news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Transaksi Mencurigakan

Terkait transaksi jumbo mencurigakan, <a href="https://www.inilah.com/bisnis">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani</a> menyebut inisal SB, salah satu pelakunya. Bisa jadi dia Siman Bahar, Direktur PT Loco Montrando yang terseret dugaan korupsi PT Antam (Persero) Tbk.Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin lalu (20/3/2023), Sri Mulyani tegas-tegas menyebut SB masuk radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena melakukan transaksi jumbo mencurigakan lebih dari Rp189 triliun."Satu yang sangat menonjol dari surat PPATK adalah nomor 209/PR.01/2020 dikirimlkan pada 19 Mei 2020, di tengah-tengah COVID-19. Surat ini menyebutkan transaksi senilai Rp189,273 triliun. Karena angkanya besar, saya minta pajak dan bea cukai melihat dan meneliti data ini. Disebutkan PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang," papar Srmi Mulyani.Berdasarkan temuan PPATK, kata Sri Mulyani, data transaksi jumbo yang mencurigakan itu disampaikan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Dari sisi Bea Cukai, SB alias Bong Kin Phin yang juga pemilik PT BSI, memiliki transaksi ekspor dan impor untuk emas batangan dan perhiasan.  Selain itu, SB juga berbisnis penukaran uang asing alias money changer."Impor barang, emas batangan Rp326 miliar tahun 2017. Naik ke Rp5,6 triliun. Pada 2019 drastis ke Rp8 triliun. Ekspornya Rp4,7 triliun pada 2017, turun ke Rp3,5 triliun dan 2019 ke Rp3,6 triliun. Selanjutnya pada September dilakukan pembahasan bersama antara DJBC dengan PPATK. Semuanya sudah ada follow up-nya," paparnya.Dari sisi pajak, menurut Sri Mulyani, temuan PPATK terkait transaksi jumbo SB itu, mendapat atensi khusus.  Apalagi, temuan DJBC, transaksi mencurigakan naik menjadi Rp205 triliun, dan entitas yangterlibat naik dari 15 menjadi 17."Karena SB punya saham dan perusahaan di BSI, kita teliti PT BSI, sesuai surat PPATK. Menurut PPATK, pajak BSI Rp11,77 triliun, sedangkan menurut SPT pajak Rp11,5 triliun (2017-2019). Ada perbedaan Rp212 miliar. Kalau terbukti, perusahaan harus bayar itu dan kena denda 100 persen," kata Sri Mulyani.Pihak DJP, kata Sri Mulyani, sempat memanggil SB untuk klarifikasi terkait perbedaan data pajak antara PPATK dan pihaknya. Ternyata modusnya menggunakan nomor rekening pihak lain."Adanya perbedaan data pajak antara PPATK dan DJP, mendorong DJP panggil yang bersangkutan. Muncul modus, SB gunakan nomor rekening 5 pegawainya. Termasuk melakukan transaksi melalui money changer. Bisa dibayangkan money changer, cash in maupun cash out-nya,"Dari temuan PPATK itu, SB ternyata memang banyak masalah. Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyinggung keterlibatan SB dengan PT BSI-nya dalam dugaan penggelapan bea dan pajak impor. Potensi kerugian negara mencapai Rp2,9 triliun.Dalam kasus ini, Arteria menyebut ada delapan perusahaan termasuk PT BSI yang berkantor di Jalan Gadjah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat. Belakangan terkuak, alamat tersebut adalah sebuah kantor jasa money changer.Tak hanya PT BSI, Siman Bahar atau SB juga owner PT Loco Montrado yang masuk pusaran korupsi PT Aneka Tambang (Persero/Antam) Tbk. Terkait kerja sama pengolahan anoda logam menjadi emas pada 2017. Berdasarkan audit BPK, kerja sama ini merugikan negara sekitar Rp100,7 miliar.Selanjutnya, KPK telah menahan serta menetapkan Dodi Martimbang, mantan GM Manager Unit Pengolahan Antam sebagai tersangka. Dan, lembaga antirasuah itu juga menetapkan Siman sebagai tersangka pada Agustus 2021. Namun hakim praperadilan PN Jakarta Selatan pada Januari 2023, menyelamatkan Siman. Status tersangka dianulir.Ternyata, saat Siman ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti berupa kerugian negara dari kerja sama antara Antam dengan Loco Montrado, belum bisa meyakinkan hakim. Kini, sudah ada laporan BPK yang bakal menjerat Siman mendekam di bui KPK.

Transaksi Mencurigakan Rp189,2 Triliun, SB Terseret Dugaan Korupsi Antam

Tradisi khas saat pemilu di Indonesia adalah serangan fajarnya. Nah, PPATK mengingatkan, serangan fajar pemilu 2024 bisa berbeda karena sudah di era digital. Bentuk serangan fajar bukan lagi uang tunai tetapi uang elektronik. Bagaimana antisipasinya?Indikasi modus tersebut suah dalam pertimbangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan adanya potensi pelanggaran berupa politik uang. Salah satu yang disorot adalah serangan fajar, yang umumnya terjadi di hari H pencoblosan. Praktik serangan fajar berkembang dengan modus baru.Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK, Beren Rukur Ginting mengatakan, salah satu modusnya melalui uang elektronik. Beren menyebut modus ini lebih mudah dilakukan."Kedua, saya nggak tahu hari gini, nanti di masa tenang kampanye, masih ada serangan fajar, nggak tahu. Pakai uang apa nggak pakai uang. Kalau nggak pakai uang kan enak. Duduk-duduk di kamar, krang-kring krang-kring," katanya dalam diskusi media bersama PPATK di Bogor, Selasa (27/6/2023) kemarin.Praktik serangan fajar dengan uang elektronik lebih mudah karena bisa dilakukan dari jauh. Beren menambahkan, modus lainnya adalah dengan mengisi token listrik.Artinya pada kondisi saat ,ini ruang untuk melakukan serangan fajar semakin terbuka. Kondisi ini berbeda dengan beberapa waktu ke belakang, yang mana pengawasan bisa lebih ketat."Jadi ruang-ruang untuk serangan fajar kan jadi terbuka. Dulu bagi-bagi duit, Pak Syahri (Plt Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK) bisa pantau," bebernya.Deteksi dini juga dilakukan Plt Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Syahril Ramadhan menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya bekerja sama dengan pihak yang mengeluarkan uang elektronik."Kita bekerja sama dengan pihak pelapor yang mengeluarkan uang elektronik. Jadi kan sekarang bisa jadi orang tidak membayar (pelanggaran pemilu) pakai cash, misalnya pakai Gojek, GoPay, OVO, DANA, itu jika kita lakukan collaborative analisis. Jangan sampai uang elektronik ini dimanfaatkan untuk penggunaan dana pemilu secara ilegal," tegasnya.

Uang Elektronik,PPATK Ingatkan Bisa Buat Serangan Fajar Pemilu 2024

Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendalami kategori surat yang memiliki aspek diskresi sehingga tidak ditindaklanjuti, saat memeriksa 300 surat bermasalah dalam pengusutan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.Satgas TPPU melakukan pendalaman usai menerima 300 surat bermasalah hasil temuan PPATK yang berasal dari dokumen bea cukai dan perpajakan Kementerian keuangan. &nbsp;Satgas menemukan sejumlah masalah terkait diskresi sehingga surat itu tidak ditindaklanjuti.Demikian disampaikan Menko Polhukam, Mahfud Md selaku Ketua Pengarah Satgas TPPU. "Lalu yang sering menjadi tempat sembunyi, ini dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Ini yang akan kami cek siapa yang memberi diskresi dan apa alasannya," terang Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (11/9/2023). Mahfud memaparkan, diskresi di dalam hukum merupakan hal yang diperbolehkan. "Kalau soal diskresi, di dalam hukum itu boleh, memang asas kemanfaatan boleh dilakukan oleh pejabat tertentu," katanya.Lantas, pihaknya akan menyelidiki diskresi ini. Meski demikian, Mahfud belum bicara lebih detail tentang sikap yang akan diambil. Sebab tergantung dari hasil pendalaman."Tetapi yang mau kita selidiki apa betul, siapa yang minta diskresi ini dan apa alasannya. Nah ini belum bisa dibuka sekarang, itu bagian satgas ini," ujarnya. "Karena seringkali orang mengatakan, ini perintah atasan. Sesudah ditanya ke atasannya nggak ada," tambahnya.&nbsp;Sebelumnya, Satgas TPPU telah memeriksa 300 surat yang diduga bermasalah berasal dari Bea Cukai dan perpajakan di Kementerian Keuangan. Dari 300 surat tersebut ada yang sudah diselesaikan tapi tidak dilaporkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017. Artinya tercatat masih bermasalah.Kedua, ada yang masih harus ditindaklanjuti karena belum selesai. Ketiga, ada yang sedang berproses.Mahfud mengungkap masalah yang ditemukan. Bahkan, ada dokumen yang dilaporkan tidak ada atau tidak ditemukan. Kemudian, dokumen tidak otentik, kadang kala hanya foto copy atau diambil dari Google. Sehingga, diduga palsu.

Inilah Hasil Pendalaman 300 Surat Bermasalah oleh Satgas TPPU 

Sekjen DPP Peradi Pergerakan M Syafei menyebutkan adanya sejumlah transaksi mencurigakan dalam jumlah besar di rekening bank milik Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari).Transaksi mencurigakan ini terungkap berdasarkan data yang disampaikan anggota Orari pasca Memorandum of Understanding (MoU) antara DPP Orari pimpinan Donny Imam Priambodo dengan DPP Peradi Pergerakan pimpinan Sugeng Teguh Santoso.Melalui kerja sama itu diharapkan meningkatkan keterbukaan dan transparansi, terutama di bidang keuangan yang menjadi ciri organisasi modern."Ada sejumlah transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, ada miliaran rupiah dan banyak dalam jumlah ratusan juta rupiah," kata Syafei.Peradi Pergerakan pun akan meminta keterangan pakar perbankan dan sejumlah tokoh senior Orari untuk mendalami transaksi mencurigakan ini.Nanti setelah kami mempunyai kesimpulan maka kami akan melangkah untuk mengundang para mantan pimpinan pusat Orari, untuk meminta penjelasan," katanya.Menurutnya, pengungkapan data mengenai transaksi mencurigakan ini dilakukan Peradi Pergerakan sebagai bentuk penghormatan kepada Orari yang merupakan organisasi sosial yang banyak berperan dalam pembangunan bangsa dan negara.

Peradi Pergerakan Usut Transaksi Mencurigakan di Rekening Orari

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) <a href="https://www.inilah.com/tag/hukum">Mahfud MD</a> menyebut 491 entitas Aparatur Sipil Negara (ASN) <a href="https://www.inilah.com/mahfud-tantang-arteria-dahlah-laporkan-kepala-bin-soal-data-intelijen">Kementerian Keuangan (Kemenkeu)</a> terlibat dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun."Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu malam (29/3/2023).Dia menjelaskan, 491 entitas ASN Kemenkeu itu terdiri dari tiga kelompok Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut dia, kategori pertama melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu dengan transaksi keuangan mencurigakan lebih dari Rp35 triliun atau tepatnya Rp35.548.999.231.280.Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori kedua ini lebih dari Rp53 triliun atau tepatnya Rp53.821.874.839.402,. Jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang.Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.Untuk kategori yang terakhir, jumlah transaksinya mencapai lebih dari Rp 260 triliun atau tepatnya Rp260.503.313.306 dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu.Dalam kesempatan ini, Mahfud turut mengungkapkan untuk tidak mengaitkan dengan mantan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebab,  Rafael disebut terlibat dalam kasus berbeda."Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, itu kan pidana, bukan TPPU" ujar Mahfud menambahkan.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Transaksi Mencurigakan

Inilah Hasil Pendalaman 300 Surat Bermasalah oleh Satgas TPPU

Satgas TPPU Masih Selesaikan Bongkar-bongkar 300 Surat Bermasalah

Transaksi Mencurigakan di Industri Sawit, PPATK Siap Bongkar-bongkaran

Uang Elektronik,PPATK Ingatkan Bisa Buat Serangan Fajar Pemilu 2024

PPATK Temukan Dugaan Transaksi Suap dan Gratifikasi di Industri Sawit

PPATK Temukan 53 Transaksi Hasil Kejahatan Lingkungan, Bagaimana Rinciannya?

Lewat Rekening Mertua Andhi Pramono, KPK Cari Transaksi Mencurigakan

Bongkar Skandal TPPU Kemenkeu, Ekonom: DPR Harus Bentuk Pansus

Mahfud Sebut 491 Entitas ASN Kemenkeu Terlibat Transaksi Janggal

Mahfud-Sri Mulyani Tak Sinkron, Fraksi Demokrat Usul Hak Angket

Adu Data Transaksi Mencurigakan Kemenkeu, Mahfud atau Sri Mulyani Berbohong?

Transaksi Mencurigakan Kemenkeu Rp35 Triliun, PPATK Endus Perusahaan Cangkang

Singgung Polisi hingga Copet, Mahfud Geram Disebut Tak Berwenang Buka Data PPATK

Namanya Disebut-sebut di DPR, Sri Mulyani Malah Hadiri Seminar di Bali

Kemenkeu Sarangnya Transaksi Mencurigakan, Mahfud: Dugaan TPPU Rp349 Triliun

Temuan Transaksi Mencurigakan, Faisal Basri Percaya Kemenkeu Sudah Bobrok

Dukung Mahfud Bongkar Skandal Rp349 Triliun, Buruh Siap Kepung DPR

Transaksi Mencurigakan Rp189,2 Triliun, SB Terseret Dugaan Korupsi Antam

Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Kena 'Musibah' Lagi Sri Mulyani

Menko Mahfud Beri Atensi Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Naik Rp349 Triliun

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA