news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

RUU Kesehatan

Dokter dan tenaga kesehatan (nakes) kembali menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Kesehatan omnibus law menjadi Undang-Undang (UU) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).Aksi tersebut diikuti ribuan orang yang tergabung dalam lima organisasi profesi di antaranya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).Kelima organisasi profesi kesehatan tersebut masih menyerukan hal yang serupa seperti dalam aksi sebelumnya, yaitu mendesak DPR agar menghentikan pembahasan RUU Kesehatan omnibus law."Di dalam pembahasan RUU (Kesehatan) masih banyak substansi yang tidak atau yang belum masuk," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi di Jakarta, Senin (5/6/2023).Berdasarkan pantauan Inilah.com di lokasi, massa sudah mulai berdatangan sejak pukul 07.00 WIB, mereka kompak mengenakan pakaian putih yang khas dengan seragam nakes.Adapun arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar, sementara aparat kepolisian bersiaga di depan Gedung DPR untuk mengamankan aksi, dengan kawat berduri yang sudah terpasang.Berikut enam alasan terkait penolakan RUU Kesehatan:1. Sembilan UU Keprofesian dan Kesehatan dihapusRUU Kesehatan dianggap bisa memunculkan ketidakpastian hukum terkait organisasi keprofesian baik kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan apoteker. Pasalnya, ada 9 undang-undang keprofesian dan kesehatan yang dihapus dalam RUU ini.Adapun 9 RUU ini adalah UU No. 4/1984 tentang wabah kesehatan menular, UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 36/2004 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU No. 4/2009 tentang Kebidanan.2. Penghapusan pembiayaan tenaga kesehatanRUU Kesehatan telah menghapuskan anggaran pembiayaan nakes dalam APBN dan APBD yang sebelumnya sebesar 10 persen.3. Penyusunan RUU tidak transparanRUU Kesehatan dinilai tidak transparan. Sebab, proses penyusunan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPR sama sekali tidak melibatkan kelima organisasi profesi sebagai pemangku kepentingan.4. Aturan impor nakes asingDalam Pasal 235 RUU Kesehatan tertulis bahwa dokter asing diperbolehkan untuk berkarir di rumah sakit di Indonesia.Dokter dan nakes seluruh Indonesia menganggap perekrutan tenaga kesehatan asing untuk bekerja di Indonesia dapat berisiko terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.5. Aborsi diperbolehkan 14 mingguDalam RUU Kesehatan juga disorot pasal terakait aborsi, sebelumnya pasal tersebut mengatur aborsi diperboleh maksimal 8 minggu, namun dalam RUU ini aborsi diperbolehkan hingga 14 minggu.6. Pembahasan RUU tergesa-gesaProses penyusunan hingga pembahasan RUU Kesehatan dinilai terburu-buru untuk disahkan. Melalui surat No. B/3303/LG.01.01/3/2023 draf RUU Kesehatan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 7 Maret 2023. Tidak lama kemudian pada 9 Maret 2023 Jokowi menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut.Kemudian, pada 5 April 2023 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Kesehatan kepada DPR untuk segera dibahas.Sementara itu, DPR menjadwalkan akan melangsungkan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan pada hari ini, Selasa (11/7/2023).Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay. "Benar, agenda Rapat Paripurna RUU Kesehatan digelar besok, sesuai undangan yang kami terima," kata Saleh seperti dikutip Antara, Selasa, (11/7/2023)Agenda Rapat Paripurna ini akan dimulai pada pukul 12.30 WIB di Gedung Nusantara II DPR RI. Dalam rapat tersebut akan diisi dengan pembahasan terkait pengambilan keputusan terhadap RUU Kesehatan.

Ribuan Nakes Kembali Datangi DPR Tolak RUU Kesehatan, Ini Enam Alasannya

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Pengesahan RUU ini berlangsung di tengah penolakan oleh ribuan tenaga kesehatan (nakes) yang menggelar aksi di depan Gedung DPR."Kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh tujuh fraksi dari sembilan fraksi di DPR. Tujuh fraksi yang menyetujui yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak yakni Demokrat dan PKS.Selanjutnya Puan kembali menanyakan kepada seluruh anggota DPR RI, apakah RUU tentang kesehatan dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Pertanyaan itu kembali dijawab setuju oleh para anggota dewan.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam laporannya mengatakan RUU Kesehatan terdiri dari 20 bab dan 478 pasal.RUU Kesehatan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI pada Februari 2023. Kemudian, DPR RI menyampaikan RUU ini kepada Presiden Joko Widodo pada 7 Maret 2023,Presiden menunjuk Kementerian Kemenkes RI dan kementerian/lembaga (K/L) terkait menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah pada 9 Maret 2023. Kementerian Kesehatan RI mengadakan public hearing dan sosialisasi pada 13--31 Maret 2023, yang ditujukan kepada kelompok organisasi profesi, masyarakat sipil, dan kelompok terkait lainnya.Selanjutnya, pada 19 Juni 2023 dilaksanakan rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I, dan disepakati untuk dibawa ke tingkat selanjutnya yakni pengesahan dalam rapat paripurna DPR RI.Sementara perwakilan Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan penolakan pengesahan RUU itu dikarenakan pemerintah lebih memilih menghapuskan mandatory spending untuk anggaran kesehatan, yang sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Perwakilan Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan proses penyusunan Undang-Undang merupakan preseden yang kurang baik dalam proses legislasi ke depan karena pembahasan RUU terkesan tergesa-gesa. Selain itu, mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup.

Di Tengah Penolakan, Paripurna DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

Puluhan ribu tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai wilayah Tanah Air berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Aksi memutihkan jalanan ini dipicu oleh para nakes yang menentang keras Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.Total ada sekitar 30 ribu orang yang mengikuti aksi hari ini yang terdiri dari lima organisasi profesi, yaitu PB IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI plus ratusan forum kesehatan dan masyarakat kesehatan. Aksi ini tak hanya digelar di Ibu Kota saja. Hal serupa juga dilakukan di sejumlah kota di Tanah Air.Massa nakes ini mengawali aksinya sembari meneriakkan tuntutan mereka di antaranya dibatalkannya RUU Kesehatan dengan berjalan long march dari depan gedung TVRI hingga ke arah jalan depan Gedung DPR/MPR RI. Tiba di lokasi, mereka menyempatkan diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kembali meneriakkan tuntutannya.Jika sesuai rencana maka perwakilan nakes menuntut agar bisa dipertemukan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani atau Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. PB IDI menekankan, pertemuan ini penting dalam rangka DPR RI mendengar langsung pandangan dari para nakes terkait RUU Kesehatan."Kita tidak akan ke Kementerian Kesehatan. Karena ini prosesnya sudah ada di Baleg dan sudah masuk di dalam Komisi IX. Tentu kita harus kawal ini agar di Komisi IX betul-betul dibahas pembahasannya sesuai dengan apa yang kita tuntut," kata Juru Bicara PB IDI untuk RUU Kesehatan dr Beni Satria MH kepada awak media (5/6/2023).

Tolak RUU Kesehatan, Puluhan Ribu Nakes Kepung Gedung DPR

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh mengaku telah berupaya memperjuangkan mandatory spending atau alokasi pengeluaran wajib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) minimal 5 persen dalam <a href="https://www.inilah.com/tag/kesehatan">Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan</a> Omnibus Law."PKB dengan tegas memastikan bahwa mandatory spending tersebut minimal 5 persen dari APBN," kata Nihayatul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6/2023).Dia menjelaskan, PKB sejak awal menegaskan jika anggaran layanan kesehatan harus dikategorikan sebagai mandatory spending dan disebutkan secara jelas dalam batang tubuh Undang-Undang (UU) Kesehatan."Disebutkan dalam batang tubuh UU Kesehatan, tidak sekadar dalam penjelasan UU," ucap Nihayatul.Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menyayangkan mandatory spending APBN yang diperjuangkan minimal 5 persen dalam RUU Kesehatan Omnibus Law diputus untuk dihapuskan.Ia menuturkan perjuangan partainya akhirnya kalah suara saat voting dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan."Kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena sudah berjuang maksimal agar pasal mandatory spending minimal 5 persen APBN untuk layanan kesehatan masuk dalam batang tubuh RUU Kesehatan. Namun, ternyata kami kalah suara saat voting dalam Panja RUU Kesehatan," katanya.Nihayatul menyebut, persoalan penetapan mandotory spending untuk layanan kesehatan memang menjadi perdebatan alot dalam Panja RUU Kesehatan.Sebab, selama dua hari terakhir, anggota Panja RUU Kesehatan mendiskusikan secara serius apakah perlu ada mandatory spending dalam batang tubuh UU Kesehatan atau mengikuti usulan pemerintah agar alokasi anggaran layanan kesehatan elastis sesuai kebutuhan di lapangan."Perdebatan ini diakhiri dengan voting. Usulan pemerintah lebih diterima oleh mayoritas anggota Panja," katanya.Menurut Nihayatul, anggaran layanan kesehatan harus dikategorikan sebagai anggaran wajib yang harus dialokasikan dalam APBN."Jika tidak ada mandatory spending, kita akan makin ketinggalan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan kita," ujar dia menambahkan.Kewajiban tersebut demi memastikan kualitas layanan kesehatan. Baik dalam bentuk program maupun perbaikan sarana dan prasarana kesehatan."Berdasarkan pengalaman kita saat menangani COVID-19, kita tahu betapa rapuh sistem layanan kesehatan kita. Ada banyak sekali lubangnya, mulai keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan obat-obatan, hingga keterbatasan sumber daya manusia," kata Nihayatul menambahkan.

Legislator Ungkap Kegagalan Perjuangkan Mandatory Spending RUU Kesehatan

Massa demonstrasi menolak <a href="https://www.inilah.com/tag/kesehatan">Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan</a> turut menggeruduk kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023). Peserta demo yang terdiri dari dokter, <a href="https://www.inilah.com/foto-karangan-bunga-tolak-ruu-kesehatan-berjajar-di-depan-gedung-dpr">tenaga kesehatan (nakes)</a>, dan mahasiswa ini awalnya berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau kerap disebut patung kuda, Monas, Jakarta Pusat.Terpantau, ribuan dokter, nakes, dan mahasiswa ini meninggalkan kawasan Patung Kuda secara bertahap sejak pukul 11.40 WIB. Mereka berjalan beriringan bersama mobil komando mengarah ke kantor Kemenkes.Setibanya di kantor Kemenkes, massa kembali melakukan aksi damai demi menolak RUU yang dianggap merugikan para nakes.Diketahui, ada lima organisasi profesi kesehatan serta mahasiswa yang turut dalam aksi demo itu. Lima organisasi profesi tersebut yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).Aksi damai ini datang dari keprihatinan atas pembahasan RUU Kesehatan yang dinilai terlalu terburu-buru dan tidak menguntungkan nakes.Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, demo ini menunjukkan ada masalah besar yang harus diselesaikan pemerintah."Kalau tenaga kesehatan demo berarti ada masalah besar yang harus diselesaikan," kata Slamet.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar RUU Kesehatan

PKS Minta Maaf Gagal Perjuangkan Aspirasi dalam RUU Kesehatan

Menkes Ungkap Misi Pemerintah di UU Kesehatan, Ogah Bakar Uang Lagi

UU Kesehatan Disahkan, Lodewijk: Indonesia Lebih Siap Hadapi Berbagai Masalah Kesehatan

RUU Kesehatan Resmi Disahkan, Minta Fokus Alokasi Anggaran Dalam APBN dan APBD

Di Tengah Penolakan, Paripurna DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

Jokowi Harap RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter

Polemik RUU Kesehatan, Jokowi: Kekurangan Dokter Bisa Diatasi Lebih Cepat, Arahnya ke Sana

Menolak Pengesahan RUU Kesehatan, Fraksi Demokrat: Menguntungkan Pengusaha Asing

Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, Ketum PPNI: Mengancam Masa Depan Nakes di Indonesia

Ribuan Nakes Kembali Datangi DPR Tolak RUU Kesehatan, Ini Enam Alasannya

Menkes Budi: Indonesia Tertinggal dalam Undang-Undang Kesehatan

RUU Kesehatan Tuai Polemik, Kemenkes Beberkan Ketentuan Restorative Justice bagi Nakes

Demokrat Tolak RUU Kesehatan, AHY: Ada Sejumlah Poin yang Perlu Dicermati

RUU Kesehatan Diparipurnakan pada Masa Persidangan Saat Ini

Dibawa ke Paripurna DPR, Inilah 12 Poin Penting RUU Kesehatan

Ketua Fraksi PAN Dorong Pemisahan Aturan Tembakau dan Narkotika dalam RUU Kesehatan

Harmonisasi Gagasan dan Peraturan dalam RUU Kesehatan Dipertanyakan

Legislator Ungkap Kegagalan Perjuangkan Mandatory Spending RUU Kesehatan

RUU Kesehatan Jamin Perlindungan Kesehatan Bayi dan Anak, Kemenkes: Tercantum dalam Pasal 47A DIM

RUU Kesehatan Tuai Kontroversi, Gus Imin Minta Jangan Tergesa-gesa Disahkan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA