news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra untuk bepergian ke luar negeri lantaran yang bersangkutan kerap mangkir dan dinilai tidak kooperatif dengan penyidik lembaga antirasuah tersebut."Benar, KPK telah mengajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, terhadap satu orang saksi pada proses penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka NHD (Nurhadi)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (10/4/2023).Ali mengatakan pencegahan terhadap Dito Mahendra berlaku hingga Oktober 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan."Tindakan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara," ujarnya.Ali juga mengingatkan Dito untuk kooperatif dan hadir penuhi panggilan tim penyidik dan mengancam akan menjemput paksa Dito Mahendra apabila kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK.Dito Mahendra adalah salah satu saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.Nama Dito Mahendra menjadi sorotan publik setelah penyidik KPK menggeledah rumah yang bersangkutan di Jakarta Selatan, pasalnya tim penyidik KPK malah menemukan 15 pucuk senjata api yang sebagian, di antaranya diduga senjata api ilegal.Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyebut sembilan dari 15 senjata api yang ditemukan dalam rumah milik Dito adalah senjata tanpa izin atau ilegal.Kesembilan senjata api ilegal itu dijadikan barang bukti dalam perkara terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

KPK Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri

Istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan <a href="https://www.inilah.com/tag/korupsi">Rafael Alun Trisambodo</a>, <a href="https://www.inilah.com/ajukan-eksepsi-kubu-rafael-alun-akan-siapkan-strategi-ini">Ernie Meike Torondek</a>, berpeluang turut dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, penetapan tersangka ditetapkan apabila ditemukan alat bukti yang cukup."(Dan) ada perbuatan dia sebagai pelaku yang pasif ya," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).Dia menjelaskan, sejauh ini dugaan keterlibatan yang bersangkutan masih harus dibuktikan meski nama Ernie Meike Torondek turut disertakan dalam surat dakwaan Rafael Alun yang dibacakan Jaksa KPK pada sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat."Artinya begini, yang disebut turut serta, pelaku peserta, serta pembantuan di dalam surat dakwaan itu belum tentu kemudian bisa dibuktikan memenuhi unsur-unsur yang sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan," katanya.Menurut Ali, jalannya proses persidangan Rafael Alun Trisambodo akan menjadi salah satu instrumen untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum."Sering kami menyampaikan, silakan diikuti proses persidangan itu, sehingga di akhir nanti dapat kesimpulan. apakah ada pelaku peserta yang dapat dimintai pertanggungjawaban," ucapnya.Diketahui, Jaksa KPK pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023) mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.Menurut Jaksa KPK, gratifikasi itu diterima Rafael Alun Trisambodo bersama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu."Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (29/8/2023).Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan TPPU dengan nilai mencapai Rp100 miliar. Rafael melalui tim kuasa hukumnya kemudian mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU. Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan eksepsi pada Rabu (6/9/2023).

Istri Rafael Alun Berpeluang Jadi Tersangka, KPK: Tunggu Kecukupan Alat Bukti

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Panji Gumilang ke tahap penyidikan.Peningkatan status penanganan kasus disepakati dalam hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri pagi tadi.“Hasil gelar perkara itu disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara TPPU dengan tindak pidana asal yayasan dan tindak pidana penggelapan,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.Proses gelar perkara tersebut dilaksanakan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dihadiri penyidik, pihak eksternal Polri (Irwasum, Divhukum dan Divpropam) serta para ahli.Menurut Whisnu, pihaknya memasukkan keterangan ahli dalam proses gelar perkara tersebut, yakni ahli dari para akademisi, ahli yayasan dan ahli pidana.“Kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait transaksi dugaan TPPU tersebut. Kami juga dibantu dan didukung ada tim dari BPK RI,” kata dia.Pelibatan BPK RI ini, kata Whisnu dalam rangka menganalisis perhitungan kerugian negara (PKN) dari kasus TPPU Panji Gumilang tersebut.Selain itu, hasil gelar perkara penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tidak hanya mengusut dugaan TPPU saja tapi korupsi dana bos atas nama Panji Gumilang.“Berkas perkara korupsi dana bos yang menjadi berkas kedua,” ujarnya.Tidak hanya itu, Whisnu juga mengatakan pihaknya sudah membuka sejumlah rekening milik Panji Gumilang dengan nilai mencapai miliaran. Rinciannya akan disampaikan setelah proses penyidikan berjalan.Dalam penyidikan ini, Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara. Kemudian, Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.Selanjutnya, tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP ancaman hukum empat tahun penjara dan tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Bareskrim Temukan Bukti Permulaan Panji Gumilang Terlibat Pencucian Uang

Lembaga kajian dan penelitian Political Economy and Policy Studies (PEPS) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk <a href="https://www.inilah.com/tag/jokowi">menonaktifkan sementara Sri Mulyani Indrawati</a> sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Begitu juga dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea Cukai Askolani.Desakan tersebut, menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS untuk mempercepat proses pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun sebagaimana diungkap Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III DPR akhir pekan lalu.“Harusnya Sri Mulyani (Menkeu) dinonaktifkan dulu untuk mempermudah pengusutan kasus dugaan TPPU Rp349 tiliun tersebut,” kata Anthony di Jakarta, Selasa (4/4/2023).Lebih jauh Anthony menjelaskan, terkait surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diungkap Mahfud MD yang tidak sampai ke tangan Sri Mulyani adalah reaksi fakta yang harus dihadapi.Namun, dia menggarisbawahi, fakta itu tidak diketahui apakah itu bohong atau tidak. “Mereka juga mengatakan bahwa eselon satunya enggak ada kan. Mana ini enggak ada tanda terimanya, oh iya nanti kita cek dulu, tapi apakah itu benar kita enggak ada yang tahu,” tutur Anthony menirukan ucapan Mahfud MD di Komisi III DPR RI.Di atas semua itu, Anthony melihat gelagat yang tidak beres terkait megaskandal ini. “Semua elit bungkam, Indonesia darurat korupsi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ucapnya tandas.Padahal, sambung Anthony, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa. “Sejauh ini, Indonesia dianggap surga pencucian uang kotor. Mungkin karena penegakan hukum dan iklim politik sangat lemah, karena sudah dikuasai para mafia,” tukasnya.Buktinya, kata dia, laporan PPATK sejak 2009 sampai 2023 tidak dianggap. “Semua pihak terdiam. Presiden, DPR, Aparat Penegak Hukum (APH) dan kementerian keuangan tidak terdengar suaranya,” ucapnya.Padahal, PPATK secara berkala, setiap enam bulan, wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sesuai perintah pasal 47 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Laporan PPATK juga disampaikan kepada kementerian keuangan dan Aparat Penegak Hukum (APH). “Total ada 300 laporan. 200 untuk kementerian keuangan dan 100 untuk APH: KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian. Semua laporan PPATK tersebut nampaknya terpendam. Tidak ada tindak lanjut yang berarti,” pungkas Anthony tandas.

Jokowi Didesak Nonaktifkan Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Niatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membentuk <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">satuan tugas</a> (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinilai kontraproduktif. Alih-alih menuntaskan kasus, rencana itu malah diduga untuk menyelamatkan para penjahat pencucian uang. Kok bisa?Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (LHP) terkait dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) cukup akurat.Karena itu, sambung Anthony, melalui laporan tersebut, dapat diadakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka.“Sehingga, Mahfud tidak perlu membentuk Satgas TPPU. Satgas TPPU diduga untuk selamatkan penjahat pencucian uang,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Rabu (12/4/2023).Dia menjelaskan, dugaan TPPU yang melibatkan 491 pegawai Kemenkeu bukan ilusi. “Terbukti, banyak pejabat kementerian keuangan mempunyai harta tidak normal. Dari mana asal harta tersebut?” ujarnya mempertanyakan.Adapun alasan Mahfud MD yang juga Ketua Komite TPPU tidak perlu membentuk Satgas, menurut Anthony, karena justru akan menjadi hambatan untuk mengusut tuntas dugaan pencucian uang yang melibatkan 491 pegawai Kemenkeu ini.“Pertama, Satgas melibatkan Kejaksaan dan kepolisian. Apakah artinya pembentukan Satgas ini sebagai upaya untuk menghambat penyidikan dari aparat penegak hukum?” tukasnya.Dia menegaskan, Kejaksaan atau Kepolisian sebaiknya mengusut tuntas dugaan pencucian uang di Kemenkeu berdasarkan laporan PPATK dan tidak perlu gabung Satgas TPPU.Selain itu, Kemenkeu dinilai dia, tidak mempunyai kredibilitas sama sekali untuk terlibat penyelidikan atau penyidikan terhadap dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawainya.“Karena, kasus pencucian uang ini patut diduga kuat berasal dari korupsi atau gratifikasi yang melibatkan banyak pihak di Kementerian Keuangan,” timpal Anthony.Anthony mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang terbukti menyeret 27 nama. Begitu juga dengan persidangan Angin Prayitno yang terungkap di mana gratifikasi dibagi ke banyak pihak.“Sebanyak 50 persen untuk Direktur dan Kepala Subdirektorat, dan 50 persen sisanya untuk tim pemeriksa pajak. Apa artinya? Korupsi kolektif? Tidak heran, Angin Prayitno ditangkap bersama tim pemeriksa pajak ketika itu,” imbuhnya.Sebelumnya, Mahfud yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNPP TPPU) berencana membentuk Satgas untuk membongkar transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR menganggap, satgas tak diperlukan karena mekanisme kerjanya mirip dengan KNPP TPPU. Dalam pandangannya, komite tersebut mampu untuk membongkar transaksi janggal dengan nilai fantastis itu.Sahroni menjadi salah satu pihak yang tak sepakat dengan ide Mahfud dan KNPP TPPU untuk membentuk satgas. Ia menyatakan, satgas justru bakal membuang banyak waktu.“Jadi sebenarnya satgas tidak perlu, buang-buang waktu karena sistemnya sama, strukturnya sama, buat apa?” sebut Sahroni kepada awak media.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar TPPU

Istri Rafael Alun Terima Gaji 10 Juta Perbulan dari PT ARME

Total 46 Saksi Diperiksa dalam Kasus TPPU Panji Gumilang

Sejumlah Kendaraan Mewah Andi Pramono Disita KPK, Salah satunya Mobil "Mr Bean"

Periksa Pramugari, KPK Kejar Aliran Uang Lukas Enembe yang Berubah Menjadi Aset

KPK Cegah Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta dan Istri ke Luar Negeri

Satgas TPPU Panggil Dirjen BC, Mahfud Dorong Bareskrim Turun Tangan

Kinerja Jeblok Satgas TPPU, 4 Bulan Hanya Temukan Surat-surat

Klaim Dakwaan Jaksa Kedaluwarsa, Rafael Alun Minta Dibebaskan

Tak Lunasi Uang Pengganti Rp110,6 Miliar, KPK Siap Jerat TPPU Mardani H Maming

Istri Rafael Alun Berpeluang Jadi Tersangka, KPK: Tunggu Kecukupan Alat Bukti

KPK Cari Tau Layanan Private Jet Lukas Enembe Lewat Saksi Ini

KPK Bongkar Safe Deposit Box Rafael Alun, Isinya Rp37,8 Miliar

Berikut Daftar Aset Rafael Alun yang Disamarkan Senilai Puluhan Miliar

Foto: Momen Rafael Alun Dengarkan Dakwaan Jaksa di Sidang Perdana

Jaksa KPK: Mario Dandy Ikut Terlibat TPPU Rafael Alun dan Istri

Tak Hanya Gratifikasi, Rafael Alun juga Didakwa Lakukan TPPU Rp100 Miliar

Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Pakai Rekening Pengusaha untuk Cuci Uang

KPK Usut Bisnis Eks Kepala Bea Cukai Makassar dengan Rektor UBL

Periksa 9 Saksi, Bareskrim Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA