news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Umrah

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberhentikan CEO Perusahaan atau Kepala Bandara Jeddah, Rayan Trabzoni, Kamis (5/5/2022).Pemecatan Kepala Bandara itu terkait terlantarnya ribuan pelancong dan jemaah umrah di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah selama beberapa hari terakhir.Melansir Alarabiya, Jumat (6/5/2022), Raja Salman telah memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk mengatasi kepadatan penumpang di bandara tersebut.Raja Salman juga memerintahkan penyelidikan atas insiden kepadatan penumpang di bandara Jeddah, mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, dan mengambil prosedur reguler dan perawatan teknis yang diperlukan untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada para pelancong.Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud juga menginstruksikan pembentukan komite pengawas untuk memerangi korupsi untuk mengambil alih file manajemen Bandara King Abdulaziz dan semua proyek Jeddah yang didukung pemerintah. Tim ini dipimpin oleh Ketua Badan Pemberantasan Korupsi (Nazaha), Mazen bin Ibrahim Al-Kahmous, dan Ketua Badan Pengawasan dan Penyidikan, Direktur Jenderal Penyidikan Administratif."Komite akan mengambil semua cara dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai integritas, menghilangkan korupsi keuangan dan administrasi, dan menindaklanjuti segala sesuatu yang terkait dengan ini, dengan cara yang memastikan penyelesaian kasus korupsi dengan cepat, dan segera menyerahkan laporan," demikian laporan Alarabiya.

Ribuan Jemaah Umrah Terlantar, Raja Salman Pecat Kepala Bandara King Abdulaziz Jeddah

Pemerintah Arab Saudi, melalui nota diplomatik Kedutaan Besar di Jakarta pada 8 Oktober, menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,” kata Menlu dalam pengarahan pers yang dipantau di Jakarta, Sabtu.Dia juga menjelaskan bahwa saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi tengah berupaya untuk meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jamaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah tersebut.Selain itu, Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.Kedua negara juga tengah bekerja untuk dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan jamaah, guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi.“Di dalam nota diplomatik tersebut, juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah,”  kata Retno.Kementerian Luar Negeri RI sendiri terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, beserta otoritas terkait Arab Saudi, mengenai pelaksanaan kebijakan baru pemerintah Saudi tersebut.“Tentunya kabar baik ini akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya,” ujarnya. Menlu Retno baru-baru ini bertemu dengan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat, pada akhir September lalu.Pada kesempatan tersebut, Retno melobi Arab Saudi agar mengkaji kebijakannya terkait vaksin COVID-19 dan pelaksanaan ibadah umrah bagi calon jamaah asal Tanah Air. Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan data dan situasi COVID-19 di Indonesia yang sudah sangat menurun akhir-akhir ini.

Arab Saudi Resmi Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapat kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah. Pemerintah Arab Saudi sendiri telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu. Sayangnya, jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin. "Agar tidak lagi menduga-duga kapan umrah bisa dilaksanakan, pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," kata LaNyalla, Sabtu (25/9/2021). Menurutnya, sinergitas kementerian terkait juga diperlukan. Karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan. "Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ungkap dia. Untuk saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 berdasarkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi. Yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna. Bagi jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm diminta untuk vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan."Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah," tutur Senator asal Jawa Timur itu. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar LaNyalla yakin lobi yang dilakukan oleh Pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai membaik. "Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," ucap dia.

Ketua DPD Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah

Kerajaan Arab Saudi, sebagai tuan rumah ibadah haji dan umrah, semakin memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah umrah. Melalui platform digital bernama Nusuk, pemerintah Arab Saudi menawarkan berbagai paket umrah yang dapat diakses oleh jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.<h2>Fitur dan Keunggulan Nusuk</h2>Saat diakses inilah.com, Senin (28/8/2023), Platform Nusuk yang tersedia dengan bahasa Indonesia menyediakan kurang lebih 23 paket umrah dari berbagai provider, dengan harga mulai dari 750 riyal atau sekitar Rp2,9 juta per orang hingga 6.500 riyal atau sekitar Rp26,2 juta. Paket termurah, yang ditawarkan oleh operator Bright for Umrah, di luar tiket pesawat tetapi sudah meliputi visa, menginap di hotel selama lima malam, dan akomodasi lainnya. Sementara paket termahal dari Basma Emaar Group menawarkan layanan transportasi VIP dan kamar hotel spesial.<figure class="image"><img class="size-large wp-image-266451" src="https://c.inilah.com/2023/08/0828_053638_61f1_inilah.com_-1024x576.jpg" alt="Screenshot (554) - inilah.com" width="1024" height="576" /><figcaption>Paket umrah dari operator Bright for Umrah</figcaption></figure>Dikutip dari situs Nusuk.sa/id, dijelaskan bahwa Nusuk merupakan platform perencanaan, pemesanan, dan pengalaman resmi Kerajaan Arab Saudi untuk membuat rencana perjalanan haji atau umrah ke Mekkah, Madinah, dan sekitarnya.<figure class="image"><img class="size-large wp-image-266449" src="https://c.inilah.com/2023/08/0828_052511_c2c6_inilah.com_-1024x576.jpg" alt="Screenshot (555) - inilah.com" width="1024" height="576" /><figcaption>Tampilan website nusuk</figcaption></figure><h2>Respons dari MUI</h2>Digitalisasi umrah oleh Arab Saudi melalui platform Nusuk tersebut telah menarik perhatian, termasuk Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Menurutnya, inovasi ini bisa membawa dampak signifikan terhadap industri travel umrah di Indonesia.Anwar Abbas menekankan bahwa kemudahan pemesanan umrah melalui aplikasi Nusuk akan meningkatkan tingkat persaingan di antara agen travel umrah. "Hal ini tentu jelas akan membuat tingkat persaingan di antara agen travel umrah akan semakin tajam dan ketat," ujarnya saat dihubungi inilah.com, Senin (28/8/2023).<h2>Dampak Terhadap Industri Travel Umrah Indonesia</h2>Lebih lanjut, Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi tersebut memprediksi bahwa digitalisasi ini bisa berdampak besar terhadap usaha-usaha travel dalam negeri. "Pendapatan mereka akan berkurang bahkan tidak mustahil akan terjadi PHK besar-besaran di kalangan dunia travel umrah dalam negeri," tambahnya.Mengingat potensi dampak negatif ini, Buya Abbas mengajak pemerintah dan pelaku usaha travel umrah di Indonesia untuk berkoordinasi. "Kita mengharapkan pihak pemerintah dan dunia usaha travel umrah di tanah air bagi melakukan koordinasi dan langkah-langkah yang tepat agar sesuatu yang tidak kita inginkan tersebut tidak terjadi," tuturnya.Digitalisasi ini membawa peluang dan tantangan. Salah satu peluang adalah efisiensi dan kemudahan akses bagi jemaah. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa semua jemaah, termasuk mereka yang kurang melek teknologi, tetap bisa mengakses layanan ini serta impilikasinya diperlukan koordinasi antara pemerintah dan industri terkait untuk mengantisipasi dan merespons perubahan ini secara efektif.

Aplikasi Nusuk dari Kerajaan Arab Saudi Buka Pintu Layanan Umrah, Paket Tersedia Mulai Rp2,9 Juta!

Kapan Umroh Dibuka untuk Indonesia? Pertanyaan ini mewakili benak para jamaah umroh di Indonesia saat ini. Jawaban: Pemerintah masih menunggu surat tertulis resmi dari otoritas Arab Saudi soal umrah. Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi untuk jamaah asal Indonesia. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana berkunjung ke Arab Saudi untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut. "Jika ada surat tertulis Insya Allah umrah Indonesia akan dibuka, nanti kita akan bicarakan setelah kami datang ke Saudi mudah-mudahan kita ikhtiarkan," jelas Menag Yaqut saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI disiarkan melalui akun YouTube DPR . Menag mendapatkan informasi QR code dalam sertifikat vaksin mutlak ada setidaknya diperlukan dua sertifikat baik Sinovac maupun Sinopharm plus booster. "Saya kira ini menjadi otoritas pemerintah Saudi menentukan booster itu jadi memang kalau mereka maunya satu diantara 4 booster itu ya paling mampu kita hanya melobi supaya enggak pakai itu gimana. Namanya juga ikhtiar akan kita usahakan," ucapnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Umrah

ASFA Travel Resmi Buka Kantor Baru di Makassar, Siapkan Penerbangan Langsung Menuju Jeddah dan Madinah

Aplikasi Nusuk Tantang Industri Umrah Indonesia, Ini Langkah Antisipatif AMPHURI

Travel Umrah Terancam Gulung Tikar Imbas Layanan Murah Arab Saudi, Ini Saran MUI

Aplikasi Nusuk dari Kerajaan Arab Saudi Buka Pintu Layanan Umrah, Paket Tersedia Mulai Rp2,9 Juta!

Sadio Mane dan Seko Fofana Sempatkan Umrah Usai Jalani Debut di Al Nassr

Cuaca Ekstrem, Jemaah Haji Disarankan Menunda Umrah Wajib pada Siang Hari

3 Perbedaan Haji dan Umrah yang Harus Dipahami

Bulan Zulkaidah: Pentingnya Ibadah Umroh dan Puasa bagi Umat Islam

Bandara Kertajati Kembali Layani Penerbangan Umrah Mulai 15 April

Kemenag Cabut Izin Travel Umrah PT Naila

Telantarkan Jemaah, Pemilik Travel Umrah PT Naila Safaah Pemain Lama

Pasutri Penipuan Ratusan Jemaah Umrah Buang ATM ke Toilet Sebelum Ditangkap

Polda Metro Tangkap Pasutri yang Telantarkan Ratusan Jemaah Umrah di Arab Saudi

KJRI Jeddah Koordinasi Kecelakaan Bus Jemaah Umrah: WNI Diduga Jadi Korban

Hadiah Umrah Bagi Warga Tangerang yang Rajin Tarawih di Masjid Al Azhom

Tiba di Makkah, Mendag Zulhas Langsung Melaksanakan Umrah

Kanomas Group Gandeng Mashariq Company 'Rajai' Penjualan Tiket Umrah dan Haji Indonesia

Imbas Visi Saudi 2030, Biaya Umrah Diprediksi Naik

Momen DJ Khaled Umrah Bareng Petinju Mike Tyson

Menhub Budi Pantau Penerbangan Umroh Bandara Kertajati Pakai Lion Air

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA