news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

suap iup

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik korupsi yang kerap terjadi pada sektor Izin Usaha Pertambangan (IUP). Terkini, kasus korupsi terkait IUP menjerat eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming sebagai tersangka KPK.Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, beberapa upaya untuk mencegah korupsi sektor IUP telah berjalan. Namun, ia menyebut, kunci pencegahan berada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)."Ya sebetulnya kunci di pencegahan itu ya ada di Kementerian ESDM. (Karena) perizinan terkait IUP sudah ditarik ke Kementerian ESDM," kata Alex di saat jumpa pers terkait penanganan dugaan korupsi IUP yang menjerat Mardani H Maming di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam (28/7/2022).Alex mengemukakan, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini sebagai upaya KPK mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan IUP.Selain itu, Alex turut mengomentari peta pertambangan yang kurang jelas. Persoalan ini kerap berdampak pada perizinan yang tumpang tindih."Kalau dari awal peta pertambangan itu jelas ya sebetulnya pengusaha juga senang. Pemerintah juga pasti mendapat keuntungan kalau semuanya dilakukan dengan transparan. Ini kan kadang-kadang pernah terjadi di Kalimantan Selatan, ada satu bidang tanah itu tumpang tindih perizinannya. Sampai enam perusahaan mendaftarkan izin di lokasi yang sama," ujar Alex membeberkan.Alex menilai hal itu seharusnya dapat menjadi perhatian bersama. Pasalnya, pemetaan ini sangat penting karena akan memberikan kepastian bagi perusahaan-perusahaan dalam mendapatkan perizinan."One map policy itu kebijakan satu peta yang tentu akan memberikan kepastian buat perusahaan-perusahaan yang memang ingin mendapatkan izin," kata Alex.KPK menilai bahwa praktik suap terkait IUP sering menjadi pintu awal terjadinya rantai korupsi bisnis berikutnya. Alex pun berharap bahwa modus seperti ini tidak terulang kembali."Menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di berbagai sektor pelayanan publik. KPK berharap modus ini tidak kembali terulang, terlebih pada sektor pertambangan, yang merupakan salah satu kekayaan sumber energi Indonesia dan dibutuhkan masyarakat luas," tegas Alex.

KPK Soroti Suap Izin Usaha Tambang, Alex: Kunci Pencegahan di Kementerian ESDM

<a href="https://www.kpk.go.id/">KPK</a> bakal memidanakan pelindung maupun pihak yang menyembunyikan eks Bupati Tanah Bumbu, <a href="https://www.kpk.go.id/">Mardani H Maming</a> yang kini berstatus tersangka dugaan korupsi IUP.Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menegaskan, KPK siap menjerat pidana pihak-pihak yang berupaya melindungi dan menghalangi proses penyidikan dalam kasus dugaan suap gratifikasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan."Kan sengaja memberikan perlindungan terhadap tersangka yang sudah kita tetapkan untuk sembunyi mungkin yang menganjurkan dan melindungi tersangka yang sudah dipanggil secara layak, ya bisa aja menghalangi proses penyidikan," kata Alex, sapaan akrabnya di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2022).Dalam perkara ini, KPK menyebut Mardani H Maming yang masih menjabat Bendahara Umum (Bendum) PBNU, tid kooperatif. Karena, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Kamis (14/7/2022). Selanjutnya, lembaga antirasuah ini, kembali melayangkan surat panggilan kedua, dan berancang-ancang menjemput paksa Mardani H Maming, apabila tetap tak hadirAlex menambahkan, merujuk pada KUHP, penyidik KPK berwenang menjemput paksa bila tersangka tak kooperatif memenuhi panggilan kedua dari KPK."Kalau di KUHP dua kali dipanggil secara pantas, tidak hadir kita punya kewenangan, penyidik punya kewenangan untuk menjemput yang bersangkutan secara paksa. Kita sedang upayakan dengan cara-cara yang sesuai dengan KUHP," jelas dia.Sebagai informasi, merujuk pada pasal 21 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi, para pihak yang berusaha sengaja menghalangi penyidikan dalam pencarian maupun penangkapan tersangka dugaan kasus korupsi bakal diganjar hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp600 juta."Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta," bunyi pasal tersebut.Sebelumnya, Alex menyampaikan, apabila Mardani H Maming dua kali mangkir dari panggilan KPK, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penyidik berwenang untuk memanggil dan menjemput paksa Mardani H Maming."Sesuai dengan KUHP, kalau tidak hadir dua kali, penyidik bisa menghadirkan yang bersangkutan (Mardani Maming) secara paksa dan dijemput paksa," pungkasnya. [ipe]

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar suap iup

KPK Soroti Suap Izin Usaha Tambang, Alex: Kunci Pencegahan di Kementerian ESDM

KPK: Mardani H Maming Tak Kooperatif, Pelindungnya Terancam Bui 12 Tahun

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA