news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Rahmat Effendi

<p><div></div><div>Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dihukum sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.</div><div></div><div>"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana  selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar, subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Siswhandono di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/9/2022).</div><div></div><div>Jaksa menuntut Rahmat telah bersalah sesuai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.</div><div></div><div>Selain itu, jaksa juga menuntut agar Rahmat membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih. Dengan ketentuan apabila tidak membayar, harta bendanya akan disita untuk dilelang demi memenuhi uang pengganti tersebut. "Apabila lelang tersebut tidak mencukupi, maka dipenjara tambahan selama dua tahun," ucap dia.</div><div></div><div>Kemudian jaksa juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik Rahmat Effendi selama lima tahun. "Terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya," ujar jaksa.</div><div></div><div>Tim kuasa hukum Rahmat Effendi meminta waktu selama dua pekan untuk menyiapkan nota pembelaan yang akan disampaikan sebelum pembacaan vonis dari majelis hakim.</p><p></div><div>Rahmat Effendi didakwa telah menerima suap sebesar Rp10 miliar dari persekongkolan dalam pengadaan lahan di Kelurahan Sepanjang Jaya untuk kepentingan pembangunan <em>polder</em> air. Rahmat juga didakwa menerima uang sebesar Rp7,1 miliar dari setoran para pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait lelang jabatan.</div><div></div><div><strong>Vonis Koruptor Rendah</strong></div><div></div><div>Data ICW menunjukkan, kendati tren penindakan kasus korupsi cenderung berfluktuasi sejak 2015 hingga 2020, nilai kerugian negara yang disita atau diselamatkan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan pengelolaan anggaran di pemerintahan semakin lemah setiap tahun.</div><div></div><div>Maraknya kasus korupsi menunjukkan hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor nampaknya belum memberikan efek jera. Hal tersebut terbukti dari hasil kajian yang dilakukan ICW dengan memantau vonis-vonis yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.</div><div></div><div>Dalam catatan ICW, mayoritas vonis yang diberikan sangat ringan. Sepanjang 2020, rata-rata vonis terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun dan 1 bulan (37 bulan). Sebanyak 760 terdakwa divonis di bawah empat tahun penjara pada 2020. Sedangkan vonis berat hanya dikenakan kepada 18 orang terdakwa.</div><div></div><div>ICW membagi tiga kategori vonis terhadap pencoleng uang negara. Vonis ringan (0-4 tahun penjara), sedang (di bawah 10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun penjara). Pembagian ini dilakukan dengan dasar subjektivitas kejahatan korupsi yang memiliki dampak sistemik kepada masyarakat, sehingga hal itu mesti dimaknai bahwa pelaku harus dihukum berat.</div><div></div><div>Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tuntutan jaksa terhadap hukuman para koruptor memang ada peningkatan sekitar 6 bulan penjara. Namun, vonis yang diberikan kepada terdakwa perkara korupsi masih dikategorikan ringan.</p><p></div></p>

Korupsi Rp 17 Miliar, Wali Kota Bekasi Cuma Dituntut 9 Tahun

<p><p>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi atas kerja sama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.<br><br>"Kami apresiasi dukungan dari Pemkot Bekasi karena telah mau membantu kami di Jakarta dalam mengentaskan permasalahan sampah," kata Anies melalui instagram-nya @aniesbaswedan, Kamis (4/11/2021). <br><br>Anies bersyukur Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintahan Kota Bekasi kembali menjalin kerja sama.  Anies berharap perpanjangan jangka waktu TPST Bantargebang bisa menjadi solusi jangka panjang, sekaligus mengurangi dampak lingkungan di sekitar.<br><br>"Minggu lalu (25/10) bersama dengan Wali Kota Bekasi Bpk.Rahmat Efendi melakukan secara simbolis menandatangani kerjasama tersebut, dan juga disaksikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri RI, Bpk. Syafrizal di Balaikota DKI," ujar Anies.<br><br>Anies juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI yang ikut menfasilitasi perjanjian tersebut.<br><br>"Jika warganya sudah mau berkolaborasi, maka pemerintahnya juga harus kolaboratif. Semoga ini membuat kerjasama dengan Kota Bekasi menjadi lebih solid. Kami apresiasi dukungan dari Pemkot Bekasi, karena telah mau membantu kami di Jakarta dalam mengentaskan permasalahan sampah. Antar wilayah yang bertetangga sudah sepatutnya saling berkolaborasi, saling menghadirkan manfaat untuk masing-masing warganya," tandas Anies.<br></p></p>

Anies Apresiasi Komitmen Wali Kota Bekasi Soal Kerja Sama TPST Bantargebang

<p>Wali Kota nonaktif <a href="https://www.bekasikota.go.id/">Bekasi</a>, Rahmat <a href="https://www.inilah.com/sadis-rahmat-effendi-diduga-potong-tunjangan-lurah-di-bekasi">Effendi</a> alias Pepen, didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp19,5 miliar atau tepatnya Rp19.515.595.000.</p><p>Salah satu pihak yang memberikan gratifikasi kepada Pepen, adalah PT Summarecon Agung Tbk senilai Rp1 miliar. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK, Amir Nurdianto di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (30/5/2022).</p><p>Uang sebesar Rp1 miliar dari Summarecon itu diterima Rahmat Effendi melalui yayasan miliknya dan keluarga, yakni Yayasan Pendidikan Sakha Ramdan Aditya. Penerimaan itu terjadi dua tahap, yakni sebesar Rp 500 juta pada 29 November 2021 dan Rp 500 juta berikutnya pada 7 Desember 2021.</p><p>"Pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000.000 dari PT Summarecon Agung Tbk secara transfer dari rekening BCA 065-34555965 atas nama PT Summarecon Agung Tbk ke rekening PT Bank BJB No. 0118932161100 atas nama Masjid AR-Ryasakha," ujar jaksa.</p><p>Secara total, jaksa KPK mendakwa Rahmat Effendi menerima gratifikasi sekitar Rp1,8 miliar, tepatnya Rp1.852.595.000. Terdapat belasan pihak, termasuk dari Summarecon yang memberikan gratifikasi. Namun, Rahmat Effendi tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) UU Tipikor.</p><p>"Sehingga dengan demikian haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa selaku wali kota Bekasi periode 2018 sampai dengan 2023 yang merupakan penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme," papar jaksa.</p><p>Atas perbuatan itu, Pepen didakwa melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p><p>Selain menerima gratifikasi, Rahmat Effendi juga didakwa melakukan sejumlah perbuatan korupsi lainnya. Salah satunya, menerima suap sebesar Rp10.450.000.000 Penerimaan suap sebesar 10,4 miliar tersebut terdiri dari Lai Bui Min senilai Rp4,1 miliar; Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin sebesar Rp3 miliar; dan berasal dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi Mulya sebesar Rp3,35 miliar.</p><p>"Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp10,45 miliar," kata jaksa.</p><p>Suap itu diberikan agar Pepen mengurus agar Pemkot Bekasi membeli lahan milik Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Tanah seluas 14.339 meter persegi itu untuk kepentingan pembangunan polder 202 oleh Pemkot Bekasi.</p><p>Kemudian, pengurusan ganti rugi atas lahan milik keluarga Makhfud Saifuddin yang telah dibangun SDN Rawalumbu I dan VIII, yang terletak di Jalan Raya Siliwangi/ Narogong Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 2.844 meter persegi atas nama Kamaludin Djaini.</p><p>Selain itu, Pepen dan Muhamad Bunyamin mengupayakan kegiatan pengadaan lahan pembangunan polder air Kranji dapat dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Bekasi tahun 2021 serta membantu memperlancar proses pembayaran lahan milik PT Hanaveri Sentosa</p><p>Atas perbuatan itu, Pepen didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p><p>Berikutnya, Pepen didakwa menerima Rp 30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril. Uang itu terkait perpanjangan kontrak pekerjaan pembangunan gedung teknis bersama Kota Bekasi tahun 2021 sekaligus mendapatkan pekerjaan lanjutannya pada tahun 2022.</p><p>"Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui Muhamad Bunyamin sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah memberikan persetujuan sehingga Ali Amril mendapatkan perpanjangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Teknis Bersama Kota Bekasi tahun 2021 sekaligus mendapatkan pekerjaan lanjutannya pada tahun 2022," ucap jaksa.</p><p>Atas perbuatan itu, Pepen didakwa melanggar Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p><p>Tak hanya itu, Pepen juga didakwa menerima setoran dengan total Rp7.183.000.000 dari para pejabat struktural dn ASN di lingkungan Pemkot Bekasi untuk pembangunan Villa Glampimg Jasmine. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Mulyadi alias Bayong selaku Lurah Jatisari, Kecamatan Jatiasih.</p><p>"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada waktu menjalankan tugas yaitu pada waktu terdakwa menjalankan tugasnya sebagai wali kota Bekasi, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp7.183.000.000," papar jaksa.</p><p>Setoran dengan total Rp7,1 miliar yang diterima Rahmat Effendi itu terdiri atas pemberian sejumlah pejabat struktural sebesar Rp3,4 miliar, dari sejumlah lurah di Kota Bekasi sebesar Rp178 juta, dari sejumlah PNS di Pemkot Bekasi sebesar Rp1,2 miliar, dan dari sejumlah ASN lain sebesar Rp1,4 miliar. Setoran itu diberikan seolah-olah pejabat dan ASN Pemkot Bekasi memiliki utang kepada Rahmat Effendi.</p><p>"Padahal diketahui permintaan tersebut bukanlah karena adanya utang kepada terdakwa," ungkap jaksa.</p><p>Atas perbuatan itu, Pepen didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. [ikh]</p>

Walkot Bekasi Rahmat Effendi Didakwa Terima Rp19,5 Miliar

<p><a href="https://www.kpk.go.id/id/splash">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</a> mulai membuka informasi soal alasan Operasi Tangkap Tangan (OTT) <a href="https://www.inilah.com/intip-harta-rahmat-effendi-walkot-bekasi-yang-kena-ott-kpk">Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi</a>.</p><p>Bang Pepen, begitu sapaannya, tertangkap basah sedang melakukan transaksi suap terkait proyek serta lelang jabatan di wilayah Bekasi.</p><p>"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan <a href="https://www.bekasikota.go.id/">Pemkot Bekasi</a>," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).</p><p>Total ada 12 orang yang kini berada di markas KPK untuk menjalani pemeriksaan. Selain walikota, ada juga ASN di Pemkot Bekasi serta pihak swasta yang berpesan sebagai penyuap.</p><p>"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Ali.</p><p>KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.</p>

OTT Walkot Bekasi Terkait Proyek dan Lelang Jabatan

<p>Wali Kota nonaktif Bekasi <a href="https://www.inilah.com/sadis-rahmat-effendi-diduga-potong-tunjangan-lurah-di-bekasi">Rahmat Effendi</a> alias bang Pepen diduga memotong anggaran beberapa kelurahan di Bekasi.</p><p>Lurah Jatikarya dan Lurah Jatiwarna yang diperiksa <a href="https://www.kpk.go.id/">KPK</a>, menyebut anggaran mereka disunat Bang Pepen untuk kepentingan pribadi.</p><p>"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain adanya dugaan pemotongan anggaran kelurahan oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi tersangka RE," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (23/2/2022) kemarin.</p><p>Namun Ali tidak merinci berapa jumlah anggaran yang dipotong sang walikota untuk kantong pribadinya. KPK memastikan akan menelusuri seluruh kelurahan di Bekasi yang anggarannya disunat.</p><p>Sebelumnya, KPK juga menelisik dugaan Pepen memotong anggaran tunjangan lurah di Bekasi. Sejumlah Lurah mengaku tunjangannya disunat sang walikota saat diperiksa KPK.</p><p>Bang Pepen terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama 8 orang lainnya dan sudah berstatus tersangka.</p><p>Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka ialah Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.</p><p>Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p><p>Sementara itu, ada empat ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Mereka, yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.</p><p>Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</p>

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Rahmat Effendi

KPK Eksekusi Eks Walkot Bekasi Rahmat Effendi ke Lapas Cibinong

Korupsi Rp 17 Miliar, Wali Kota Bekasi Cuma Dituntut 9 Tahun

Walkot Bekasi Rahmat Effendi Didakwa Terima Rp19,5 Miliar

Rahmat Effendi Diadili di Pengadilan Tipikor Bandung

Rahmat Effendi Jadi Tersangka TPPU, Tarik Setoran ASN untuk Investasi

KPK Kejar Aliran Uang Kang Pepen untuk Beli Aset

Tega Betul Bang Pepen, Anggaran Kelurahan di Bekasi Disunat Juga

KPK Cium Aroma Korupsi Pengadaan Lahan Grand Kota Bintang Bekasi

Sadis, Rahmat Effendi Diduga Potong Tunjangan Lurah di Bekasi

Kasus Suap Walkot Bekasi, 3 Lurah Diperiksa KPK

KPK Dalami Ada Uang Suap Pepen Mengalir ke Keluarga

Periksa Ketua DPRD Bekasi, KPK Telisik Proyek 'Mainan' Pepen

KPK Dalami Aliran Dana Rahmat Effendi dari Potongan ASN

Rahmat Effendi Tersangka dan Ditahan KPK, Warga Bekasi Gundul Massal

Pepen Wali Kota Bekasi Salahgunakan Waktu Kunjungan Tahanan dengan Zoom Meeting

Rahmat Effendi Zoom Meeting dengan Pihak Terlarang, KPK: Kami Akan Evaluasi

KPK Bolehkan Tahanan Zoom Meeting dengan Keluarga

Walikotanya Tersangka, KPK Periksa Sekda Bekasi

KPK Sebut Harta Rahmat Effendi Tak Masuk Akal

KPK Temukan Dokumen Proyek Ganti Rugi Lahan di Bekasi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA