news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan, komisi antirasuah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Kasusnya, dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2021 sampai 2022."Ditetapkan setelah dilakukan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021). Ketiga orang yang dijadikan tersangka itu yakni pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi. Lembaga Antikorupsi menyita uang Rp345 juta dari tangkap tangan itu. Sejumlah dokumen terkait perkara juga disita oleh penyidik. Mereka semua langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditahan selama 20 hari terlebih dahulu."Mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021," tutur Alex. Maliki ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Marhaini ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih."Fachriadi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," ujar Alex. Sebelum ditahan mereka semua akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri dilaksanakan di rutan masing-masing. Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. Sementara itu, Maliku disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

KPK Umumkan Hasil OTT di Kalimantan Selatan, 3 Tersangka, Uang Ratusan Juta Disita

<a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil</a> meringkuk di tahanan usai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka tiga kasus dugaan korupsi. Dalam tiga kasus ini, Adil disangkakan sebagai penerima dan pemberi <a href="https://www.inilah.com/terjerat-suap-jasa-umrah-kpk-sebut-bupati-meranti-minta-komisi-10-persen">suap</a>.Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, penerimaan komisi jasa travel umrah, dan suap pemeriksan keuangan demi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, terkait penerima suap, Bupati Meranti Muhammad Adil mengantongi duit suap sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak.Modusnya, Muhammad Adil diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada Fitria Nengsih. Fitria merupakan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus orang kepercayaan Muhammad Adil.Rupanya, selain menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih juga menempati posisi Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM). Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah. PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.Perusahaan travel tersebut mempunyai program setiap memberangkatkan lima jemaah umrah akan mendapatkan jatah gratis umrah untuk satu orang. Namun, kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemkab Kepulauan Meranti.Selanjutnya, uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional Bupati Meranti Muhammad Adil, juga digunakan untuk menyuap M Fahmi Aressa selaku Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Tujuannya, untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.<h3>Sangkaan Pasal</h3>Alexander menambahkan, KPK menetapkan Bupati Meranti Muhammad Adil, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan Pemeriksa BPK Perwakilan Riau sebagai tersangka.Terkait Muhammad Adil, KPK menjeratnya dengan pasal penerima dan pemberi suap. Untuk pasal penerima suap,  Bupati Meranti Muhammad Adil disangkakan melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Selanjutnya, terkait pasal pemberi, Bupati Meranti Muhammad Adil disangkakanmelanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Sementara Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitiria Nengsih dijerat pasal pemberi suap yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sedangan Pemeriksa BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.KPK menahan Bupati Meranti Muhammad Adil dan Kepala BPKAD Pemkab Meranti Fitria Nengsih di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan, Pemeriksa BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan mulai mulai 7 April 2023 hingga 26 April 2023

KPK Ungkap Bupati Meranti Kantongi Suap Rp26,1 Miliar, Begini Modusnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil. Penahanan ini ditandai oleh rompi oranye yang dikenakan Adil usai sekitar tujuh jam menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam (7/4/2023)Pantauan Inilah.com, Kini, Adil keluar dari ruang pemeriksaan KPK  pukul 23.05 WIB. Ia berjalan dengan pengawalan ketat petugas KPK. Terlihat pula dua orang lainya. Salah satunya diduga anggota Tim Auditor BPK perwakilan Riau yang turut terlibat kasus korupsi yang menjerat Muhammad Ali.Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan tiga dugaan korupsi yang melibatkan Muhammad Adil.Ali menjelaskan, Muhammad Adil terlibat pemotongan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Meranti."Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti," kata Ali.Kedua, Adil disebut menerima suap jasa travel umrah."Penerimaan fee jasa travel umrah," sambung AliTerakhr, Adil melakukan kongkalikong dengan Auditor BPK agar Pemerintah Kabupaten Meranti mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5

Kenakan Rompi Oranye, Bupati Meranti Muhammad Adil Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Wali Kota (Walkot) Bandung Yana Mulyana</a> sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Internet Service Provider (ISP) proyek Bandung Smart City. Penetapan tersangka ini usai KPK melakukan <a href="https://www.inilah.com/selain-bupati-kpk-juga-tangkap-puluhan-pejabat-kebupaten-meranti-dalam-ott">Operasi Tangkap Tangan (OTT)</a> kepada Yana dan sejumlah orang lainnya pada Jumat malam (14/4/2023).Selain Yana, KPK juga menyematkan status tersangka antara lain kepada Kepala Dishub Kota Bandung Dadang Darmawan."Tersangka YM (Yana Mulyana) Wali Kota Bandung, DD (Dadang Darmawan) Kepala Dishub Kota Bandung," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (16/4/2023).Terpantau, Yana dihadirkan dalam ruang jumpa pers mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.  Ia bersama sejumlah orang yang juga memakai rompi tahanana KPK turun dari lantai 2 pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK.Total, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut. Namun, tersangka yang dihadirkan hanya Yana, Dadang, dan dua orang lainnya. Sementara, dua orang lainnya tidak dihadirkan karena terjangkit COVID-19."Sebenarnya ada enam orang ditetapkan tersangka dugaan korupsi ini di Bandung. Namun, dua orang tidak dapat hadirkan karena positif COVID-19," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

KPK Tetapkan Walkot Bandung Yana Mulyana Tersangka Suap Proyek Bandung Smart City

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadikan mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Namun, nampaknya komisi antirasuah belum cukup puas, sebab kini tengah menyelidiki tindak pidana suap yang diduga diterima ayah dari tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy ini."Sedang kami dalami ya (dugaan penerimaan suap)," ujar Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi pewarta dikutip Sabtu, (3/6/2023).Namun Asep, belum bisa mengungkapkan secara terang hasil temuan tim sejauh ini. Bila dirasa bukti sudah cukup bakal diinformasikan secara resmi oleh bagian pemberitaan KPK.Sebelumnya, Asep yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidik KPK mengatakan, pihaknya berusaha membongkar dugaan pidana korupsi lain yang dilakukan Rafael."Kita harus buktikan juga, selain dari gratifikasi apakah ada perkara tipikor lainnya, misalnya suap. Apakah ada suapnya di situ," kata dia.Seperti diketahui, Rafael alun diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat dari beberapa pihak swasta, yang terlilit wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang dirinya miliki yaitu PT Artha Mega Ekadhana (AME).Sebulan kemudian, pada (10/5) KPK kembali menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga mengalihkan atau menyamarkan uang panas yang diterimanya menjadi investasi bisnis maupun aset kekayaan.Baru pekan ini, tim penyidik menyita sejumlah aset Rafael. Di antaranya mobil Toyota Camry dan Land Cruiser, motor gede berjenis Triumph 1.200 CC hingga bangunan kontrakan di Meruya, Jakarta Barat dan kosan di Blok M, Jakarta Selatan.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Suap

Terima Suap Rp45,8 Miliar, Jaksa KPK Tuntut Lukas Enembe Divonis 10 Tahun Penjara

KPK Usut Mobilitas Jet Pribadi Milik Lukas Enembe

KPK: Pelaku Korupsi Mayoritas Swasta dan Legislator

Seorang Pramugari Diperiksa KPK Terkait TPPU Gubernur Papua Nonaktif

Bernilai Rp20 Miliar, KPK: Korupsi Proyek Proteksi TKI Kemenaker Tinggal Sisa Komputer

KPK Kejar Bukti Lukas Enembe Pakai Duit Korupsi Beli Jet Pribadi

Lengkapi Berkas, KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Penyuap Kepala Basarnas

KPK Serahkan Memori Kasasi Gazalba Saleh ke MA, Berikut Isinya

Ketahui Perbedaan Gratifikasi, Suap, dan Pemerasan, Jangan Sampai Tertukar!

Kejagung Bakal Tahan Anggota DPR, Terkait Kasus Apa?

Suap Ketok Palu Zumi Zola, KPK Tahan Lima Eks Anggota DPRD Jambi

Terima Suap Rp57,12 Miliar, AKBP Bambang Kayun Dituntut 10 Tahun Penjara

KPK Bedah Anggaran Proyek Bandung Smart City Terkait Korupsi Yana Mulyana Cs

Terbukti Terima Suap, MKH Resmi Pecat Hakim Dede Suryaman

Pernah Sebut Kemenkeu Sarang Iblis, Kini Bupati Meranti Nonaktif M Adil Menanti Sidang

Kepala Basarnas Diduga Terima Suap Rp88,3 Miliar

Sekretaris MA Hasbi Hasan Diduga Berobat ke Luar Negeri Pakai Duit Korupsi

Terjerat Suap hingga TPPU Rp66 Miliar, Eks Bupati Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Bui

Lagi, KPK Kerangkeng Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Suap Ketok Palu Zumi Zola

Usut Suap di Ditjen Perkeretaapian, KPK Panggil Ulang Menhub Budi Karya

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA