news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

suap perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Hasbi Hasan</a> untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Hasbi merupakan tersangka KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan MA,“Tentu kita berharap itikad baik dari yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2023).Pernyataan Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, menyusul langkah Hasbi yang meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan. Seharusnya, Hasbi menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik pada Rabu hari ini (17/5/2023).“Kalau tidak salah dia minta waktu minggu depan ya,” ujar Alex.Mantan hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengaku tidak tahu alasan yang digunakan Hasbi dalam mengajukan penundaan pemanggilan tersebut. Ia hanya menyebut, Hasbi akan menghadiri pemeriksaan pekan depan.KPK menetapkan <a href="https://www.inilah.com/dicegah-ke-luar-negeri-sekretaris-ma-hasbi-hasan-bakal-dihadirkan-ke-pengadilan-tipikor">Sekretaris MA Hasbi Hasan</a> sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Pihak lainnya yang turut dijerat KPK dalam kasus serupa yaitu Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto.“Benar, KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).Ali menjelaskan, penetapan Hasbi dan Dadan sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas alat bukti yang diperoleh tim penyidik dari keterangan para tersangka dan saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA.“Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki,” tegasnya.

Jadi Tersangka, Sekretaris MA Hasbi Hasan Diingatkan KPK agar Kooperatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Mahkamah Agung (MA) <a href="https://www.inilah.com/selain-hasbi-hasan-komisaris-wika-beton-turut-jadi-tersangka-suap-di-ma">Hasbi Hasan</a> bepergian ke negara lain. Pencegahan ini terkait status tersangkanya dalam <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA)</a>."KPK mencegah satu orang pejabat MA (Hasbi Hasan) untuk tidak melintasi batas wilayah NKRI maupun melaksanakan perjalanan keluar negeri," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (10/5/2023).Ali menjelaskan, pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan, terhitung dari 9 Mei 2023. Namun, bisa diperpanjang terkait kebutuhan proses penyidikan."Cegah ini juga didasari karena kebutuhan penyidikan. (Termasuk) agar pihak dimaksud dapat kooperatif hadir sebagai saksi di Pengadilan <a href="https://www.inilah.com/rangkap-jabatan-pintu-masuk-tipikor-pemerintah-mesti-reformasi-regulasi">Tipikor</a> pada Pengadilan Negeri Bandung," kata Ali menambahkan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menjadi tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Pihak lainnya yang turut dijerat KPK dalam kasus serupa yaitu Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto.“Benar, KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).Ali menjelaskan, penetapan Hasbi dan Dadan sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas alat bukti yang diperoleh tim penyidik dari keterangan para tersangka dan saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA.“Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan ntuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki,” tegasnya.Diketahui, kabar KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka sudah mengemuka sejak beberapa hari lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/5/2023) tidak membantah.“Kita gitu saja, menindaklanjuti dari fakta-fakta persidangan,” kata Alexander kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).<h3>Hakim Agung hingga Advokat</h3>KPK saat ini terus mendalami penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kasus ini sudah menyeret dua Hakim Agung beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga advokat sebagai tersangkaNama Sekretaris MA Hasbi Hasan muncul dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di MA yaitu Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Kedua terdakwa merupakan advokat.Hasbi disebut pernah bertemu Yosep dan Eko Suparno yang mengajukan gugatan atas kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Hasbi kemudian dinyatakan ikut membantu pengurusan perkara di MA dengan perantara Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.Secara keseluruhan, KPK sudah menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu. Mereka yaitu, Hakim Yustisial Edy Wibowo; Hakim Agung Gazalba Saleh; Hakim Yustisial Prasetio Nugroho; dan staf Gazalba, Redhy Novarisza.Tersangka lainnya, yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati; Hakim Yustisial atau panitera pengganti Elly Tri Pangestu; dua ASN pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie; serta dua ASN di MA, Nurmanto Akmal, dan Albasri.Kemudian, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka, dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto.Selain itu, ada satu orang lainnya yang baru saja ditetapkan dalam kasus ini yaitu Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyu Hardi. Ia diduga memberi uang Rp3,7 miliar kepada Edy Wibowo agar rumah sakit tersebut tidak dinyatakan pailit di tingkat kasasi.

Dicegah ke Luar Negeri, Sekretaris MA Hasbi Hasan Bakal Dihadirkan ke Pengadilan Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) <a href="https://www.inilah.com/tag/pemilu-2024">Hasbi Hasan</a> menjadi tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Pihak lainnya yang turut dijerat KPK dalam kasus serupa yaitu Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton <a href="https://www.inilah.com/sekretaris-ma-hasbi-hasan-jadi-tersangka-suap-kpk-tunggu-ekspose">Dadan Tri Yudianto</a>."Benar, KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, (10/5/2023).Ali menjelaskan, penetapan Hasbi dan Dadan sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas alat bukti yang diperoleh tim penyidik dari keterangan para tersangka dan saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA."Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," tegasnya.Diketahui, kabar KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka sudah mengemuka sejak beberapa hari lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/5/2023) tidak membantah."Kita gitu saja, menindaklanjuti dari fakta-fakta persidangan,” kata Alexander kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).<h3>Seret Hakim Agung hingga Advokat</h3>KPK saat ini terus mendalami penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kasus ini sudah menyeret dua Hakim Agung beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga advokat sebagai tersangkaNama Sekretaris MA Hasbi Hasan muncul dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di MA yaitu Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Kedua terdakwa merupakan advokat.Hasbi disebut pernah bertemu Yosep dan Eko Suparno yang mengajukan gugatan atas kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Hasbi kemudian dinyatakan ikut membantu pengurusan perkara di MA dengan perantara Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.Secara keseluruhan, KPK sudah menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu. Mereka yaitu, Hakim Yustisial Edy Wibowo; Hakim Agung Gazalba Saleh; Hakim Yustisial Prasetio Nugroho; dan staf Gazalba, Redhy Novarisza.Tersangka lainnya, yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati; Hakim Yustisial atau panitera pengganti Elly Tri Pangestu; dua ASN pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie; serta dua ASN di MA, Nurmanto Akmal, dan Albasri.Kemudian, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka, dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Sujanto.Selain itu, ada satu orang lainnya yang baru saja ditetapkan dalam kasus ini yaitu Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyu Hardi. Ia diduga memberi uang sebesar Rp3,7 miliar kepada Edy Wibowo agar rumah sakit tersebut tidak dinyatakan pailit di tingkat kasasi.

Selain Hasbi Hasan, Komisaris Wika Beton Turut Jadi Tersangka Suap di MA

<a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan</a> dan eks Komisaris Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto masih melenggang bebas usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu hari ini (24/5/2023). Padahal, keduanya sudah menyandang status tersangka<a href="https://www.inilah.com/jadi-tersangka-sekretaris-ma-hasbi-hasan-diingatkan-kpk-agar-kooperatif"> kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan MA</a>.Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memberikan jawaban normatif mengapa KPK tidak menjebloskan Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto ke tahanan."Penahanan bukan suatu keharusan" ujar Ghufron saat dikonfirmasi awak media.Ghufron menjelaskan, penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan alat bukti, dan mengulangi perbuatannya kembali."Jika terhadap tersangka tidak ada kekhawatiran tiga hal tersebut penyidik tidak memerlukan penahanan," ujar Ghufron.Selain itu, kata Ghufron melanjutkan, penahanan terhadap tersangka dilakukan ketika sudah akan masuk sidang agar memudahkan pemeriksaan.Ketika disinggung, apakah KPK yakin Hasbi Hasan tak kabur seperti Sekretaris MA sebelumnya, Nurhadi, Ghufron turut angkat bicara. "Bukan yakin atau tidak sepanjang masih tidak ada alasan tersebut yang ditunjukkan yang bersangkutan hadir memenuhi arti nya masih tidak ada kekhawatiran melarikan diri," ujar Ghufron.Diketahui, Sekretaris MA Hasbi Hasan dan eks Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto merampungkan pemeriksaan dalam rentang waktu tidak berjauhan. Keduanya keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore, setelah menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam.Kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan sebelumnya sudah menyeret dua Hakim Agung, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga advokat sebagai tersangka

Sekretaris MA Masih Melenggang Bebas Usai Diperiksa, KPK Beri Jawaban Normatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Perpanjangan ini terkait kepentingan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA."Tim Penyidik memperpanjang masa penahanan Tersangka HH untuk 40 hari kedepan hingga 9 September 2023 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Kamis (3/8/2023).Ali menjelaskan, tim penyidik KPK sejauh ini masih memerlukan waktu untuk melengkapi alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan."Pemberkasan perkara terus dilengkapi Tim Penyidik dengan masih menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi yang mengetahui dugaan penerimaan uang oleh Tersangka dimaksud," tutup Ali.Sekretaris MA Hasbi Hasan menghuni rumah tahanan (Rutan) KPK sejak Rabu (12/7/2023). Penahanan dilakukan setelah KPK menetapkan Hasbi sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MAKPK menduga Hasbi Hasan menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di MA.Kasasi yang diintervensi Hasbi adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka Heriyanto Tanaka berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian fee atau komisi memakai sebutan "suntikan dana".Keduanya kemudian sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA. Salah satu di antaranya Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA.Hasbi kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas "pengawalan" dari Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara. Hal ini sesuai permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan Tri Yudianto sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari Rp11,2 miliar tersebut, Dadan kemudian membagi dan menyerahkannya pada Hasbi sesuai komitmen yang disepakati keduanya. Hasbi mengantongi sekitar Rp3 miliar.Hasbi Hasan selaku tersangka dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Diketahui, KPK sejauh ini sudah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di MA. Dua di antaranya merupakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar suap perkara

KPK Fokus Usut Gratifikasi-TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh

Lengkapi Alat Bukti, KPK Perpanjang Penahanan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Sekretaris MA Masih Melenggang Bebas Usai Diperiksa, KPK Beri Jawaban Normatif

Jadi Tersangka, Sekretaris MA Hasbi Hasan Diingatkan KPK agar Kooperatif

Dicegah ke Luar Negeri, Sekretaris MA Hasbi Hasan Bakal Dihadirkan ke Pengadilan Tipikor

Selain Hasbi Hasan, Komisaris Wika Beton Turut Jadi Tersangka Suap di MA

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terancam Dipecat Tak Hormat!

KPK Harap Azis Dihukum 4 Tahun Penjara

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA