news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

suap iup batu bara

Dalam persidangan kasus suap IUP Tanah Bumbu di <a href="https://pn-banjarmasin.go.id/">PN Tipikor Banjarmasin</a>, <a href="https://www.inilah.com/maki-surati-hakim-minta-panggilan-paksa-untuk-bendum-pbnu">Mardani H Maming</a> tak hadir secara fisik. Namun lewat teleconference.Persidangan Senin (18/4/2022), Ketua Majelis Hakim Rusdiansyah tiba-tiba mempertanyakan keberadaan saksi Mardani H Maming kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Sekarang saksi Mardani ada di mana pak?" tanya hakim.Mendengar pertanyaan bernada keras dan tegas, tim JPU sempat kaget. Dan, salah satu JPU menjawab. "Sekarang posisi di Singapura yang mulia. Mungkin bisa dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan," paparnya.Selanjutnya, hakim berkomunikasi dengan Mardani H Maming melalui teleconference, dan menanyakan posisinya. "Saya sedang berada di Singapura yang mulia," tegas Mardani yang langsung disambut dengan pertanyaan majelis hakim, kapan pulang? "Mungkin dua atau tiga hari lagi yang mulia," lanjut Mardani.Dalam persidangan, Rusdiansyah menyampaikan, pentingnya kesaksian Mardani H Maming sebagai mantan Bupati Tanah Bumbu, selaku pihak yang menerbitkan SK IUP."Kita kan perlu buktikan apakah saksi terlibat dalam perkara ini. Atau tidak. SK yang keluarkan bupati, saya pengen tahu, kenapa dikeluarkan. Ada apa sebenarnya. Itu kan perlu diungkap semua," papar Rusdiansyah.Sebagai hakim senior, penjelasan Rusdiansyah punya logika hukum yang oke juga. Dalam perkara suap IUP untuk PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) ini, SK-nya memang diteken Mardani H Maming saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.Artinya, kunci dari perkara ini adalah SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.Alhasil, Majelis Hakim PN Tipikor Banjarmasin mengeluarkan penetapan panggilan paksa kepada Mardani H Maming untuk bersaksi pada persidangan selanjutnya, Senin (25/4/2022).

Ingin Ungkap SK IUP PCN, Hakim Putuskan Panggil Paksa Mardani Senin Depan

Lebih dua kali mangkir <a href="https://www.inilah.com/hakim-harus-panggil-paksa-ketidakhadiran-mardani-h-maming-di-sidang-suap-izin-tambang-sinyal-buruk-penegakan-hukum">Mardani H Maming</a> dari panggilan hakim di persidangan <a href="https://pn-banjarmasin.go.id/">PN Tipikor Banjarmasin</a>, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan hadir paksa.Dalam persidangan di PN Banjarmasin, Senin (18/4/2022), Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyerahkan surat permohonan penetapan perintah membawa saksi Mardani H Maming.Surat bernomor 35/MAKI?IV/2022 yang diteken Boyamin itu, ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara No 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm. Dalam persidangan perkara korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM, Raden Dwidjono PS.Kata Boyamin, kesaksian Mardani dalam perkara ini, cukup penting. Sehingga majelis hakim merasa perlu menghadirkan Mardani H Maming yang sekarang menjabat Bendara Umum (Bendum) PBNU itu.Selanjutnya Boyamin menyitir penjelasan pasal 159 ayat 2 KUHP yang berbunyi: "Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku."Dalam perkara ini, kata Boyamin, Mardani seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pasal 224 KUHP mengatur kewajiban seseorang sebagai saksi atau juru bahasa, menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang, maka ada ancaman hukuman."Kalau dalam perkara pidana, terancam paling lama pidana 9 bulan. Dalam perkara lain, ancaman paling lama enam bulan," paparnya.Selain itu, kata Boyamin, pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menyatakan: setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun. "Dan denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta," paparnya.Masih kata Boyamin, penerapa perintah membawa saksi Mardani H Maming sangat diperlukan demi penghormata terhadap persidangan guna menemukan kebenaran materiil dan demi keadilan bagi korban korupsi seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya masyarakat Tanah Bumbu.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar suap iup batu bara

Ingin Ungkap SK IUP PCN, Hakim Putuskan Panggil Paksa Mardani Senin Depan

MAKI Surati Hakim Minta Penetapan Panggilan Paksa untuk Bendum PBNU

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA