news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

tambang

Kantor Bupati Pohuwato dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dibakar oleh massa saat terjadi demonstrasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/9/2023).Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan pemantauan di lokasi kebakaran.Personil gabungan dari Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa itu, dan polisi sudah berada di lokasi.Dari pantauan di lapangan, ribuan massa mendatangi kantor bupati dan DPRD setempat untuk menggelar aksi, di antaranya di kantor suatu perusahaan tambang, kantor bupati dan kantor DPRD.Sementara itu, sebanyak 650 personel gabungan Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi dari massa."Banyak titik lokasi pendemo, tapi anggota telah kita bagi semua untuk pengamanan," ungkapnya."Kami mengimbau kepada massa aksi agar tidak anarkis, kalau anarkis akan kita ambil langkah hukum," sambungnya.Selain bangunan kantor perusahaan tambang yang rusak, kantor Bupati Pohuwato dibakar dan kantor DPRD dirusak oleh massa demonstran.Massa demonstran diketahui menuntut ganti rugi lahan tambang.Kabupaten Pohuwato berada di ujung barat Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi tengah, waktu tempuh dari Kota Gorontalo membutuhkan waktu 5-6 jam perjalanan darat.&nbsp;

Kantor Bupati dan DPRD di Pohuwato Gorontalo Dibakar!

Perusahaan tambang emas PT Trio Kencana menjadi sorotan pasca tewasnya seorang warga dalam insiden bentrok dengan aparat di <a href="https://www.inilah.com/perintah-kapolri-tindak-tegas-anggota-yang-bersalah-dalam-insiden-parigi-moutong">Parigi Moutong</a>, Sulawesi Tengah, Sabtu (12/2/2022) lalu.Warga menolak izin tambang PT Trio Kencana seluas 15.725 hektare yang mengancam lahan pertanian milik masyarakat.Dilansir dari situs <a href="https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/7752">Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)</a>, PT Trio Kencana beralamat di Jl. Banteng No.28 D, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.Masih dalam situs Kementerian ESDM, perusahaan ini dipimpin oleh Hi. Syahrussiam Abdul Mujib selaku Direktur Utama. Namun tidak disebutkan siapa saja pemilik atau pemegang saham perusahaan ini"Tidak ada data," tulis website Modi Kementerian ESDM yang dilihat pada Senin (14/2/2022).Adapun NPWP perusahaan tercata bernomor 02336790******* yang beralamat di Jl. Pelabuhan, Loji.Perusahaan ini juga tercatat memiliki nomor perizinan jenis IUP 540/426/IUP-OP/DPMPTSP/2020.PT Trio Kencana memiliki izin tambang emas di Parigi Moutong sejak tanggal 28 Agustus 2020 hingga 27 Agustus 2040 dengan tahapan CNC-1.<h2>PT Trio Kencana Beroperasi Sejak Tahun 2011</h2>Dilansir dari situs resminya triokencana.com, pada Senin (14/2/2022), <a href="https://triokencana.com/our-team/">perusahaan ini</a> telah memulai aktivitas penambangan sejak tahun 2011.Tertulis disitus tersebut, perusahaan Trio Kencana didirikan oleh H. Surianto yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris.Masih di dalam situs resminya, jabatan komisaris dijabat oleh Goan Umbas, Presiden Direktur Hi. Syahrussiam, dan Direktur Rendy Umbas.Kemudian ada jabatan client support, Jessica Mill selaku Safety Director (Direktur Keamanan), Sarah Diaz selaku Digital, dan Jack Black selaku Marketing.Masih dalam situsnya, PT Trio Kencana juga memiliki alamat di Jakarta, yaitu di Jl. KH. Wahid Hasyim No.84-86, RT.15/RW.3, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.Seperti diberitakan sebelumnya, warga memprotes tambang yang dilakukan oleh PT Trio Kencana. Dalam aksi penolakan dikawasan Trans Sulawesi, seorang warga tewas setelah bentrok dengan aparat.Mabes Polri juga telah menerjunkan tim untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memerintahkan jajarannya untuk menindak anggota yang terbukti melakukan kesalahan.“Siapapun anggota yang bersalah sekali lagi komitmen kami akan kami tindak tegas,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Profil PT Trio Kencana yang Didemo Warga Parigi Moutong

Dugaan <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">kasus korupsi tambang pasir besi</a> oleh PT Anugrah Mitra Graha (AMG) di Blok Dedalpak, Kabupaten Lombok Timur diperkirakan akan menyeret nama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. Penyidikan kasus ini masih berlanjut dan masih menyisakan banyak saksi yang bakal diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi NTB.“Kemaren seorang Kadis (Kepala Dinas) Pertambangan ditahan Kejati, karena disuruh cari uang Rp2 miliar. Akhirnya ditangkap dan akan menyebut nama Zulkieflimansyah,” kata sumber Inilah.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/3/2023).Pada Selasa (14/3/2023), Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) Nanang Ibrahim Soleh mengungkapkan masih banyak pihak yang bakal diperiksa terkait kasus ini. “Pokoknya, nanti tunggu tanggal mainnya,” kata Nanang seperti dikutip Antara di Gedung Kejati NTB, Mataram.Sementara terkait pemeriksaan kembali terhadap Sekda NTB, Bupati dan mantan Bupati Lombok Timur saat ini, Nanang pun memastikan adanya pendalaman untuk mereka. Pendalaman keterangan terhadap tiga orang ini, jelas dia, untuk melihat keterlibatan mereka dalam kegiatan tambang pasir besi oleh PT AMG yang diduga bermasalah perihal rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tersebut.Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Zainal Abidin ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi NTB, Senin (13/3/2023). Ini terkait kasus korupsi tambang pasir besi di Lombok Timur.Selain Kadis ESDM, jaksa juga menetapkan tersangka kepada salah seorang dari pihak AMG inisial R yang melakukan penambangan pasir besi. "Hari ini ada dua tersangka ZA yang merupakan ASN dan R dari pihak swasta," kata Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Ely Rahmawati.Kedua tersangka tersebut langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Mataram. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."Kami hari ini dari penyidik (Kejaksaan) telah melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dari proses penambangan pasir besi di Lombok Timur," kata Ely.Ely mengatakan, penahanan kepada para tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan objektif, yakni para tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti."Tentu penahanan ini ada alasannya, ada alasan subjektif, dan objektif. Alasan subjektifnya terkait Pasal 21 ayat 1 KUHAP terkait mungkin ada kekhawatiran dari tim penyidik bahwa yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. Kalau alasan objektif seperti diketahui Pasal 21 ayat 4 KUHAP di mana salah satunya antara lain melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun," kata Ely.Penyidik Kejati NTB melakukan penggeledahan di Kantor Dinas ESDM NTB, Kamis (9/3/2023). Penggeledahan yang dilakukan Kejati tersebut terkait kasus tambang pasir di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

Dugaan Kasus Korupsi Tambang di Lombok Timur akan Seret Nama Gubernur NTB

Pengusaha pribumi asal Kalimantan Selatan, Haji Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam dihajar isu dugaan penggelapan pajak. Salah satu anak usaha nya, PT Jhonlin Baratama dikaitkan dengan kasus suap pajak mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno. "Kontribusi beliau untuk pembangunan daerah luar biasa. Beliau ikut membangun ekonomi dengan investasi-nya kepada rakyat, itu komitmen beliau," kata Juanidi, kuasa hukum Haji Isam kepada Inilah.com, Jumat (29/10/2021). Junaidi menambahkan, melalui perusahaan-nya salah satu kontribusi nyata Haji Isam yaitu membuka banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat Kalimantan. "Itu komitmen beliau kepada negara dengan menyerap banyak lapangan kerja. Beliau mempunyai 60.000 karyawan, belum lagi 60.000 karyawan itu menghidupi keluarganya, itu adalah karya nyata," ujar Junaidi. Junaidi menerangkan, Haji Isam merupakan salah satu pengusaha tambang batubara asal Kalimantan Selatan. Selain pertambangan, Haji Isam juga mulai merambah bisnis gula dan biodiesel yang seluruhnya berada di bawah naungan Jhonlin Group.   "Pembangunan pabrik gula PT Prima Alam Gemilang (PT PAG) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, merupakan komitmen Haji Isam untuk turut berpartisipasi menopang program pemerintah dalam upaya swasembada gula dan ketahanan pangan di Indonesia. Komitmen Haji Isam pun turut didukung oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan diresmikannya Pabrik Gula PT PAG oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2020 lalu," jelas Junadi.   Junaidi melanjutkan Komitmen Haji Isam untuk mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. "Komitmen ini ditunjukkan dengan pembangunan Pabrik Biodiesel terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu di bawah naungan PT Jhonlin Agro Raya. Pabrik Biodiesel tersebut diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Oktober 2021," sebut Junaidi. Namun disaat Haji Isam berkomitmen membantu pemerintah membangun ekonomi, kini ia dikaitkan dengan isu suap pajak Angin Prayitno. Haji Isam juga telah melaporkan eks mantan tim pemeriksa Direktorat Pajak Yulmanizar ke Polisi terkait memberikan keterangan palsu di Pengadilan. Selain dugaan tindak pidana memberikan keterangan kesaksian palsu, Yulmanizar juga dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Persidangan yang maksud Juanedi yaitu, persidangan terdakwa kasus suap Angin Prayitno selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak. Dalam persidangan pada 4 Oktober 2021, Yulmanizar mengaku bertemu konsultan pajak dari PT. Jhonlin Baratama bernama Agus Susetyo. Kepada Yulmanizar, Agus mengaku sebagai utusan Haji Isam untuk mengkondisikan nilai pajak PT Jhonlin Baratama. Junaidi membantah kesaksian Yulmanizar tersebut. Haji Isam tidak pernah mengenal Agus Susetyo. “Haji Isam tidak pernah mengenal Sdr. Agus Susetyo selaku konsultan pajak JB dan Sdr. Yulmanizar, baik secara langsung maupun tidak langsung,” sebut Junaidi. Haji Isam sebagai ultimate shareholder, lanjut Junaidi, tidak pernah melakukan pengurusan terhadap perusahaan-perusahaan Jhonlin Group, khususnya JB, sehingga tidak mengetahui hal-hal terkait day-to-day operational perusahaan, khususnya mengenai perpajakan. “Perusahaan-perusahaan di bawah naungan JG tentunya selalu mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan Haji Isam tidak pernah melakukan intervensi terhadap kepengurusan perusahaan, terlebih lagi urusan perpajakan,” katanya. Junaedi pun mengharapkan proses hukum terhadap Yulmanizar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. “Kini Haji Isam mengharapkan keadilan dan rehabilitasi nama baik yang mengaitkan nama beliau dengan kasus pajak,” kata Junaidi. Junaidi menambahkan, meskipun Haji Isam difitnah dengan kasus pajak, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya dalam membangun ekonomi. "Banyak sekali lah, memang banyak seklali kontribusi besar beliau untuk negara," tandasnya.

Pengusaha Pribumi yang Hidupi 60 Ribu Karyawan itu Difitnah Gelapkan Pajak

Video testimoni Ismail Bolong beredar lagi. Kali ini dia menyampaikan permintaan maaf atas video sebelumnya yang bikin geger karena menyebut <a href="https://polri.go.id/">Kabareskrim Komjen Agus Andrianto</a> menerima uang dari pengepulan tambang <a href="https://www.inilah.com/pekat-batu-bara-selubungi-kilau-bintang-komjen-agus">batu bara</a> ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia mengaku dipaksa Hendra Kurniawan selaku Karopaminal untuk membuat testimoni yang menyeret nama eks Kapolda Sumut.Bolong mengaku diperiksa pada Februari 2022 oleh anak buah Ferdy Sambo itu, yang beberapa kali mengontak. Lantas tim dari Paminal datang ke Mapolda Kaltim untuk memeriksanya dan memaksa untuk membacakan testimoni yang ditulis dalam secarik kertas."Di Polda pukul 22.00-02.00 pagi, habis itu saya tidak bisa bicara tetapi tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra. Paminal Mabes akhirnya memutuskan membawa ke salah satu hotel di Balikpapan. Baca testimoni ada kertas sudah ditulis tangan oleh Paminal Mabes dan direkam melalui HP, iPhone anggota Mabes Polri. Jadi saya dalam hal ini, saya klarifikasi, saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabareskrim. Apalagi pernah ketemu Kabareskrim," tuturnya, memberi klarifikasi.Dalam video testimoni yang pertama, Bolong mengaku menjadi pengepul tambang ilegal dan menerima cuan miliaran dari perbuatan itu. Dia mengaku pula memberikan uang secara langsung kepada Komjen Agus Rp6 miliar secara bertahap di ruangan Kabareskrim Mabes Polri. Kali ini dia menarik pernyataannya dengan dalih ditekan oleh Hendra Kurniawan dan sejumlah anggota Paminal."Perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal datang memeriksa saya untuk membuat testimoni untuk Kabareskrim dengan penuh tekanan dari Hendra pada saat itu, komunikasi lewat HP dan mengancam akan dibawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," lanjut dia.Lantaran tak kuat menahan tekanan, Bolong mengaku mengajukan pensiun dini dan dikabulkan. "Melihat situasi ini saya putuskan pensiun dini, kejadian bulan Februari (2022) intimidasi Pak Hendra saya mengajukan pensiun dini bulan empat (April 2022), disetujui Juli (2022). Tanggal 1 pensiun dini," pungkasnya.Peneliti bidang Kepolisian ISSES, Bambang Rukminto mengatakan video pengakuan awal Ismail Bolong diduga merupakan hasil pemeriksaan Divpropam Polri yang mandek dan tak ditindaklanjuti. Dia meminta pemeriksaan itu dilanjutkan.Sedangkan video kedua yang mencabut pengakuan awal, lanjut Bambang harus dilakukan klarifikasi. Bisa jadi memang Bolong mengetahui fakta penting hingga diperiksa Divpropam Polri, bahkan terbuka kemungkinan pula yang bersangkutan kini mendapat intimidasi dari pihak lain hingga mencabut testimoninya."Harus diusut tuntas. Pengakuan ismail bolong yang pertama menurut saya hasil pemeriksaan Divpropam Mabes Polri.Mengapa tidak ditindaklanjuti?" ujarnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar tambang

Delapan Tahun Salim Kancil: Kolaborasi Brutal Libatkan Korporasi

16 Orang Tewas dalam Kebakaran Tambang Batu Bara di China

Kantor Bupati dan DPRD di Pohuwato Gorontalo Dibakar!

Uang Kotor Era Jokowi Bikin Udara Kotor di Ibu Kota

Ugal-ugalan Tambang Nikel di Indonesia, Cadangannya Tinggal Tiga Kali Pemilu

Hilangkan Gunung Wato-wato, Warga Buli Minta Menteri ESDM Cabut Izin Tambang Priven Lestari

Empat Orang Tewas Saat Sebuah Tambang Batu Bara di Vietnam Runtuh

Kebakaran di Tambang Emas Peru Tewaskan 27 Pekerja

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penambang Ilegal di Tangerang

Dugaan Kasus Korupsi Tambang di Lombok Timur akan Seret Nama Gubernur NTB

Tersangka Baru Kasus Suap Tambang Pasir, Kajati NTB: Masih Banyak

Macet Parah di Jambi Mulai Terurai, Polisi Pantau Lalu Lintas Truk Tambang

Tumbuh Berkelanjutan, ESDM Ungkap Empat Poin Tata Kelola Tambang

Apa itu Nikel dan Manfaat dalam Kehidupan Sehari-hari

Teledor Soal Amdal, Inspektur Tambang Diminta Awasi Pemegang IUP

PNBP Sektor Pertambangan Naik jadi Rp173,5 Triliun per Desember 2022

INILAHREWIND: Bangkit dari Penjajahan Tambang, Tapi Aseng dan Asing Meradang

Menko Mahfud Harus Berantas Aparat Bekingi Mafia, Bukan Mengeluh

9 Orang Tewas Akibat Ledakan Tambang di Sawahlunto

Ismail Bolong: Saya Diintimidasi Hendra Kurniawan Bikin Testimoni

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA