news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Sosialisasi

Bea Cukai secara kontinu menggencarkan sosialisasi cukai di berbagai daerah. Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Tubagus Firman Hermansjah mengatakan, “Selain melaksanakan pengawasan dan penindakan barang ilegal, Bea Cukai sebagai instansi pemerintah juga berkontribusi dalam memberikan informasi serta edukasi terkait cukai kepada masyarakat.” Firman menyebutkan ada lima Kantor Bea Cukai yang kali ini melaksanakan sosialisasi cukai yaitu Bea Cukai di Kediri, Madura, Magelang, Malang, dan Meulaboh. Dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Kediri bersama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang beserta Dinas Kominfo Kabupaten Jombang mengadakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dari desa ke desa dengan menyasar para pelaku usaha hasil tembakau skala kecil. Dengan konsistensi dan sinergi yang baik antar instansi, Bea Cukai Kediri optimis program gempur rokok ilegal akan berjalan secara optimal baik tahun ini ataupun untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian, Bea Cukai Madura turut menggelar sosialisasi cukai selama tiga hari berturut-turut dengan menyasar masyarakat umum di beberapa lokasi hingga para santri di pondok pesantren. Selain itu, mengingat besarnya peran media di tengah masyarakat, Bea Cukai Madura juga mengudara melalui talkshow radio dengan topik pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, DBHCHT dimanfaatkan kepada masyarakat melalui bidang kesehatan sebesar 25%, kesejahteraan masyarakat 50%, dan penegakan hukum 25%. Edukasi ke masyarakat melalui talkshow radio juga digencarkan Bea Cukai Malang yang mengudara di dua stasiun radio untuk sosialisasi terkait ketentuan di bidang cukai, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Beberapa pembahasan diantaranya terkait izin NPPBKC, manfaat cukai dan juga cara mengenali rokok ilegal yang ada di pasaran. Sosialisasi cukai juga dilaksanakan Bea Cukai Magelang bekerja sama dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, mengampanyekan pentingnya cukai dan gempur rokok ilegal bagi negara. Dengan mengampanyekan gempur rokok ilegal ke seluruh lapisan masyarakat di Wilayah Kabupten Purworejo diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai cukai hasil tembakau, cara membedakan rokok yang legal dan ilegal, meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, serta diharapkan dapat mengurangi angka peredaran rokok ilegal. Selain menyasar masyarakat, sosialisasi juga diberikan kepada perusahaan sebagai salah satu pengguna jasa seperti yang dilakukan Kantor Bea Cukai Meulaboh dengan mengadakan acara coffee morning bersama Perusahaan Jasa Titipan (PJT) diantaranya PT Pos Indonesia, JNE, dan J&T, yang juga membahas tentang potensi barang ilegal yang bisa dikirim melalui PJT. Firman berharap dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan wawasan masyarakat terhadap pentingnya cukai dan bahaya dari rokok ilegal. "Kepedulian masyarakat juga dapat meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membina industri yang bermutu dan memberantas rokok Ilegal,"” himbau Firman.

Bea Cukai Terus Gencarkan Sosialisasi Cukai di Berbagai Daerah

Dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat akan aturan cukai, Bea Cukai kembali mengadakan sosialisasi di berbagai daerah di Jawa Timur. Kali ini sosialisasi dilakukan di wilayah Madura dan Malang dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari pejabat desa, penjual rokok eceran, pemuda karang taruna hingga santri. Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Tubagus Firman Hermansjah mengatakan bahwa sosialisasi di bidang cukai sangat penting, karena objek cukai cukup dekat dengan masyarakat. "Kami ingin seluruh lapisan masyarakat paham akan ketentuan cukai, seminimalnya tau cara membedakan rokok yang legal dan ilegal dan tidak abai akan hal tersebut," kata Firman. Bea Cukai Madura secara konsisten melakukan sosialisasi cukai kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut yang dimulai sejak hari Selasa (14/9/2021) dengan menyasar beberapa titik di wilayah Madura. Pada Rabu (15/9/2021), Bea Cukai Madura mengerahkan empat tim menuju ke lokasi yang tersebar dari Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Sosialisasi dilanjutkan besok harinya pada Kamis (16/9/2021) yang secara bersamaan dilaksanakan di empat lokasi dengan peserta dari berbagai kalangan masyarakat berbeda. "Sosialisasi yang masif tentunya diharapkan dapat menurunkan tingkat peredaran rokok Ilegal di Madura," tambah Firman. Tidak hanya itu, Bea Cukai Madura juga berupaya mengedukasi masyarakat tentang cukai lewat radio. Bersama Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, Bea Cukai Madura berkolaborasi dalam menyuarakan “stop rokok illegal” melalui radio Suara Pamekasan. Pada kesempatan lain Bea Cukai Madura mengadakan sosialisasi pelaporan CK4-C atau penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai. "Sosialisasi menjadi langkah preventif kami dalam upaya memberantas rokok ilegal. Sosialisasi juga menjadi media kami untuk dapat mengasistensi pengguna jasa agar menjalankan aturan cukai sebagaimana mestinya," ungkap Firman. Kegiatan sosialisasi semacam ini juga dilakukan oleh Bea Cukai Malang bersama Pemkot Batu dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dengan mengundang para penjual rokok eceran di Desa Sombokerto Kota Batu. Selanjutnya Bea Cukai Malang juga menggandeng Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan sosialisasi cukai kepada anggota koperasi Kecamatan Ampelgading dan Wonosari. "Kegiatan sosialisasi cukai akan terus secara aktif kami lakukan. Kami berharap masyarakat bisa menjadi perpanjangan tangan Bea Cukai dan turut berpartisipasi dalam melaporkan apabila masih menemukan peredaran rokok ilegal," pungkas Firman.

Sasar Seluruh Lapisan Masyarakat, Bea Cukai Gencarkan Sosialisasi Cukai di Jawa Timur

Badan Pengawas Pemilu (<a href="https://www.inilah.com/calon-anggota-bawaslu-jakpus-diduga-bermasalah-perludem-imbas-seleksi-beraroma-politis">Bawaslu</a>) mengultimatum partai politik (parpol) tak keluar jalur dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">kampanye</a> Pemilu 2024. Hal ini merujuk Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.nn"Partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye pemilu," demikian bunyi surat imbauan Bawaslu, yang diterima, Kamis (3/8/2023).nnSurat yang ditandatangani Ketua Bawaslu Rahmat Bagja itu turut membeberkan bentuk sosialisasi yang saat ini boleh dilakukan partai politik (parpol). Bawaslu antara lain menyebut, parpol hanya boleh memasang bendera berikut nomor urutnya.nnTerkait pertemuan terbatas sosialisasi dan pendidikan politik, hal ini juga harus dilakukan dengan melapor kepada KPU dan Bawaslu setempat sesuai tingkatannya. Parpol harus melaporkan paling lambat satu hari sebelum pertemuan berlangsung.nnBagja mengingatkan, dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik, partai politik dilarang menyampaikan unsur ajakan untuk memilih.nn"Partai politik peserta pemilu dilarang memuat unsur ajakan," kata Bagja menegaskan.nnKemudian, partai politik juga diminta untuk tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri ciri khusus atau karakteristik partai dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Parpol juga dilarang memasang alat peraga kampanye pemilu di tempat umum atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai.nn"Para pengurus dan kader partai juga dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih kepada masyarakat."

Belum Masa Kampanye, Bawaslu Ingatkan Parpol Tak Keluar Jalur

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan kepada konsumen. Cara itu ditempuh salah satunya melalui kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha.Upaya penyederhanaan ini diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Permendag ini berlaku mulai 3 Juli 2023 lalu.Hal ini disampaikan Mendag Zulhas saat membuka 'Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023' pada Senin (11/9) di Jakarta.Turut hadir mendampingi yaitu Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag Didid Noordiatmoko, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Veri Anggrijono, serta Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi."Di Kemendag, izin yang bisa dipermudah akan dipermudah, termasuk kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Tapi pengusaha juga harus taat pada aturan demi melindungi konsumen agar tidak dirugikan," kata Mendag Zulhas.Dia mengungkapkan, pada 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha berupa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih efektif, efisien, dan sederhana sehingga ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia dapat terus meningkat."Pemerintah itu sukses kalau pengusahanya sukses. Karena, pengusaha sukses akan bayar pajak dan menambah jumlah pegawai. Hal itulah tugas pemerintah, yaitu membantu pengusaha berkembang dan maju. Tentu awalnya izinnya dulu dipermudah," tambah Mendag Zulhas.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/usaha1_4fb4292147.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/usaha1_4fb4292147.jpeg"></figure>Diseminasi ini digelar secara hibrida, dihadiri 200 peserta secara fisik dan 1.000 peserta daring. Para peserta terdiri atas pelaku usaha, asosiasi, dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait.&nbsp;Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Kemendag Sri Hariyati, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Matheus Hendro Purnomo, Direktur Metrologi Kemendag Sri Astuti, serta Direktur Tertib Niaga Kemendag Tommy Andana.Perizinan berusaha yang diubah dalam Permendag 21 tahun 2023 antara lain penyesuaian persyaratan terkait Nomor Pendaftaran Barang (NPB), pendaftaran lembaga penilaian kesesuaian, serta persetujuan tipe alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya (UTTP).Sejumlah perubahan lain yang diatur dalam Permendag ini antara lain penambahan barang Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dan alat ukur wajib persetujuan tipe, penyesuaian Pos Tarif/HS sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022, dan penambahan lingkup pelaku usaha. Plt. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, perubahan pada Permendag Nomor 26 Tahun 2021 menjadi Permendag Nomor 21 Tahun 2023 diharapkan dapat memberi kemudahan kepada pelaku usaha sekaligus memberi perlindungan kepada konsumen dari peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan."Peran serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan ini. Kami mengajak pemangku kepentingan bersama-sama melaksanakan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga, penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, khususnya terkait NPB, lembaga penilaian kesesuaian, serta persetujuan tipe alat UTTP dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Moga.Permendag Nomor 21 Tahun 2023 dapat diunduh melalui <a href="https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2878/1">tautan berikut ini</a>.&nbsp;

Buka Sosialisasi Permendag 21 Tahun 2023

Zulkifli Hasan: Kemendag Permudah Kegiatan Usaha dan Lindungi Konsumen

Pemerintah telah mengatur pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana ini dimanfaatkan salah satunya untuk penegakan hukum lewat sosialisasi ketentuan cukai dan operasi bersama.Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Zainul Arifin juga menegaskan bahwa DBH CHT juga digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, serta pemulihan perekonomian daerah. “Jadi ada beragam manfaat di dalamnya,” kata Arifin dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).Pantau realisasi optimalisasi DBH CHT, Bea Cukai Madura bersama Sekda Pamekasan menggelar asistensi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (31/8). Dalam kegiatan tersebut, Zainul menjelaskan bahwa 10% DBH CHT ini digunakan dalam penegakan hukum."Butuh sinergi bersama Pemda dan APH, agar pencegahan peredaran rokok ilegal teratasi," ungkapnya.Selain itu, Bea Cukai Madura bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang melaksanakan sosialisasi tahap 2 di wilayah Kabupaten Sampang kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada tanggal 21-31 Agustus 2023.&nbsp;Kegiatan dilakukan dengan menggandeng beberapa instansi lainnya, yaitu Kejaksaan Negeri Sampang, Pengadilan Negeri Sampang, Kepolisian Resor Sampang, dan TNI.Zainul menegaskan bahwa pihaknya menggelar sosialisasi ke beberapa lokasi, antara lain Kecamatan Omben, Kecamatan Kedungdung, dan Kecamatan Pangarengan."Pahami bahwa 3% dari seluruh penerimaan cukai yang dihimpun oleh Pemerintah akan disalurkan kembali kepada daerah-daerah penyumbang cukai di seluruh Indonesia melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)," pungkasnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Sosialisasi

Usai CFD, Ganjar dan Istri Santap Mi Ayam Bareng Warga Jakarta

Foto: Mendag Zulhas Buka Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Zulkifli Hasan: Kemendag Permudah Kegiatan Usaha dan Lindungi Konsumen

Mendag Zulhas: Perizinan Usaha Berbasis Risiko Harus Dipermudah

Bea Cukai Semarang Edukasi Ketentuan Cukai Ini ke Masyarakat di 4 Wilayah Pengawasannya

Bea Cukai Madura Gelar Asistensi Soal Pentingnya DHB CHT

Foto: Mendag Zulhas pada Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Bidang Ekspor

Cegah Kampanye Terselubung, KPU Harus Atur Gerak Parpol Secara Rinci

Siap-siap! Lawan Arah di Setiabudi Jaksel Bakal Ditilang Polisi

Belum Masa Kampanye, Bawaslu Ingatkan Parpol Tak Keluar Jalur

Bea Cukai Edukasi soal Kepabeanan ke Pelajar hingga Pelaku UMKM

Mendag Zulhas Terima Audiensi SAPMA PP, Bahas Program Sosialisasi Produk Lokal

Tak Ada Aturan Hukum Sosialisasi Jadi Kesempatan Kader Lakukan Kampanye Gaya Bebas

Bawaslu Bolehkan Bacaleg dan Bacapres Pajang Wajah di Baliho

Pastikan Kemudahan Berusaha, Kemendag Sosialisasikan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Bidang Ekspor

KPU Tak Peduli Bacapres Gencar Sosialisasi: Ganjar, Anies, Prabowo Masih Orang Biasa

Foto: Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Secara Elektronik 2023

Tegaskan Peran Pemda Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi

Bea Cukai Jelaskan Tugas dan Fungsi pada Mahasiswa di Empat Wilayah Berikut

Manfaatkan Teknologi dan Informasi, Bea Cukai Gelar Sosialisasi Daring

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA