biasa Prima ini," ucap Gautama di kantor DPP Prima, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).Jabatan terakhir Gautama di BIN sendiri adalah Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN. Dia merupakan anggota TNI yang selama berkarir banyak bersentuhan dengan bidang intelijen.Sebelum bergabung dengan BIN, Gautama pada 2000 aktif di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Setelah itu pada 2010 dia mulai aktif di BIN sebagai Kaposwil BIN NAD Deputi II BIN.Gautama juga pernah ditugaskan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tiga tahun mulai 2015-2018. Kemudian dia pensiun pada 2018 dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen) TNI.Dunia politik memang tidak asing bagi Gautama karena sebelumnya pernah aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dia sudah sudah bersinggungan dengan pengurus DPP Prima sejak 2004. Bahkan meski dia masih aktif sebagai anggota TNI aktif."Mungkin sebelumnya kali. Tapi resmi 2004 lah. Waktu itu saya masih aktif. Dan bukan abal-abal. Artinya apa, bukan hanya statement. Ada suratnya saya resmi (penugasan dari Bais)," ucap Gautama.Dia mengaku punya andil dalam gugatan Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan dia aktif sejak awal prosesnya.Gautama mengatakan keputusan partainya melayangankan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah disepakati oleh seluruh kader termasuk yang meminta penundaan tahapan Pemilu.Menurutnya penundaan pemilu itu perlu karena banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh penyelenggara. "Kita tahu berapa partai yang lolos tapi sebetulnya enggak lolos. Yang lolos diminta loloskan," katanya.

Ada Peran Eks Petinggi BIN di Balik Gugatan Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono mengatakan pihaknya ingin menghentikan proses Pemilu yang telah berlangsung agar bisa berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 2024.“Kalau tahapan pemilu tetap dilanjutkan, otomatis Prima, yang dalam proses verifikasi dicurangi, tidak ikut,” ucap Agus Jabo kepada wartawan di DPP Prima, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).Agus Jabo menegaskan bahwa yang diinginkan oleh partainya hanyalah menjadi peserta Pemilu 2024. Sehingga Prima melakukan berbagai langkah hukum agar bisa menjadi peserta Pemilu.Ia memaparkan bahwa Prima sempat melayangkan gugatan sengketa verifikasi partai politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terkait dengan status Prima yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.Atas gugatan tersebut, Bawaslu pun memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan bagi Prima memperbaiki dokumen administrasi dalam kurun waktu 1x24 jam.Meskipun demikian, Prima tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga tidak lolos menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.“Kami sudah melakukan langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum ke Bawaslu, kemudian ke PTUN, tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu buntu. Maka kemudian, atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri,” ucap Agus Jabo.Pada kesempatan tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa pihaknya mengajukan permasalahan ini ke pengadilan bukan untuk mengadili sengketa pemilu, melainkan sebagai upaya untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU,” tutur Agus Jabo.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.Berbagai pihak, baik yang berasal dari partai politik, akademisi, hingga pegiat pemilu, menilai putusan majelis hakim melawan konstitusi, bahkan melampaui kewenangan hakim.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Prima

Stamina Tetap Prima hingga Final, Kunci Chico Menangi Taipei Open

Bela Prima, Eks Ketua Bawaslu Akui Kinerja KPU Bermasalah

MIPI: Lawan Pihak yang Punya Agenda Tunda Pemilu 2024

Ada Peran Eks Petinggi BIN di Balik Gugatan Penundaan Pemilu

Anggap Ada Kesalahan, Mahfud Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus

Ketum Prima Tegaskan Hanya Ingin Jadi Peserta Pemilu

Tampar Polwan saat Demo KPU, Kader Partai Prima Ditahan Polisi

Lima Parpol Kembali Gagal Lolos Verifikasi KPU, Idham: Faktor TMS

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA