news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Sultan Najamudin

Potret penegakan hukum di Indonesia dinilai telah berada dalam jalur yang tepat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hukum yang ditegakkan secara bijaksana dan adil merupakan modal paling penting bagi kedaulatan dan keutuhan sebuah negara. Hal ini diungkapkan oleh wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat dimintai keterangannya di Jakarta pada Sabtu (2/10/2021).Menurut Sultan, pendekatan hukum yang tegas oleh Prof. Muhammad Syarifuddin selama signifikan menjadi penyelamat wibawa negara, sekaligus mempertegas posisi institusi kehakiman yang tidak bisa didikte dan dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun. "Proses pengadilan yang efektif dan mengedepankan hak asasi terdakwa dan narapidana membutuhkan kekuatan figur dan pola kepemimpinan transformatif dari lembaga kehakiman, mahkamah agung. Kita tau Integritas hakim dalam beberpa tahun terakhir seringkali disorot karena rentan dengan perilaku suap dan lain-lain. Ketegasan MA yang menolak upaya hukum para napi koruptor bisa menjadi catatan berharga bagi kita sebagai bangsa khususnya bagi lembaga penegakan hukum lainnya. Bagi saya, Prof. Muhammad Syarifuddin merupakan seorang hakim agung dan abdi negara sejati yang paham dengan suasana kebatinan bangsa", puji mantan wakil Gubernur Bengkulu ini. Saya kira sikap penolakan MA terhadap permohonan PK, bukan sekedar menjadi wujud konsistensi hukum, tapi lebih merupakan simbol penghormatan tertinggi terhadap hukum dan reputasi pengadilan. Dan yang paling penting adalah hal itu menjadi pesan dan pelajaran berharga bagi kami pejabat negara, untuk mengabdi sesuai koridor hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang 2020 setidaknya ada 65 narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), namun menurut MA mereka hanya 8% saja yang dikabulkan. Sementara Tahun ini hanya 21 napi koruptor yang mengajukan PK ke MA dan semuanya ditolak. Secara psiko-sosiol, sikap tegas Ketua MA mencitrakan tanggung jawab moral MA kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban dari ulah para koruptor. Dan tentu juga menjadi warning bagi saya dan pejabat negara lainnya, Bahwa keadilan adalah segalanya. Para hakim yang independen tidak bisa didikte dengan pendekatan apapun.Oleh karena itu, DPD RI secara kelembagaan sangat mengapresiasi kinerja ketua MA dan berkomitmen untuk selalu mendukung upaya-upaya penegakan hukum, terutama jika itu terkait dengan penanganan kasus penyalahgunaan anggaran, khususnya bagi pemerintah daerah. Karena secara fiskal, negara sedang dalam situasi sulit dan pelik. Maka Para kepala daerah harus lebih taktis, efisien dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.Di sinilah letak urgensi peran dan fungsi institusi kehakiman khususnya MA. Institusi penegak hukum yang menjadi benteng terakhir harapan dan keadilan penegakan hukum di Indonesia. Hakim adalah hakim, mereka bukan Tuhan yang mutlak dan Maha Benar dan adil.

MA Tolak PK Napi Koruptor, Sultan: MA Makin Kokoh Jadi Benteng Terakhir Harapan Keadilan Masyarakat

Laju degradasi lingkungan hidup khususnya deforestrasi hutan secara nyata telah menyebabkan terancamnya habitat populasi satwa liar terlindungi di kawasan hutan Indonesia. Pada beberapa laporan, terdapat jenis hewan langka asli indonesia bahkan disimpulkan sudah mengalami kepunahan. Menyikapi fenomena yang disebut sebagai krisis lingkungan hidup ini, wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin pada hari ulang tahun Tentara Nasional indonesia (TNI) yang ke 76 mendorong agar TNI dan Pemerintah daerah melakukan kolaborasi dan Kerja sama dalam upaya menjaga ketahanan ekosistem hutan. "Dengan sangat prihatin, kami harus mengatakan bahwa Suasana ekosistem hutan Indonesia sedang dalam situasi kritis dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kita belum benar-benar menetapkan krisis ini sebagai sesuatu yang ekstraordinary," ujar Senator yang konsen dengan isu lingkungan hidup ini. Krisis lingkungan, menurut Sultan, merupakan musibah paling sistematis dan masif yang secara perlahan akan mengevolusi pola kehidupan makhluk hidup khususnya manusia modern, jika kita masih abai melestarikan ekosistem hutan dan fauna endemik kita dengan pendekatan intensif. "Sebagai negara yang kaya akan biodiverditas, sudah saatnya Indonesia memiliki sistem ketahanan lingkungan hidup yang detail dan unggul sebagai instrumen pelindung bagi satwa langka dalam ekosistem hutan Indonesia. Karena sejatinya Sistem pertahanan dan keamanan negara kita juga diorientasikan pada usaha melindungi ketahanan satwa liar langka dan hutan," ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut senator Sultan, dalam momentum peringatan hari jadi TNI yang ke 76 ini, DPD RI secara kelembagaan mendorong agar TNI khususnya TNI angkatan darat yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota membangun kerjasama intensif bersama pemerintah daerah setempat untuk saling berbagai peran dalam menjaga satwa langka dan ekosistem hutan dari para mafia tambang dan pemburu liar. "TNI merupakan simbol pelindung setia bagi kemakmuran dan kesuburan negara dari ancaman apapun temasuk ancaman perubahan iklim. Kami mengajak TNI dan Pemda aktif berkolaborasi pada upaya konservasi dan konservasi ekosistem hutan," ujar Sultan. Melansir The Guardian, Minggu (7/6/2020), lebih dari 500 spesies hewan liar darat dilaporkan berada diambang kepunahan. Hewan-hewan tersebut diperkirakan akan punah dalam 20 tahun ke depan. Masalah kepunahan merupakan masalah lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. "Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Aktifitas ilegal para mafia tambang dan Perusak Hutan dianggap paling bertanggung jawab atas laju deforestrasi hutan Indonesia dengan keuntungan yang fantastis", kata mantan wakil Gubernur Bengkulu ini. Diketahui, Mafia Tambang & Perusak Hutan Paling Tajir, Raup Rp4.000 Triliun Setiap Tahun Kejahatan sektor lingkungan telah menghasilkan pendapatan sebanyak US$110 sampai dengan US$281 miliar atau lebih dari Rp4.000 triliun, setiap tahunnya. Hasil kajian Financial Action Task Force (FATF) menyebutkan bahwa kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang paling menguntungkan di dunia. Dalam kajian yang berjudul "Money Laundering From Enviromental Crime", lembaga anti pencucian uang global itu menyebut kejahatan sektor lingkungan telah menghasilkan pendapatan sebanyak US$110 sampai dengan US$281 miliar, lebih dari Rp4.000 triliun kurs Rp14.271,9 per dolar Amerika Serikat, setiap tahunnya. "Kejahatan kehutanan, penambangan liar, dan perdagangan limbah mencapai 66 persen, atau dua pertiga dari angka ini," demikian kajian yang dikuitip Bisnis, Minggu (3/10/2021).

Di Hari Jadi TNI, Waket DPD RI Dorong Kolaborasi TNI-Pemda Jaga Ketahanan Ekosistem Hutan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

Pemilu

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Sultan Najamudin

Di Hari Jadi TNI, Waket DPD RI Dorong Kolaborasi TNI-Pemda Jaga Ketahanan Ekosistem Hutan

MA Tolak PK Napi Koruptor, Sultan: MA Makin Kokoh Jadi Benteng Terakhir Harapan Keadilan Masyarakat

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA