news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Uni Eropa

Apple resmi merilis iPhone 15 dengan berbagai pembaruan spesifikasi. Produk baru ini heboh dan dinanti-nanti para penggemarnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun sebaliknya di negara maju banyak mengalami masalah.Peluncuran seri terbaru ini ditayangkan secara langsung dari berbagai media live streaming Apple, Rabu (13/9/2023). iPhone 15 langsung dirilis CEO Apple Tim Cook dan timnya dalam event 'Wonderlust', yang dihelat dari markas mereka di Cupertino, California, AS.&nbsp;Varian termurah untuk perangkat anyar ini ditawarkan dengan harga US$799 atau sekitar Rp12,3 juta. Belum ada keterangan resmi berapa harga versi baru smartphone buatan Apple ini di Indonesia namun dipastikan akan jauh lebih mahal. iPhone 15 hadir dengan 'anggota' yang sama seperti generasi sebelumnya, yakni iPhone 15 sebagai versi paling rendah, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max sebagai varian teratas."IPhone 15 memiliki desain yang sepenuhnya baru. Ini sangat cantik. Mulai dari bagian depan, terdapat Dynamic Island, yang telah menjadi favorit para pengguna pro kami," ujar VP iPhone Product Marketing Kaiann Drance dalam acara Apple Event ini.Para penggemar produk Apple ini atau sering diistilah dengan Apple Fanboy sudah lama menantikan dan mereka-reka seperti apa produk iPhone 15 terbaru ini. Sama seperti peluncuran seri-seri sebelumnya, para Apple Fanboy ini begitu semangat menunggu produk baru muncul.Lihat saja saat rilis seri sebelumnya yakni iPhone 14, penjualan mencapai 26,09 juta unit dalam dua bulan setelah dirilis. Angka ini mirip dengan seri iPhone 13. Khusus penjualan seri Pro yang paling mahal mencapai 18,14 juta unit, ini merupakan 70% dari total penjualannya.<figure class="image image_resized" style="width:84.07%;"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Screenshot_2023_09_13_230544_9e2abf79c1.png" alt="post-cover"></figure>Analis menunjukkan bahwa Apple iPhone 14 Pro Max dan iPhone 14 Pro menempati urutan pertama dan kedua dalam penjualan global pada bulan Oktober tahun lalu. Selain itu, seri iPhone 14 kelas atas memimpin penjualan ponsel andalan di atas US$800, ini adalah rekor tertinggi baru.Selain itu salah satu indikasi bahwa Iphone 15 sangat dinantikan oleh banyak kalangan adalah sudah ada hampir lima miliar hasil pencarian Google untuk frasa "iPhone 15". Antusiasme publik tidak dapat disangkal.Karena itu meskipun ada sedikit keraguan tentang rekor penjualan baru di seri terbaru iPhone 15 ini, terkait tren penjualan global yang menunjukkan penurunan dalam pertumbuhan, namun optimisme tetap menyala. Entah karena kecanggihannya sebagai produk baru atau memang karena gengsi merek yang sudah terkenal di dunia sebagai kelas smartphone mewah.Di Negara Maju Malah BermasalahDi negara berkembang seperti Indonesia, kehadiran iPhone 15 cukup dinanti. Akan tetapi hal berbeda terjadi di beberapa negara maju di dunia. Beberapa negara di antaranya China, belum lama ini telah memberlakukan aturan ketat kepada PNS mereka.&nbsp;The Wall Street Journal melaporkan bahwa Beijing telah mengeluarkan arahan yang melarang pejabat pemerintah pusat menggunakan perangkat Apple. Sementara Bloomberg melaporkan bahwa larangan tersebut juga mencakup lembaga-lembaga yang didukung pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara dan akan diperluas ke berbagai organisasi yang dikendalikan pemerintah.Imbas dari kebijakan tersebut, saham Apple anjlok lebih dari 6 persen atau hampir senilai US$200 miliar (Rp3.060 triliun) selama dua hari terakhir. Hal itu karena China adalah pasar terbesar ketiga bagi raksasa teknologi Apple, menyumbang 18 persen dari total pendapatan pada 2022.&nbsp;Langkah Tiongkok, yang belum diumumkan melalui saluran resmi, adalah serangan terbaru dalam perang dagang dan teknologi yang sedang berlangsung antara Washington dan Beijing. Padahal Apple membutuhkan China sebagai pasar yang signifikan, dan perdebatan antara kedua kekuatan global ini akan terus menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika industri teknologi.&nbsp;Sebelumnya larangan terhadap iPhone 15 sempat dilakukan juga oleh Uni Eropa. Masalahnya terletak bukan pada sistem keamanannya tetapi pada konektornya yakni harus menggunakan USB tipe C. Undang-undang Uni Eropa mewajibkan produsen ponsel untuk mengadopsi koneksi pengisian daya yang umum pada bulan Desember 2024 untuk menghemat uang konsumen dan mengurangi limbah.Perwakilan Apple tahun lalu sempat mengatakan kepada BBC News bahwa aturan tersebut hanya akan menghambat inovasi. Peraturan ketat yang mewajibkan hanya satu jenis konektor akan menghambat inovasi daripada mendorongnya, yang pada gilirannya akan merugikan konsumen di Eropa dan di seluruh dunia, kata mereka.Apple akhirnya menyerah dan mau tidak mau mereka memenuhi ketentuan agar bisa menjual produk mereka ke Eropa. Salah satu perubahan besar pada seri kali ini adalah perusahaan menghapus penggunaan lightning port dan menggantinya dengan USB-C sesuai aturan Uni Eropa.

Apple Rilis iPhone 15, Didamba di Negara Berkembang, Bermasalah di Negara Maju

Indonesia dan segerombolan negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) tengah berseteru. Beberapa produk asal Indonesia terutama produk minyak sawit terkena penjegalan dengan alasan isu lingkungan. Indonesia pun meradang dan menantang. Apakah larangan UE ini berhasil menekan Indonesia?Uni Eropa (UE) telah resmi memberlakukan Undang-undang (UU) Anti-deforestasi atau EU Deforestation Regulation per 16 Mei 2023 lalu. Akibatnya, produk pertanian Indonesia, tak hanya minyak sawit, tapi juga sapi, kayu, kopi, kakao, hingga karet akan terkena dampak UU ini. UU ini akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap UE memicu deforestasi.Komoditas yang paling banyak membuat tegang urat leher adalah minyak sawit. Sudah sejak sekitar 2017 lalu, seruan menolak produk minyak sawit asal Indonesia di negara-negara UE muncul. Pada Juni 2017, negosiator Uni Eropa setuju untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi mulai tahun 2030. Dari sini perseteruan Indonesia dengan Uni Eropa terus meruncing.Indonesia, Malaysia dan Thailand, yang memproduksi sebagian besar minyak sawit yang diimpor ke Eropa, telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan membalas apa yang mereka sebut tindakan proteksionis, jika larangan itu diberlakukan.Pada November 2017, Indonesia bahkan sempat mengancam balik memblokir impor susu bubuk dari UE jika blok tersebut mendorong maju dengan resolusi untuk membatasi impor minyak sawit. Pada Maret 2019, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi yang berlebihan dan penggunaan bahan baku biofuel yang berbahaya, termasuk minyak kelapa sawit, harus dibatasi hingga tahun 2023 dan dihentikan secara bertahap pada tahun 2030.Indonesia pun mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan UE pada 16 Desember 2019, mengklaim bahwa pembatasan blok tersebut terhadap biofuel berbasis minyak kelapa sawit tidak adil. Indonesia dan Malaysia menuduh UE mendiskriminasi minyak sawit di bawah rencana untuk memberlakukan batasan baru pada tingkat kontaminan makanan yang dikenal sebagai ester 3-MCPD (monochloropropane diol) yang ditemukan dalam minyak dan lemak olahan.Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC), yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, mempertanyakan keputusan UE untuk memberlakukan batas bawah minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dan memperkuat kerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit pada 9 Januari 2023.<h2>Indonesia tak gentar dan bereaksi keras </h2>Sikap UE ini mendapat tentangan keras dari Indonesia. Indonesia sudah melawan aksi UE itu dengan mengajukan tuntutan ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Untuk melawan setiap kebijakan yang dapat merugikan industri kelapa sawit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit.Saat KTT khusus UE-ASEAN di Brussel pada 14 Desember tahun lalu, Jokowi telah menyatakan keprihatinannya tentang peraturan tersebut. Dia mengatakan undang-undang tersebut dapat merugikan pembangunan dan ekspor negara karena pendekatannya yang tidak fleksibel. Dia juga menyebut kebijakan itu diskriminatif.“Kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada paksaan,” kata Presiden dalam sambutannya, menyinggung aturan baru tersebut. “Tidak boleh ada lagi satu pihak yang selalu mendikte pihak lain dan berasumsi bahwa 'standar saya lebih baik dari standar Anda.”Pernyataan lebih keras datang dari Mendag Zulkifli Hasan. Ia sempat menyatakan protes keras saat bertemu dengan European Parliament (IEU) beberapa waktu. Ia mengaku kesal, Uni Eropa selalu menghambat barang Indonesia terutama UMKM untuk masuk ke wilayah mereka dengan menerapkan beberapa syarat, salah satunya sertifikat ramah lingkungan."Saya bilang kalian jahat masih diskriminatif, dia bikin Undang-undang deforestasi, Masa' kopi, turunan sawit jadi sabun, jadi kosmetik, kemudian cokelat, karet, lada tidak bisa masuk. Ini kan produksi petani dan rakyat, masa harus pakai sertifikat, bagaimana mengurusnya. Orang di kampung saya (Lampung) disuruh mengurus sertifikat golok keluar, kan tidak mungkin. Jadi itu (mereka) melarang-larang, nyusahin," ujarnya. "Tapi kalian memang penjajah dulunya, saya bilang, iya, kamu dulu jajah kita, sekarang model baru saja, saya bilang begitu," tambahnya.Zulkifli menyebut protes kerasnya tersebut sempat membuat anggota parlemen Uni Eropa marah. Hal itu katanya, bisa dilihat dari raut muka mereka yang terlihat merah padam. "Saya bilang kalian ini jahat, saya bilang (begitu), ada orangnya. Terus mereka bilang,"Tidak begitu". (Saya bilang), jangan ngajarin, kami sudah tua, sudah mengerti, saya bilang begitu, merah-merah mukanya," katanya.Zulkifli tidak peduli mereka marah. Pasalnya mereka sangat tidak adil. “Kalau kepentingan Uni Eropa terganggu, mereka selalu berteriak di dunia seolah-olah dunia mau kiamat,” kata Zulhas, saat acara Bhineka Culture Festival, di Pantai Jerman, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (23/6/2023).Sementara pengusaha minyak kelapa sawit atau CPO yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengaku tidak khawatir dengan larangan Uni Eropa terkait deforestasi termasuk minyak kelapa sawit. "Pasar sawit itu akan tetap tumbuh karena ini kan basic need ya untuk makan, energi, industri. Jadi Indonesia ketakutan kehilangan Eropa? Tidak ya karena pasar yang lain akan terus tumbuh dengan baik," kata Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono.Joko menilai bahwa Eropa sebenarnya juga tidak ingin melarang sawit karena pada saat Indonesia melarang ekspor sawit pada 2022. Eropa juga kebingungan mencari negara pengekspor sawit akibat kebutuhan industri Eropa yang cukup tinggi. "Buktinya pelarangan ekspor pun kebingungan dan ngejar-ngejar Presiden juga," ucapnya.GAPKI mencatat sepuluh negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia. Peringkat Amerika Serikat pun naik dari peringkat 5 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022. "Amerika Serikat sudah 2 juta lebih, padahal dulu cuma 400.000-an," ujar Joko.Dia menyebut banyak negara bagian Amerika Serikat yang menggunakan biodiesel, sehingga dari sisi makanan dan energi pertumbuhannya cukup bagus karena permintaan yang juga terus naik. "Yang jauh lebih penting bagaimana strategi diplomasi. Contohnya UU Deforestasi, Indonesia melakukan usaha termasuk melalui tim support dan kampanye jadi mestinya orang melihat kita bisa me-lobby," tutupnya.<h2>Larangan UE tak efektif</h2>Apa dampaknya pemberlakuan larangan UE bagi negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia? Sekitar sepertiga dari minyak sawit yang diimpor ke UE digunakan untuk produksi biodiesel, dan sisanya sebagian besar untuk industri makanan dan kimia.Produksi global minyak kelapa sawit didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, keduanya bersama-sama memasok sekitar 85 persen dari seluruh minyak kelapa sawit, dimana antara 10 dan 15 persen diekspor ke UE. Jika digabungkan, hanya kurang dari empat persen produksi minyak sawit dunia akan terkena larangan minyak sawit.Jadi, apa kemungkinan dampak dari pelarangan minyak sawit? Menurut Prof. Gernot Klepper Ph.D Ketua Dewan Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon Internasional (ISCC), pertama-tama, ekspor minyak sawit akan sedikit turun dan begitu juga dengan harga. Ini akan menimbulkan sejumlah reaksi. Salah satunya harga yang akan melemah. Namun harga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan minyak sawit dari luar UE, sehingga sebagian besar minyak sawit yang tidak diekspor ke UE akan diekspor ke tempat lain.“Harga minyak sawit yang lebih rendah akan memperlebar jarak dengan minyak nabati lainnya. Pengguna minyak sawit di luar sektor biofuel Eropa akan mendapat insentif yang meningkat untuk mengganti minyak nabati lain dengan minyak sawit, sehingga meningkatkan permintaan minyak sawit. Deforestasi pun tidak berkurang saat produksi beralih ke pengguna lain,” ujar Ketua Dewan Penasihat Ilmiah Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz (UFZ) itu, mengutip situs ICCC.Bagaimana dengan efek lokalnya? Produsen yang memasok minyak sawit ke pasar biofuel Eropa harus disertifikasi menurut Renewable Energy Directive (RED). Akibatnya, produsen yang telah menghindari deforestasi dan sertifikasi oleh sistem yang kredibel akan kehilangan pasarnya sementara jenis minyak lainnya selain CPO masih dapat diekspor meskipun sama-sama mengancam deforestasi.Ia melanjutkan, produsen minyak sawit yang belum mendapat sertifikasi bisa memasok produknya ke pasar lain tidak memberlakukan larangan di luar EU. Tetapi produsen bersertifikat dan bebas deforestasi malah kehilangan pasar mereka di UE karena larangan tersebut. “Ini insentif aneh untuk praktik produksi yang lebih berkelanjutan!” tandas Prof Gernot.Di pasar biofuel Eropa, permintaan biodiesel tidak akan berubah. Mereka akan menggantinya dengan minyak kedelai, canola, rapeseed, dan minyak nabati lainnya yang berfungsi sebagai bahan baku biodiesel. Tentu akan berbeda dari sisi harga dan ketersedian pasokan sehingga mau tidak mau akan membuat UE lebih repot.Jadi dalam posisi minyak sawit ini, posisi Indonesia masih di atas angin, tak goyah oleh larangan EU. Malah mungkin EU yang akan kerepotan kekurangan pasokan CPO untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara bagi Indonesia, masih banyak yang bisa dilakukan termasuk memperluas pasar ke negara-negara lain yang memang membutuhkan.Selain itu, UE akan lebih kerepotan lagi jika Indonesia memberikan balasan dengan memblokir beberapa produknya diekspor ke blok negara-negara tersebut.Namun meskipun masih di atas angin, industri sawit nasional harus terus berbenah. Selain mengembangkan diversifikasi pasar, sangat penting bagi pemerintah untuk mengintensifkan industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Best Agriculture Practice (BAP). Semua pelaku usaha agribisnis baik korporasi maupun petani sawit diwajibkan memiliki ISPO dan BAP dengan pendekatan kearifan lokal daerah tertentu.Standardisasi pertanian seperti ini akan menjadi pertimbangan tidak hanya bagi UE tetapi juga negara-negara lain di masa mendatang. Pemerintah juga harus lebih serius menciptakan industri, terutama di sektor perkebunan dan perhutanan yang berkelanjutan dan mencegah deforestrasi.Yang jelas, khafilah minyak sawit masih berlalu, jalan terus mencari pasar-pasar yang masih terbuka lebar di negara-negara lain. Sementara biarkan anjing menggonggong menyuarakan UU Anti-deforestasi yang tidak efektif bahkan menyulitkan mereka sendiri.

Uni Eropa Jegal Minyak Sawit RI, Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

Terbang ke Jerman, Presiden Jokowi akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Hannover Jerman, Minggu waktu setempat. Guna menjalin hubungan ekonomi setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa (UE)."Untuk itu berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan perlu dibenahi. Bapak Presiden juga meminta dukungan Jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA dapat segera dituntaskan," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan persnya sebagaimana siaran pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Senin (17/4/2023).Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Kanselir Scholz digelar di Guesthouse Lower Saxony, Hannover, Jerman, pada Minggu waktu setempat. Tiba sekitar pukul 19.30 waktu setempa atau 00.30 WIB, Senin, Presiden kemudian disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz bersama Presiden Menteri Negara Bagian Lower Saxony Stephan Weil.Kemudian, Kepala Negara bersama Kanselir Jerman dan Presiden Menteri Negara Bagian Lower Saxony masuk ke dalam Guesthouse Lower Saxony dan melaksanakan foto bersama. Lalu, kedua pemimpin tersebut menuju lantai satu untuk melaksanakan pertemuan tatap muka.Lebih lanjut, dalam pertemuan bilateral itu, Menlu Retno menjelaskan Presiden Jokowi menyambut secara baik kolaborasi komite bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman. Selain itu Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas."Investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi," kata Retno.Menurut Retno, Kepala Negara menekankan pentingnya investasi dan ahli teknologi Jerman guna mendukung transisi energi di Indonesia. "Dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai implementasi dari The Just Energy Tansition Partnership," kata dia.Menlu Retno juga menyebut bahwa terdapat sejumlah hasil dalam kunjungan Presiden kali ini, yakni dalam kaitannya hubungan antara pemerintah (G to G) dan hubungan antara bisnis (B to B). "Untuk G to G telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman yaitu pertama Joint Declaration of Intent on Join Economic and Investment Commitee mengenai pembentukan forum gabungan sektor pemerintah dan swasta untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi," kata Retno.Kemudian, Retno menyebut bahwa hasil lainnya dari kunjungan Presiden kali ini adalah Joint Declaration of Intent in The Feed of Digitalization antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Digital dan Transformasi Jerman untuk mendukung pengembangan transformasi digital.Sementara itu, dalam kerja sama business to business, Menlu menyampaikan sudah terbentuk sebanyak 18 kesepakatan yang memiliki nilai kurang lebih Rp27,9 triliun."Yaitu di sektor sustainibility dan transisi energi, investasi, inovasi start up, dan making Indonesia 4.0," kata dia.

Temui Olaf Scholz, Jokowi Buka Gembok Perdagangan Jerman dan UE

Badan Pengawas Obat Eropa atau European Medicines Agency (EMA) mengatakan akan menyelidiki risiko peradangan yang langka terkait vaksin COVID-19, menyusul laporan satu kasus pada suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Mengutip Reuters, panel keselamatan EMA tengah memeriksa Sindrom Peradangan Multisistem atau Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) setelah kondisi tersebut dilaporkan terjadi pada seorang remaja pria 17 tahun di Denmark. Remaja tersebut kini telah pulih sepenuhnya. Kondisi yang kurang lebihnya serupa juga dilaporkan menimpa beberapa orang usai menerima vaksin COVID-19, kata badan tersebut. MIS sebelumnya juga telah dilaporkan terjadi pada orang-orang yang terinfeksi COVID-19, kata EMA. Namun, remaja Denmark itu tidak memiliki riwayat infeksi. Sindrom tersebut merupakan kondisi serius tapi langka di mana sejumlah bagian tubuh yang berbeda mengalami peradangan, termasuk jantung, paru-paru, ginjal, otak, kulit, mata, atau organ pencernaan. Dalam tanggapannya, Pfizer mengaku tengah meninjau ulang semua kemungkinan efek samping secara menyeluruh bersama pihak berwenang. "Penting untuk dipahami bahwa sebuah pemeriksaan MIS secara cermat sedang dilakukan dan belum disimpulkan bahwa vaksin COVID-19 berbasis mRNA menyebabkan MIS," kata juru bicara Pfizer. ???????EMA mengatakan bahwa saat ini tidak ada perubahan pada rekomendasi mereka dalam penggunaan vaksin Pfizer dan vaksin-vaksin yang lain. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau Food and Drug Administration (FDA) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC) belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Lima kasus MIS usai disuntik vaksin Pfizer dilaporkan di wilayah Uni Eropa hingga 19 Agustus 2021, sementara satu kasus dilaporkan usai disuntik vaksin Johnson & Johnson dan vaksin Moderna, kata EMA. Data keselamatan yang dirilis oleh CDC dan Pfizer dalam pertemuan awal pekan ini tidak mencakup kejadian MIS pada mereka yang menerima suntikan vaksin itu. Vaksin buatan Pfizer telah mendapat izin penuh dari AS bulan lalu. Sementara itu, panel keselamatan Eropa juga tengah memeriksa kasus pembekuan darah di pembuluh vena atau venous thromboembolism usai penyuntikan vaksin Johnson & Johnson. Namun, pihak Johnson & Johnson belum mengomentari kasus tersebut.

Badan Obat Eropa Selidiki Peradangan Langka Usai Vaksin COVID-19

Sebanyak 17 negara, termasuk Indonesia, menyampaikan Surat Bersama kedua kepada para pemimpin Uni Eropa mengenai keprihatinan atas pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi.Surat itu ditandatangani oleh para duta besar ke-17 negara, yakni Indonesia, Brasil, Argentina, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan Republik Dominika di KBRI Brussel, Belgia, pada Kamis (7/9/2023).Surat Bersama yang diinisiasi Indonesia dan Brasil tersebut bertujuan menyampaikan keprihatinan bersama negara-negara produsen atas Undang-Undang Anti-Deforestasi yang diterapkan Uni Eropa pada 29 Juni 2023.Undang-undang itu dianggap belum mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal, produk legislasi nasional, mekanisme sertifikasi, upaya-upaya mencegah deforestasi, dan komitmen multilateral dari negara-negara produsen komoditas, termasuk prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot berbeda.Berdasarkan keterangan laman Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (8/9/2023), UU itu diskriminatif dan menghukum serta berpotensi melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Ke-17 negara tersebut meminta Uni Eropa memperhatikan kepentingan negara produsen saat menyusun aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.Negara produsen mendorong Uni Eropa lebih melibatkan negara-negara produsen komoditas terdampak dalam memformulasikan aturan dan panduan pelaksanaan UU Anti-Deforestasi, yang mencakup rezim kepatuhan dan uji tuntas yang spesifik untuk setiap komoditas dan produk yang dihasilkan petani kecil di negara-negara produsen komoditas.Indonesia Cs mendesak Uni Eropa lebih melibatkan negara-negara produsen komoditas dalam dialog yang substantif dan terbuka, menghargai upaya negara-negara produsen komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan akses pendanaan, teknologi dan bantuan pelatihan teknis.Mereka juga meminta Uni Eropa mencegah dampak negatif UU Anti-Deforestasi terhadap rantai pasok pertanian di negara-negara produsen dan menghindari disrupsi perdagangan dan beban administrasi yang berlebihan terkait syarat geolokasi dan keterlacakan, sertifikasi, serta prosedur kepabeanan.Mereka juga menyebut pendekatan one-size-fits-all yang diterapkan Uni Eropa pada model uji tuntas dan keterlacakan akan membebani negara pengekspor dan pengimpor serta akan meningkatkan kemiskinan, pengalihan sumber daya dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Sebelumnya Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa telah membentuk gugus tugas bersama untuk UU itu sebagai tindak lanjut Misi Bersama Indonesia dan Malaysia ke Brussel pada 30-31 Mei 2023 dan tindak lanjut kunjungan pejabat Komisi Eropa ke Indonesia dan Malaysia pada 26-28 Juni 2023.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Uni Eropa

VinFast Vietnam Siap Kirim Mobil Listriknya ke Eropa Tahun Ini

Eropa Tak Main-Main, TikTok Dihukum Rp5,6 Triliun Atas Kelalaian Privasi Anak

Apple Rilis iPhone 15, Didamba di Negara Berkembang, Bermasalah di Negara Maju

17 Negara Termasuk Indonesia Surati Uni Eropa Prihatinkan UU Anti-Deforestasi

Foto: Pertemuan Bilateral Indonesia-Prancis

Bertemu Prancis, Mendag Zulhas Minta Lobi Uni Eropa Terkait Isu Deforestrasi

Mendag Zulhas: ASEAN Kawasan Ekonomi Potensial Bagi Uni Eropa

Foto: Pertemuan Konsultasi AEM dengan Uni Eropa ke-19

Foto: Mendag Zulhas Terima Kunjungan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia

Uni Eropa dan OKI Lanjutkan Pembicaraan tentang Pembakaran Alquran

Lobi Uni Eropa, Menko Airlangga Perjuangkan Nasib Petani Sawit Indonesia

Uni Eropa Serukan Perangi Kebencian Anti-Muslim dan Islamofobia

Lindungi Petani Kecil, Mendag Zulhas Tolak UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Foto: Mendag Zulhas Buka FoodAgri Insight On Location

Mendag Zulhas: UE Tidak Konsisten soal Kebijakan atas Nama Lingkungan

Mendag Zulhas Terima Kunjungan Tony Blair, Bahas Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa

Atasi Migran Ilegal, PM Italia Serukan Hubungan Baru Lebih Setara

Uni Eropa Jegal Minyak Sawit RI, Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

Bertemu Komite dari Parlemen Eropa, Mendag Zulhas: Indonesia Siap Selesaikan IEU-CEPA pada 2024

Kemendag Dorong Pengembangan Minyak Sawit Penuhi Industri Pangan Dunia

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA