news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Novel Baswedan bersama 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dipecat  pada Kamis (30/9/2021). Akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), sehingga tak dapat diangkat menjadi  aparatur sipil negara (ASN) KPK. Walau demikian para pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu, justru mau direkrut Polri menjadi ASN di Korps Bhayangkara.  Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sangat serius merekrut Novel Baswedan Cs, karena mereka mewarisi rekam jejak yang baik selama proses pemberantasan korupsi saat aktif di lembaga anti rasuah. Keyakinan lembaga Polri yang dipimpin oleh Jenderal Bintang Empat itu, sekaligus mementahkan ketidakpercayaan KPK yang juga saat ini dipimpin oleh Polisi aktif, Komjen Pol Firli Bahuri terhadap Novel Baswedan dkk.  "Narasi murahan tentang “taliban” diruntuhkan oleh pernyataan Kapolri yang justru membuka pintu untuk para pegawai KPK tersebut," ujar eks juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam akun Twitter, dikutip Senin (4/10/2021). Pengakuan Mantan Satpam KPK Mantan petugas keamanan (satpam) KPK Iwan Ismail yang dipecat terkait keberadaan bendera HTI di gedung KPK, akhirnya buka suara setelah dua tahun dipecat. Iwan membenarkan adanya pemasangan bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di salah satu meja pegawai KPK. Itu terlihat olehnya di lantai 10 saat patroli pada Februari 2019 lalu.Iwan kemudian mengambil foto bendera tersebut dan berencana melaporkan temuannya itu, tetapi karena Iwan adalah anggota Banser Kabupaten Bandung, ia terlebih dahulu menyebarkannya ke grup WhatsApp grup Banser dan kemudian menjadi viral.  "Saya bekin surat dengan harapan meluruskan isu rumor dulu 2019 yang pernah terbesit di khalayak mengenai ada atau tidaknya berita itu. Saya buktikan itu sudah terbukti dan dilihat CCTV dan  emang ada bendera itu pas saya di BAP Pengawas Internal KPK," ungkap Iwan lewat video yang beredar di media sosial.  Singkap Tabir Isu Taliban Tabir soal isu Taliban, diklaim Febri Diansyah akhirnya terungkap setelah merujuk pada pengakuan Iwan Ismail, soal keberadaan bendera organisasi yang sudah dilarang di Indonesia HTI di Gedung KPK. Sebab, bendera yang diceritakan sedemikian rupa seolah-olah simbol Taliban di KPK ternyata tidak berada di meja kerja 57 pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus TWK.  "Tapi karena enggak ada isu lain yang bisa dipakai menyerang apa boleh buat yang basi diolah lagi. Isu bendera ini semakin membuktikan Pegawai KPK yang disingkirkan adalah korban," ucap Febri.

KPK Kalah Telak dan Singkap Tabir Taliban

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada 57 mantan pegawai KPK. Pasalnya, sudah ada komunikasi terhadap tawaran yang disampaikan Kapolri yang ingin menjadikan mereka sebagai ASN di kepolisian. Menurut La Nyalla, komunikasi akan menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk untuk membahas detail mekanisme rencana agar para mantan pegawai KPK itu bisa dijadikan ASN di kepolisian. "Ini sebuah langkah bagus. Sebab para mantan pegawai KPK mau merespons tawaran yang disampaikan kepolisian. Berarti ada komunikasi yang harus dijalin. Namun, komunikasinya harus lebih intensif agar tidak ada mekanisme yang dilanggar," tutur La Nyalla, Rabu (6/10/2021). La Nyalla mengatakan, rencana ini juga membuktikan jika pemerintah serius menangani permasalahan itu. "Dukungan yang diberikan pemerintah pun harus diapresiasi. Dan ini bisa menjadi solusi terbaik yang mudah-mudahan bisa diterima pihak-pihak terkait," katanya.    Seperti diberitakan, juru bicara 57 mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan, mengungkapkan pihaknya secara prinsip siap berkontribusi di Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, Hotman menerangkan, pihaknya masih menunggu detail mekanisme menjadi ASN di Polri yang saat ini sedang dibahas dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta tim ahli untuk memastikan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti diketahui, 57 mantan pegawai KPK tersebut dikeluarkan lantaran dinyatakan tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Atas hal itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atas restu Presiden, membuka peluang untuk merekrut 57 orang tersebut untuk menjadi ASN di Polri, dengan tugas di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terutama terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran dan pengawasan atas proses pengadaan barang dan jasa.

Ketua DPD RI Bersyukur Mulai Ada Komunikasi antara 57 Mantan Pegawai KPK Terhadap Tawaran Kapolri

Tak ada pesangon dan dana pensiun untuk 57 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mereka akan berhenti bekerja di KPK pada akhir bulan September. Ke-57 pegawai hanya akan mendapatkan tunjangan hari tua dan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan, diktum poin kedua bahwa pegawai yang dipecat akan diberikan tunjangan hari tua dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. "57 pegawai KPK yang dipecat itu tanpa pesangon dan pensiun sama sekali. Tetapi SK pemecatan ketua KPK ini berbunyi seakan mereka memberikan tunjangan, padahal itu adalah tabungan kita sendiri dalam bentuk tunjangan hari tua dan BPJS," kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono dikonfirmasi, Senin (20/9/2021). "Buruh pabrik pun masih dapat pesangon, tidak untuk 57," sambungnya membandingkan. Menurut Giri, kinerja pemberantasan korupsi kini dicampakkan. Padahal 57 pegawai KPK telah berjasa menyelamatkan uang negara dari koruptor. Menurutnya, janji menyalurkan ke BUMN pun dinilai hanya permainan."Tetapi gelagat seakan mereka melakukan kebaikan dengan memberikan tunjangan hari tua dan disalurkan ke BUMN, hanya akal bulus belaka," ungkap Giri.

Tidak Ada Pesangon dan Uang Pensiun untuk 57 Pegawai KPK?

Sehari menjelang pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), angin segar berhembus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditengah-tengah kunjungannya ke Papua, siap menarik 56 pegawai KPK tersebut ke instansi Polri."Rekam jejak dan pengalaman di tipikor sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri yang sedang kita kembangkan," kata Listyo di Papua, Selasa (28/9/2021). Bahkan, Mantan Kapolda Banten ini sudah berkirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai rencana menjadikan Novel Baswedan Cs sebagai ASN Polri. Sigit menyebut 56 pegawai KPK tersebut dibutuhkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain."Oleh karena itu kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dan tak dilantik jadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut jadi ASN Polri," katanya. Lebih lanjut, surat permohonan tersebut sudah direspons Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan persetujuan akan rencana tersebut."Kemarin tanggal 27 (September) kami dapat surat jawaban dari pak Presiden melalui mensesneg secara tertulis prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri," ucapnya. Setelah itu, Presiden Jokowi meminta Polri menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)."Proses sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," tukasnya. Respon Pegawai KPK Lalu bagaimana tanggapan Novel Cs atas kabar tersebut. Novel sendiri belum bersuara atas hal ini, namun Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif KPK Giri Suprapdiono mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yang ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. "Kami apresiasi dalam hal ini, walau masih jauh dari harapan utama kami, kembali memberantas korupsi di KPK," kata Giri kepada awak media, Selasa (28/9/2021). Giri lebih jauh mengatakan, dirinya bersama 56 pegawai lain yang saat ini mendirikan Kantor Darurat KPK masih menunggu sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap permasalahan ini."Kami masih konsolidasi bersama dahulu dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait rencana kebijakan ini," imbuhnya. Penghinaan Buat KPK? Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendukung upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin menarik Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan Cs. yang akan dipecat ke Korps Bhayangkara. MAKI menilai upaya itu bukan bentuk penghinaan ke KPK. "Ini menurut saya sih kalau ditanya apakah ini bentuk sesuatu yang meragukan atau menghina atau penghinaan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK saya tidak sejauh itu lah," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021). Boyamin menyebut Polri bisa makin garang menangani kasus rasuah di Indonesia jika Novel Baswedan cs bekerja di sana. Dia malah senang karena meyakini kasus rasuah di Indonesia tetap akan ditangani dengan baik. Namun, Boyamin menilai langkah Listyo mengartikan TWK yang membuat Novel cs dipecat itu tidak berarti. Pasalnya, TWK membuat mereka dipecat dari KPK, namun malah diinginkan Polri. "Kapolri kemudian justru menginginkan merekrut mereka artinya TWK kemarin itu yang dilakukan KPK itu tidak bermakna atau bahasa aku jadi menjadi nilai apa-apa," ujar Boyamin. Boyamin juga meyakini Listyo tidak asal sebut dalam rencana penarikan para pegawai KPK ke Polri. Dia meyakini Listyo punya pertimbangan yang matang setelah mereka gagal dalam TWK."Kalau Kapolri mengatakan seperti itu berarti kan mereka justru dinilai hebat wawasan kebangsaannya karena memberantas korupsi itu adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negaranya," tutur Boyamin.

Dibuang KPK Dilirik Polri, Novel Cs Belum Habis? 

Mabes Polri telah memulai pembahasan dengan 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan ASN Polri.Kemarin, perwakilan 57 mantan Pegawai KPK menyambangi Mabes Polri. Mantan pegawai KPK Farid Andhika menyebut pertemuan itu baru sekadar kenalan. Menurut dia, belum ada pembahasan penempatan kerja jika tawaran itu diterima."Tidak ada yang spesifik, rasanya tidak perlu juga saya jelaskan isinya perkenalan, dan bercerita tentang tes wawasan kebangsaan (TWK)," kata Farid melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021)."Pertemuan kemarin baru pertemuan awal sebagai tindak lanjut dari statement Pak Kapolri, dan belum ada pembahasan substantif," ujar Farid.Farid juga menyebut pihaknya belum memberikan tawaran Kapolri. Saat ini, para mantan pegawai KPK itu belum bisa memberikan sikap.Sebelumnya, Mabes Polri bertemu perwakilan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pertemuan itu membicarakan rencana rekrutmen.Perwakilan mantan pegawai KPK itu mengapresiasi niat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) Polri. Argo mengatakan pihaknya juga mendengarkan aspirasi dan berdiskusi terkait perekrutan.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar TWK

Rasamala Aritonang, Sempat Bertani Usai Didepak KPK Kini Pengacara Ferdy Sambo

Ocehan Novel Soal Firli Tidak Akurat

Satu Lagi Eks Pegawai KPK Tolak Pinangan ASN Polri

Ingin Fokus Ngajar, Eks Pegawai KPK Ini Tolak Pinangan Polri

Polri Tegaskan Tak Ada TWK untuk 57 eks Pegawai KPK

Novel Baswedan, dari Penyidik Senior Kini Jadi YouTuber

Ketua DPD RI Bersyukur Mulai Ada Komunikasi antara 57 Mantan Pegawai KPK Terhadap Tawaran Kapolri

Ini Isi Pertemuan 57 Pegawai KPK dan Polri

Polri Rekrut Mantan Pegawai KPK untuk Cegah Konflik

Sambil Menungu Undangan Polri, Mantan Pegawai KPK Masih Kobarkan Perlawanan

KPK Kalah Telak dan Singkap Tabir Taliban

Tegar, Tak Ada Keraguan, Istri Bangga Dengan Perjuangan Novel Baswedan

Hari Ini Novel Cs Dipecat, KPK Dijaga Ketat

Dibuang KPK Dilirik Polri, Novel Cs Belum Habis?

Respon Jelang Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan

Tidak Ada Pesangon dan Uang Pensiun untuk 57 Pegawai KPK?

G30STWK, Babak Akhir Perjuangan Pegawai KPK Gagal TWK?

Tak Terima Dipecat, Novel cs Bikin Kantor Darurat

Resmi Sudah, KPK Bakal Pecat 57 Pegawai Gagal TWK Akhir Bulan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA