news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

upah buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal membeberkan ketidakadilan yang dialami buruh pabrik rokok. Tahun depan, penghasilannya naik sedikit, bosnya kaya raya."Buruh Djarum atau Gudang Garam, upahnya naik cuman Rp30 ribu. Tapi kekayaan bosnya, Anda tahu? Triliunan. Lihat, Bos Djarum masuk jajaran konglomerat terkaya di dunia versi Majalah Forbes. Demikian pula pemilik Gudang Garam," ungkap Said dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (19/11/2021).Said benar. Kekayaan bos pabrik rokok Djarum yakni R Budi Hartono mencapai US$20,5 miliar, atau setara Rp296,10 triliun. Sementara Michael Hartono kekayaannya US$19,7 miliar, atau setara Rp285,4 triliun. Data Forbes 2020, kekayaan pemilik pabrik rokok Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo mencapai US$5,3 miliar, atau sekitar Rp75 triliun. Sementara upah pabrik rokok pada tahun depan hanya naik Rp30 ribu. "Jadi pernyataan Menaker Ida soal keseimbangan dan keadilan dalam penentuan upah buruh 2022 itu, buat siapa? Buat konglomerat kan. Yang jelas bukan untuk buruh," tegasnya.Menurut Said, keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menaikkan upah 1,09%, melukai hati buruh. Ditambah pernyataan Menaker Ida yang menyebut upah buruh Indonesia tergolong tinggi. "Kenaikan upah Rp30 ribu, untuk beli kebab (roti) saja enggak cukup. Ini kebijakan yang 'jahat' dari menaker," ungkap Said.Dirinya juga merasa heran dengan pernyataan Menaker Ida yang menyebut upah buruh Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data global, upah buruh Indonesia berada di tengah. Tidak terlalu murah namun tidak juga mahal.Berdasarkan data ILO, kata Said, upah buruh Indonesia memang di atas Myanmar, Laos dan Kamboja. Namun masih di bawah Vietnam dan Thailand. Anehnya, meski upah buruh di Vietnam dan Thailand lebih mahal, investor lebih tertarik membenamkan duitnya di kedua negara itu. "Di Thailand investasi otomotif gede banget meski upah buruh di sana lebih mahan 2,5 persen ketimbang Indonesia. Demikian pula investasi di Vietnam yang upah buruhnya lebih mahal, lebih gede ketimbang Indonesia," beber Said.Said menegaskan, buruh di daerah sangat terpukul dengan keputusan Menaker Ida yang mengerek upah buruh hanya 1,09%. Anehnya lagi, skema kenaikan upah yang dirancang Menaker Ida, menggunakan batas atas dan bawah. Dari perhitungannya, kenaikan upah buruh di tahun depan, justru memberatkan. "Karena tidak mengacu kepada inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Padahal inflasi itu kan acuan kenaikan harga. Tahun depab, kehidupan buruh pasti lebih sulit. Kita siapkan aksi protes," ungkapnya.Aksi protes kaum buruh, kata Said, akan dimulai pada akir November ini. Kalau masih tak digubris, jutaan buruh akan melakukan mogok nasional (monas) serentak di 30 provinsi dan 150 kanupaten dan kota pada 6-8 Desember 2021."Pada tanggal 28, 29 dan 30 November ini, puluhan ribu buruh akan demo di Istana Presiden, DPR dan Kemenaker. Di daerah, puluhan ribu buruh melakukan hal yang sama," tuturnya.Dalam aksi ini, lanjut Said, kalangan buruh menuntut dua hal. Menuntut kenaikan upah pada 2022 sebesar 7-10% dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. "Kalau tidak digubris kita siap setop produksi. Kami akan jalani mogok nasional selama 3 hari. Mulai 6 sampai 8 Desember 2021," pungkasnya.

Bos Djarum dan Gudang Garam Kekayaannya Triliunan, Upah Buruhnya Hanya Naik Rp30 Ribu

Mengantisipasi kenaikan harga barang akibat mahalnya <a href="https://www.inilah.com/negeri-tak-pro-rakyat-minyak-dunia-turun-malah-naikkan-harga-bbm">harga BBM</a>, <a href="https://bumn.go.id/">Menteri BUMN</a> Erick Thohir janjikan kenaikan gaji untuk pegawai BUMN. Beda dengan buruh yang tiga tahun ini, tak naik upahnya.Kepada Wartawan di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (8/9/2022), Menteri memastikan kenaikan gaji untuk karyawan perusahaan pelat merah. Seiring kenaikan harga BBM yang memantik melonjaknya harga barang, atau inflasi. "Kenaikan gaji ini kan kebijakan masing-masing perusahaan. Dan memang biasanya ada adjustment saat inflasi, itu selalu," ungkap Menteri Erick.Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, lanjut Menteri Erick, BUMN dan perusahaan swasta, seharusnya melakukan penyesuaian upah atau gaji karyawan. Ini perlu untuk memperkuat daya beli masyarakat. "Yang namanya adjustment atau gaji di-adjust atau diperbaiki, itu semua perusahaan seperti itu, pasti dilakukan," tutur dia.Di tengah kekhawatiran masyarakat akan kenaikan biaya di berbagai sektor, Menteri Erick terus berupaya menyeimbangkan dengan beberapa program untuk masyarakat. Salah satunya dengan Program Makmur Petani."Di mana Makmur Petani ini petani diberi pembiayaan, lalu dikasih pupuk dan bibit yang benar oleh PT Pupuk, dikasih asuransi gagal panen oleh Jasindo, lalu hasilnya dibeli oleh di Oftik. Yaitu baru empat, baru yang namanya kelapa sawit, gula, itu oleh BUMN, padi dan jagung bersama swasta," jelas Menteri Erick.Kalau disandingkan dengan nasib buruh, jelaslah bak langit dan bumi. Tiga tahun ini, upah buruh yang ditetapkan pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak naik-naik. Alhasil, buruh getol demo menolak kenaikan harga BBM. "Tiga tahun upah buruh tak naik-naik, sekarang ditambah masalah dengan kenaikan harga BBM. Makanya kami berjuang agar kenaikan harga BBM dicabut," ungkap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.Saat ini, kata Said yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kehidupan buruh se-Indonesia semakin sulit lantaran kenaikan harga barang, dampak BBM. Menurut kajian Litbang KSPI, inflasi akibat kenaikan dampak BBM bergerak di rentang 6-8 persen. "Biaya kontrakan saja naik minimal Rp100 ribu, belum lagi harga bahan pangan naiknya tak kira-kira," kata Said.Makanya, lanjut Said, kaum buruh se-Indonesia tengah memperjuangkan kenaikan upah 10-13 persen pada tahun depan. Selain itu, buruh juga mendesak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditarik.

Enak Bener Pegawai BUMN, BBM Naik Gaji Ikut Naik, Beda Nasib dengan Buruh

Memperingati Hari Pahlawan, buruh mengagendakan aksi demo di Balai Kota DKI. Terus memperjuangkan kenaikan <a href="https://www.inilah.com/pemerintah-masih-hitung-ump-2023-menaker-bakal-diumumkan-21-november">upah minimum provinsi</a> (UMP) 2023 sebesar 13 persen.Kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (9/11/2022), <a href="https://www.kspi.or.id/">Ketua Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia</a> (KSPI), Kahar S Cahyono menyabut seribuan buruh siap mendemo kantor Balai Kota DKI. "Besok kita mulau aksi jam 10.00 WIB. Langsung menuju Balai Kota DKI," tandasnya.Selain kenaikan upah 2023 sebesar 13 persen sebagai harga mati, Kahar menyebut penolakan PP 36/2021 tentang Pengupahan, akan terus digaungkan."Kita tolak penggunaan PP 36/2021 sebagai acuan kenaikan UMP tahun 2023. Kita minta acuannya adalah inflasi dan pertumbuhan sebagai acuan penentuan kenaikan UMP 2023," tandasnya.Tuntutan lainnya, lanjut Kahar, tolak Omnibus Law dan tolak PHK dengan alasan resesi global. "Ini adalah garis perjuangan kami. Kita ingin setop rezim upah murah," pungkas Kahar.Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta, Winarso, menyampaikan, bahwa pihaknya meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta di tahun depan, sebesar 13 persen. Hal ini berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional."10 November 2022 esok kami akan turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa di kantor gubernur DKI. Kami menolak PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang dinyatakan MK (Mahkamah Konstitusi) cacat formil. Oleh karena itu, kenaikan UMP harus menggunakan PP 78," kata Winarso.

Hari Pahlawan, Seribu Buruh Demo Balai Kota

<a href="https://www.inilah.com/bisnis">Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi)</a>, Timboel Siregar sangat menyayangkan munculnya Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Kental rezim upah murah.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan Permenaker No5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.Pertanda, pemerintah lebih memperhatikan pengusaha, sementara nasib buruh terus digencet. Mulai dari mahalnya harga barang yang tak sesuai dengan pendapatan, kini dihadapkan masalah serius. Pendapatannya bisa dipotong hingga 25 persen. Permenaker melanggar ketentuan di UU No 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja dan UU No 21 Tahun 2000.“Menurut saya, Permenaker Nomor 5 tahun 2023 ini akan menyebabkan upah buruh/pekerja di sektor padat karya industri berorientasi ekspor akan dibayar di bawah ketentuan UMK yang berlaku,” ucap Timboel, Jakarta, Jumat (17/3/2023).Permenaker 5/2023, menurut Timboel, rawan dimanfaatkan perusahaan lain yang tidak sesuai ketentuan, mengingat peran dan tugas pengawas Ketenagakerjaan, selama ini, sangat lemah. “Saya yakin pengawas ketenagakerjaan tidak akan mampu mengidentifikasi perusahaan yang terdampak perubahan ekonomi global atau tidak,” kata Timboel.Dalam Pasal 5 beleid yang dikeluarkan Menaker Ida Fauziyah itu, menyatakan bahwa perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian waktu kerja. Dengan beberapa bentuk penyesuaian yaitu kurang dari tujuh jam satu hari dan 40 jam 1 minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu.Opsi lain yang ditawarkan yaitu pengurangan waktu kerja dalam bentuk kurang dari delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Penyesuaian waktu kerja diatur dalam kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. “Mengenai jumlah jam kerja berkurang, ya silakan saja. Tetapi jangan lantas upah dibolehkan di bawah upah minimum yang berlaku dong,” tutur Timboel.Pada Pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Timboel mengatakan bila melihat dari Pasal 88E ayat (2) UU Cipta Kerja maka isi Permenaker no. 5 tahun 2023 ini telah melanggar ketentuan di UU Cipta Kerja.Sedangkan pada Pasal 7 UU No 12 tahun 2011 mengatur tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan ketentuan UU lebih tinggi dari Permenaker sehingga Permenaker nomor 5 tidak boleh bertentangan dengan UU Cipta Kerja.“Kalaupun dalam Permenaker mensyaratkan adanya persepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka tetap tidak boleh pengusaha membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Perjanjian atau kesepakatan yang melanggar isi UU harus batal demi hukum,” kata Timboel.

Keluarkan Permenaker 5/2023, Menteri Ida Penganut Rezim Upah Murah

Diam-diam, aturan yang merugikan buruh mulai diberlakukan. Termasuk <a href="https://www.inilah.com/bisnis">Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2023</a> tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Industri Padat Karya Beriorientasi Ekspor yang Terdampak Perekonomian Global.Dalam beleid ini, Kemenaker memberikan karpet merah kepada eksportir untuk memangkas upah buruh hingga 25 persen. Tentu saja, ini merugikan buruh. Ketika harga barang masih mahal, mereka bukannya dapat tambahan penghasilan, tapi upahnya disunat.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, penerbitan aturan tersebut sebagai respons atas dinamika global ekonomi dan geopolitik yang berdampak pada kondisi ketenagakerjaan. "Data BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi 21,4 miliar dolar AS, dibandingkan Januari 2023. Penurunan ini cukup signifikan dalam enam bulan terakhir, sejak September 2022," paparnya, Jakarta, Jumat (16/3/2023).Memang tidak semua eksportir diperkenankan memangkas upah buruh hingga 25 persen. Berdasarkan pasal 3 Permenaker 5 Tahun 2023 ayat 1, ada beberapa syarat. Yakni, industri tersebut memiliki pekerja minimal 200 orang; persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 persen; produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesananSementara dalam ayat 2 pasal 3, mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah. Yakni, industri tekstil dan pakaian jadi; industri alas kaki; industri kulit dan barang kulit; industri furnitur; dan industri mainan anak.Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat. Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan. "Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar upah buruh

Siap Turun ke Jalan, Buruh Tuntut Upah 2024 Naik 15 Persen

Potong Upah 25 Persen, KSPI Polisikan 18 Perusahaan dan Laporkan Menaker ke ILO

Murahkan Tarif Angkutan, Gubernur Ganjar Merasa Sudah Pro Buruh

UMP 2023 Jateng Terendah, Petinggi Partai Buruh Cium Tangan Ganjar

Jelang May Day, Buruh Dukung Capres yang Berani Naikkan Upah 30 Persen

Partai Buruh Siap Polisikan Pengusaha yang Sunat Upah Hingga 25 Persen

Tolak Permenaker 5/2023, Partai Buruh Geruduk Kantor Menaker Ida

Izinkan Potong Upah Hingga 25 Persen, Menaker Ida Kejam Seperti Pinjol

Keluarkan Permenaker 5/2023, Menteri Ida Penganut Rezim Upah Murah

Kemenaker Izinkan Upah Dipangkas 25 Persen, Buruh Makin Sulit 'Bernafas'

INILAHREWIND: Jalan Panjang Buruh Melawan Upah Murah

Tahun Depan, Upah Pekerja Depok Terbesar Keempat

Kenaikan UMP DKI 2023 Dinilai Tak Layak, Buruh Siap Kepung Balai Kota

Buruh Jatim Puas dengan UMP 2023, Ketar-ketir Menunggu UMK

33 Provinsi Setorkan UMP 2023, Gubernur Ganjar Tetapkan Upah Paling Murah

Ngotot Pakai PP 36/2021 untuk Hitung Upah, Partai Buruh Kecam Keras Apindo

Upah 2023, Pengusaha Sanggupi Kurang dari Rp5 Juta, Buruh Melawan

Dicari, Pemimpin yang Pro Buruh!

Kenaikan Upah 2023, Buruh dan Menaker Ida Berbeda Arah

Menaker Batasi Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen, Apa Respons Buruh

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA