news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta negara-negara lain meninjau ulang kebijakan memasukan Indonesia dalam daftar merah atau red list. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang sudah semakin membaik harusnya jadi salah satu indikasi bahwa Indonesia bisa mengendalikan badai Covid-19 dengan baik. "Secara khusus, terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list, saya minta agar situasi di Indonesia saat ini dapat dipertimbangkan untuk mengubah status red list tersebut," kata Retno dalam press briefing dari New York usai pelaksanaan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Sabtu (25/9/2021). Prancis kata Retno, bisa jadi contoh negara yang melihat situasi terkini Indonesia dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan fakta."Satu contoh, Prancis sudah mengeluarkan Indonesia dari red list," kata Retno. Sejumlah negara sebelumnya memang menempatkan Indonesia dalam kelompok red list akibat kasus corona yang sempat melonjak pada Juni-Juli lalu. Beberapa negara itu misalnya Uni Emirat Arab, Filipina, Oman, Arab Saudi, Jepang, Taiwan, Bahrain, Hong Kong, Inggris, dan Uni Eropa menutup perbatasannya. Sementara itu, Singapura mengurangi jumlah pendatang Indonesia yang memasuki wilayahnya. Mereka juga menerapkan ketentuan khusus kunjungan WNI, yakni diwajibkan untuk melakukan karantina di hotel dan melakukan dua kali tes PCR. Retno juga telah bertemu dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada 21 September 2021 untuk membicarakan persoalan ini. Sebelumnya, pemerintah Saudi hanya mengizinkan warga negara asing (WNA) penerima satu dari empat jenis vaksin ; Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna masuk ke negaranya. Pada Agustus lalu, Arab Saudi akhirnya mengizinkan WNA penerima vaksin Sinopharm dan Sinovac masuk ke negaranya dengan catatan harus sudah menerima vaksin booster. Kebijakan ini tentu saja memberatkan Indonesia mengingat sebagian besar vaksin yang diterima warga negara Indonesia (WNI) adalah dari merk Sinovac. Retno menilai kebijakan vaksin seharusnya juga mempertimbangkan izin penggunaan darurat atau emergency use of listing (EUL) yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sinovac sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari WHO pada awal Juni lalu. Dalam pertemuan bilateral itu juga Retno selalu menyampaikan perkembangan situasi Covid-19 yang terus menunjukkan tren positif. Mulai dari percepatan pelaksanaan vaksinasi corona maupun aturan protokol kesehatan lainnya. "Dan saya sampaikan positivity rate di Indonesia saat ini rata-rata di bawah 2 persen, di bawah standar WHO sebesar 5 persen, di mana sebelumnya sempat mencapai titik 31 persen," ujar dia.

Indonesia Minta Dikeluarkan dari Red List

Indonesia kembali menerima 1 juta dosis vaksin Sinovac bantuan pemerintah China plus 1 juta dosis vaksin tambahan dari produsen Sinovac secara gratis pada Jumat (24/9/2021). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa hingga 24 September 2021, Indonesia telah mengamankan total 273.603.790 dosis vaksin COVID-19. "Dengan kedatangan-kedatangan vaksin ini maka di titik kedatangan, total vaksin yang telah tiba di Indonesia berjumlah 273.603.790 dosis, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun vaksin curah,” kata Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual tentang kedatangan vaksin tersebut, Jumat siang. Sebelumnya pada 21 September 2021, Indonesia juga menerima 200.000 dosis vaksin jadi Sinovac dari Red Cross Society di China. Menlu Retno mengucapkan terima kasih kepada China atas dukungan dan kerja sama dalam pengadaan vaksin, seraya menegaskan bahwa mesin diplomasi Indonesia akan terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri. Selain itu, Menlu Retno kembali menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo di Sidang Umum PBB bahwa pemulihan ekonomi hanya dapat dilakukan jika kita dapat mengatasi pandemi secara bersama. "Pandemi hanya bisa diatasi jika kita dapat mempersempit ketimpangan akses terhadap vaksin," ujarnya. Menlu Retno menyatakan bahwa pesan yang sama juga disampaikan Presiden Jokowi dalam KTT Global COVID-19 Summit. Presiden, kata Retno, berharap politisasi vaksin segera diakhiri. "Presiden Republik Indonesia mengatakan ketimpangan vaksin antar negara harus diatasi melalui COVAX Facility, kerja sama dose sharing dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan," ujar Retno. Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menjelaskan bahwa sumbangan vaksin tersebut merupakan upaya pemerintah China untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan COVID-19. Agustus lalu, China telah menyumbangkan 120 ventilator, 400 generator oksigen, dan pasokan medis lainnya bagi Indonesia. "Di bawah kepemimpinan kuat Presiden Joko Widodo dan upaya bersama rakyat Indonesia, China percaya bahwa Indonesia akan mengalahkan pandemi secepatnya dan memulihkan pembangunan ekonomi dan sosial," kata Dubes Xiao Qian.

Terima Lagi 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Indonesia Amankan 273,6 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Presiden Joko Widodo akan memimpin seluruh pertemuan pada hari pertama KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (10/5/2023).Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jokowi bakal memimpin lima pertemuan yang terdiri dari KTT dalam format pleno dan empat pertemuan dengan wakil-wakil dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Youth, ASEAN Business Advisory Council (ABAC), dan High-Level Task Force on ASEAN Community Post-2025 Vision (HLTF-ACV)."KTT besok akan ditutup dengan makan malam," ujar Retno dalam jumpa pers di Labuan Bajo, Selasa (9/5/2023).Pada hari kedua, Kamis, 11 Mei 2023, Jokowi akan memimpin dua dari tiga pertemuan KTT, yaitu KTT sesi retreat serta KTT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).Satu pertemuan lainnya, yakni KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), bakal dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.KTT ke-42 ASEAN bakal dihadiri delapan pemimpin negara anggota ditambah Timor Leste, yang untuk pertama kali berpartisipasi dalam pertemuan puncak organisasi regional itu.PM Thailand tidak akan hadir mengingat pemilu di negara itu akan dilakukan pada 14 Mei sehingga dia akan diwakili oleh Wakil PM Don Pramudwinai.Sementara itu, Myanmar masih tidak diundang dalam KTT. ASEAN selama ini telah mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi kawasan tersebut karena militer dianggap gagal menerapkan Konsensus Lima Poin.Konsensus itu adalah sebuah rencana perdamaian yang diinisiasi oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 guna membantu mengakhiri konflik di Myanmar.Selama keketuaannya di ASEAN tahun ini, Indonesia mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan dunia.Indonesia bermaksud memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN sehingga mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.Indonesia akan mengawal kawasan menuju ASEAN 2045 agar lebih adaptif, responsif, dan kompetitif.Di bawah keketuaan Indonesia, berbagai pertemuan ASEAN diharapkan dapat menghasilkan sejumlah dokumen, antara lain tentang Visi ASEAN pasca 2025, penguatan kapasitas ASEAN, dan keanggotaan penuh Timor Leste.

Presiden Jokowi akan Pimpin Pertemuan Hari Pertama KTT ke-42 ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah tengah bersiap mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan, yang dilanda konflik militer bersenjata sejak 15 April 2023."Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat yang tepat untuk bisa melakukan evakuasi dengan tetap mempertimbangkan keselamatan WNI," tutur Menlu Retno ketika menyampaikan pengarahan media secara daring, Kamis (20/4/2023), mengenai perlindungan WNI di Sudan.Menlu Retno mengungkapkan bahwa sehari setelah pertempuran terjadi di Sudan, yaitu pada 16 April 2023, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Khartoum mengadakan pertemuan virtual dengan para WNI dan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Sudan guna membahas perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontijensi.Ia juga telah memimpin langsung rapat koordinasi persiapan evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di luar negeri yang ada di Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan Jeddah.Namun, ia menegaskan bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan jika kedua pihak yang berkonflik, yaitu tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), menyetujui adanya jeda kemanusiaan."Jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan," tutur Menlu Retno.Oleh karena itu, Indonesia melalui perwakilannya di New York, AS, meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera melakukan pertemuan darurat untuk setidaknya membahas desakan internasional agar jeda kemanusiaan dapat diterapkan di tengah konflik yang berkecamuk di Sudan.Berdasarkan data KBRI Khartoum, tercatat 1.209 WNI tinggal di Sudan yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa di Ibu Kota Khartoum.Menyikapi status keamanan Sudan yang siaga 1, tim perlindungan WNI KBRI Khartoum sejauh ini telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran ke tempat perlindungan di KBRI.Sementara itu, pemerintah mengimbau agar para WNI di Sudan dan keluarga mereka di Indonesia untuk tetap tenang."Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memberikan pelindungan kepada warga negara kita yang berada di Sudan," ujar Menlu Retno.Bagi WNI atau keluarganya yang ingin mendapatkan informasi terkini tentang situasi di Sudan dapat menghubungi hotline KBRI Khartoum pada nomor +249 90 797 8701, +249 90 007 9060, dan +249 90 010 5466 atau melalui hotline Pelindungan WNI di Kemlu +62 812 9007 0027.

Menlu Retno: Pemerintah Bersiap Evakuasi WNI dari Sudan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Sudan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik militer bersenjata di negara itu.Pasalnya, sejak pertempuran antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meletus pada 15 April 2023, beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI Khartoum turut terimbas oleh konflik yang masih berlanjut.Menanggapi kecenderungan eskalasi konflik, kata Menlu Retno, KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan perlindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan."Saya juga telah mengirim pesan ke Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan melalui telepon. Namun, sampai saat ini belum ditanggapi," ujar Menlu Retno ketika menyampaikan pengarahan media secara daring pada Kamis (20/4/2023), terkait upaya perlindungan WNI di Sudan.Pesan tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI kepada Duta Besar Sudan di Jakarta. Menlu kedua negara diharapkan bisa segera berbicara dan Indonesia meminta pelindungan bagi misi diplomatik dan keselamatan WNI di Sudan.Sampai saat ini, kata Menlu Retno, situasi di Sudan tidak membaik dan bahkan cenderung terjadi eskalasi.Pertempuran untuk memperebutkan objek-objek vital antara lain terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer, dan Bandara Internasional Khartoum."Titik pertempuran juga terjadi di Markas RSF, salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak WNI bertempat tinggal," kata Menlu Retno.Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), korban meninggal telah mencapai 300 jiwa dan korban luka sudah lebih dari 3.000 orang."Perkembangan ini menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam dan kewaspadaan yang sangat tinggi," ujar dia.Beberapa upaya gencatan senjata pun belum membuahkan hasil, termasuk seruan khusus dari Menlu AS Antony Blinken.Menyikapi situasi di lapangan, KBRI Khartoum telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi WNI menuju ke safe house KBRI dan memberikan bantuan logistik untuk para WNI. Sejauh ini, sebanyak 43 WNI telah dievakuasi ke safe house KBRI Khartoum.KBRI mencatat 1.209 WNI tinggal di Sudan. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa di ibu kota Khartoum.Menekankan bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas, Indonesia juga mendesak diadakannya pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong adanya jeda kemanusiaan guna mengevakuasi para WNI dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di Sudan."Jeda kemanusiaan sangat penting artinya saat ini. Tanpa jeda kemanusiaan, maka akan sulit melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan," tutur Menlu Retno.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Retno Marsudi

Pidato di PBB, Menlu Retno: Senjata Nuklir Harus Dimusnahkan Total

ASEAN Resmi Gandeng Serbia, Panama, Kuwait Sebagai Sahabat

Tak Sesuai UNCLOS, Menlu Pertanyakan Peta Standar China Edisi 2023

Kemlu RI Siap Bantu WNI Korban Malapraktik di Polandia

Menlu Retno: Kontingen Indonesia di Jambore Pramuka Korsel Sudah Dievakuasi dengan 40 Bus

Indonesia Desak OKI Sampaikan Sikap Bersama Kecam Pembakaran Alquran

Presiden Jokowi akan Pimpin Pertemuan Hari Pertama KTT ke-42 ASEAN

Retno Marsudi Pimpin Pertemuan Menlu ASEAN di Labuan Bajo

Bus yang Evakuasi WNI dari Sudan Kecelakaan, Tiga Orang Terluka

Menlu Retno: Total Sudah 897 WNI Dievakuasi dari Sudan

328 WNI Berhasil Dievakuasi dari Sudan pada Tahap Kedua

Sebanyak 298 WNI di Sudan Segera Dievakuasi pada Tahap Kedua

Menlu Retno Minta Pemerintah Sudan Lindungi WNI Terdampak Konflik Bersenjata

Menlu Retno: Pemerintah Bersiap Evakuasi WNI dari Sudan

Menlu Retno Sampaikan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB

4 WNI Tewas Imbas Gempa Turki, Dua di Antaranya Ibu-Anak

Pertemuan Para Menlu ASEAN di Jakarta Gulirkan Tiga Kesepakatan

Indonesia Akan Calonkan Diri Lagi Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Presidensi G20 Indonesia Lahirkan Sederet Rencana Aksi dengan Tujuan Konkret

Menlu Retno: Deklarasi Bali jadi Bukti Kepercayaan Dunia pada Indonesia

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA