news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Putusan PN Jakpus

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta semua pihak menghargai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sebab gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat semata-mata untuk mencari keadilan agar bisa ikut sebagai peserta pemilu.Selain itu, menurutnya putusan PN Jakpus juga memiliki dasar sehingga apapun putusan tersebut harus dilihat dari substansinya dan tafsir hukum yang ada."Nah pertanyaan kita, apa yang salah kalau Partai Prima menggunakan hak hukumnya. Kalau tadi Feri Amsari menyatakan ini tidak ada kompetensi relatif dan kompetensi absolutnya, itu kan tafsiran kita. Tapi kan tafsiran PN Jakpus, mereka mengatakan ini kami mempunyai objek hukum yang disampaikan kepada PN ada kan gitu," ungkap Ade Irfan di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang ada pihak-pihak yang berperkara bisa menggunakan haknya, termasuk KPU sebagai tergugat. Dalam hal itu, KPU bisa menjelaskan jika kasus sengketa pemilu itu tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa."Saya sebagai orang hukum, sebagai lawyer dalam berperkara kita harus menghormati dong," jelas Irfan.Irfan menegaskan pihak Istana tidak mengetahui dan merasa kaget dengan keluarnya putusan PN Jakpus ini. Sebab putusan ini berkaitan dengan isu nasional yang belakang terus berkembang yakni penundaan pemilu."Saya bukan dalam konteks membela ya, tapi kita harus bisa mencermati kenapa misalnya kita sekarang ini kaget. Saya juga kaget, kita semua dikagetkan dengan hasil putusan itu, tapi kan kita tidak boleh toh mengkritisi membuat narasi terhadap lembaga peradilan," terangnya.Selain itu, dia meminta semua pihak tidak terus menyerang hakim PN Jakpus yang mengeluarkan putusan soal penundaan pemilu ini. Sebab para hakim hanya menjalankan tugas yakni memutuskan sesuatu perkara berdasarkan gugatan yang masuk."Jangan menyalahkan, terus mengkambinghitamkan oh ini ada kekuatan besar, tidak fair juga dong. Tidak, negara pemerintah tidak tahu menahu soal masalah itu. Kita tetap taat kepada konstitusi, kita tetap taat pada yang diputuskan oleh KPU," tutup Irfan.

Istana Minta Publik Hormati Langkah Hukum Prima dan Hakim PN Jakpus

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli menyarankan kepada KPU untuk mempertimbangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk mengikuti verifikasi ulang. Sebab hal ini menjadi salah satu poin dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).Namun Lili tetap beranggapan jika KPU harus mengambil langkah hukum atas poin putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu, karena hal itu bertentangan."Masalahnya memang ada di penundaan pemilu, jika tidak ada poin itu saya sepakat mungkin atas gugatan itu, ganti rugi, dan pemulihan Partai Prima,” kata Lili dalam Webinar Pemilu bertajuk Masa Depan Pemilu 2024 Pasca Putusan PN Jakpus secara virtual, Selasa (7/3/2023).Menurutnya, putusan PN Jakpus sebenarnya tidak ada masalah yang berarti. Namun dengan adanya poin soal penundaan pemilu menjadikan putusan tersebut kontroversial di mata publik.Lili menegaskan bahwa poin lima pada perkara gugatan partai Prima tersebut melanggar konstitusi. Putusan tersebut menyatakan bahwa menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.“Yang saya tidak setuju poin tentang penundaan pemilu, saya memorediksi kalau putusan PN itu merujuk pada UUD dan uu pemilu juga Perma, maka dia tidak mengabulkan gugatan itu, artinya upaya banding kpu akan dipenuhi,” jelasnya.Dia menilai jika putusan soal sengketa pemilu diputuskan oleh pengadilan perdata, maka hal itu bisa menjadi pertimbangan. Namun dengan catatan poin soal penghentian pemilu tidak masuk dalam putusan tersebut.“Saya kira itu jalan tengahnya, apalagi kemudian tadi ditunjukan secara gamblang ketidak profesiona kinerja KPU,” lanjut Lili.Lili menduga PN Jakpus mengabulkan gugatan tersebut karena menilai ada hak dari Prima yang diabaikan oleh KPU.

BRIN Sarankan KPU Pertimbangkan Prima Jadi Peserta Pemilu

Mantan Ketua Umum Bawaslu, Abhan Misbah menilai gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) adalah langkah yang tepat. Sebab Abhan menilai kinerja penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU memang bermasalah.“Ada masalah ini (kinerja Bawaslu dan KPU), dalam konteks orang yang mencari keadilan ya enggak bisa disalahkan, saya tidak dalam konteks menyalahkan partai Prima, sah saja orang mau cari keadilan,” ujar Abhan saat diskusi media yang diinisiasi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).Lebih lanjut, Abhan menjelaskan bahwa Sistem Informasi Politik (Sipol) KPU dinilai menjadi salah satu masalah partai politik mengajukan verifikasi administrasi secara digital.“Sipol itu salah satunya, Ketika sipol tidak maksimal artinya partai dirugikan. Sipol daridulu jadi polemik, kita tidak menafikan, kita butuh digitalisasi pemilu,” tambahnya.Sementara itu, ketika partai Prima melapor ke Bawaslu terkait tidak lolosnya verifikasi administrasi, Bawaslu memberi waktu 1x24 jam untuk Prima melakukan verifikasi ulang. Abhan menilai hal itu sangat mustahil dilakukan.“Ketika harus dikasih 1 x 24 jam perbaikan verifikasi, begitu mau di ulpad itu down, lalu waktu habis, ini kan merugikan partai politik, ini kesalahan KPU,” pungkas Abhan.Karena, dalam memverifikasi anggota partai politik yang jumlahnya tidak sedikit mustahil dilakukan secara manual. Memang harus diimbangi dengan Sipol, namun perlunya kesiapan dari sarana digital itu sendiri.“Dari tahun ke tahun perkembangan Sipol ini masih sama dengan Sipol kemarin, misalnya ada update, nyatanya masih ada yang jeblok, mestinya KPU sejak awal menyampaikan bahwa Sipol ini bisa digunakan ketika perangkatnya sekian, begitu diunggah kan jadi lancar,” tutupnya.

Bela Prima, Eks Ketua Bawaslu Akui Kinerja KPU Bermasalah

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) saat ini menjadi sorotan karena putusan soal penundaan Pemilu 2024. Putusan ini keluar setelah majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan dari Prima soal gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).Nama Prima sebagai parpol sebenarnya kurang menarik perhatian publik, namun dari kasus ini Prima menjadi sorotan. Tak banyak yang mengetahui siapa saja orang-orang yang menjadi pengurus DPP Prima ini.Namun ternyata ada nama mantan elite Badan Intelijen Negara (BIN) yang tergabung dalam Prima dan ada di balik gugatan terhadap KPU ini. Mantan elite BIN ini adalah R. Gautama Wiranegara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai.Gautama sendiri mengaku sudah bergabung dengan Prima sejak 1 Juni 2021 atau tepatnya saat parpol itu mulai mendeklarasikan diri. ""Ya, sejak deklarasi dan saya bergabung, jadi ini kan luar biasa Prima ini," ucap Gautama di kantor DPP Prima, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).Jabatan terakhir Gautama di BIN sendiri adalah Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN. Dia merupakan anggota TNI yang selama berkarir banyak bersentuhan dengan bidang intelijen.Sebelum bergabung dengan BIN, Gautama pada 2000 aktif di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Setelah itu pada 2010 dia mulai aktif di BIN sebagai Kaposwil BIN NAD Deputi II BIN.Gautama juga pernah ditugaskan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tiga tahun mulai 2015-2018. Kemudian dia pensiun pada 2018 dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen) TNI.Dunia politik memang tidak asing bagi Gautama karena sebelumnya pernah aktif di Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dia sudah sudah bersinggungan dengan pengurus DPP Prima sejak 2004. Bahkan meski dia masih aktif sebagai anggota TNI aktif."Mungkin sebelumnya kali. Tapi resmi 2004 lah. Waktu itu saya masih aktif. Dan bukan abal-abal. Artinya apa, bukan hanya statement. Ada suratnya saya resmi (penugasan dari Bais)," ucap Gautama.Dia mengaku punya andil dalam gugatan Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan dia aktif sejak awal prosesnya.Gautama mengatakan keputusan partainya melayangankan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah disepakati oleh seluruh kader termasuk yang meminta penundaan tahapan Pemilu.Menurutnya penundaan pemilu itu perlu karena banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh penyelenggara. "Kita tahu berapa partai yang lolos tapi sebetulnya enggak lolos. Yang lolos diminta loloskan," katanya.

Ada Peran Eks Petinggi BIN di Balik Gugatan Penundaan Pemilu

Polemik putusan <a href="https://www.inilah.com/siapa-kelompok-terorganisir-dibalik-putusan-tunda-pemilu-pn-jakpus">tunda pemilu</a> yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) masih bergulir. Masyarakat dibuat terheran-heran, karena lembaga peradilan setingkat PN berani menangani persoalan <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">pemilu</a> dan membuat keputusan yang kontroversional. Siapa dalang di balik semua ini?Menko Polhukam Mahfud Md menilai putusan tunda pemilu PN Jakpus tersebut lebih dari persoalan tercorengnya independensi hakim. Ia menegaskan persoalan ini sudah termasuk kesalahan wewenang peradilan yang serius dan kategorinya terbilang pelanggaran berat.Ia menjelaskan, menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, lembaga peradilan setingkat PN tidak bisa masuk ke ranah administrasi seperti pemilu, apalagi sampai berani memutuskan.“Ini bukan soal independensi hakim, kalau hakim itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau di kedokteran itu, independensinya misalnya pada kode etik diatur, tapi kalau ilmunya salah ada dewan sendiri, dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang tersangkut ilmu. Lah ini kan ilmunya salah ini, ya jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia mutus, kan sudah ada dari MA. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak, kalau peraturan MA keluar, tidak ada kasus yang sedang diperiksa nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada Peraturan MA No 2 tahun 2019," ujarnya dalam kanal Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (5/3/2023).Mahfud meyakini ada permainan belakang di balik putusan PN Jakpus yang meminta agar pemilu ditunda, sebab putusan itu disebutnya sudah salah kamar. Ia menegaskan dirinya bersama pemerintah akan mengawal permasalahan ini, sekaligus memastikan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan."Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pengadilan militer kan nggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya, iya lah pasti ada main, pasti," tandasnya.Senada dengan Mahfud, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Noory Okhtariza meyakini ada kelompok terorganisir dan sistematis yang menggunakan pengadilan untuk membawa isu penundaan Pemilu 2024.Ia menjelaskan, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kelompok ini sangat mudah asalkan masyarakat jeli. Pasalnya jejak-jejak digitalnya sudah banyak tersebar di jejaring media sosial.“Saya melihat ini digerakkan oleh kelompok yang relatif terorganisir, sistematis, dan semakin ke sini harus dianggap serius. Siapa mereka? Mungkin tidak perlu dibuka di sini, tetapi sebetulnya relatif gampang untuk dilacak jejak sosial medianya,” kata Noory saat memberikan pemaparan dalam media briefing CSIS menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024, Jumat (3/3/2023).Lebih lanjut dikatakan, sejatinya selama ini sudah banyak yang dilakukan kelompok ini untuk menunda pemilu, hanya saja belum berhasil. Namun ia tak begitu memprediksi dan menyangka kelompok ini begitu berambisi hingga menggunakan kamar pengadilan, yang melahirkan putusan tunda pemilu PN Jakpus.Menurutnya, kelompok ini telah mencanangkan berbagai aksi, antara lain memobilisasi, mengorkestrasi, memainkan isu-isu lain yang bukan hanya seputar pemilu. “Banyak hal yang sudah dilakukan, tetapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan,” kata dia.“Saya beri contoh, misalnya, ada yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, ada yang minta amendemen konstitusi, ada yang minta dulu mengembalikan GBHN, ada yang kemarin menyebabkan macet di mana-mana, mobilisasi dengan tujuan menambah masa jabatan kepala desa. Ribuan kepala desa datang ke jakarta, dimobilisasi,” tambah dia.Ia menegaskan, semakin mendekati tahun politik, kelompok ini akan semakin gencar memunculkan sejumlah isu sebagai komoditas. Yang nantinya, sambung dia akan menjadi dinamika yang berujung jadi nilai tawar oleh pihak yang memainkan isu ini. “Untuk apa? Untuk political bargain. Dan itu sepertinya terjadi. Sekali disetop munculin isu baru, sekali disetop munculin isu baru,” tuturnya.Diketahui, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” demikian bunyi putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Oyong memerintahkan <a href="http://inilah.com/tag/politik">KPU</a> untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan KPU sebagai pihak tergugat.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Putusan PN Jakpus

DPR Pertanyakan Alasan Bawaslu Baru Terima Gugatan Partai Prima

Pakar Politik: Ancaman Partai Prima hanya Gertak Sambal

KPU Surati PT DKI, Mohon Tangguhkan Eksekusi Putusan PN Jakpus

KPU Sangkal Ada Mediasi dengan Prima dalam Memori Banding Tambahan

Keputusan Bawaslu Tak Buat Prima Cabut Gugatan Soal KPU

Singgung Lagi Putusan PN Jakpus, Mahfud Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana

Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus, Demokrat: Penundaan Pemilu Inkonstitusional

KPU Resmi Ajukan Banding atas Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu

Berkaca dari Pengalaman, Pakar Nilai KPU Bisa Abaikan Putusan PN Jakpus

Jika Putusan PN Jakpus Dapat Izin Eksekusi, Parpol Bisa Lakukan Ini

KPU Ajukan Banding, Yusril Yakin PT DKI Tolak Putusan PN Jakpus

Kabulkan Gugatan Partai Prima, PN Jakpus Langgar Peraturan MA

Putusan PN Jakpus Tak Bisa Dieksekusi, Perludem: Pemilu Lima Tahunan Amanat UUD 1945

Lusa, KPU Ajukan Banding Atas Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

KPU Dituntut Tetap Harus Serius Persiapkan Banding Putusan PN Jakpus

Respons soal Putusan PN Jakpus Berdampak pada Kepatuhan Peradilan

Bahas Putusan PN Jakpus, KPU Tunggu Undangan Komisi II DPR

Moeldoko Pastikan Presiden Jokowi Tak Intervensi Konflik Putusan PN Jakpus

BRIN Sarankan KPU Pertimbangkan Prima Jadi Peserta Pemilu

Bela Prima, Eks Ketua Bawaslu Akui Kinerja KPU Bermasalah

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA