news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

TKDN

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan penggunaan produk lokal, atau TKDN untuk kendaraan listrik buatan Indonesia, minimal 80 persen pada 2030.“Kemenperin telah membuat peta jalan untuk pengembangan baterai di bidang ini, termasuk baterai kendaraan listrik dan lainnya. Salah satu hal yang ingin dicapai pada 2030 adalah kendaraan listrik yang memiliki efisiensi tinggi dan local content sekitar 80 persen,” kata Menperin Agus di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).Dia mengungkapkan untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan progresif, termasuk pemberian stimulus fiskal dan insentif, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional sehari-hari untuk entitas pemerintah pusat dan daerah.Pemerintah menjalankan dua kebijakan utama untuk mengakselerasi penggunaan EV. Pertama, dengan mengeluarkan bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 40 persen."Kedua, memberikan potongan PPN DTP sebesar 5-10 persen untuk KBLBB roda empat dan bus elektrik, tergantung pada kandungan lokal yang dimiliki," kata pejabat era Orba, Ginandjar Kartasasmita itu.Kemenperin juga bekerja sama dengan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproduksi baterai kendaraan listrik, di antaranya Indonesia Battery Corporation (IBC), sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) dan EV di Indonesia.Langkah-langkah progresif ini menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik dan berkontribusi pada agenda global keberlanjutan.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Peta Jalan Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk mendukung pengembangan EV untuk mengurangi pemakaian sumber energi konvensional dan mengubah perilaku masyarakat menuju penggunaan sumber-sumber energi terbarukan.Peta jalan ini menguraikan langkah-langkah kunci dalam pengembangan komponen vital seperti baterai, motor listrik, dan konverter dalam upaya mewujudkan kendaraan listrik yang lebih efisien.Menperin Agus, menyebut permintaan global EV diperkirakan mencapai 55 juta unit pada tahun 2024. Penggunaan EV sebagai alat transportasi sehari-hari di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mendorong bertambahnya permintaan atas baterai berbahan lithium.Saat ini, terdapat sekitar 50 perusahaan yang mengembangkan EV di Indonesia, dengan total investasi mencapai lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3 triliun.Pemerintah telah menetapkan target satu juta kendaraan roda empat yang beroperasi di tahun 2035 merupakan EV, yang setara dengan penghematan sekitar 12,5 juta barel BBM dan mengurangi CO2 sebesar 4,6 juta ton. Selain itu, ditargetkan 12 juta unit kendaraan listrik roda dua maupun tiga beroperasi di tahun 2025, setara dengan penghematan 18,86 juta barel BBM dan pengurangan 6,9 juta ton CO2.“Pemerintah optimis bahwa target tersebut dapat tercapai. Kami juga menyambut baik industri yang berminat memanfaatkan insentif yang tersedia dalam pengembangan kendaraan EV di Indonesia,” imbuh Menperin Agus.&nbsp;

 Kemenperin: TKDN Kendaraan Listrik Wajib 80 Persen

Menyikapi kenaikan kebijakan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Soebroto menilai kalau komponen gadget atau gawai dipaksakan diproduksi di dalam negeri yang skala kemampuan ekonominya kecil, hasilnya harga gawai akan jauh lebih mahal ketimbang menggunakan komponen impor. ”Hal itu bisa berakibat konsumen harus membeli gawai dengan harga lebih tinggi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Inilah.com, Selasa (26/10). Selain itu, menurut Ali, gawai, khususnya ponsel pintar berteknologi 4G dan 5G, tidak ada perbedaan struktur komponen yang signifikan. Letak perbedaan hanya pada spesifikasi cip yang mengandung teknologi 5G dan ini harus impor. Dengan demikian, asosiasi memandang sudah tepat jika porsi TKDN hanya ditingkatkan 5 persen.Seperti diketahui Pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengumumkan, TKDN gawai pendukung 4G dan 5G yang digunakan di Indonesia naik menjadi 35 persen. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menkominfo (Permenkominfo) Nomor 13 Tahun 2021 yang terbit 12 Oktober 2021 dan akan berlaku enam bulan setelah penetapan. Permenkominfo No 13/2021 juga mengatur standar teknologi international mobile telecommunication 2020 yang mencakup persyaratan teknis untuk subscriber station. Sementara perangkat base station yang menggunakan teknologi 4G dan 5G akan bekerja di spektrum frekuensi 850 megahertz (MHz), 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 gigahertz (GHz), dan 2,3 GHz. Kewajiban pemenuhan TKDN sebesar 35 persen menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat perangkat dari Kementerian Kominfo. Apabila sudah mendapat sertifikat, gawai bersangkutan baru boleh diedarkan atau dijual di Indonesia. Kewajiban pemenuhan TKDN 35 persen jadi salah satu syarat mendapatkan sertifikat perangkat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Johnny mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian dan produsen ponsel pintar sebelum mengeluarkan Permenkominfo No 13/2021. Harapannya, peraturan tersebut bisa mendorong tumbuhnya industri perangkat telekomunikasi dalam negeri. Sebelumnya, melalui Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi LTE, ponsel pintar 4G wajib memiliki TKDN setidaknya 30 persen per 1 Januari 2017. Adapun tata cara perhitungannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sepanjang 2020, pengajuan tanda pendaftaran produk (TPP) impor untuk gawai 4G hanya mencapai 4,1 juta unit dan didominasi Apple, yakni sebesar 3,8 juta unit, karena Apple memakai skema TKDN investasi. Impor murni tanpa skema investasi diklaim berkisar 300.000 unit. Adapun produksi dalam negeri diperkirakan 97,5 juta unit. Sementara itu, menurut firma konsultan dan riset pasar Canalys, pada triwulan III-2021, rata-rata pengiriman ponsel pintar dari produsen ke konsumen (shipment) secara global turun 6 persen karena produsen berjuang memenuhi permintaan di tengah kekurangan pasokan komponen. Analis Utama Canalys, Ben Stanton, dalam pernyataan resminya di laman Canalys, mengatakan, industri ponsel pintar berusaha untuk memaksimalkan produksi. Dari sisi penawaran cip, produsen cip menaikkan harga untuk mengurangi pemesanan yang berlebihan guna menutup kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Di tingkat lokal, menurut dia, produsen ponsel pintar juga harus menerapkan perubahan spesifikasi perangkat dan jumlah pesanan. Mereka melakukan ini demi memaksimalkan kapasitas volume produksi, tetapi malah menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan saat berkomunikasi dengan distributor dan peritel. ”Apalagi, saat ini sudah menuju promo-promo penjualan penting, seperti Hari Lajang,” kata Ben.

TKDN Naik Menjadi 35% Diharapkan Sesuai Kemampuan Produksi Ponsel Lokal

Pemerintah merelaksasi kewajiban Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40 persen pada 2023, mundur menjadi 2026, bukti lemahnya pemerintahan Jokowi terhadap investor."Untuk menarik investor kendaraan listrik, pemerintah memberikan relaksasi TKDN 40 persen, sangat berlebihan alias lebai. Dalam konteks ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat menguntungkan bagi investor. Kebijakan itu akan menaikkan subsidi kendaraan listrik dan relaksasi TKDN 40 persen yang seharusnya diterapkan pada 2023, mundur menjadi 2026," papar pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, Jakarta, Sabtu (26/8/2023).Kebijakan TKDN 40 persen yang mundur ke 2026, dan kenaikan subsidi kendaraan listrik, menurut Fahmy, semakin menguatkan persepsi publik. Bahwa, selama ini, pemerintahan Jokowi bertekuk-lutut pada setiap tuntutan investor kendaraan listrik."Arah kebijakan itu juga mengindikasikan bahwa Pemerintah akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar, bukan produsen kendaraan listrik," imbuhnya.Kata dia, kedua kebijakan itu, mengisyaratkan bahwa pemerintah hanya fokus pada produk akhir kendaraan listrik, dengan mengabaikan pengembangan ekosistem industri dari hulu hingga hilir.Pemerintah mestinya konsisten dengan pengembangan ekosistem industri, melalui program hilirisasi. Sejatinya, pemerintah sudah mengawali program hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijih nikel dan smelterisasi untuk menghasilkan berbagai produk turunan, termasuk bahan baku produksi baterai yang menjadi komponen utama kendaran listrik."Kalau ekosistem industri kendaraan listrik sudah terbangun, pemerintah tidak perlu bertekuk-lutut dengan mengobral insentif. Investor kendaraan listrik pasti berdatangan ke Indonesia lantaran Indonesia mempunyai supply chain berbagai komponen produk yang dibutuhkan industri kendaraan listrik," papar Fahmy.Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa pemerintah memundurkan tenggat waktu TKDN kendaraan listrik minimal 40 persen, dari 2024 menjadi 2026. Serta menetapkan TKDN minimal 60 persen pada 2026 sampai 2030, dalam rangka menarik investor masuk.“Relaksasi TKDN mobil listrik ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah menarik investasi ke dalam negeri,” ujar Menperin Agus.Walau ada relaksasi, kata politkus Golkar ini, bukan berarti produsen mobil listrik Indonesia, bisa leluasa karena baru diwajibkan memenuhi TKDN 40 persen pada 2026. "Peluang percepatan pemenuhan TKDN minimal 40% jelas tetap terbuka. Hal ini dengan catatan bahwa sebelum tahun 2026, baterai mobil listrik bisa diproduksi langsung di Indonesia," kata Menperin Agus.Asal tahu saja, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 mengatur TKDN yang harus dipenuhi kendaraan roda empat atau lebih pada 2022 sampai 2023, minimal 40 persen. Selanjutnya pada 2024 sampai 2029, TKDN minimal mobil listrik dipatok sebesar 40%. Sedangkan pada 2030 dan seterusnya, mobil listrik harus memenuhi syarat TKDN minimal 80 persen.Sayangnya, hingga saat ini, jumlah mobil listrik yang TKDN minimumnya 40 persen, hanya segelintir. Terlihat dari kebijakan insentif PPN 10 persen yang baru bisa dinikmati Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Kedua model tersebut sama-sama memiliki TKDN di atas 40 persen, sehingga berhak memperoleh insentif PPN 10 persen.

Pakar UGM Sayangkan Jokowi Lebih Tunduk Investor Kendaraan Listrik

Kini Indonesia boleh berbangga karena sudah bisa memroduksi <a href="https://www.inilah.com/review-realme-gt-master-edition-ponsel-5g-stylish-ramah-kantong">ponsel genggam cerdas.</a> Di Batam, Kepri, ada pabrik Nokia yang <a href="http://tkdn.kemenperin.go.id/">Tingkat Komponen Dalam Negeri</a> (TKDN)-nya 35 persen.General Manager HMD Global Indonesia, Hero Tjokroardi di Batam, Selasa (8/11/2022), mengatakan, produksi ponsel cerdas tersebut merupakan produk pertama yang dibuat di Indonesia dengan melibatkan anak bangsa."Yang membedakan kali ini adalah TKDN-nya, ini adalah produk Nokia pertama yang benar-benar dibuat di Indonesia. Ini dibuat oleh anak bangsa dengan tingkat kandungan yang tinggi 35 persen tadi," kata Hero.Ia menjelaskan dengan adanya telepon cerdas yang dibuat di Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan produk ponsel cerdas yang sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia."Kami sangat bersemangat dengan dimulainya produksi smartphone Nokia C-series terbaru di Batam. Hal ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan produk smartphone yang sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Dan, kami berharap kemitraan bersama PT Sat Nusapersada Tbk dan PT Erajaya Swasembada Tbk dapat membantu mengembangkan industri telekomunikasi di Indonesia," ujar dia.Direktur Operasional PT Sat Nusapersada Tbk Bidin Yusuf menyebutkan dalam proses produksi ponsel cerdas Nokia C-series terbaru melibatkan sebanyak 100 orang pekerja.Pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 5 line produksi ponsel cerdas secara khusus dengan kapasitas maksimum mencapai 150.000 unit per bulan. "Penyerapan tenaga kerja itu mencapai 2.000 lebih, untuk produksi Nokia saja kita ada sekitar 100 pekerja," ujar Bidin.Lebih lanjut ia mengatakan dengan keterlibatan dalam proses produksi telepon cerdas Nokia C-series sebagai salah satu bentuk upaya dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi anak bangsa."Kami sangat bangga dapat memproduksi smartphone Nokia C-Series ini. Brand Nokia ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, terutama kualitasnya, oleh karena hal tersebut, kami pun melakukan berbagai jenis testing untuk memastikan setiap produk memiliki kualitas yang terbaik bagi pengguna," kata dia.

Indonesia Mampu Produksi Ponsel Cerdas Nokia dengan TKDN 35 Persen

Aturan pemerintah soal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 35 persen untuk ponsel 4G dan 5G yang dipasarkan di Indonesia mulai berlaku. Realme selaku salah satu pabrikan smartphone lima besar di Tanah Air mengaku siap meluncurkan produk yang memenuhi persyaratan tersebut. "Menjawab TKDN  yang baru kami sudah aware, kami pasti akan ikuti peraturan baru," kata PR Manager Realme Indonesia, Krisva Agnieszka saat ditemui Inilah.com dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (26/10/2021).<a href="https://www.inilah.com/news/3828/tkdn-naik-menjadi-35-diharapkan-sesuai-kemampuan-produksi-ponsel-lokal" target="_blank">Baca Juga: TKDN Naik Menjadi 35% Diharapkan Sesuai Kemampuan Produksi Ponsel Lokal</a> Perempuan yang akrab disapa Vava ini beralasan, Realme sudah memiliki pabrik di Indonesia. Produk-produk Realme juga dirakit di Tanah Air. "Semua sudah stand by di sini. Kami pasti akan ikuti. Jadi enggak ada masalah," ujarnya. Dikatahui produk anyar realme GT Neo 2 dipastikan masuk ke Indonesia pada 3 November mendatang. Perusahaan menjanjikan ponsel itu sudah langsung bisa memakai internet 5G yang tersedia di Indonesia. "Selama uji coba, Realme GT Neo 2 sudah bisa memakai internet 5G dari Telkomsel," kata vava. Itu artinya, Realme GT Neo 2 tak perlu lagi menunggu update software seperti ponsel 5G di Indonesia pada umumnya. Namun ia memperingatkan bahwa fitur itu bisa dipakai selagi pengguna berada di wilayah yang terjangkau 5G. "Enggak perlu update software, selama Realme GT Neo2 digunakan di titik yang terjangkau internet 5G," ujar perempuan yang akrab disapa Vava ini. Vava beralasan, kebutuhan internet 5G saat ini makin dinikmati konsumen Indonesia. Oleh karenanya, Realme ingin memberikan pengalaman 5G lewat produk buatannya agar tak ketinggalan dari brand ponsel lain. "Realme enggak mau ketinggalan, kami mau jadi trendsetter. Jadi ketika berbicara soal internet 5G, itu menarik sekali. Makanya kami terus menghadirkan produk 5G ke Indonesia," tambahnya. Vava memaparkan, sejauh ini Realme Indonesia sudah mengeluarkan beberapa smartphone 5G di 2021. Di kelas menengah ke flagship ada Realme GT Master Edition, sementara kelas menengah ke bawah ada Realme 8 5G.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar TKDN

Kemenperin: TKDN Kendaraan Listrik Wajib 80 Persen

Pakar UGM Sayangkan Jokowi Lebih Tunduk Investor Kendaraan Listrik

Dukung TKDN, Pemerintah Tekan Impor Bahan Obat hingga 20 Persen

Kemenhub Kejar Tayang LRT Jabodebek, Uji Coba Terbatas Dikebut

Foto: Bus Listrik yang Mestinya Mendapat Subsidi dari Pemerintah

Kualitas Produk UMKM Masih Minim, Kejar Tayang TKDN Bisa 50 Persen di 2024

Pasar Kendaraan Listrik, Pakar UGM Sentil Produk Impor

TKDN Motor Listrik ALVA One Capai 44 Persen

Tiga Motor Listrik UNITED E-MOTOR Kantongi TKDN Tertinggi di Indonesia

Insentif Kendaraan Listrik Mulai 20 Maret: Gesits Siap Terima dengan TKDN 46,73%

Belanja Negara Rp3 Ribu Triliun, Menkeu Harap Tak Numpuk di Kuartal Akhir

Jalankan Instruksi Menteri Erick Soal TKDN, SIG Gandeng LPDP Kemenkeu

Menko Airlangga Apresiasi Penggunaan Produk Lokal PLN Bisa Lampaui Target

Banjir Produk Impor, Utilisasi Kapasitas Produksi Baja Nasional Sangat Rendah

Indonesia Mampu Produksi Ponsel Cerdas Nokia dengan TKDN 35 Persen

Airmas Group Jadi Wadah Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai TKDN

Makmurkan UMKM, BUMN Semen Genjot Penggunaan Produk Lokal

Semen Baturaja Sudah Penuhi 99,87 Persen Skor TKDN

Dongkrak Perekonomian, Menperin Serukan Pemda dan BUMN Belanja Produk Lokal

Dongkrak TKDN, Menteri Erick Dorong Kerja Sama BUMN dan Swasta

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA