news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

putusan

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengagendakan akan membacakan vonis kasus penganiayaan Cristalino David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo pada pekan depan atau pada 7 September 2023.“Putusan akan dijatuhkan hari Kamis tanggal 7 September minggu depan ya,” kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sudjono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan korban penganiayaan David Ozora (17) harus mendapatkan keadilan dengan mengedepankan moralitas nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai kebenaran yang ada di masyarakat.Selain itu Jaksa menilai nota pembelaan yang dilayangkan oleh terdakwa Mario Dandy beserta tim penasihat hukumnya tidak menggambarkan fakta sebenarnya.“Serangkaian fakta yang mereka kemukakan hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial," kata salah satu JPU, Maidarlis saat membacakan replik atas pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan Mario Dandy Satriyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/8).Dia menyatakan, dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumen mereka saja dan keterangan di dalam pleidoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi.Kemudian Jaksa mengatakan jika penasihat hukum dan terdakwa menguraikan seluruh fakta persidangan maka akan terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan.“Sangat jelas menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana, turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu,” kata Jaksa.Terdakwa Mario Dandy Satriyo (20) menyampaikan kekecewaannya terhadap JPU atas tuntutan pidana maksimal berupa penjara 12 tahun akibat menganiaya David Ozora (17).Tuntutan dibacakan tim JPU terdiri atas Hafiz Kurniawan, Bayu Ika, Maidarlis, Eka W, Suryani dan Nuli dalam persidangan di PN Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan tuntutan pada Selasa (15/8).Jaksa juga membebankan biaya restitusi sebesar Rp120 miliar. Jika terdakwa tidak dapat membayar maka diganti dengan hukum kurungan selama tujuh tahun penjara.

Hakim PN Jaksel Bacakan Vonis Mario Dandy Kamis Pekan Depan

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebut putusan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta</a> mengabulkan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengenai <a href="https://www.inilah.com/ketua-pbnu-tegaskan-wacana-penundaan-pemilu-2024-tak-beralasan">penundaan Pemilu 2024</a> sudah tepat. Dengan kata lain, putusan PT DKI Jakarta itu membatalkan putusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus sejalan dengan konstitusi.“(Putusan PT DKI) telah mempertimbangkan aspek sosiologis,” kata Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita kepada Inilah,com, Kamis (13/4/2023).Mita, sapaan akrab Nurlia menjelaskan, hukum sejatinya tidak hidup di ruang hampa. Artinya, putusan PT DKI Jakarta tidak hanya melihat dari sisi yuridis saja, namun juga filosofis dan sosiologis.“Dorongan publik yang menilai putusan PN Jakpus (menunda pemilu) dengan beragam tanggapan negatif dapat mencerminkan kondisi sosiologis masyarakat yang merasa terciderai oleh putusan yang dianggap tidak berwenang. Melanggar konstitusi dan lainya,” jelas dia.Oleh karena itu, Mita memandang putusan PT DKI sudah sejalan dengan pertimbangan hukum yang juga memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis.“Apalagi dari sisi yuridis memang putusan PN Jakpus dianggap bermasalah dan mencerminkan ketidakpahaman hakim PN Jakpus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Mita menegaskan.Sebelumnya, KPU turut menanggapi hasil putusan sidang banding yang diajukan ke PT DKI Jakarta. KPU menilai putusan tersebut meluruskan pencari keadilan pemilu.“Meluruskan kembali jalur peradilan untuk mencari keadilan pemilu, yaitu bukan wewenang atau kompetensi peradilan umum (Pengadilan Negeri), namun (merupakan) wewenang Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi,” kata Komisioner KPU, Mochammad Afifudin.Lebih lanjut, putusan PT DKI disebut dapat membendung arus gugatan para pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam kepemiluan melalui jalur peradilan umum.

PT DKI Jakarta Batalkan Putusan Penundaan Pemilu, JPPR: Sejalan dengan Konstitusi

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto mengaku akan mendatangi Mahkamah Agung (MA) Selasa besok (11/7/2023). Tujuannya untuk meminta pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait diperbolehkannya <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">pernikahan beda agama</a>."Besok saya akan ke MA bersama salah satu ormas Islam untuk mendaftarkan permohonan pembatalan putusan PN Jakpus yang mengabulkan tentang pernikahan beda agama," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).Dia menjelaskan, putusan PN Jakpus tersebut terbilang rancu. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak permohonan pernikahan <a href="https://www.inilah.com/ini-sosok-gerald-sebastian-suami-stafsus-jokowi-yang-nikah-beda-agama">beda agama</a>. Putusan MK, ujar Yandri, bersifat final dan mengikat."Tapi kenapa PN Jakpus bisa berbeda dengan MK. Apa hakimnya tidak paham atau (bagaimana) atau ada sesuatu dibalik itu?" lanjutnya.Oleh karena itu, ia pun menilai, putusan MK tersebut tak perlu diutak-atik lagi oleh lembaga peradilan lainnya. Yandri pun mengingatkan, soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pelarangan nikah beda agama.

Datangi MA Besok, Pimpinan MPR Desak Putusan Nikah Beda Agama Dibatalkan

Komisi III DPR RI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait aturan masa jabatan presiden dua periode di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini sekaligus menyatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) paling lama hanya dua periode."Alhamdulillah MK masih waras," kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (38/2/2023).Dia memandang, MK menyadari perlunya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, putusan lembaga tersebut sudah tepat. Dengan begitu, dapat mengakhiri pula polemik perpanjangan masa jabatan presiden."MK sudah dalam posisi yang benar kalau kemudian menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut karena konstitusi sudah mengatur," ujarnya.Nasir menekankan, alasan apa pun juga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Dia meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengetahui putusan MK tersebut."Saya percaya Presiden Jokowi juga sudah tahu bahwa itu putusannya. Meskipun dia belum lihat tapi dia sudah bisa baca bahwa MK pasti memutuskan tidak menerima atau menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut," tuturnya.Sebelumnya, dalam persidangan Selasa hari ini, MK menyatakan menolak gugatan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UUD RI Tahun 1945."Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan.Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh pemohon bernama Herifudin Daulay. Dia diketahui guru honorer asal Riau.Sementara, Hakim MK Saldi Isra mengatakan, majelis hakim belum memiliki alasan hukum kuat untuk mengubah pendirian terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden."Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional," tutur Saldi.Dia menjelaskan, Pasal 169 huruf n yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD Tahun 1945.

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ditolak MK, DPR: Alhamdulillah Waras

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, <a href="https://www.inilah.com/ada-vonis-ferdy-sambo-dan-putri-candrawathi-bagaimana-sidang-lain-di-pn-jaksel">Ferdy Sambo</a> saat duduk menyapa kuasa hukumnya sebelum sidang pengadilan di PN Jakarta Selatan, <a href="https://jakarta.go.id/">Jakarta</a>, Senin (13/2/2023).Sidang hari ini merupakan sidang pembacaan vonis terdakwa Ferdy Sambo oleh majelis hakim.<figure class="image"><img class="wp-image-162358 size-large" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013148_2810_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Suasana sidang pembacaan vonis Ferdy Sambo</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-162352" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013057_7270_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-162357" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013140_6094_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Ferdy Sambo berdiri saat majelis hakim memasuki ruang sidang</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-162353" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013106_88ca_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Jaksa Penuntut Umum.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-162356" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013132_34ac_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Ferdy Sambo menyapa yang hadir.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-162354" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013114_59e6_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo memasuki ruang sidang.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-162355" src="https://c.inilah.com/2023/02/0213_013122_9d74_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Vonis Sambo, Ferdy sambo, Putusan, Ibu Joshua, Brigadir J, Rosti Simanjuntak, PN Jaksel, Ferdy Sambo, Vonis, Putusan, Sidang,- inilah.com inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Terdakwa memasuki ruang sidang.</figcaption></figure>

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar putusan

Hakim PN Jaksel Bacakan Vonis Mario Dandy Kamis Pekan Depan

2 Hakim Tolak Kasasi Ferdy Sambo dan Beri Dissenting Opinion. Apa Itu Dissenting Opinion?

Pimpinan MPR: Nikah Beda Agama Berlawanan dengan Pancasila

Datangi MA Besok, Pimpinan MPR Desak Putusan Nikah Beda Agama Dibatalkan

Kamis Pekan Ini, MK Putuskan Gugatan Sistem Pemilu

PT DKI Jakarta Batalkan Putusan Penundaan Pemilu, JPPR: Sejalan dengan Konstitusi

Putusan PN Jakpus Blunder, Warning bagi Jokowi Terkait Mutu Perangkat Hukum

Pakar Hukum Desak KY Segera Interogasi Hakim PN Jakpus

Langgar Wewenang Pengadilan, Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu Batal Demi Hukum

MPR Tolak Putusan PN Jakpus, Bamsoet: Pemilu Harus Tepat Waktu

Putusan PN Jakpus Tak Goyahkan KPU, Tahapan Pemilu Terus Berlanjut

PN Jakpus Perintahkan Penundaan Pemilu, Tepi: Bertentangan dengan Konstitusi!

Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ditolak MK, DPR: Alhamdulillah Waras

Foto: Majelis Hakim Jatuhkan Vonis Putri Chandrawati 20 Tahun Penjara

Foto: Ibunda Brigadir J Hadiri Sidang Vonis Ferdy Sambo di PN Jaksel

Foto: Sidang Putusan Vonis Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan

Aset-aset Indra Kenz Dikembalikan ke Korban Binomo, Ada Tesla hingga Rolex

Apresiasi Putusan Kasasi MA, Andy Berharap Wenhai Guan Segera Dieksekusi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA