news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Sri Mulyani

&nbsp;Semangat ekonomi keberlanjutan (sustainability) yang sedang digaungkan dunia internasional, menjadi polemik bagi pemerintah Indonesia. Tren dunia tersebut ternyata tidak mudah, perlu pembiayaan yang besar dan bisa membebani APBN.Keuangan berkelanjutan adalah salah satu hal yang paling penting. Banyak yang sudah memperkirakan apa yang sebenarnya diperlukan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim ini.“Ketika kita berbicara tentang keberlanjutan, kita semua selalu dihadapkan pada batu sandungan yang sangat penting, yaitu pembiayaan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemenkeu, Jumat (8/9/2023).Curahan hati tersebut terungkap saat Gala Dinner Indonesia Sustainability Forum 2023 dengan dengan topik “Indonesia Welcomes Further International Collaboration for a Better Tomorrow”, di Jakarta, Kamis (7/9/2023)."Kita semua tahu bahwa kebutuhan untuk memobilisasi pembiayaan sangatlah penting,” kata Sri Mulyani menambahkan. Dia mencontohkan, misalnya di Indonesia yang dinilai akan terus bertumbuh, sehingga elastisitas permintaan energi bakal jauh lebih tinggi. Dalam arti, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 5% membuat pertumbuhan energi jauh lebih besar.Untuk menghindari peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari pertumbuhan energi, maka perlu dilakukan investasi lebih banyak dalam energi terbarukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berlanjut.Berdasarkan hasil pembahasan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia diperkirakan Indonesia membutuhkan US$ 280 miliar untuk bisa mencapai target Nationally Determined Contribution/NDC mengurangi karbondioksida (CO2) lebih dari 42% pada 2030. “Kami melakukan cukup banyak pengambilan anggaran, penerbitan green sukuk, green bond. Kami juga menciptakan pembiayaan campuran (blended finance). Hal ini agar kita mampu menciptakan platform kemitraan,” ujarnya lagi. Menurut Sri Mulyani, diskusi saat ini bukan lagi pada tataran bagaimana mewujudkan kerja sama pembiayaan campuran dalam skema kemitraan. Namun, bagaimana menciptakan skalabilitas dengan menguji cara kerja menurunkan emisi karbon untuk proyek tertentu. &nbsp;

Tren Berkelanjutan, Menkeu Kesandung Anggaran Jumbo

Di tengah banyaknya pekerja kena <a href="https://www.inilah.com/gelombang-phk-startup-menteri-teten-enggak-bisa-terus-bakar-uang">PHK</a>, karyawan <a href="https://pajak.go.id/">pajak</a> justru dapat rejeki nomplok. Para karyawan pajak itu, dapat bonus Rp5 juta hingga Rp117 juta. Lantaran perolehan pajak 2022, melampaui target.Dengan wajah semringah, <a href="https://www.kemenkeu.go.id/home">Menteri Keuangan</a> (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, perolehan pajak 2022 mencapai Rp1.634,4 triliun. Atau 110,6 persen dari target yang tersemat dalam APBN 2022, sebesar Rp1.485 triliun.Selain itu, masih kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (22/12/2022), penerimaan pajak 2022 melompat 41,93 persen ketimbang tahun lalu."Ini kenaikan yang sangat tinggi dan tentu ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik. Pemulihan ekonomi yang baik, komoditas yang juga meningkat. Dan, karena adanya reformasi dari legislasi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)," ujar Sri Mulyani.Realisasi pajak 2022 sebesar Rp1.634,4 triliun, terdiri dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, terealisasi Rp900 triliun, atau 120,2 persen dari target. Sedangkan PPh migas terkumpul Rp75,4 triliun. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak barang mewah (PPnBM) terkumpul Rp629,8 triliun. Pajak bumi bangunan (PBB), serta lain-lain, mencapai Rp29,2 triliun.Atas capaian ini, pegawai pajak berhak atas bonus. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Beleid berlaku sejak 19 Maret 2015.Di mana, tukin dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya. Syaratnya ya itu tadi, setoran pajak ke kas negara minimal tercapai 95 persen.Berdasarkan daftar tukin pegawai DJP Kemenkeu, terbesar adalah eselon I dengan peringkat jabatan 27, nilainya Rp117.375.000. Sedangkan yang terendah adalah eselon III dengan peringkat jabatan 4, sebesar Rp5.361.800.Pengamat anggaran dari Center of Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, bonus untuk pegawai pajak memang layak. Namun angkanya tidak pantas karena perekonomian negara sedang mengalami kesulitan.'Yang layak mendapatkan hadiah besar adalah rakyat yang rajin bayar pajak. Kalau bonusnya sampai Rp117 juta, terlalu besar itu. Tahun depan, negara perlu duit besar," ungkapnya.Dia pun membandingkan dengan banyaknya industri yang terpaksa tutup, karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Atau industri terpaksa mengurangi jam kerja karyawan hanya untuk bertahan."Banyak kita dengar berita, perusahaan tekstil, garmen atau startup tutup. Mereka itu kan pembayar pajak. Punya andil terhadap negeri ini," ucapnya.

Musim PHK, Karyawan Pajak Pesta Bonus Ratusan Juta Rupiah

Mulai 1 Oktober, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kini dinamai Kereta Whoosh, beroperasi. Proyek ini selalu disorot karena banyak masalah. Pembangunannya molor, biaya bengkak hingga utang China.Tujuh tahun lalu, tepatnya 21 Januari 2016, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek kereta cepat di Walini, Bandung Barat, Jawa Barat. &nbsp;Menariknya, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan yang dikenal sebagai pelopor kereta api modern Indonesia, tak hadir. Ternyata, Jonan, sejak awal memang tidak setuju dengan proyek mercusuar Jokowi ini.Banyak alasan yang mendasari pandangan dari mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) itu. Misalmnya soal jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142,5 kilometer, terlalu pendek untuk kereta cepat.Bayangkan saja, tiap 5 menit, kereta yang kecepatannya 350 kilometer/jam itu, sudah tiba di stasiun.Bisa dibayangkan, kereta cepat ini, jalannya tidak akan 'satset'. Kecepatannya tidak akan digeber maksimum. Ibarat mobil, rem dan pedal gas, akan lebih sering digunakan. Artinya, bakal boros suku cadang.Selain itu, Jonan mendorong agar pembangunan kereta api fokus di luar Pulau Jawa. Lebih cocok dibangun di &nbsp;Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.Jonan menolak untuk menerbitkan izin trase pembangunan Kereta Whoosh ini. Alasannya, masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi.Barulah pada 12 Januari 2016, Jonan meneken izin trase atau rute kereta api cepat itu. Tentunya ada 'sesuatu' yang membuat Jonan berubah. Karena, Jonan dikenal sebagai menteri yang out of the box, berani dan tegas. Bisa jadi ada kekuatan besar yang membuatnya belok.Kala itu, Menteri BUMN Rini S Soemarno yang paling ngotot menggandeng China untuk menggarap proyek ini. Tentu saja, atas persetujuan Presiden Jokowi. Kini, Rini Soemarno tak terdengar kabarnya, padahal, proyek kereta sudah mau berangkat.Kembali ke soal Jonan, meski belok, tapi Jonan tetap saja Jonan. Akalnya sejuta untuk Indonesia. Dia akhirnya setujui izin trase tapi dengan syarat. Waktu konsesi palimg lama 50 tahun.Setelah konsesi habis, kereta cepat Jakarta-Bandung harus diserahkan kepada negara. Tanpa ada utang, dan dalam kondisi yang layak operasi. Ini yang penting.Kelasnya jelas berbeda dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Di tangan Menhub Budi, izin konsesi kereta cepat memanjang menjadi 80 tahun.<h2>Proyek Molor dan Anggaran Bengkak&nbsp;</h2>Dalam perjalanan, biaya proyek kereta cepat 'made in' China ini pun, terus membengkak. Dalam proposal, China terpilih dengan penawaran biaya US$5,13 miliar. Atau setara &nbsp;Rp76,95 triliun (kurs Rp15.000/US$).China pun tidak menuntut adanya jaminan dari pemerintah atau pembiayaan dari APBN. &nbsp;Untuk pembangunannya, Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB) siap menggelontorkan utang tenor 50 tahun dengan bunga 2 persen.Tawaran ini, membuat pemerintahan Jokowi goyang. Apalagi, tawaran Jepang, harganya lebih tinggi yakni US$6,2 miliar. &nbsp;Dan, jepang meminta adanya jaminan dari pemerintah dan pembiayaan dari APBN.Saat dijalankan, proposal China itu banyak melesetnya. Misalnya soal biaya bengkak dari US$5,3 miliar menjadi US$6,07 miliar. Atau setara Rp91,05 triliun.Demikian pula dengan target 3 tahun kelar yang dijanjikan China, meleset juga. Pada September 2020, progres proyek ini baru 60 persen. mau tak mau, target operasional kereta cepat molor menjadi Desember 2022.Pada 6 Oktober 2021, Presiden Jokowi seperti mempermalukan diri sendiri dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Sebagai pengganti Perpres 107 Tahun 2015. Di mana, Perpres 93 membuka pendanaan proyek kereta cepat dari APBN.Beleid ini menganulir Perpres 107 yang menyebut bahwa proyek kereta cepat hanya business to business, tak melibatkan APBN. Di bagian ini merupakan 'tamparan' bagi Jokowi.Dan, biaya proyek kereta cepat sesuai proposal sebesar US$5,3 miliar, tiba-tiba bengkak menjadi US$6,07 miliar. Atau setara Rp91,05 triliun.Waktu terus berjalan, proyek kereta cepat mendapat banyak sorotan. Mulai soal banyaknya kecelakaan serta pekerja China yang lalu lalang di proyek ini. Yang paling krusial adalah, proyek ini selalu molor.Ibarat kata, proyek kereta cepat yang tidak cepat penggarapannya. Rencana operasional Desember 2022, mundur ke Juli 2023. Kemudian mundur lagi ke Agustus 2023. Dan, Agustus yang ditunggu-tunggu molor lagi ke Oktober.Molornya proyek ini juga aneh. Secara keuangan, tidak ada masalah. Bahkan, biaya pembangunan kereta cepat China di Indonesia ini, masuk kelompok yang mahal di dunia.Riset Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), mengacu kepada studi Bank Dunia yang terbit pada 2014. Menyebut bahwa pembangunan kereta cepat di dunia yang dilakukan China, biayanya bervariasi.Kisarannya, untuk kereta cepat di China sebesar US$17 juta-US$21 juta per kilometer, Eropa US$25 juta-US$39 juta per kilometer, dan California sebesar US$56 juta per kilometer.Sedangkan biaya kereta cepat di Indonesia mengalami kenaikan dari US$6,07 miliar menjadi US$8 miliar. Dan, jarak Jakarta-Bandung sepanjang 142,5 kilometer.Di awal proyek, ketika biayanya dipatok US$6,07 miliar, maka biaya kereta cepat Jakarta-Bandung US$42,6 juta/kilometer. Setelah bengkak menjadi sekitar US$8,1 miliar maka biayanya US$56,8 juta/kilometer. Mahal kan.Ketika proyek ini hampir rampung, masalah klasik muncul lagi. Biayanya bengkak US$1,2 miliar atau setara Rp18 triliun. Gede juga kan. Alasannya juga klasik, harga lahan naik.Nah, dari bengkak biaya atau bahasa kerennya cost overrun, jatah yang harus ditanggung Indonesia sebesar US$560 juta. Atau setara Rp8,3 triliun. Yang setara anggaran bansos beras 2023 untuk &nbsp;21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).Untuk menambal bengkaknya biaya proyek kereta cepat ini, pemerintah ngutang ke Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB). Dengan bunga cukup tinggi yakni 3,4 persen per tahun.Yang bikin gaduh, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, pada 31 Agustus 2023. Sejak saat itulah, utang China dijamin oleh APBN.Pro-kontra mulai muncul. Kubu kontra menuding Sri Mulyani sama saja dengan menggadaikan APBN ke China. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo buru-buru membantahnya. Dia bilang, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur."Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus, dikutip dari akun X yakni @prastow, Sabtu (23/9/2023).Rasa-rasanya, rakyat juga sudah capek dijelali polemik kereta cepat. Tinggal menunggu saja, respons mereka. Kalau penumpangnya ramai, Alhamdulillah, bisa bayar utang. Tapi kalau sepi, ya tinggal tunggu bangkrut. &nbsp;

Sejak Dibangun Banyak Masalah, KCJB Ganti Nama Jadi Kereta Whoosh

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa tiap utang 1 dolar AS menciptakan ekonomi tumbuh 1,34 dolar AS dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, dinilai menyesatkan."Anggota Banggar manggut-manggut. Tidak ada yang komentar. Seperti kena hipnotis. Pernyataan Sri Mulyani sebagai Menkeu, sangat bahaya. Karena bermakna penyesatan, pembodohan dan pembohongan publik. Khususnya secara langsung kepada anggota Banggar DPR," papar Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Jakarta, Senin (5/6/2023).Anthony menyatakan, seolah-olah, ada korelasi langsung antara defisit anggaran atau utang, terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa ekonomi, seolah-olah, ada efek multiplier antara utang dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,34 dolar AS."Ada empat alasan, pernyataan Sri Mulyani tersebut menyiratkan penyesatan, pembodohan serta pembohongan publik," tuturnya.Pada Selasa (30/5/2023), Sri Mulyani menyampaikan bahwa total kenaikan utang sebesar US$206,5 miliar periode 2018-2022, berdampak kepada kenaikan PDB nominal Indonesia sebesar US$276,1 miliar. “Untuk utang 206,5 miliar dolar AS, kita lihat Indonesia mampu menaikkan nominal PDB ke 276,1 miliar dolar AS,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR.Sri Mulyani kemudian membandingkan dengan negara lain. Misalnya, Vietnam yang berhasil menaikkan PDB nominal lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan utang. Vietnam mencatat kenaikan utang US$18,2 miliar, menghasilkan kenaikan PDB sebesar US$102,0 miliar.“Vietnam juga termasuk yang cukup efektif. Mereka kenaikan PDB-nya naik sangat tinggi di US$102 miliar, ini karena kenaikan FDI [foreign direct investment], capital inflow, investment yang keluar dari China ke Vietnam lumayan besar,” jelasnya.Sri Mulyani menyebut sejumlah negara yang mengalami kenaikan PDB lebih rendah ketimbang kenaikan utang. Malaysia misalnya, mencatatkan kenaikan utang US$69,5 miliar dengan kenaikan kenaikan PDB lebih kecil yakni US$48,9 miliar.Demikian pula Thailand, peningkatan utang US$86,1 miliar, PDB negara hanya naik US$29,6 miliar. Atau China, kenaikan utang US$6,11 triliun, PDB meningkat US$4,25 triliun.

Sebut Utang Tumbuhkan Ekonomi, Sri Mulyani Dituding Sebar Kesesatan

Isu bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggadaikan APBN untuk proyek kereta cepat, semakin terang benderang. Bahwa APBN memang dijaminkan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi, termasuk kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang ganti nama kereta WHOOSH.Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan, besarnya jaminan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi yang ditanggung APBN sebesar Rp824 miliar.Pernyataan Wahyu itu menjawab pertanyaan seputar berapa duit negara yang digelontorkan untuk penjaminan proyek kereta WHOOSH. "Besarannya berapa? Sebenarnya enggak terlalu besar. Penjaminan di bawah Rp1 triliun. Di 2024, penjaminannya Rp824 miliar, dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur," kata Wahyu dalam Media Briefing APBN 2024 di Grand Aston, Cianjur, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).Ia menegaskan penjaminan dilakukan negara demi menarik pembiayaan lebih besar untuk proyek tersebut. Wahyu menyebut ini adalah salah satu bentuk pembiayaan kreatif dan inovatif yang dilakukan pemerintah.Wahyu meminta masyarakat tidak perlu khawatir penjaminan bakal merugikan negara. Ia meyakinkan bahwa setiap penjaminan sudah berdasarkan studi matang, meski tak menutup mata ada risiko default alias gagal bayar."Itu hanya untuk memberikan kepastian, misalnya dia meminjam ke perbankan dan lembaga internasional. Dengan dijamin pemerintah, kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembiayaan kreatif dan inovatif. Beban APBN kecil, tapi bisa me-leverage pembiayaan lebih besar sehingga mampu mengakselerasi kebutuhan pembiayaan yang besar," tuturnya.Terkait dengan penjaminan KCJB, Wahyu mengatakan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.Beleid ini diteken Sri Mulyani itu, mengatur penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB.Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, mulai dari pokok pinjaman, bunga, atau biaya lain yang timbul akibat utang-utang tersebut."Kita belum tahu persisnya, belum tahu. Ya kereta cepat kan 2023, bukan 2024. Kalau sudah dijamin di 2023, ya berarti enggak perlu lagi. (PMK Nomor 89) tahun ini, itu kan sudah tahun ini (anggarannya). Enggak tahu (besarannya)," kata Wahyu.&nbsp; &nbsp;

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Sri Mulyani

TikTok Dilarang Berdagang Online, Siap-siap Setoran PPN PMSE Jeblok

Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH

Untuk Istana dan Lapangan Upacara IKN Nusantara, Sri Mulyani Gelontorkan Rp1,34 Triliun

Gara-gara Sri Mulyani, Proyek Kereta WHOOSH Jadi Beban APBN

Sejak Dibangun Banyak Masalah, KCJB Ganti Nama Jadi Kereta Whoosh

Sri Mulyani Gadaikan APBN untuk Proyek Kereta Cepat, DPR: Cederai Legacy Jokowi

Pengusaha Pendukung Diintip Pajaknya, Lapangan Banteng Ramai-ramai Bantah Anies

Tren Berkelanjutan, Menkeu Kesandung Anggaran Jumbo

8 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia Kuartal I 2023

Sri Mulyani Pamer Penghematan Anggaran, Terbesar Saat COVID-19 Tembus Rp1,12 Triliun

Korban Udara Kotor Jakarta, Sri Mulyani Sulit Bicara di DPR

Sri Mulyani: Subsidi BBM Hampir Jebol Saat Minyak Dunia US$140/Barel

Said Didu: Tanpa Utang, Indonesia Sudah Bangkrut

Naik LRT Jabodebek, Sri Mulyani Deg-degan karena Tak Ada Masinis

Apa Kabar Satgas Cuci Uang Kemenkeu Rp349 Triliun, Pak Mahfud?

Catat ini, Anak Buah Sri Mulyani Percaya Hilirisasi Nikel Dongkrak Ekonomi 7 Persen

Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Berani Jalankan Program Pensiun Dini PLTU?

Tak Mau Anak Muda Kejeblos, Sri Mulyani Ingatkan Ini Sebelum Investasi

Faisal Bikin Gaduh, Giliran Anak Buah Sri Mulyani Bela Hilirisasi Nikel

Pede Ekonomi Tumbuh Minimal 5 Persen, Sri Mulyani Melawan Arus Ekonom

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA