news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Satgas BLBI

Pepatah: sekali layar berkembang, pantang biduk surut ke belakang, kelihatannya cocok menggambarkan suasana kebatinan Jusuf Hamka, pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) tbk, saat ini. Dia akan terus mengejar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sampai bayar utang Rp800 miliar.Apalagi, kata dia, keputusan MA menetapkan pemerintah wajib mengembalikan duit CMNP dengan bunga 2 persen per bulan. "Pasti, saya tetap tagih. Itu hak saya, hak perusahaan lho. Perusahaan kita terbuka (tbk)," kata Jusuf Hamka di Jakarta, Senin (12/6/2023).Dia juga menolak jika utangnya dibayar setelah masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023. Atau menunggu Satgas BLBI mengumpulkan duit dari para obligor atau debitur BLBI. Seperti disampaikan Sri Mulyani, Satgas BLBI baru mengumpulkan aset obligor BLBI senilai Rp30 triliun. Masih jauh dari target sebesar Rp110 triliun."Jelas enggak mau dong. Masanya bayar, ya bayar. Masak, saya bayar pajak nunggu jual rumah dulu. Masak logika dibalik-balik," katanya.Jusuf Hamka mengungkapkan, CMNP sempat mengajukan gugatan perdata kepada pemerintah, terkait penempatan dana PT CMNP di PT Bank Yakin Makmur (Bank Yama) saat dilikuidasi. Menteri yang menjabat pada saat itu adalah Bambang Brodjonegoro.Dia membantah pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prastowo Yustinus, bahwa utang pemerintah kepada CMNP hanya senilai Rp179,4 miliar.Dalam surat perjanjian antara CMNP dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjudul Amandemen Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum, tergugat membayar denda sebesar 2 persen setiap bulan dari seluruh dana terhitung sejak Bank Yama dibekukan.“25 tahun berapa bulan itu, satu tahun 12 bulan, 25x12 bulan=300 bulan. 300 bulan kalau dikali 2 persen, 600 persen. 600 persen kalau utangnya Rp 179 miliar, 6 kalinya, bahkan lebih dari Rp1,2 atau Rp1,4 (triliun) dengan pokoknya,” ujarnya.Sementara itu, Prastowo memastikan angka Rp 179,46 miliar merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2015. Pembayaran yang dimohonkan Jusuf Hamka adalah pengembalian dana deposito PT CMNP yang ditempatkan di Bank Yama yang kolaps pada saat krisis."Jika mengikuti putusan MA nilainya Rp78,91 miliar (pokok deposito Rp78,84 miliar + giro Rp76,08 miliar) ditambah Rp 100,54 miliar (bunga/denda sebesar 32,5 persen dari total bunga/denda yang dihitung hingga cut off date Juli 2015 sebesar Rp 309,36 miliar) menjadi total: Rp179.463.322.259,82,” kata Prastowo.Sebagai informasi, Jusuf Hamka telah berupaya melakukan penagihan utang kepada pemerintah sejak tahun 2004 melalui jalur hukum. Penyelesaian utang tersebut berakhir di meja hijau pada 2016 dengan memenangkan CMNP. Sejak putusan tersebut inkrah pemerintah juga belum membayarkan kewajibannya seperserpun. Meski sudah mengaku pasrah menagih utang ke pemerintah, namun dia masih tetap ingin uangnya kembali.

Jusuf Hamka Kejar Sri Mulyani Bayar Utang Rp800 Miliar

Satgas BLBI berupaya mengembalikan hak negara dengan melakukan penyitaan aset lagi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Estimasi nilai aset yang berhasil dikuasai itu sebesar Rp 26 miliar.Ketua Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Rionald Silaban mengatakan untuk properti eks BPPN/eks BLBI di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang berhasil disita berupa tanah. Dengan luas keseluruhan hingga 19.120 m2."Terletak di Jl. Komplek Villa Bukit Nagrak Kav. 28 Desa Balekambang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi (Sekarang: Jl. Nagrak RT/RW 003/004 Desa Bale Kambang, Kecamatan Nagrak sesuai SHM 96 dan 88 yang berasal dari Dinasty Kreasi/Bank Tiara (BTO). Dengan perkiraan nilai Rp 11.100.000.000," kata Rio dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).Sedangkan, untuk aset di Jawa Timur yang disita Satgas BLBI adalah tanah dengan keseluruhan luas sebesar 202.662 m2. Tanah tersebut tersebar di dua kabupaten, dan satu kota, dengan perkiraan nilai Rp 14.903.266.000 atau Rp 14,9 miliar.Rio merinci, satu bidang tanah pertama yang disita seluas 8.420 m2 yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono, GG. XIV B, RT/RW. 006/02, Desa Radegansari, Kec. Kebomas, Gresik sesuai SHM Nomor 341/Gulomantung dan SHM Nomor 345/Gulomantung yang berasal dari Bank Pesona Kriyadana dengan estimasi nilai Rp 3.975.500.000.Kemudian satu bidang tanah seluas 2.197 m2 yang terletak di Desa/Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya sesuai SHM Nomor 55, 57, 8, 9 yang berasal dari Bank Pesona Kriyadana dengan estimasi nilai Rp 7.431.234.000."Satu bidang tanah seluas 4.220 m2 yang terletak di Kelurahan Kalijudan IX, Sukolilo, Surabaya sesuai dengan SHM Nomor 126, 129/Kalijudan yang berasal dari Bank Umum Nasional dengan estimasi nilai Rp 2.110.000.000," terangnya.Lalu, satu bidang tanah seluas 187.825 m2 yang terletak di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Jombang sesuai SHM Nomor 3, 9, 12, 180, 188, 189, 196, 197,198,199,200, 201, 215 yang berasal dari PT Bank Umum Nasional Cabang Malang dengan estimasi nilai Rp 1.386.532.000."Terhadap aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya. &nbsp;

Sita Aset Fisik, Satgas BLBI Estimasi Kantongi Rp 26 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah akan terus mengejar para obligor dan debitur dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), karena banyak yang mengaku tak memiliki hutang atas kasus tersebut. "Sesudah dipanggil, dia datang menyatakan punya utang. Ada yang menyatakan: saya tidak punya utang, saya tidak merasa punya utang. Dan ada yang menyatakan saya punya utang, tapi jumlahnya beda. Kami akan selesaikan semuanya," kata Mahfud dalam konfrensi pers virtual, Rabu (27/10/2021). Meski begitu, Mahfud akan tetap terus menagih kewajiban para obligator dan debitur dalam kasus BLBI ini, karena pemerintah memiliki bukti-bukti yang kuat. "Yang mengaku tidak punya utang, tapi kami punya bukti. Kami tempuh jalur hukum." Mahfud mengatakan hingga saat ini dana yang disetor ke kas negara dari obligor BLBI sebesar Rp2,4 miliar dan US$7,6 juta atau sekitar Rp108 miliar atau totalnya senilai Rp110,4 miliar. Selain itu, kata Mahfud, juga ada pemblokiran tanah untuk 339 aset jaminan. "Kemudian pemblokiran saham 24 perusahaan," kata Mahfud. Untuk aset properti, kata dia, Satgas sudah melakukan pemblokiran terhadap 59 sertifikat tanah di berbagai daerah. Kemudian sudah dilakukan proses balik nama atas nama pemerintah terhadap 335 sertifikat. Dia menuturkan juga ada perpanjangan hak untuk sebanyak 543 sertifikat yang tersebar di 19 provinsi. Jumlah itu belum termasuk penguasaan fisik aset properti yang telah diumumkan sebelumnya. Kemudian terdapat penetapan status penggunaan pada tujuh kementerian dan lembaga dengan nilai seluruhnya Rp791,17 miliar. Juga hibah aset properti kepada pemerintah kota bogor Rp345,73 miliar.

Ada Obligor Kasus BLBI Merasa Tak Punya Hutang, Mahfud: Kami Punya Buktinya

<a href="https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/satgas-blbi-sita-aset-grup-texmaco-ini-daftarnya/">Satgas BLBI</a> melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta menyita barang jaminan obligor <a href="https://www.inilah.com/satgas-blbi-belum-proses-120-sertifikat-tanah-obligor-blbi">Santoso Sumali</a>.Di mana, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta menyita barang jaminan obligor Santoso Sumali.Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (28/1/2022), barang yang disita berupa dua bidang tanah seluas 848 meter-persegi, berikut bangunan di atasnya.Bangunan tersebut terletak di Jalan Pilar, Kompleks Perumahan Delta Kedoya Kav. No. G1 dan G12, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kini, tim penilai sedang melakukan penilaian terhadap aset dimaksud namun perkiraan awal nilai aset yang disita mencapai Rp13 miliar.Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Metropolitan Raya dan PKPS Bank Bahari sebesar Rp524.562.500.000,00.Jaminan obligor Santoso Sumali yang telah disita ini akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang) dan/atau penyelesaian lainnya.Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya. Upaya ini meliputi pemblokiran, penyitaan dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan dana BLBI.

Nikmati Duit BLBI, Satgas Sita Rumah Mewah Bos Bank Bahari Rp13 Miliar

<a href="https://www.inilah.com/bisnis">Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia</a> (BLBI) telah melayangkan panggilan kepada debitur atas nama <a href="https://www.inilah.com/bisnis">PT Perdanacipta Multifinance</a> pada Senin (20/03/2023), pukul 14.00 WIB.Ketua Satuan Tugas BLBI Rionald Silaban dalam pengumuman panggilan tersebut menguraikan, ada empat pihak yang dipanggil untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI eks Bank Universal sedikitnya Rp 10,9 miliar."Belum termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara," tulis Rionald, Jakarta, dikutip Jumat (17/3/2023).Ada empat pihak yang dipanggil oleh Satgas BLBI. Mereka adalah pengurus PT Perdanacipta Multifinance, Direktur Utama Hasan Witono Wongso Krisno, Hendi Prio Santoso dan pengurus PT Perdana Inti Investama sebagai penjamin.Rionald meminta para pengurus Perdanacipta Multifinance itu, menghadap kelompok kerja Tim A Satgas BLBI di Ruang Rapat Satgas BLBI, Gedung Syafruddin Prawiranegara, Jakarta Pusat.Sebelumnya, Satgas BLBI telah memanggil beberapa entitas. Mereka adalah pengurus PT Betaulikrida Putrinila untuk penyelesaian hak tagih negara eks BLBI Bank Centris BBO senilai Rp12,05 miliar atas nama Direktur Utama Nurhaida dan Komisaris Syaripudin Gultom.Serta menanggil pengurus dan pemegang saham PT Djaman Madju Textile yakni Direktur Utama atas nama Krishandy Leo dan Komisaris Peggy Margriet Sumeisey. Pemanggilan ini terkait tagihan senilai Rp23,4 miliar.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Satgas BLBI

Sita Aset Fisik, Satgas BLBI Estimasi Kantongi Rp 26 Miliar

Tahun Depan Lengser, Jokowi Tak Serius Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi Terbarukan

Garap Obligor Bank Asia Pacific, Satgas BLBI Sita The East Tower

Satgas BLBI Segera Siapkan Sanksi Bagi Para Obligor Bandel

Pansus BLBI DPD: Anak Cucu Pengemplang BLBI Layak Blacklist

Asetnya Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum PT Tjitajam Jelaskan Begini

Meski "Kopi Darat", Jusuf Hamka Tetap Ingatkan Hak PT CMNP

Polemik Duit Jusuf Hamka, Mana Utang Mana Piutang

Jusuf Hamka Kejar Sri Mulyani Bayar Utang Rp800 Miliar

Sengketa Utang Rp800 Miliar, Adu Kuat Jusuf Hamka Vs Sri Mulyani

Soal Tagihan Pengusaha Tol, Menkeu Cek Data Obligor BLBI

Kejar Aset Obligor BLBI, Pansus DPD Harap Pemerintah Tidak Kendor

Hati-hati Aset Bodong, Mahfud MD Jangan Mudah Percaya Satgas BLBI

Kinerja Satgas BLBI Loyo, Sri Mulyani Malah Minta Perpanjangan

Setoran Hanya 27 Persen, Satgas BLBI Minta Mahfud Perpanjang Masa Kerja

Nikmati Duit BLBI Rp524 Miliar, Aset Santoso Sumali Hanya Recehan

Satgas BLBI Sita Lahan Eks Bank Central Dagang 538 Ribu Meter Persegi

Satgas BLBI Sita Tanah dan Bangunan PT Sejahtera Wira Artha

Buru Penikmat BLBI, Satgas Sita Aset PT Samaeri Mitracipta Nias

Buru Penikmat Duit BLBI, Satgas Panggil Perdanacipta Pekan Depan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA