news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

transaksi janggal

Komisi III DPR dalam rapat dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ramai-ramai mengusulkan agar temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 Triliun diberikan hak angket kepada masing-masing di Komisi III. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan usulan tersebut masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.“Usulan teman-teman untuk angket terkait dengan isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari fraksi masing-masing. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket, kalau akhirnya penyelesaian laporan dari Bu Menteri Keuangan tidak clear,” ujar Sahroni saat konferensi pers Komisi III DPR RI yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).Lebih lanjut, kata Sahroni, Komisi III DPR pada masa sidang mendatang akan meminta penjelasan kembali isu Rp349 Triliun dari 300 surat serta perbedaan antara surat dengan Laporan Hasil Analisis (LHA). Hal itu dengan catatan jika Menkeu sudah memberikan laporan terkait dengan yang sudah diselesaikan.Kemudian jika masih ada pertanyaan, sambung politikus Partai NasDem itu, maka Komisi III meminta kembali apa yang menjadi isu Rp349 triliun itu dari 300 surat dan perbedaannya antara surat dengan LHA.“Nah jadi antar dua ini mana yang LHA, mana yang hanya pemberian surat kepada Kementerian Keuangan dari PPATK. Tadi juga Bu Menteri jelasin, ada yang diminta langsung dari Kementerian Keuangan, ada sindikasi negatif yang dilakukan oleh transaksi tersebut. Jadi tidak semua harus terkait itu dari PPATK. Ada yang dari PPATK inisiatif sendiri melaporkan, ada yang permintaan dari Kemenkeu kepada PPATK. Jadi ini sudah ada titik terang, tapi belum final clear apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi,” beber Sahroni.Selain itu, menanggapi usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk Satuan Tugas (Satgas), Sahroni menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak setuju terhadap usulan tersebut.Mengingat, tegas Sahroni, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, menurutnya, pembentukan Satgas dinilainya hanya buang-buang waktu.“Ini kan Satgas baru diusulin oleh Ketua Komite (TPPU). Tapi kita berharap sebenarnya Satgas itu gak perlu, kan Komite (Komite TPPU) ini sudah ada. Komite inilah yang dijadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang ada di PPATK,” tutur Sahroni.“Jadi sebetulnya Satgas nggak perlu, itu buang-buang waktu. Karena sistemnya sama semuanya, sebetulnya sama, ya buat apa? Lebih baik itu aja sekarang yang ada dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK,” tambah dia. (*)

Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Komisi III: Usulan Hak Angket Akan Dibahas per Fraksi

Pengamat <a href="http://inilah.com/tag/politik">politik</a> Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana soal transaksi janggal Rp349 triliun telah membuat gaduh.Ia meminta DPR, <a href="http://inilah.com/tag/korupsi">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK) dan kepolisian untuk bersinergi mengusut tuntas persoalan ini. Jika tidak segera diselesaikan, ia khawatir pernyataan tersebut bisa memantik gejolak yang lebih besar lagi.“Ini bisa menimbulkan gejolak politik, saya menyarankan tidak hanya DPR, tetapi KPK dan Bareskrim memungkinkan membongkar transaksi janggal tersebut dan tidak boleh tebang pilih,” tegasnya saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Selasa (28/3/2023).Ubed pun mendukung <a href="https://www.inilah.com/berharap-laporan-ditolak-ini-alasan-maki-polisikan-mahfud-cs">Masyarakat Anti Korupsi Indonesia</a> (MAKI) yang telah mengambil langkah melaporkan Mahfud, Sri Mulyani dan Ivan ke Bareskrim Polri. Menurutnya melaporkan mereka dengan aduan tindak pidana dan membuka rahasia transaksi, sudah tepat.“Jika laporan MAKI ini ditolak maka apa yang dilakukan Ivan Yustiavandana, Mahfud MD dan Sri Mulyani benar. Kalau benar berarti transaksi janggal Rp.349 Triliun itu harus di usut tuntas. Kira kira begitu maksudnya MAKI,” Kata Ubed.Diketahui hari ini koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyambangi Bareskrim pada pukul 12:14 WIB. Mengadukan pernyataan Mahfud, Sri Mulyani dan Ivan terkait dugaan membocorkan rahasia data transaksi.Boyamin mengungkapkan alasan melaporkan Mahfud Md cs lantaran transaksi mencurigakan tersebut bikin heboh publik, termasuk penyataan Sri Mulyani terkait inisial SB dan DY. Ia berharap laporannya ditolak. Pasalnya, menurut dia, jika ditolak maka tak ada tindak pidana sekaligus membela Mahfud Md cs.“Sesuai janji saya, saya melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia data atau keterangan hasil dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menko Polhukam, Pak Mahfud Md dan Menkeu Ibu Sri Mulyani,” ucap Boyamin pada wartawan di Bareskrim Polri pada Selasa (28/3/2023).

Usut Tuntas Transaksi Rp349 T, Ucapan Mahfud dan Sri Mulyani Memicu Gejolak

Kepala <a href="http://inilah.com/tag/viral">Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</a> (PPATK) Ivan Yustiavandana mengonfirmasi adanya <a href="http://inilah.com/tag/hukum">transaksi mencurigakan</a> sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Ia membenarkan soal apa yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan menegaskan, Mahfud berwenang menyampaikan hal tersebut karena bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU-PT."Iya benar itu. Beliau selaku Menko Polhukam yang bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU-PT," kata Ivan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/3/2023).Ivan mengaku telah menyampaikan temuan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun itu kepada Kementerian Keuangan. "Sudah kami serahkan Informasi Hasil Analisisnya ke Kemenkeu sejak 2009 sampai dengan 2023," tandas Ivan.Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Nilai fantastis ini, tutur dia, tidak termasuk dengan transaksi janggal Rp500 miliar dari rekening eks pejabat Ditjen Pajak <a href="https://www.inilah.com/ppatk-endus-transaksi-mencurigakan-rafael-alun-nilainya-rp500-miliar-lebih">Rafael Alun Trisambodo</a> beserta keluarganya. "Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp500 miliar (temuan PPATK)," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Rabu (8/3/2023).Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujarnya menambahkan.Mahfud mengaku sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. "Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak," ujarnya.

Amini Pernyataan Mahfud, PPATK Konfirmasi Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Mahfud MD</a> menyebut 491 entitas Aparatur Sipil Negara (ASN) <a href="https://www.inilah.com/mahfud-tantang-arteria-dahlah-laporkan-kepala-bin-soal-data-intelijen">Kementerian Keuangan (Kemenkeu)</a> terlibat dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun."Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu malam (29/3/2023).Dia menjelaskan, 491 entitas ASN Kemenkeu itu terdiri dari tiga kelompok Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut dia, kategori pertama melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu dengan transaksi keuangan mencurigakan lebih dari Rp35 triliun atau tepatnya Rp35.548.999.231.280.Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori kedua ini lebih dari Rp53 triliun atau tepatnya Rp53.821.874.839.402,. Jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang.Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.Untuk kategori yang terakhir, jumlah transaksinya mencapai lebih dari Rp 260 triliun atau tepatnya Rp260.503.313.306 dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu.Dalam kesempatan ini, Mahfud turut mengungkapkan untuk tidak mengaitkan dengan mantan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebab,  Rafael disebut terlibat dalam kasus berbeda."Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, itu kan pidana, bukan TPPU" ujar Mahfud menambahkan.

Mahfud Sebut 491 Entitas ASN Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal

Kepala Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfdu MD meminta kepada anggota Komisi III DPR tidak memotong apa yang dia sampaikan. Hal ini Mahfud tegaskan karena sudah ada interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR saat dia menjelaskan kontroveresi terkait transaksi janggal Rp349 triliun."Saya tidak mau diinterupsi lah, itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nanti lah pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai kita ini lalu nanti saya diinterupsi dituding-tuding, saya tidak mau," tegas Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).Dia juga mengancam akan keluar dari forum rapat dengar pendapat di Komisi III DPR jika masih ada anggota yang melakukan interupsi saat dia menjelaskan soal transaksi Rp349 triliun tersebut."Artinya kalau begitu misalnya saya membantah lalu disini ada yang berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum, saya setiap ini dikeroyok, belum ngomong diinterupsi," jelasnya.Tak hanya itu, ia juga ingin pada RDP kali ini seluruh peserta forum menganggap bahwa kedudukan DPR dan pemerintah adalah sejajar. "Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh yang satu menuding yang lainnya seperti polisi memeriksa copet," terangnya."Pemerintah bisa melakukan itu, oleh sebab itu mari kita setara saja saling buka," sambungnya.Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto memastikan pihaknya akan menggelar pertemua dengan Kepala Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD dan Kepala Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana Rabu (29/3/2023) sore.Bambang Pacul panggilan akrabnya mengatakan pihaknya dalam pertemuan tersebut akan mendalami soal TPPU. Sebab isu TPPU itu sudah menjadi perpincangan publik pasca adanya transaksi jenggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)."TPPU itu singkatannya supaya jelas dulu nih, TPPU itu tindak pidana pencucian uang. Nah ini nanti ada clear-nya disana, kan ada seorang tokoh yang mengatakan itu TPPU bukan tindak pidana, loh wong judulnya saja tindak pidana, kok gimana, satu,” jelas Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).Dia mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PPATK dan Menkopolhukam Mahfud MD akan dilakukan pada Rabu (29/3/2023) pukul 15.00 WIB. “Itu akan meng-clear-in sambil ngabuburit toh. Ngabuburit untuk sampai buka puasa nanti. Itu akan meng-clear angka Rp349 triliun dalam transaksi tersebut,” tegasnya."Jangan sampai rakyat berpikir nanti ada yang aneh-aneh, maka kita buka sejumlah transaksi, maka akan kita lihat. Jadi rapat besok tujuan utama (supaya) clear,” sambungnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar transaksi janggal

Satgas Mafia Pajak Diminta Bekerja Independen dan Tak Mandek untuk Kepastian Hukum

Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud MD Minta Satgas TPPU Produktif Usut Kasus

Mahfud-Sri Mulyani Sibuk, Raker Komisi III dengan Komite TPPU Tak Tuntas

Dikritisi DPR, Mahfud Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data Transaksi Janggal Kemenkeu

Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Komisi III: Usulan Hak Angket Akan Dibahas per Fraksi

DPR Segera Bahas Hak Angket Usut Transaksi Janggal Kemenkeu

Usut Transaksi Janggal Kemenkeu, Komite TPPU Bentuk Satgas

Bongkar Perbedaan Data, Komisi III Bakal Pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani

Legislator Ingatkan TPPU Tetap Masalah Besar Meski Berbeda dari Korupsi

Dugaan TPPU di Kemenkeu, Komisi III DPR Tegaskan Pentingnya UU Perampasan Aset

Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu, Usul Hak Angket DPR Mencuat

2 Kali PPATK Temukan Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp350 Triliun

Mahfud Sebut 491 Entitas ASN Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal

Buntut Ucapan Mahfud, Johan Budi Dorong Transaksi Janggal di Kemenkeu Diusut

RDP dengan Komisi III DPR, Mahfud MD: Saya Tidak Mau Diinterupsi

Tak Sabar Buka-bukaan soal Rp349 T, Mahfud Siap Hadir Lebih Awal

Besok, Komisi III Akan Cecar Mahfud MD Soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun

Usut Tuntas Transaksi Rp349 T, Ucapan Mahfud dan Sri Mulyani Memicu Gejolak

Berharap Laporan Ditolak, Ini Alasan MAKI Polisikan Mahfud MD dan Sri Mulyani

Sudah Bikin Gaduh, Jokowi Minta Mahfud MD Jelaskan Soal Rp349 T ke DPR

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA