news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

RUU Perampasan Aset

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR segera menyelesaikan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset</a>. Tujuannya, untuk memudahkan proses penanganan<a href="https://www.inilah.com/legislator-ingatkan-tppu-tetap-masalah-besar-meski-berbeda-dari-korupsi"> tindak pidana korupsi</a>."RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR," kata Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).Presiden menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih berjalan di DPR. Jokowi mengharapkan, UU Perampasan Aset akan memudahkan penindakan tindak pidana korupsi.Pengesahan UU ini dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam perampasan aset koruptor setelah terbukti.RUU Perampasan Aset sebelumnya disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud meminta Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR pada Rabu (29/3/2023), Mahfud menilai UU Perampasan Aset dapat memudahkan untuk penanganan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.Bambang Pacul kemudian menanggapi dan menjelaskan RUU Perampasan Aset bisa disahkan setelah para ketua umum partai menyetujui. Semua anggota DPR, lanjut Bambang, patuh pada 'bos' masing-masing. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah melobi ketua umum partai.

Sempat Disinggung Mahfud, Giliran Jokowi Dorong DPR Tuntaskan RUU Perampasan Aset

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran mengapa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tak kunjung selesai. Padahal, RUU ini sudah diusulkan sejak 20212 alias 10 tahun lalu.<a href="https://www.inilah.com/tag/jokowi">Kepala negara</a> menegaskan dirinya segera mengeluarkan surat presiden (surpres) terkait pembahasan itu."Saya sudah sampaikan juga pada DPR, kementerian terkait segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya, sudah kami dorong sudah lama kok, masa nggak rampung-rampung?" kata Jokowi di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023).RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan Pemerintah."Kami terus mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan, penting sekali UU ini," tegasnya.Terhitung sudah sudah satu dekade, RUU tersebut tidak kunjung dibahas DPR sejak diusulkan.Pemerintah rencananya akan menggelar rapat konsolidasi percepatan pemberian persetujuan draf aturan tersebut pada pekan ini.Ada enam unsur pimpinan instansi yang dimintai persetujuan draf naskah akademik dan RUU. Satu pimpinan lembaga yang belum memberi paraf persetujuan adalah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Sementara itu, pimpinan lima instansi lainnya sudah memberikan paraf persetujuan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.Dikarenakan belum semua unsur pimpinan instansi memberi persetujuan, maka surpres dari Jokowi sebagai tanda RUU akan dibahas bersama juga belum bisa dikirimkan ke DPR.Indonesia diketahui juga telah menyerahkan instrumen ratifikasi atas United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNCTOC) beberapa tahun lalu  sebagai rujukan pembentukan RUU Perampasan Aset.Sejumlah kalangan menilai RUU Perampasan Aset akan lebih efektif menjerat aset kriminal karena lebih cepat mengembalikan aset hasil kejahatan. Selain itu, RUU tersebut dinilai dapat lebih memberikan efek jera karena pelaku tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya atau kerap disebut sebagai pemiskinan koruptor.

Jokowi Heran Sudah 10 Tahun RUU Perampasan Aset Tak Rampung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah siap memiskinkan para koruptor jika nantinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi Koruptor disahkan oleh DPR.“Para koruptor ini kan paling takut untuk dimiskinkan. Oleh karena itu, maka dilakukan perampasan terhadap aset-asetnya, yang sementara ini kita masih menunggu disahkannya undang-undang perampasan aset hasil pidana,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK (KPK) Ali Fikri melalui sebuah dari akun Youtube KPK, dikutip Kamis (29/6/2023).Dia mengatakan, pihaknya sudah memiliki strategi dalam melakukan perampasan aset dan harta para koruptor lewat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini bisa menjadi jalan sebelum adanya UU Perampasan Aset para koruptor.“Penyidik tentu telah melakukan penyitaan terhadap berbagai aset para koruptor ini. Satu di antaranya juga melalui instrumen penerapan tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.KPK menurut Ali, sudah menyeterkan sebesar Rp154 miliar ke kas negara lewat instrumen TPPU tersebut.“Kami pastikan seluruh perkara yang ditangani oleh KPK arahnya akan selalu dicari dan kemudian dikumpulkan alat buktinya terkait dengan tindak pidana pencucian uang,” tutup Ali.<h2>DPR Belum Bahas RUU Perampasan Aset</h2>Sementara itu, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengungkapkan alasan RUU Perampasan Aset hingga kini belum dibahas oleh DPR. Padahal, DPR sudah menerima Surpres RUU Perampasan Aset dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Mei 2023 lalu.Menurut Lodewijk, Surpres RUU dari Presiden Jokowi tidak langsung diproses oleh DPR karena terhadap sejumlah mekanisme yang harus dilalui sebelum RUU dibahas secara bersama."Saya belum tahu, saya belum tahu itu prosesnya. Yang jelas kalau di DPR kan ada mekanisme yang harus didahului. Bukan ujug-ujug kita langsung (bahas)," ujar Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, Rabu (28/6/2023).Lodewijk mencontohkan mekanisme yang harus dilakukan agar surpres RUU bisa langsung dibahas, yakni Surpres tersebut harus diolah oleh Badan Keahlian DPR."Panjang-lah mekanisme di DPR. Baru ada namanya menyatukan sembilan fraksi yang di DPR, itu tidak mudah untuk bicara satu hal. Tidak mudah," tandas Lodewijk.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terhadap RUU Perampasan Aset yang tidak kunjung dibahas oleh DPR. Jokowi mengakui telah mendorong hal tersebut 2 kali ke DPR."RUU perampasan aset? Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR," ungkap Jokowi, Selasa (27/6/2023). Karena itu, kata Jokowi, DPR perlu didorong agar segera membahas RUU Perampasan Aset tersebut.

Tak Sabar Miskinkan Koruptor, KPK Harap DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah selesai dan bakal dikirim ke DPR dalam waktu dekat."Sudah selesai. Jadi, kemarin rapat internal pemerintah kementerian dan lembaga. Itu sudah kita final kan dan dalam waktu dekat kita akan kirim ke DPR,” kata Prof. Eddy, sapaan akrab Edward, kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (18/4/2023).RUU Perampasan Aset saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset ke DPR sebagai bentuk dari penyelesaian tugas pemerintah dalam menyusun RUU tersebut.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan harapannya agar RUU Perampasan Aset dapat segera diproses selesai Lebaran."Jadi, kita harapkan nanti presiden kembali (dari Jerman), selesai Lebaran, nanti semua masuk kerja, kita harapkan (RUU Perampasan Aset) sudah bisa diproses," ucap Yasonna.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dikirim ke DPR karena seluruh materi yang sifatnya substantif telah disepakati oleh menteri dan ketua lembaga.Mahfud MD, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/4), menyampaikan dirinya bersama menteri dan ketua lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memaraf naskah RUU Perampasan Aset."Tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional, yang itu tidak akan berpengaruh terhadap materi substantif yang sudah diparaf oleh pejabat tadi," kata Mahfud MD.Mahfud juga menegaskan bahwa tidak ada masalah internal di pemerintah terkait dengan RUU Perampasan Aset ini."Sehingga nanti begitu Presiden (Joko Widodo) pulang dari luar negeri, kami sudah bisa langsung mengajukan," tutur Mahfud.

Wamenkumham: RUU Perampasan Aset Sudah Selesai

Ketua DPR RI <a href="https://www.inilah.com/blus-puan-maharani-dan-sinyal-partai-kuning-merapat-dukung-ganjar">Puan Maharani</a> memastikan, Surat Presiden (Surpres) terkait <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana</a> segera dibahas sebelum dibacakan ke rapat paripurna. Surpres ini diterima DPR sejak Kamis (4/5/2023)."DPR sudah menerima surpresnya, nanti akan kami bahas sesuai mekanisme. Jadi, ya, mekanismenya ada yang harus dibahas dulu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/5/2023).Puan mengemukan hal itu usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.Politikus asal PDIP itu mengakui dirinya tidak menyinggung Surpres RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dalam pembukaan pidato masa sidang tadi. Sebab, aturan tersebut belum masuk ke dalam mekanisme. Meski begitu, Puan kembali berujar, pihaknya akan segera membahas RUU Perampasan Aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku."Ya, secepatnya, karena sudah terima surpresnya, nanti akan bahas sesuai dengan mekanisme yang ada," katanya menegaskan.Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan undang-undang rancangan pemerintah dalam rangka mengatur untuk mengambil alih penguasaan serta kepemilihan aset pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi. Dari mulai pelaku tindak korupsi hingga narkoba dapat menjadi target dari RUU ini jika sesuai putusan pengadilan.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Pol  Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bersama DPR RI.Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariej mengungkapkan draf RUU Perampasan Aset diserahkan ke DPR RI, Selasa hari ini atau usai masa reses berakhir."Direncanakan, begitu masuk masa sidang pada 16 Mei akan diserahkan kepada DPR," kata Edward di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar RUU Perampasan Aset

Bahas RUU Perampasan Aset, Pemerintah Tunggu Undangan DPR

Dasco Akui DPR Belum Bahas Draf RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Tak Sabar Miskinkan Koruptor, KPK Harap DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Cegah Gimik Politik, DPR Didesak Ungkap Draf RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Mendesak Disahkan, Pengamat: Sepertiga Kepingan Upaya Pemberantasan Korupsi!

Komisi III DPR Anggap Perampasan Aset Lebih Berkeadilan Ketimbang Hukuman Mati

KPK Kaji RUU Perampasan Aset, Harap Segera Disahkan

DPR Segera Bahas Surpres RUU Perampasan Aset, Puan: Sesuai Mekanisme

Wamenkumham: RUU Perampasan Aset Mudahkan Perburuan Aset di Luar Negeri

Bisa Miskinkan Koruptor, Naskah RUU Perampasan Aset Tinggal Menunggu Diteken Jokowi

Wamenkumham: RUU Perampasan Aset Sudah Selesai

Pemerintah Diminta Setop ‘Gimmick’ RUU Perampasan Aset, HNW: Fokus Substansi

Jokowi Heran Sudah 10 Tahun RUU Perampasan Aset Tak Rampung

Sempat Disinggung Mahfud, Giliran Jokowi Dorong DPR Tuntaskan RUU Perampasan Aset

Fraksi NasDem Desak Pemerintah Segera Ajukan RUU Perampasan Aset

Ogah Garap RUU Perampasan Aset, ICW Kritisi Bambang Pacul

Aset dan Kuasa Bagai Dua Sisi Mata Uang, DPR: Perlu Diawasi Ketat

Pakar: DPR Perlu Bentuk Lembaga Khusus dan Perjelas Makna Perampasan Aset

Pembahasan RUU Perampasan Aset Lelet, DPR: Jangan-jangan Pemerintah Menyesal

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA