news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

upah minimum provinsi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal membeberkan ketidakadilan yang dialami buruh pabrik rokok. Tahun depan, penghasilannya naik sedikit, bosnya kaya raya."Buruh Djarum atau Gudang Garam, upahnya naik cuman Rp30 ribu. Tapi kekayaan bosnya, Anda tahu? Triliunan. Lihat, Bos Djarum masuk jajaran konglomerat terkaya di dunia versi Majalah Forbes. Demikian pula pemilik Gudang Garam," ungkap Said dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (19/11/2021).Said benar. Kekayaan bos pabrik rokok Djarum yakni R Budi Hartono mencapai US$20,5 miliar, atau setara Rp296,10 triliun. Sementara Michael Hartono kekayaannya US$19,7 miliar, atau setara Rp285,4 triliun. Data Forbes 2020, kekayaan pemilik pabrik rokok Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo mencapai US$5,3 miliar, atau sekitar Rp75 triliun. Sementara upah pabrik rokok pada tahun depan hanya naik Rp30 ribu. "Jadi pernyataan Menaker Ida soal keseimbangan dan keadilan dalam penentuan upah buruh 2022 itu, buat siapa? Buat konglomerat kan. Yang jelas bukan untuk buruh," tegasnya.Menurut Said, keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menaikkan upah 1,09%, melukai hati buruh. Ditambah pernyataan Menaker Ida yang menyebut upah buruh Indonesia tergolong tinggi. "Kenaikan upah Rp30 ribu, untuk beli kebab (roti) saja enggak cukup. Ini kebijakan yang 'jahat' dari menaker," ungkap Said.Dirinya juga merasa heran dengan pernyataan Menaker Ida yang menyebut upah buruh Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data global, upah buruh Indonesia berada di tengah. Tidak terlalu murah namun tidak juga mahal.Berdasarkan data ILO, kata Said, upah buruh Indonesia memang di atas Myanmar, Laos dan Kamboja. Namun masih di bawah Vietnam dan Thailand. Anehnya, meski upah buruh di Vietnam dan Thailand lebih mahal, investor lebih tertarik membenamkan duitnya di kedua negara itu. "Di Thailand investasi otomotif gede banget meski upah buruh di sana lebih mahan 2,5 persen ketimbang Indonesia. Demikian pula investasi di Vietnam yang upah buruhnya lebih mahal, lebih gede ketimbang Indonesia," beber Said.Said menegaskan, buruh di daerah sangat terpukul dengan keputusan Menaker Ida yang mengerek upah buruh hanya 1,09%. Anehnya lagi, skema kenaikan upah yang dirancang Menaker Ida, menggunakan batas atas dan bawah. Dari perhitungannya, kenaikan upah buruh di tahun depan, justru memberatkan. "Karena tidak mengacu kepada inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Padahal inflasi itu kan acuan kenaikan harga. Tahun depab, kehidupan buruh pasti lebih sulit. Kita siapkan aksi protes," ungkapnya.Aksi protes kaum buruh, kata Said, akan dimulai pada akir November ini. Kalau masih tak digubris, jutaan buruh akan melakukan mogok nasional (monas) serentak di 30 provinsi dan 150 kanupaten dan kota pada 6-8 Desember 2021."Pada tanggal 28, 29 dan 30 November ini, puluhan ribu buruh akan demo di Istana Presiden, DPR dan Kemenaker. Di daerah, puluhan ribu buruh melakukan hal yang sama," tuturnya.Dalam aksi ini, lanjut Said, kalangan buruh menuntut dua hal. Menuntut kenaikan upah pada 2022 sebesar 7-10% dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. "Kalau tidak digubris kita siap setop produksi. Kami akan jalani mogok nasional selama 3 hari. Mulai 6 sampai 8 Desember 2021," pungkasnya.

Bos Djarum dan Gudang Garam Kekayaannya Triliunan, Upah Buruhnya Hanya Naik Rp30 Ribu

Dari 6 provinsi di pulau Jawa, kenaikan <a href="https://www.inilah.com/upah-2023-pengusaha-sanggupi-kurang-dari-rp5-juta-buruh-melawan">upah minimum provinsi</a> (UMP) terbesar terjadi di <a href="https://jatengprov.go.id/">Jawa Tengah</a>. Namun, angkanya tetap yang terkecil.Berdasarkan penelusuran Inilah.com, Jakarta, Senin (28/11/2022), kenaikan UMP 2023 di Jawa Tengah mencapai 8,01 persen.Sayangnya, meski kenaikan UMP 2023 di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo adalah juara, nominalnya tetap yang terendah. Upah yang dibawa pulang buruh di Jawa Tengah, masih di bawah upah buruh di 5 provinsi lainnya.Bisa disebut bahwa upah buruh di Jawa Tengah adalah yang terendah di Pulau Jawa. Padahal, biaya hidup saat ini, antara Jawa Tengah dengan provinsi yang berdekatan seperti DIY, Jawa Timur atau Jawa Barat, mungkin terpaut tipis.Tahun depan, buruh di Jawa Tengah harus puas dengan penghasilan Rp1.958.169,69 per bulan. Yang paling mendekati adalah UMP DIY yang pada 2023, naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39"Saya sampaikan UMP Jawa Tengah tahun 2023 nilainya Rp1.958.169,69. Mengalami kenaikan sebesar Rp145.234,26, atau 8,01 persen," kata Gubernur Ganjar dalam jumpa pers di kantornya, Semarang, Senin (28/11/2022)Ganjar menjelaskan, UMP 2023 provinsi Jateng ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023. Yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi serta nilai alpa di Jawa Tengah."Untuk Jateng inflasinya 6,4 persen dan pertumbuhan ekonominya 5,37 persen, serta alpanya 0,3 persen," jelas Ganjar yang kondang dengan rambut putihnya itu.Keputusan UMP 2023 ini, lanjut kader PDIP ini, berlaku untuk seluruh pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari setahun. Khusus buruh dengan kualifikasi tertentu, berhak atas upah yang lebih tinggi.Dirinya juga mengingatkan Pemkab Banjarnegara menjalankan keputusan UMP 2023. Selama ini, upah buruh di Banjarnegara di bawah UMP yang telah diputuskan Pemprov Jateng."Kabupaten yang wajib menaikkan sesuai dengan UMP adalah Kabupaten Banjarnegara, karena UMK 2023 Banjarnegara masih di bawah UMP 2023. Dan, aturan UMP Jateng 2023 ini diberlkukan sejak 1 Januari 2023," terangnya.Berikut UMP 2023 di 6 provinsi di Pulau Jawa.1. UMP DKI Jakarta 2023 naik 5,6 persen menjadi Rp4.900.7982. UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1.986.596.3. UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,694. UMP DIY 2023 naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39.5. UMP Jawa Timur 2023 naik 7,8 persen menjadi Rp2.040.2446. UMP Banten 2023 naik 6,4 persen menjadi Rp2.661.280,11

Kenaikan UMP 2023 Jateng Tertinggi, Nominalnya Terendah di Pulau Jawa

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan <a href="https://www.inilah.com/menaker-beri-sinyal-ump-2023-naik-13-persen-nilainya-di-bawah-permintaan-buruh">Upah Minimum Provinsi atau UMP</a> Jabar 2023 akan naik. Namun Ridwan Kamil masih menyembunyikan angka kenaikan UMP Jabar tahun ini."Buruh minta 12 persen (naiknya), pengusaha minta enam persen. Nanti kita lihat ya, tapi intinya naik," kata Gubernur Ridwan Kamil, di Kota Bandung, Kamis (24/11/2022).Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp1.841.487,31 dan jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen dari nilai UMP Tahun 2021.Kang Emil panggilan akrabnya mengatakan formula kenaikan UMP akan mengacu pada aturan yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kang Emil akan mengumumkan kenaikan UMP pada 27 November 2022 nanti."Sedang dibahas, pokoknya sesuai jadwal. Intinya ada kenaikan signifikan dibanding dengan tahun lalu," katanya.Sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyatakan UMP Jawa Barat 2023 saat ini sudah pihaknya bahas di tingkat Dewan Pengupahan.Penetapan UMP Jawa Barat 2023 hanya tinggal menunggu persetujuan Gubernur Ridwan Kamil untuk segera disahkan.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan pembahasan UMP Jawa Barat Tahun 2023 sesuai dengan regulasi anyar yaitu Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.Taufik mengatakan Dewan Pengupahan pun baru saja merampungkan pembahasan UMP dengan kalangan serikat pekerja dan serikat buruh.

Kang Emil Pastikan UMP Jabar Tahun 2023 Naik, Tapi Angkanya Masih Rahasia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut penetapan upah minimun atau UMP pada 2023 akan naik dari tahun 2022. Penetapan upah ini pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Selain itu, dasar pemerintah menaikkan upah minimum ini juga mengacu pada variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang terjadi saat ini."Jika kita melihat kedua indikator ini, pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum tahun 2022," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).Ida mengatakan, penetapan upah minimum ini juga akan menyesuaikan upah minumum yang ada di provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).Penyesuaian UMP dan UMK ini juga meliputi 20 jenis data yang pemerintah peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah itu hasilnya akan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang akan dikaji dan diserahkan kembali ke masing-masing kepala daerah."Kementerian Ketenagakerjaan kami sampaikan nantinya kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia. Selanjutnya, kami juga telah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2023 yang dimulai dengan melakukan beberapa kegiatan," katanya.Ida menjelaskan penetapan UMP 2023 sudah mulai berjalan dari September 2022 hingga 1 November 2022. Hasilnya masih terus pemerintah komunikasikan dengan Dewan Pengupahan Provinsi untuk mendapatkan masukan dan hasil akhirnya akan kepala daerah tetapkan.<h2>Besaran UMP Masih Belum Final</h2>Selain itu, pemerintah juga akan menerima masukan dari pihak buruh, pekerja dan pengusaha soal upah minimum ini. Meski begitu Ida mengakui masih ada perbedaan pandangan dari pihak buruh/pekerja dengan pengusaha. Perbedaan yang dimaksud adalah pengusaha ingin penetapan formula pengupahan yang menggunakan PP36/2021. Sedangkan buruh dan pekerja tidak mau menggunakan formula tersebut untuk menjadi dasar pengupahan."Upah minimum dengan dasar PP 36 2021 dipandang tidak adil. Kemudian yang berikutnya masukannya adalah perlu kepastian hukum atas gugatan upah minimum Tahun 2022 di beberapa wilayah," jelas Ida.Lebih lanjut Ida menambahkan, dengan adanya perbedaan tersebut, pemerintah masih terus membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi soal penetapannya. Sehingga hingga saat ini masih belum ada keputusan yang pasti soal nilai akhirnya."Berikutnya, perlu didorong penerapan upah di luar upah minimum yakni upah layak. Seperti struktur skala upah. Saya kira ini yang sudah kami lakukan sampai hari ini, menyerap aspirasi dari stakeholder baik dari mulai dari teman-teman di Dewan Pengupahan, serikat pekerja/serikat buruh maupun teman-teman pengusaha," pungkasnya.Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan bulan ini akan mengumumkan penetapan upah minimum. Selanjutnya gubernur akan memutuskan dan menetapkan UMP masing-masing wilayah."Sesuai dengan peraturan Insya Allah 21 November menaker akan umumkan rata-rata upah minimum nasional dan provinsi , dilanjutkan penetapan oleh gubernur 30 November 2023," kata Indah dalam konferensi Pers, (7/11/2022).<h2>Buruh Tuntut Naik 30 Persen</h2>Pihak buruh sendiri mendesak pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023. Tuntutan ini berdasar karena melihat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada kuartal III-2022 sebesar 5,72 persen.Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini bisa menjadi momentum untuk mensejahterakan pendapatan rakyat, termasuk buruh.Salah satu bentuk untuk mensejahterakan rakyat atau buruh ini lewat menaikkan UMP sebesar 30 persen ini. "Saat ini hal yang tepat bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat yaitu upah layak secara nasional dengan kenaikan minimal 30 persen," katanya.

Menaker Sebut UMP 2023 Pasti Naik dan Diumumkan 21 November, Berapa Besarannya?

<a href="https://jakarta.go.id/">Pemprov DKI Jakarta</a> menetapkan <a href="https://www.inilah.com/dki-jakarta-jadi-provinsi-yang-paling-tinggi-naikkan-upah-buruh-se-indonesia">upah minimum provinsi</a> (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 naik 5,6 persen, menjadi Rp4.901,798.Meski lebih tinggi ketimbang usulan pengusaha, kenaikan upah dari Pemprov DKI, sama-sama di bawah Rp5 juta per bulan. Tidak sesuai harapan buruh yang menginginkan UMP DKI naik 10,55 persen.“Insha Allah ini sudah bisa dipastikan ya bahwa kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen atau 4.901,798 juta rupiah,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah usai rapat pimpinan di Balai Kota yang dipimpin Pj Gubernur Heru Budi Hartono, Senin (28/11/2022).Kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen, menurut Andri, sudah sesuai dengan usulan yang disampaikan Pemprov DKI saat rapat sidang dewan pengupahan yang digelar Selasa (22/11/2022). Selain itu, penetapannya mengacu kepada Permenaker Nomor 18/2022 yang membatasi kenaikan upah maksimal 10 persen.“Di sidang dewan pengupahan itu, kan kemarin ada 4 usulan. Pertama, dari pengusaha, ada dua unsur. Satu unsur dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, satu unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),” tandas Andri.Secara rinci, Kadin menggunakan Permenaker 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka sepakat dengan kenaikan upah 5,11 persen, menjadi Rp4.879,053.Sementara Apindo, mengusulkan kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta hanya 2,62 persen. Angka kenaikan itu, mengacu kepada PP 36/2021 tentang Pengupahan yang sudah digantikan Permenaker 18/2022.Sehingga wajarlah kalau kenaikannya rendah. Hal ini mendapat kritik keras dari kalangan buruh. Kalau UMP 2023 di DKI hanya naik 2,62 persen, maka nominalnya menjadi Rp4.763,293.<h2>Buruh Tuntut Kenaikan UMP 10,55 Persen</h2>Sebelumnya, buruh mendesak kenaikan upah 13 persen, kemudian turun menjadi 10,55 persen. “Kami usulkan UMP 2023 untuk DKI naik 10,55 persen, menjadi Rp5.131.569,” papar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jakarta, Rabu (23/11/2022).Usulan kenaikan UMP sebesar 10,55 persen dari kalangan buruh, menurut Said, sudah memperhitungkan inflasi atau kenaikan harga, ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi.“Patokan kami, kenaikan UMP 2023 untuk DKI mengacu kepada angka inflasi 2022 yang menurut Kementerian Keuangan sebesar 6,5 persen. Ditambah angka pertumbuhan ekonomi di rentang 4-5 persen. Pakai angka terkecil (pertumbuhan ekonomi), kenaikannya (UMP DKI 2023), ketemu 10,5 persen,” terang Said.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar upah minimum provinsi

Berikan Tiga Bantuan, Heru Budi Teken UMP DKI 2023 Sebesar Rp4,9 Juta

Kenaikan UMP 2023 Jateng Tertinggi, Nominalnya Terendah di Pulau Jawa

Tok! UMP 2023 DKI Naik 5,6 Persen Jadi Rp4,9 Juta

Kang Emil Pastikan UMP Jabar Tahun 2023 Naik, Tapi Angkanya Masih Rahasia

Menaker Sebut UMP 2023 Pasti Naik dan Diumumkan 21 November, Berapa Besarannya?

Bos Djarum dan Gudang Garam Kekayaannya Triliunan, Upah Buruhnya Hanya Naik Rp30 Ribu

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA