news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

suap izin tambang

Terdakwa kasus suap izin tambang Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi melalui kuasa hukumnya mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (7/4/2022).Kedatangan kuasa hukum terdakwa diwakili oleh Lucky Omega Hassan ke kantor lembaga anti-rasuah guna memberikan surat kepada Dewas KPK. Lucky meminta, agar Dewas dapat memberikan atensi agar pimpinan KPK dapat menindaklanjuti laporan yang pernah dilayangkan pihaknya pada tanggal 16 Februari 2022."Kita sebelumnya sudah mengajukan surat juga itu surat pertama kita di tanggal 16 februari 2022 tentang memohon keadilan dan tindaklanjut dugaan tindak pidana korupsi (kasus suap izin suap lahan tambang)," kata Lucky seusai menyerahkan surat untuk Dewas KPK.Lucky berharap, Dewas KPK dapat memberikan atensi agar Firli Bahuri Cs dapat melakukan supervisi dan turut mengusut serta menindaklanjuti kasus dugaan suap izin lahan pertambangan yang diduga melibatkan Mardani H Maming ini."Surat hari ini kita tujukan kepada dewas KPK supaya bisa jadi atensi dari dewas ke KPK RI agar bisa mengusut tindak pidana korupsi yang kami sampaikan yang di duga dilakukan mantan bupati pada saat itu Mardani H Maming," papar Lucky.Lucky menerangkan, dalam surat tersebut dirinya ingin menyampaikan pesan bahwa klienya yang merupakan terdakwa dalam kasus tersebut bukanlah pelaku tunggal yang harus dibebankan hukum pidana."Kita sampaikan klien kami posisi strukturalnya hanya kepala dinas yang menjalankan perintah dari Bupati untuk melakukan peralihan IUP, jadi hanya menjalankan perintah bupati yang waktu itu dijabat Mardani H Maming," papar Lucky.Lucky juga meminta KPK dapat menindaklanjuti lantaran menjadi tidak adil jika hanya kliennya yang menerbitkan rekomendasi kemudian dibebankan tanggung jawab apalagi pidana. Padahal yang menerbitkan SK dan ikut menandatangani SK tersebut adalah Bupati Tanah Bumbu."Klien kami di persidangan terakhir 4/4 sudah mengajukan permohonan justice collaborator, jadi klien kami siap memberikan kontribusi informasi dan bukti yang dimana ada aktor intelektual atau pelaku utama yang harus dimintai pertanggungjawaban, kami mohon obyektif nya agar penerbit SK ini diusut," tandas dia.Dari akun instagram Ketum PDI Perjuangan Megawati, yakni @megawatibercerita, terungkap adanya kunjungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Nah, Mardani yang kini menjabat Bendara Umum (Bendum) PBNU itu ada dalam pertemuan tersebut.Mardani yang mengenakan baju putih lengan panjang serta berkopiah, duduk tepat berhadapan dengan Megawati. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu (6/4/2022). Dua hari sebelumnya, atau Senin (4/4/2022), Maming mangkir dari panggilan PN Tipikor Banjarmasin.Tercatat, Mardani yang juga pernah menjabat Ketum BPP Hipmi ini, dua kali mangkir dari persidangan. Mangkir pertama dilakukannya pada tanggal 28 Maret 2022.Menariknya, saat mangkir kedua, Mardani beralasan sakit. Bermodalkan surat keterangan dari Amore Medika Klinik Umum dan Bersalin yang beralamat di Jl Raya Kelapa Dua No 08, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Mamin dinyatakan sakit oleh dr Cynthia Christine Jonachan.Dalam surat keterangan sakit dari dr Cynthia tertanggal 2 April 2022, menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Mardani H Maming perlu istirahat. Namun, dr Cynthia yang ternyata menantu dari pemilik Amore Medika Klinik itu, tak menyebutkan secara spesifik kenapa Mardani perlu istirahat.Sejatinya, kehadiran Mardani cukup penting untuk mengungkap perkara suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam kasus ini, terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Datangi Dewas KPK, Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Minta Dalami Keterlibatan Mardani H Maming

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejagung dan KPK mendalami kesaksian Mardani H Maming dalam sidang lanjutan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dengan terdakwa Raden Dwijono, Senin (28/4/2022)."Yang tidak bisa dibantah dalam kesaksian Mardani H Maming adalah surat untuk pengalihan izin usaha pertambangan batu bara memang ditandatangani Maming selaku bupati," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Inilah.com, Jumat (29/4/2022).Meskipun selanjutnya ada perbedaan siapa yang lebih dulu menandatangani pengalihan izin tersebut, Boyamin menekankan satu hal yang tak bisa dibiarkan. Bahwasanya, pengalihan izin tambang melanggar UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)."Kunci persoalannya adalah surat pengalihan izin telah dilakukan bupati. Padahal berdasarkan ketentuan UU Minerba (Mineral dan Batubara) itu tidak bisa dialihkan. Yang benar itu dicabut, baru kemudian diberikan ke pihak yang lebih bagus,"  ungkapnya.Selain itu, kata Boyamin, ada satu poin lagi yang menarik untuk didalami. Yakni profil perusahaan yang mendapat pengalihan IUP tersebut, yakni PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Di mana, Raden Dwidjono mengaku kenal dengan pemilik PCN, Henry Soetijo dikenalkan Mardani H Maming."Nyatanya Raden Dwijono mengatakan yang pertama kali mengenalkannya dengan Henry Soetijo (alm) adalah Mardani H Maming. Jadi perlu didalami peran Mardani H Maming untuk bisa dikembangkan oleh Kejagung maupun KPK," tegasnya.Boyamin juga mendapat info adanya perusahaan X yang menjalin kerja sama dengan perusahaan Henry Soetijo. Anehnya, perusahaan X tersebut tidak setor modal namun bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan bahkan ratusan miliar."Tidak setor modal dan atau tidak melakukan pekerjaan, tapi malah mendapat bagian. Jadi harus didalami siapa yang menikmati terakhir," tandasnya.

MAKI Desak Kejagung hingga KPK Dalami Kesaksian Mardani H Maming di Sidang Korupsi Tambang

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

Pemilu

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar suap izin tambang

MAKI Desak Kejagung hingga KPK Dalami Kesaksian Mardani H Maming di Sidang Korupsi Tambang

Datangi Dewas KPK, Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Minta Dalami Keterlibatan Mardani H Maming

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA