news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Sugeng Santoso

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Santoso membeberkan adanya anggota DPR dan perwira Polri yang berupaya mempengaruhi dirinya soal posisi Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Upaya ini bertujuan agar Sugeng percaya Ferdy Sambo merupakan korban dan tidak berada di lokasi saat peristiwa berdarah itu terjadi.Sugeng menceritakan, awalnya ia dihubungi oleh anggota DPR. Semula, angggota DPR ini disebut ingin mengetahui kejelasan soal kasus yang menjerat Ferdy Sambo. Namun, tak lama berselang, wakil rakyat itu yang menceritakan kepada Sugeng tentang posisi Ferdy Sambo dalam kematian Brigadir J."Dia cerita soal Ferdy Sambo (FS) poinnya. Dia bilang FS ini korban, FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak, dan dia (FS) sangat menyesal mengapa bukan dia yg menembak," terang Sugeng mengutip pernyataan sang anggota DPR saat memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2022).Menurut Sugeng, legislator itu berupaya meyakinkan dirinya agar menerima penjelasan tentang posisi Ferdy Sambo terkait tewasnya Brigadir J.Setelah itu, Sugeng mengaku terdapat anggota DPR lainnya yang mengontaknya. Meski begitu, kali ini, ujar Sugeng, anggota DPR itu hanya meminta penjelasan soal kasus yang menyeret nama Ferdy Sambo.Di sisi lain, Sugeng menyebut, tidak ada satu pun anggota DPR yang menawarkan uang kepada dirinya.Sugeng melanjutkan cerita, ia kemudian didatangi perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes). Perwira ini memberikan pernyataan yang sama dengan anggota DPR sebelumnya terkait posisi Ferdy Sambo menyangkut tewasnya Brigadir J. Hal ini antara lain menyangkut adanya pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo. Selain itu, jenderal bintang dua itu merupakan korban tetapi tidak ada di rumah dinasnya saat baku tembak yang menewaskan Brigadir J terjadi.Sugeng menilai upaya mempengaruhi yang dilakukan anggota DPR dan seorang perwira menengah Polri berpangkat Kombes itu dapat dinyatakan melanggar kode etik."Memengaruhi itu kena dalam kode etik DPR ada itu," tegas Sugeng.

IPW: Anggota DPR dan Perwira Polri Coba Memengaruhi Soal Ferdy Sambo

Rencana perekrutan 57 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri masih tarik ulur. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengkaji kembali rencana perekrutan.Pasalnya, IPW menilai rencana perekrutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan, mulai dari Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kapolri 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri."Sehingga kalau perekrutan itu dipaksakan maka Kapolri Listyo Sigit akan melanggar hukum dan akan menuai polemik serta menimbulkan kegaduhan berlanjut. Karena sangat rentan untuk digugat secara hukum oleh banyak pihak," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa melalui siaran persnya, Sabtu (20/11/2021).Kecuali, lanjut Sugeng, Kapolri saat ini melakukan langkah revisi Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN dan mengubah PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen serta Perkap 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri sebagai payung hukumnya."Opsi ini dilakukan, kalau Kapolri masih mempunyai niat baik menolong 57 eks pegawai KPK. Salah satunya dengan menghilangkan klausul persyaratan umum calon PNS tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Disamping tentunya kelulusan tes sebagai syarat menjadi PNS dihilangkan," ujarnya.Padahal, sebut Sugeng, secara nyata 57 orang itu sudah diberhentikan dengan hormat oleh KPK sejak tanggal 30 September 2021 karena tidak lulus TWK. Sehingga, Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah mewanti-wanti Polri kalau perekrutannya 57 mantan pegawai KPK itu tidak menabrak aturan baik undang- undang maupun peraturan pemerintah."Karena itu, IPW mengingatkan Kapolri Listyo Sigit untuk legowo membatalkan rencana rekrutmen pecatan KPK tersebut. Sebab, yang harus dipahami, Polri adalah Lembaga negara  penegak hukum, tentu bekerja dengan landasan hukum bukan atas dasar kekuasaan semata," tegas Sugeng.Sugeng menambahkan, ketentuan hukum terkait rekrutmen ASN termasuk pada Polri dan juga untuk 57 mantan pegawai KPK harus sesuai dengan, pertama, UU 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Di dalam UU ASN dinyatakan syarat untuk menjadi ASN sesuai dengan rekrutmen PNS. Hal ini perlu karena 57 pegawai KPK itu sejak 30 September 2021 diberhentikan dan sudah bukan lagi pegawai KPK dan mereka menjadi orang biasa.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Sugeng Santoso

IPW: Anggota DPR dan Perwira Polri Coba Memengaruhi Soal Ferdy Sambo

Tarik Ulur Rekrut 57 Eks Pegawai KPK, Kapolri Diminta Kaji Lagi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA