news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

suap pengurusan perkara

<a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id">Mahkamah Agung (MA)</a> segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara <a href="https://www.inilah.com/nyaris-buron-hakim-agung-sudrajad-dimyati-datangi-kpk">Hakim Agung Sudrajad Dimyati</a> lantaran ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara. Sudrajad juga telah ditahan KPK"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut. Guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya," kata Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Zahrul Rabain di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022).Zahrul menjelaskan, MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menurut dia, MA siap membantu menyediakan data, informasi, dan sejumlah hal yang dibutuhkan KPK. Hal ini demi mengusut tuntas dalam perkara korupsi yang menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimyati."Kami dari Mahkamah Agung akan memberikan sepenuhnya, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh KPK. Kami menyerahkan permasalahan ini ke dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan KPK," ujar Zahrul menegaskan.Di sisi lain, MA juga berkomitmen untuk melakukan pembenahan internal terkait pengawasan Hakim. Tujuannya para "wakil Tuhan" itu tak tergoda korupsi."MA selama ini sudah selalu melakukan pembenahan sistem pengawasannya baik struktural ataupun melekat. Namun, di sisi lain tentu bagaimanapun diawasi manusia. Ya jelas kita harus selalu meningkatkan cara dan sistem pengawasan. Kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan pengawasan masa yang akan datang," kata Zahrul menambahkan.KPK pada Jumat dini hari mengumumkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Sudrajat muncul di kantor KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, ia menjalani pemeriksaan.Pada Jumat sore, KPK mengumumkan penahanan Sudrajad Dimyati. Dia menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kavling C1 KPK selama 20 hari ke depan atau hingga 12 Oktober 2022.<h3>Penerima dan Pemberi Uang Suap</h3>KPK secara keseluruhan menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasasi kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana di MA.Rinciannya, sebagai penerima suap yaitu Sudrajad Dimyati (SD) dan lima orang yang berasal dari internal MA. Kelima orang ini adalah Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH), PNS MA Nurmanto Akmal (NA), PNS MA Albasri (AB).Adapun empat orang lainnya merupakan pemberi suap. Mereka adalah yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) selaku pengacara, pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Ditahan KPK, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Diberhentikan Sementara

KPK nampaknya serius mengembangkan perkara suap hakim agung nonaktif, <a href="https://www.inilah.com/sudrajad-dimyati-jadi-tersangka-kpk-dpr-resmi-tarik-dukungan">Sudrajad Dimyati</a>. Selain menjerat hakim agung Gazalba Saleh dan hakim yustisial/penitera pengganti, Edy Wibowo, badan antikorupsi memeriksa jaksa fungsional pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Gedung Bundar, <a href="https://www.kejaksaan.go.id/">Kejaksaan Agung (Kejagung)</a> Dody W Leonard Silalahi.Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri tidak menjelaskan apa kaitan seorang jaksa fungsional yang berdinas di Gedung Bundar dalam perkara suap yang bermula pada gugatan kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana ini. Namun Ali yang juga seorang jaksa menyebut pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih."Hari ini pemeriksaan Dody sebagai saksi dugaan kasus korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung untuk tersangka hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Ali di Jakarta, Selasa (20/12/2022).Selain Jaksa Dody, KPK turut memanggil empat saksi lainnya yakni dua petugas kebersihan di MA yaitu Fauzi dan Aji Wijayanto, staf honorer di MA Ahmad Fauzi, serta pihak wiraswasta Riris Riska Diana.KPK menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka suap penanganan perkara di MA. Total 10 orang termasuk yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka suap perkara perdata. Sedangkan Gazalba Saleh ditersangkakan lantaran menerima suap dalam perkara pidana terkait KSP Intidana.Perkembangan terakhir perkara suap pada badan peradilan tertinggi, KPK menjerat Edy Wibowo yang diduga menerima suap Rp3,7 miliar untuk mengabulkan putusan kasasi yang diajukan Wahyudi Hardi selaku perwakilan dari pemohon Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (SKM) yang dinyatakan pailit pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Makassar.

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Periksa Jaksa Gedung Bundar

Dunia penegakan hukum dibuat geger, ruang kerja <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id">Ketua Mahkamah Agung (MA)</a> dan hakim agung lainnya digeledah penyidik KPK. Usut punya usut, badan antikorupsi yang baru dua tahun terbentuk tengah menangani perkara suap super sensitif, terkait permohonan kasasi pengusaha Probosutedjo dalam kasus penyelewengan dana reboisasi hutan di Kalimantan Selatan sebesar Rp100,931 miliar. Kasus mereda secara alamiah.Tak dinyana, 17 tahun kemudian, KPK menjerat dua hakim agung dalam kasus suap pengurusan perkara. Keduanya yakni <a href="https://www.inilah.com/sudrajad-dimyati-jadi-tersangka-kpk-dpr-resmi-tarik-dukungan">Sudrajad Dimyati</a> dan Gazalba Saleh. Aparatur MA Juga ditersangkakan, dalam perkara yang lazimnya sampai di telinga masyarakat dengan istilah mafia hukum. Kredo fiat justitia ruat caelum yang artinya tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh bak dagelan. 'Wakil Tuhan' ikut bermain, kasih uang habis perkara, memang kenyataan.Sudrajad Dimyati diumumkan KPK menjadi tersangka korupsi pada 23 September 2022 yang lalu, setelah penyidik pada sehari sebelumnya menangkap tangan sejumlah orang terkait perkara suap pengurusan perkara pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Total uang suap yang diterima Rp2,2 miliar untuk mengurus perkara kasasi Intidana yang berbasis di Semarang itu. Sementara Sudrajad ditengarai telah menerima Rp800 juta.Eks Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sempat diminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk kooperatif mendatangi KPK sebelum diumumkan menjadi tersangka. Lantas menjadi hakim agung pertama yang ditersangkakan dalam perkara korupsi. MA membatalkan vonis pailit Intidana, dan DPR melalui rapat paripurna mencabut persetujuan Sudrajad yang lolos uji kelayakan dan kepatutan seleksi hakim agung pada 2014 yang lalu. <figure class="image"><img class="size-full wp-image-89147" src="https://c.inilah.com/2022/09/0923_050407_da60_inilah.com_.jpg" alt="Antarafoto Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tiba Di Kpk 23092022 Mrh 1 - inilah.com" width="800" height="507" /><figcaption>Hakim Agung Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati (tengah) saat tiba di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (Foto: Antara)</figcaption></figure>Upaya KPK bersih-bersih pada badan peradilan tertinggi yang nampak memar ini berlanjut. Tak cukup Sudrajad, KPK menersangkakan Gazalba Saleh, dengan kapasitasnya selaku hakim agung pada 8 Desember 2022 yang lalu. Serupa Sudrajad, KPK langsung mengenakan status penahanan terhadap Gazalba selepas diumumkan sebagai tersangka. Serupa tapi tak sama, Gazalba turut menangani perkara terkait Intidana, namun pidananya. Dia dituduh menerima suap Rp2,2 miliar mengurus perkara tersebut pada tingkat kasasi.Korupsi penanganan perkara pada peradilan sudah bukan kasus baru yang ditangani KPK. Sudah banyak hakim pada peradilan negeri maupun hakim adhoc yang ditangkap karena main perkara. Selama periode 2010-2022 sedikitnya 21 hakim terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Namun untuk urusan MA, seperti sekali dayung dua pulau terlampaui, KPK langsung menersangkakan dua hakim agung meski tidak secara bersamaan, merupakan pukulan telak yang cukup menandakan darurat penegakan hukum.<figure class="image"><img class="size-full wp-image-127091" src="https://c.inilah.com/2022/12/1214_114946_e325_inilah.com_.jpg" alt="Hakim Agung Gazalba Saleh" width="800" height="533" /><figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hakim Agung Gazalba Saleh saat berjalan keluar usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/12/2022). (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)</figcaption></figure>Komisi Yudisial (KY) tidak bisa melakukan banyak terkait peristiwa ini. Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2022, di Kantor KY, Jakarta, Rabu (28/12/2022), Ketua KY Mukti Fajar mewacanakan reformasi badan peradilan merespons langkah pembenahan. Proses pembahasan bakal melibatkan MA dan lembaga lainnya.Sementara MA meresponsnya dengan menguatkan pakta integritas, tak lama Sudrajad jadi pesakitan. Padahal publik sudah lama mendengar adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengatur ancaman sanksi kepada hakim bertemu pihak berperkara. Dalam perkara dua hakim agung, nampak penghubung keduanya merupakan aparatur di bawahnya, mencakup panitera dan hakim yustisi.Untuk urusan MA, kasus suap bukan kali ini terjadi. Pada 2016, Andri Tristianto, selaku Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata divonis 9 tahun penjara lantaran menerima suap. Artinya, sejak peristiwa yang mencederai nurani pencari keadilan terungkap, hingga dua hakim agung menjadi pesakitan, tidak ada langkah nyata pembenahan di badan peradilan tertinggi. Memar ini semakin melebar, reformasi badan peradilan yang sejatinya wacana lama dianggap jawabannya.Pengungkapan KPK yang mampu menjerat hakim agung menjadi prestasi. Sedangkan bagi MA menjadi kado manis penghujung tahun. Sementara hakim terus mengawali vonis dengan kalimat pembuka, "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Putusan yang disebut sebagai mahkota hakim bisa dibeli.

INILAHREWIND: Memar Badan Peradilan Kita

KPK belum membeberkan keterkaitan Tenaga Ahli PD Pasar Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Namun Jubir bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menegaskan, pemeriksaan terhadap Hercules penting untuk membuktikan rangkaian peristiwa perbuatan para tersangka termasuk Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh selaku hakim agung.Hercules mendatangi Kantor KPK  pada Kamis (19/1/2023), pukul 09.37 WIB, didampingi dua orang yang disebut-sebut kuasa hukumnya. Ali Fikri menyebutkan, sosok kelahiran Timor Leste sekarang ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik."Ya ini masih terkait dengan tersangka SD, begitu GS dalam rangkaian satu konstruksi perkara besar di Mahkamah Agung yang melibatkan 14 orang tersangka. Untuk membuktikan rangkaian perbuatan dari rangkaian perbuatan para tersangka dibutuhkan keterangan dari saksi dimaksud," ujarnya.Hercules sejatinya diagendakan diperiksa pada Selasa (17/1/2023) namun tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Maka pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan ulang. "Saksi Rosario De Marshall sudah hadir di Gedung Merah putih KPK, dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi," ujar Ali.KPK telah menetapkan 14 tersangka dalam perkara suap di MA. Selain Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh, aparatur MA juga turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti, Elly Tri Pangestu dan Prasetio Nugroho.Selain itu Hakim Yustisial Edy Wibowo. Selanjutnya, Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza, empat PNS MA, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri. Tersangka lainnya yakni advokat Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. KPK turut menersangkakan dua debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana yaitu Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Pemeriksaan Hercules Penting untuk Buktikan Praktik Suap di MA

KPK menelusuri dugaan aliran sejumlah uang dari hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat (IIH), ke sejumlah pihak.Penyidik KPK pada Rabu (13/4/2022) kemarin memeriksa Dede Suryaman dan R Moh Fadjarisman sebagai saksi."Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka IIH dan juga dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka IIH ke beberapa pihak terkait," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).Keduanya diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur.Namun Ali tidak merinci kemana saja uang dari Hakim Itong mengalir. Termasuk siapa saja yang ikut kecipratan uang suap dari sang hakim.KPK telah menetapkan Hidayat bersama Panitera Pengganti PN Surabaya nonaktif, Hamdan (HD), sebagai tersangka penerima suap dan pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP), Hendro Kasiono (HK), sebagai tersangka pemberi suap.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Hidayat selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Kasiono sebagai kuasa hukum perusahaan itu.Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Kasiono dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim.KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara itu berkisar Rp1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan Mahkamah Agung. Sebagai langkah awal realisasi uang Rp1,3 miliar itu, Kasiono menemui Hamdan, lalu meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Kasiono.Untuk memastikan persidangan perkaranya berjalan sesuai dengan harapan, Kasiono diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan menggunakan istilah "upeti" demi menyamarkan maksud dari pemberian uang.KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Kasiono dan Hamdan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Hidayat. KPK pun menyebutkan putusan yang diinginkan Kasiono adalah agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.Hamdan lalu menyampaikan keinginan Kasiono kepada Hidayat, yang kemudian menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang.Pada 19 Januari 2022, uang imbalan diserahkan Kasiono kepada Hamdan sejumlah Rp140 juta untuk Hidayat. Selain itu, KPK menduga pula Hidayat menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya sehingga hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar suap pengurusan perkara

Kantongi Uang Suap, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Divonis 8 Tahun Bui

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima 20 Ribu Dolar Singapura

Pemeriksaan Hercules Penting untuk Buktikan Praktik Suap di MA

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Belum Tersentuh Perkara Etik

Cegah Suap Pengurusan Perkara, Kantin dan Parkiran MA Dipantau CCTV

INILAHREWIND: Memar Badan Peradilan Kita

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Periksa Jaksa Gedung Bundar

Foto: Bahas Pemeriksaan Hakim Sudrajad Dimyati, Ketua KY Sambangi KPK

Ditahan KPK, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Diberhentikan Sementara

KPK Ikuti Aliran Uang Hakim Itong ke Sejumlah Pihak

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA