news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

UMP 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan <a href="https://www.inilah.com/menaker-sebut-ump-2023-pasti-naik-dan-diumumkan-21-november-berapa-besarannya">Upah minimum Provinsi atau UMP</a> pada 2023 akan naik. Dia menyebut UMP akan naik lebih tinggi dari UMP 2022 ini.Namun Ida masih belum bisa menyampaikan besaran kenaikan UMP tersebut. Sebab hingga saat ini pemerintah masih terus menggodoknya bersama sejumlah pihak. Pihak-pihak yang pemerintah libatkan meliputi Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi (Pemprov), buruh/pekerja, dan pengusaha.Sementara itu Kemenaker juga memastikan akan mengumumkan kenaikan UMP pada 21 November 2022.Pihak buruh sendiri mendesak pemerintah menaikkan UMP sampai dengan 30 persen pada 2023. Tuntutan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang moncer pada kuartal III-2022 sebesar 5,72 persen.Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini bisa menjadi momentum untuk mensejahterakan pendapatan rakyat, termasuk buruh.Salah satu bentuk untuk mensejahterakan rakyat atau buruh ini lewat menaikkan UMP sebesar 30 persen ini. "Saat ini hal yang tepat bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat yaitu upah layak secara nasional dengan kenaikan minimal 30 persen," katanya.Mengacu pada data Kemaker pada Selasa (8/11), UMP 2022 setiap wilayah berbeda-beda menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan di wilayah tersebut. Namun UMP di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi sebesar Rp4.641.854. Sedangkan wilayah Jawa Tengah menjadi daerah dengan UMP terkecil yakni sebesar Rp1,812.935.<h2>Berikut besaran UMP Tahun 2022 di 34 provinsi:</h2>1. Aceh: Rp3.166.4602. Sumatra Utara: Rp2.522.6093. Sumatra Barat: Rp2.512.5394. Riau: Rp2.938.5645. Jambi: Rp2.698.9406. Sumatra Selatan: Rp3.144.4467. Bengkulu: Rp2.238.0948. Lampung: Rp2.440.4869. Bangka Belitung: Rp3.264.88410. Kepulauan Riau: Rp3.050.17211. DKI Jakarta: Rp4.641.85412. Jawa Barat: Rp1.841.48713. Jawa Tengah: Rp1.812.93514. DI. Yogyakarta: Rp1.840.91515. Jawa Timur: Rp1.891.56716. Banten: Rp2.501.20317. Bali: Rp2.516.97118. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.21219. Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.00020. Kalimantan Barat: Rp2.434.32821. Kalimantan Tengah: Rp2.922.51622. Kalimantan Selatan: Rp2.906.47323. Kalimantan Timur: Rp3.014.49724. Kalimantan Utara: Rp3.016.73825. Sulawesi Utara: Rp3.310.72326. Sulawesi Tengah: Rp2.390.73927. Sulawesi Selatan: Rp3.165.87628. Sulawesi Tenggara: Rp2.576.01629. Gorontalo: Rp2.800.58030. Sulawesi Barat: Rp2.678.86331. Maluku: Rp2.619.31232. Maluku Utara: Rp2.862.23133. Papua Barat: Rp3.200.00034. Papua: Rp3.561.932

Ini UMP di 34 Provinsi yang Rencananya Akan Naik Lagi di 2023

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.<figure class="image"><img class="size-large wp-image-12183" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042400_df3f_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 2 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021).</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12188" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042429_b7df_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh, Omnibus Law, UMP- inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021).</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12190" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042439_040e_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Demo 8 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12189" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042435_5e3b_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 7 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12186" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042418_72a0_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 4 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12185" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042412_1591_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 3 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12191" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042444_997f_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 9 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12187" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042423_7a76_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 5 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12184" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042407_6507_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 11 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure><figure class="image"><img class="size-large wp-image-12183" src="https://c.inilah.com/2021/11/1129_042400_df3f_inilah.com_-1024x683.jpg" alt="Buruh 2 - inilah.com" width="1024" height="683" /><figcaption>Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini, Senin (29/11/2021). Aksi tersebut untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden mengenai kenaikan upah minimum (UMP) 2022 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Foto:Inilah.com/Didik Setiawan.</figcaption></figure>

Foto: Potret Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah UMP Tahun 2022 di Depan Istana Kepresidenan Jakarta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah memberikan sinyak soal besaran <a href="https://www.inilah.com/menaker-sebut-ump-2023-pasti-naik-dan-diumumkan-21-november-berapa-besarannya">kenaikan Upah Minimum Provinsia atau UMP</a> di 2023. Bahkan Menaker sedang mempertimbangkan kenaikan UMP sebesar 13 persen."Kalau lihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11/2022).Meski memastikan UMP akan naik, namun Ida belum mau menyebutkan berapa besaran yang akan pemerintah putuskan nanti. Sebab masih ada beberapa pembahasan dalam proses finalisasi penetapan UMP tersebut."Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.Ida mengaku sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk Dewan Pengupahan daerah sejak 1 November. Dalam koordinasi tersubut Kemanaker sudah mendengarkan pandangan dari Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh."Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.Rencananya penetapan UMP 2023 akan pemerintah umumkan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Namun, saat ini masih ada perbedaan pandangan soal besaran UMP tersebut.<h2>Buruh Minta Naik 30 Persen</h2>Pihak buruh sendiri mendesak pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023. Tuntutan ini berdasar karena melihat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada kuartal III-2022 sebesar 5,72 persen.Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini bisa menjadi momentum untuk mensejahterakan pendapatan rakyat, termasuk buruh.Salah satu bentuk untuk mensejahterakan rakyat atau buruh ini lewat menaikkan UMP sebesar 30 persen ini. “Saat ini hal yang tepat bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat yaitu upah layak secara nasional dengan kenaikan minimal 30 persen,” katanya.

Menaker Beri Sinyal UMP 2023 Naik 13 Persen, Nilainya di Bawah Permintaan Buruh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui ratusan massa buruh pengunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021), terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.Usai melaksanakan jumpa pers bersama media, Anies yang mengenakan seragam Korpri pun berjalan dari Gedung Balai Kota DKI menuju Jalan Merdeka Selatan, lokasi aksi unjuk rasa digelar.Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga sempat duduk di atas aspal jalanan sebelum menyampaikan penjelasan kepada kumpulan massa buruh."Teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," kata Anies.Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022.Menurut Anies, formula penetapan UMP tidak sesuai diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021."Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Oleh karena itu, kita mengirimkan surat formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi, itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan," kata dia.Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.Kenaikan yang hanya sebesar Rp38.000 itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.Usai memberikan penjelasan selama sekitar 15 menit, Anies pun terlihat bersalaman dengan para buruh, kemudian ia kembali ke kantornya.Setelah itu, aksi penyampaian pendapat oleh buruh kembali berlanjut sambil mereka menyanyikan lagu dan menyalakan suar (flare) warna-warni.

Temui Massa Buruh di Depan Balai Kota, Anies Duduk Bareng di Jalanan

Ketua Umum <a href="https://www.apindo.or.id/id">Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)</a> Hariyadi Sukamdani menilai <a href="https://www.inilah.com/tag/anies-baswedan">Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</a> melanggar regulasi pengupahan terkait revisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.Pada akhir pekan lalu, Anies merevisi besaran kenaikan UMP <a href="https://jakarta.go.id/">DKI Jakarta</a> tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp225.667 dari UMP 2021."Di dalam hal ini, kami melihat bahwa kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi pengupahan yaitu yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Hariyadi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12/2021).Dia menuturkan Gubernur DKI Jakarta melanggar ketentuan dalam PP Pengupahan, khususnya Pasal 26 tentang Tata Cara Perhitungan Upah Minimum; Pasal 27 mengenai UMP; serta Pasal 29 mengenai waktu penetapan upah minimum yang seharusnya untuk provinsi selambatnya pada 21 November 2021 lalu.Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga dinilai melakukan revisi UMP secara sepihak tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha."Dalam hal ini Apindo DKI Jakarta telah menyatakan keberatannya tersebut karena hal tersebut apabila dilakukan akan melanggar PP 36/2021," katanya.Lebih lanjut, Hariyadi mengatakan, revisi UMP DKI Jakarta yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta akan menjadikan upaya untuk mengembalikan UMP sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) jadi sulit dilaksanakan.Menurut dia, UMP merupakan jaring pengaman sosial yang dapat digunakan untuk menerapkan struktur skala upah. Pasalnya, upah minimum merupakan upah yang diterapkan untuk pekerja belum berpengalaman."Bisa dibayangkan kalau upah minimum masih gunakan konsep lalu yang upah minimum jadi upah rata-rata, maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah ini jadi sulit. Layer bagi pekerja di atas upah minimum jadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Ini jadi satu masalah juga," katanya.Hariyadi menambahkan revisi UMP juga dinilai akan menimbulkan risiko yang besar bagi pencari kerja yang baru. Pekerja pemula akan kehilangan kesempatan karena upah minimum tinggi sehingga perusahaan tentu akan memilih pekerja berpengalaman."Jadi kesempatan untuk pekerja baru jadi semakin terbatas," ujarnya.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan UMP 2022 di DKI sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen sebesar Rp4.453.935. Anies menjelaskan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.Kemudian, inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.Anies juga menjelaskan keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar UMP 2022

Menaker Beri Sinyal UMP 2023 Naik 13 Persen, Nilainya di Bawah Permintaan Buruh

Ini UMP di 34 Provinsi yang Rencananya Akan Naik Lagi di 2023

PP Upah Zalim, 5 Provinsi Memilih Ikut Jejak Gubernur Anies

Saat Rapat UMP Pengusaha Oke, Kini Mau Gugat, Wagub Riza Bingung

Gaduh UMP 2022, Indef Sarankan Pemerintah, Pengusaha dan Buruh Duduk Bareng

Soal UMP 2022, Buruh Dukung Anies, Apindo Disebut Siram Bensin ke Api

Anies Revisi UMP DKI, APINDO: Ada Pelanggaran Regulasi Pengupahan

Gubernur Anies Naikkan Upah Buruh Rp225 Ribu, Bos KSPI Angkat Topi

Ini Bukan Kaleng-kaleng, Gubernur Anies Naikkan Upah Buruh DKI Rp225 Ribu

Upah Buruh di Bawah Inflasi, Mantan Wapres JK Sindir Menaker Ida dan PKB

Foto: Potret Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah UMP Tahun 2022 di Depan Istana Kepresidenan Jakarta

Temui Massa Buruh di Depan Balai Kota, Anies Duduk Bareng di Jalanan

Ini Perbandingan UMP 2022 di Pulau Jawa, Jakarta Tertinggi

Tak Hanya UMP Tinggi, Anies Juga Berikan Berbagai Fasilitas Ringankan Beban Warga DKI

Tidak Ada Kenaikkan, UMP Sumsel Tahun 2022 Tetap Rp3,14 Juta

Anies Janji Bantu Ringankan Biaya Hidup Buruh

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA