news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Tambang Papua

<div align="left">YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute, yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia membeberkan hasil temuan dugaan adanya 17 nama yang terdiri dari pejabat publik dan jenderal militer dalam jejaring bisnis pertambangan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). "Semuanya terhubung dengan Pak Luhut dan 17 political exposed persons lainnya yang berpusat pada pusaran bisnis keluarga pak Luhut, Istana, Militer, parpol dan para mantan menteri dan petinggi BUMN," kata Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) kepada INILAH.COM, Sabtu (9/10/2021).  </div><div align="left">Ada nama Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang juga diketahui sebagai anak LBP. Paulus mempunyai hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra.  Mantan Menteri Agama Jendral (Purn) Fachrul Razi dan Letnan Jenderal TNI (Purn) H Sumardi sebagai Komisaris di PT Toba Sejahtra.Kemudian mantan Panglima Kodam Pattimura dan Brawijaya,  Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko. Nama Sekjen Cakra 19 atau Tim Sukses Jokowi itu terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi. Lalu Kepala Staf Umum ABRI periode 1999-2000, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy,  menjabat Direktur Kutai Energi dan  Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.Menteri Perhubungan ke-33 Jusman Syafii Djamal  menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT Kutai Energi. Arthur Mangaratua Ebenhaeser Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta  Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtra. Mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, sebagai komisaris di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.Pandu Patria Sjahrir, keponakan LBP yang juga pengurus KADIN yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama. Ada juga nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Joko Widodo yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtra milik LBP. Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera. Jejaring bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera ikut mengait nama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Dua anak Presiden Jokowi ini sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtra milik Luhut.</div><div align="left">Nama-nama pejabat publik dan militer itu, disebut Merah diduga terkoneksi dengan jejaring bisnis tambang LBP yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.</div><div align="left">"Data-data yang Koalisi Bersihkan Indonesia ungkap kemarin juga menunjukkan indikasi yang sama, bahwa jejaring tambang di Papua terhubung dengan Kalimantan hingga Minahasa," ucap Merah. Sebelumnya diberitakan INILAH.COM, dalam website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Toba Bara Sejahtra adalah salah satu perusahaan energi besar di Indonesia yang fokus pada pengembangan industri hilir dan lebih khusus dalam pembangkit listrik.Dilansir dari berbagai sumber perusahaan ini didirikan oleh LBP yang kini sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.Pada 6 Juli 2012 Toba Bara mencatatkan sahamnya di BEI dengan ticker TOBA dan merilis sebesar 210.681.000 saham atau 10,5 % dari jumlah modal disetor, dengan perolehan dana sebesar Rp400.293.900.000,00. Harga perdana saham sebesar Rp1.900,00 per lembar saham.Selain itu ada satu perusahaan konsesi yang dipegang Toba Sejahtra Grup, yaitu PT Kutai Energi. Sedangkan di sektor migas ada PT Energi Mineral Langgeng dan PT Fairfield Indonesia.Di sektor kelistrikan ada PT Pusaka Jaya Palu Power dan PT Kartanegara energi Perkasa. Lalu di sektor perkebunan ada dua perusahaan yaitu, PT Trisena Agro Sejahtera dan PT Adimitra Lestari. Di sektor industri ada  PT Smartias Indo Gemilang, PT Rakabu Sejahtera dan PT Kabil Citranusa.PT Pusaka Jaya Palu Tower yang bergerak di sektor kelistrikan sejak tahun tahun 2007, membangun pembangkit listrik tenaga uap dan ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap swasta pertama di Indonesia.Untuk batubara dan pertambangan sebagian besar hasil produksinya diekspor ke China, Korea, Taiwan, India, dan Jepang.Berjalannya waktu LBP dikabarkan melepas 90% kepemilikan sahamnya di PT Toba Sejahtra sehingga kepemilikan hanya tinggal 9,9% per Oktober 2017.Pada September 2020, PT Toba Bara Sejahtra emiten batubara dikabarkan melakukan pergantian nama perusahaan dari Toba Bara Sejahtra menjadi TBS Energi Utama.Kabarnya tujuan penggantian nama ini dengan pertimbangan untuk lebih disesuaikan dengan perkembangan dan arah bisnis emiten menjadi perusahaan energi terintegrasi.Kekayaan LBP Naik Saat Pandemi Covid-19Sementara dari data yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama LBP masuk dalam daftar menteri Presiden Jokowi yang hartanya melonjak secara signifikan selama kurun waktu 2020 tepatnya selama pandemi Covid-19.Berdasarkan LHKPN 2020 di laman resmi KPK, harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu per 30 Desember 2020 mencapai Rp 745.118.108.997.Jumlah tersebut naik secara signifikan selama kurun waktu 2020 dari sebelumnya Rp 677.440.505.710. Itu artinya, selama rentang Desember 2019 hingga Desember 2020, harta Luhut mengalami kenaikan sebanyak Rp. 67.747.603.287.Nama LBP Disebut Dalam Pandora PapersTeranyar nama LBP dikabarkan masuk dalam laporan Pandora Papers. Laporan itu mengungkap sejumlah kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak.LBP diduga pernah menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Dia hadir langsung dalam beberapa kali rapat selama 2007-2010.Ironisnya laporan Pandora Papers seakan bertolak belakang dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.Pasalnya, peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu seakan rakyat dikejar pajak lewat KTP difungsikan sebagai NPWP, sementara menteri di kabinet Indonesia Maju justru diduga menghindari pajak.</div>

Jenderal dan Pejabat di Jejaring Bisnis Tambang Luhut

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengaku siap jika kasus perseturuannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan berakhir di pengadilan lantaran mediasi yang dijadwalkan selalu batal."Insya Allah siap," ujar Haris kepada Inilah.com, Senin (15/11/2021) malam.Haris pun menjelaskan perihal dirinya dan Fatia berhalangan hadir dalam agenda mediasi dengan Luhut di Mapolda Metro Jaya karena saat ini fatia sedang berada di luar kota. "Kan kita satu laporan, saya enggak mau hadir sendiri," jelasnya.<a href="https://www.inilah.com/haris-fatia-hadir-luhut-enggan-mediasi-ingin-ketemu-di-pengadilan">Baca juga: Haris-Fatia Tak Hadir, Luhut Enggan Mediasi Ingin Ketemu di Pengadilan</a>Sejatinya agenda mediasi antara Luhut dengan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dijadwalkan hari ini di Mapolda Metro Jaya. "Diundang untuk mediasi, sebenarnya kalau tidak keliru itu minggu lalu, tapi saya pas dinas di luar, kemudian dijanjikan hari Jumat, saya juga sedang dinas keluar," kata Luhut.Namun kali ini giliran haris dan Fatia yang tidak memenuhi undangan. Luhut yang mengaku telah beritikad baik untuk hadir merasa kecewa terhadap kedua pegiat hak asasi itu.Karena itu Luhut pun menyatakan akan melanjutkan kasusnya tersebut hingga ke pengadilan. "Saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja," ucap Luhut di Mapolda Metro Jaya.Sebelumnya, Luhut melaporkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas dugaan tindak pidana menyebarkan fitnah dan informasi palsu atau hoaks.Laporan teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, bertanggal 22 September 2021. Dugaannya melakukan pencemaran nama baik serta menyebarkan fitnah atau berita bohong.

Ditantang Luhut di Pengadilan, Haris Azhar: Insya Allah Siap

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengaku telah menyiapkan bukti-bukti untuk melawan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan jika kasusnya berujung di pengadilan."Insya Allah siap, sudah banyak juga teman-teman tanya kapan sidangnya. Biar bisa lihat sama-sama bahan-bahannya yang kita punya," ujar Haris kepada Inilah.com.Meski begitu, dirinya menyerahkan kasusnya itu kepada pihak kepolisian, apakah akan ada agenda mediasi kembali atau harus berlanjut sampai meja hijau. Karena proses hukum sejatinya adalah kewenangan aparat penegak hukum."Itu wewenang polisi, kita serahkan ke polisi," ucapnya.Jika memang Luhut menginginkan bertemu di pengadilan, Haris pun mengaku tidak masalah. "Ketemu di pengadilan mah bisa saja, namanya saya lawyer sering ke pengadilan juga," tambahnya.Haris pun menjelaskan perihal dirinya dan Fatia berhalangan hadir dalam agenda mediasi dengan Luhut di Mapolda Metro Jaya lantaran fatia sedang berada di luar kota. "Kan kita satu laporan, saya enggak mau hadir sendiri," jelasnya.<a href="https://www.inilah.com/bertemu-luhut-di-pengadilan-haris-azhar-ya-saya-harus-siap">Baca juga: Ditantang Luhut di Pengadilan, Haris Azhar: Insya Allah Siap</a>Sejatinya agenda mediasi antara Luhut dengan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dijadwalkan pada Senin (15/11/2021) kemarin di Mapolda Metro Jaya. Diketahui, Luhut memenuhi undangan mediasi tersebut, namun Haris dan Fatia berhalangan hadir."Diundang untuk mediasi, sebenarnya kalau tidak keliru itu minggu lalu, tapi saya pas dinas di luar, kemudian dijanjikan hari Jumat, saya juga sedang dinas keluar," kata Luhut.Namun kali ini giliran Haris dan Fatia yang tidak memenuhi undangan. Luhut yang mengaku telah beritikad baik untuk hadir merasa kecewa terhadap kedua pegiat hak asasi itu.Karena itu Luhut pun menyatakan akan melanjutkan kasusnya tersebut hingga ke pengadilan. "Saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja," ucap Luhut di Mapolda Metro Jaya.Sebelumnya, Luhut melaporkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas dugaan tindak pidana menyebarkan fitnah dan informasi palsu atau hoaks.Laporan teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, bertanggal 22 September 2021. Dugaannya melakukan pencemaran nama baik serta menyebarkan fitnah atau berita bohong.

Haris Azhar Sudah Siapkan Bukti untuk Lawan Luhut di Pengadilan

Direktur Lokataru Haris Azhar hari ini Senin (22/11/2021) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.Tiba di Mapolda Metro Jaya, aktivis HAM itu langsung menuju Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB. "Pemeriksaan, hadir dulu," ucap Haris.Ini merupakan lanjutan dari kasus perseteruan antara dirinya dengan Luhut atas unggahan YouTube milik Haris Azhar berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Pos Militer Intan Jaya.Dari tayangan video tersebut Luhut melaporkan Haris Azhar ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya Haris, Luhut juga melaporkan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas kasus yang sama.Dari informasi yang diterima, Fatia akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa (23/11/2021) besok.Sejatinya kasus ini beberapa kali dijadwalkan untuk dimediasi namun gagal, hingga akhirnya Luhut menyatakan lebih baik bertemu di pengadilan.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Tambang Papua

Kasus Video Tambang Luhut, Haris Azhar Diperiksa Polda Metro

Haris Azhar Sudah Siapkan Bukti untuk Lawan Luhut di Pengadilan

Ditantang Luhut di Pengadilan, Haris Azhar: Insya Allah Siap

Jenderal dan Pejabat di Jejaring Bisnis Tambang Luhut

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA