news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

utang

Jagad media dihebohkan dengan munculnya Global Collateral Account (GCA) bernomor 103.357.777, milik Inderawan Hery Widyanto.  Yang dikabarkan siap membantu pemerintahan Joko Widodo (Widodo) melunasi utang negara yang jumlahnya di atas Rp6.000 triliun. Tak hanya itu, Inderawan siap menggelontorkan bantuan US$1 triliun untuk pemerintah Indonesia guna mengatasi jebolnya (defisit) anggaran. Di mana, APBN 2022 diproyeksikan terjadi defisit 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Atau setara Rp868 triliun. Namun, belum banyak yang tahu, siapakah Inderawan Hery Widyanto (IHW), owner Global Collateral Account (GCA). Yang disebut-sebut punya duit dan aset tak terbatas. Ternyata dia banyak membantu negara-negara maju bahkan adi daya, seperti Jepang dan Amerika Serikat ketika dilanda kesulitan keuangan. Bagi yang awam, keberadaan Global Collateral Account (GCA) bisa jadi sebuah cerita fiksi. Kegiatannya melibatkan organisasi Internasional bernama Committee 300, bank-bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia (BI), dan uang dengan nilai yang sangat luar biasa banyak. Menurut Amir Hamzah, juru bicara IHW, keberadaan Global Collateral Account (GCA) diketahui Bank Indonesia (BI) yang menangani treasury, yakni departemen terkait aktivitas finansial yang berkaitan dengan 3 aktivitas utama, yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. “Di luar departemen itu saya rasa tak tahu,” kata Amir, beberapa waktu lalu. Amir menjelaskan, keberadaan Global Collateral Account (GCA) milik IHW dapat ditelusuri melalui client information sheet (CIS) di BI yang berisi biodata pemilik rekening tersebut. Serta rekening berkode 103, sesuai tiga angka di depan nomor Global Collateral Account (GCA) tersebut, yakni 103.357.777. “Rekening bekode 103 itu merupakan rekening penampung royalti yang dibayarkan negara – negara yang memanfaatkan Global Collateral Account (GCA), dari rekening berkode 103 tersebut. Royalti dapat ditransfer ke rekening milik Inderawan yang tiga di antaranya berada di Bank Milik Pemerintah,” jelas Amir. Selanjutnya, ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu menyebut, IHW memiliki rekening di tiga bank pelat merah, salah satunya Bank Mandiri dengan nomor 903988xxx. Selain itu, IHW punya rekening di BCA bernomor 562553xxx. Amir menjelaskan, jika Pemerintah Indonesia ingin menggunakan dana GCA untuk menutup defisit APBN, maka royalti yang telah dibayarkan pemerintah AS sebesar US$25 miliar dan Jepang sebesar US$ 238 miliar, harus lebih dulu ditransfer ke BI ke rekening milik IHW. Sebelumnya, Inderawan pernah menyampaikan kepada Amir, Jepang delapan kali menggunakan dana GCA sejak 2010. Setiap menggunakan dana tersebut, Jepang membayar royalti 0,5%. Sehingga total royalti yang dibayarkan mencapai US$238 miliar. Sementara AS menggunakan dana GCA di masa Presiden Donald Trump. Dari komitmen penggunaan dana US$5 triliun, hingga Presiden Trump lengser pada 20 Januari 2020, digantikan Joe Biden, baru terealisasi US$2,5 triliun. Dan, negeri Paman Sam itu membayarkan royalti hingga US$25 miliar. Menurut Amir, berdasarkan keterangan Inderawan, royalti dari AS dan Jepang, totalnya mencapai US$263 miliar, telah ditransfer ke Inderawan di BI. Namun, hingga kini dana itu tertahan di BI dan belum masuk ke rekeningnya. Baik rekening di bank pemerintah maupun swasta. Global Collateral Account (GCA), kata Amir, merupakan rekening yang berada di sejumlah bank sentral, anggota Committee 300. Di antaranya Barclays Bank PLC dan JP Morgan Chase Bank New York, dan dikelola dengan quantum financial system (QFS). Di mana, duit GCA bisa digunakan dengan skema humanity for humanitarian, namun setiap penggunaannya dikenakan royalti 0,5%. “Prioritas pnggunaan dana Global Collateral Account (GCA) ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” jelas Amir. Bagaimana IHW bisa mendirikan GCA? Amir menjelaskan, “Berdasarkan keterangan Inderawan, pada 1933. Ketika AS bangkrut akibat great depression yang dipicu kejatuhan Wall Street pada 1929, buyut Inderawan membantu AS dalam bentuk emas." Bantuan itu kemudian dikembalikan melalui bank-bank anggota Committee 300, dan dijadikan Global Collateral Account (GCA) agar dapat digunakan negara yang diterpa masalah dalam negeri. baik untuk pembangunan maupun membayar utang. Sejatinya, kata Amir, banyak pejabat di Indonesia sudah mengetahui keberadaan GCA. Indikasinya, pemerintah pernah mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa pemilik rekening itu telah meninggal. Kemudian pada 2010, seorang pejabat tinggi di Indonesia menemui ketua Committee 300, yaitu Ratu Elizabeth dari Inggris, untuk mencairkan dana GCA. Namun gagal karena tanda tangan Inderawan dipalsukan. Dan, tidak cocok dengan tandatangan yang terekam di database bank. “Inderawan adalah generasi ke-15 dari pemilik rekening itu,” jelas Amir. Belakangan, Inderawan menyatakan kesediaannya untuk menggelontorkan bantuan sebesar US$1 triliun untuk pemerintah Indonesia, guna mengatasi jebolnya anggaran alias defisit. Di mana, APBN 2022 diproyeksikan terjadi defisit sebesar 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Atau setara Rp868 triliun. [Iwan Purwantono]

Siapakah IHW, Bos GCA Punya Duit Segunung Siap Bantu Pemerintah Lunasi Utang

Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), <a href="https://www.inilah.com/bumn-bergelimang-utang-analis-aepi-pelat-merah-ini-diramal-bangkrut-duluan">Salamuddin Daeng</a> mengkhawatirkan keuangan <a href="https://www.pertamina.com/">PT Pertamina (Persero)</a>.Dia bahkan, memprediksikan, kalau kondisi saat ini tidak ada perubahan maka Pertamina bisa bangkrut sebelum Presiden Joko Widodo lengser pada 2024. Hal itu disampaikan Salamuddin tertuang dalam tulisannya berjudul ‘Pertamina Bisa Bubar Sebelum Jabatan Jokowi Berakhir.’Menurut Salamuddin, masalah utama dalam laporan keuangan Pertamina, terlihat dari keuntungan yang menurun drastis, sementara utang meningkat secara fantastis. “Apabila kedua keadaan ini terus berlanjut maka diperkirakan Pertamina bangkrut lebih cepat sebelum Jokowi turun dari tampuk kekuasaannya,” ujar Salamuddin, Senin (31/1/2022).Ia mengatakan, Pertamina tersandera oleh berbagai proyek penugasan kekuasaan, mulai dari proyek kilang yang gagal, hingga mega proyek solarisasi sawit serta gasifikasi batu bara. "Dua proyek terakhir sungguh akan menguras kantong Pertamina. Di mana, Pertamina harus membeli minyak sawit sebagai bahan baku pencampur solar senilai Rp100 triliun. Dan, harus membeli batu bara sebanyak 100 juta ton. Nilainya sekitar Rp150 triliun. Demi suksesnya program gasifikasi batu bara. Ini uang besar bagi pendapatan oligarki sawit dan Batubara,” ujarnya.“Lalu uangnya dari mana? Tidak lain adalah dari utang. Pertamina adalah perusahaan yang paling aktif berutang dalam 4 tahun terakhir,” imbuh Salamuddin.Ia mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina yang sebelumnya menjabat salah satu direksi PLN. Meski sama-sama energinya, listrik dan migas memiliki karakteristik yang berbeda.Dia juga menyoroti besarnya utang Pertamina yang terus menggunung. Dia meyakini, utang tersebut sulit terbayarkan sampai kapan pun. Utang Pertamina, menurut laporan keuangan pada Juni 2021 mencapai US$41,06 miliar. Angkanya lebih dari Rp603 triliun. “Itu belum termasuk utang yang ditambah dalam 6 bulan terakhir,” ungkapnya.Dikatakan, utang Pertamina berkembang sangat pesat. Pada Desember 2020 utang Pertamina sebesar US$37,89 miliar. Lebih besar ketimbang 2019 sebesar US$35,86 miliar. Utang Pertamina pada 2018 mencapai US$35,10 miliar, naik ketimbang 2017 sebesar US$30,42 miliar.Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, kata dia, utang Pertamina di era Dirut Nicke Widyawati bertambah US$10,42 miliar, atau setara Rp150 triliun. Sebagian besar berasal dari utang komersial dalam bentuk global bond.“Apa hasilnya? Untung Pertamina meningkat atau bagaimana? Ternyata Pertamina mengalami penurunan keuntungan secara konsisten sejak 2017,” ujarnya lagi.Ia juga memprediksi, jika melihat perkembangan berbagai sisi saat ini maka diperkirakan pada akhir tahun 2021 Pertamina akan mengalami rugi. Laporan keuangan Pertamina kalau tidak telat akan keluar pada Maret atau April 2022. Biasanya Pertamina akan telat mempublikasikan laporan keuangan. Banyak pengamat memprediksi Pertamina akan merugi pada 2021.“Itu artinya pertamina bisa bubar lebih cepat. Secara defacto Pertamina masih ada, kantornya masih ada, namun secara de jure Pertamina sudah habis oleh berbagai aturan, proyek, dan program bikinan penguasa,” katanya.Terakhir, sub holding Pertamina untuk dijual ketengan. Sebelum jabatan Pertamina berakhir, lanjut dia, Pertamina sudah bubar dan berada di bawah pengawasan debt collector.

Utang Menggunung, Laba Terjun Bebas, Analis AEPI Punya Firasat Buruk untuk Pertamina

Layanan pinjaman online (pinjol) kini semakin marak, menjadi salah satu solusi yang dipilih orang yang sedang terlilit dalam masalah keuangan. Pada era yang serba susah ini, pinjol menjadi cara cepat dipilih orang yang berada di dalam pusaran utang. Ada dua macam pinjol yang bisa dipilih ilegal dan legal. Keduanya sama-sama berpotensi menambah tumpukan utang yang berkepanjangan. Simalakama Pinjol Sayangnya, tidak sedikit orang yang terjerat pinjol keluar dari masalah keuangannya. Justru, banyak yang mengalami terjebak dalam kesulitan ekonomi yang terus berlanjut. Produk pinjaman yang ditawarkan pun beragam. Korban pinjol pun tidak sedikit. Tidak jarang, masyarakat yang terhimpit ekonomi memanfaatkan layanan tersebut untuk beragam kebutuhan. Aplikasi penyedia jasa pinjol ternyata banyak yang tidak terdaftar dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya pun merasakan keresahan dari seorang teman yang kerap menceritakan salah satu anggota keluarganya terjerat pinjol. Sedih, sudah pasti dirasakan Syifa, perempuan 27 tahun tersebut harus menerima kenyataan ketika mengetahui kakaknya terjerat pinjaman online. Padahal jumlahnya tidak besar. Hanya Rp 1,5 juta. “Totalnya enggak banyak. Padahal bisa kan pinjam ke gue daripada ke pinjol biar enggak banyak bunganya,” kata Syifa. Rasanya Syifa tidak menyangka ketika anggota keluarganya bisa terjerat dalam pusaran pinjol. Padahal, dia Melihat tidak ada sesuatu yang mendesak ketika kakak kandungnya menggunakan jasa pinjol itu. “Kakak gue bekerja, suaminya juga. Rumah sudah ada dan tidak sedang menyicil sesuatu. Tapi kenapa dia pakai pinjol. Bingung juga,” tambah Syifa. Cerita kekesalannya pun berlanjut. Ternyata, pinjaman yang awalnya hanya Rp Rp 1,5 juta kini menggendut menjadi Rp 7 juta. Pusing bukan kepalang. Hati Syifa hancur mengetahui hal itu. Kakak kandung Syifa harus mencari pinjaman untuk menutup utang yang diambilnya dari pinjol. Ternyata, tidak mudah menjadi peminjam dari jasa online itu yang alih-alih menawarkan solusi. Justru, orang malah bingung mencari jalan keluar dari pinjaman tersebut. “Akhirnya bingung dan cari pinjaman ke gue. Meski marah karena mencoba pinjol, gue pinjamin uang Rp 2,5 juta untuk membayar tagihannya,” papar Syifa. Hubungan Keluarga Retak Mengetahui anggota keluarga yang menggunakan pinjol, ternyata orangtua pun tidak menyukainya. Syifa bercerita tentang bagaimana kekesalan orangtuanya ketika mengetahui anaknya terjerat pinjol. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tetapi mungkin kebiasaan yang tidak bisa dicegah bahkan ditahan. Situasi menjadi rumit memang. Agar membuat efek jera, Syifa tidak lagi ingin menjadi bantalan untuk membayar utang kakaknya. “Sebelum menggunakan pinjol, harus dipikirkan matang-matang. Kalau memang ada kebutuhan terdesak, lebih baik minta bantuan keluarga terlebih dahulu sebelum ke orang lain atau ke tempat lain,” pesan Syifa kepada masyarakat.

Hati Hancur Ketika Keluarga Terjerat Pinjol 

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa tiap utang 1 dolar AS menciptakan ekonomi tumbuh 1,34 dolar AS dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, dinilai menyesatkan."Anggota Banggar manggut-manggut. Tidak ada yang komentar. Seperti kena hipnotis. Pernyataan Sri Mulyani sebagai Menkeu, sangat bahaya. Karena bermakna penyesatan, pembodohan dan pembohongan publik. Khususnya secara langsung kepada anggota Banggar DPR," papar Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Jakarta, Senin (5/6/2023).Anthony menyatakan, seolah-olah, ada korelasi langsung antara defisit anggaran atau utang, terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa ekonomi, seolah-olah, ada efek multiplier antara utang dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,34 dolar AS."Ada empat alasan, pernyataan Sri Mulyani tersebut menyiratkan penyesatan, pembodohan serta pembohongan publik," tuturnya.Pada Selasa (30/5/2023), Sri Mulyani menyampaikan bahwa total kenaikan utang sebesar US$206,5 miliar periode 2018-2022, berdampak kepada kenaikan PDB nominal Indonesia sebesar US$276,1 miliar. “Untuk utang 206,5 miliar dolar AS, kita lihat Indonesia mampu menaikkan nominal PDB ke 276,1 miliar dolar AS,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR.Sri Mulyani kemudian membandingkan dengan negara lain. Misalnya, Vietnam yang berhasil menaikkan PDB nominal lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan utang. Vietnam mencatat kenaikan utang US$18,2 miliar, menghasilkan kenaikan PDB sebesar US$102,0 miliar.“Vietnam juga termasuk yang cukup efektif. Mereka kenaikan PDB-nya naik sangat tinggi di US$102 miliar, ini karena kenaikan FDI [foreign direct investment], capital inflow, investment yang keluar dari China ke Vietnam lumayan besar,” jelasnya.Sri Mulyani menyebut sejumlah negara yang mengalami kenaikan PDB lebih rendah ketimbang kenaikan utang. Malaysia misalnya, mencatatkan kenaikan utang US$69,5 miliar dengan kenaikan kenaikan PDB lebih kecil yakni US$48,9 miliar.Demikian pula Thailand, peningkatan utang US$86,1 miliar, PDB negara hanya naik US$29,6 miliar. Atau China, kenaikan utang US$6,11 triliun, PDB meningkat US$4,25 triliun.

Sebut Utang Tumbuhkan Ekonomi, Sri Mulyani Dituding Sebar Kesesatan

Di masa pandemi ini tak sedikit masyarakat mengalami kesulitan keuangan. Ini terjadi karena beberapa faktor seperti adanya pembatasan serta sulitnya mendapat pekerjaan. Kondisi itu banyak dimanfaatkan oleh sejumlah jasa pinjaman online (pinjol) untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Namun ternyata tidak semua jasa pinjol bisa membantu keuangan masyarakat, melainkan malah menjerat si peminjam dengan utang yang lebih besar. Jika ingin mendapatkan pinjaman uang secara online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mereferensikan agar masyarakat lebih mempercayai fintech lending atau pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. "Pinjol yang terdaftar di OJK aman, tapi pinjol ilegal tidak aman. Itu kejahatan," kata Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi kepada inilah.com. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai pinjol ilegal yang hanya menawarkan sejumlah kemudahan saat hendak meminjam uang. Justru di balik kemudahan itu masyarakat harus mencurigai akibat yang akan diterima nanti. Dari beberapa kasus, masyarakat yang terjerat pinjol ilegal biasanya malah kesulitan tidak bisa membayar utang yang dipinjam. Karena utang yang ditanggung biasanya jauh lebih besar dari uang yang dipinjam sebelumnya. Tongam mengimbau, jika masyarakat memang membutuhkan uang secara cepat dan ingin mendapatkan pinjol yang dirasa aman, sebaiknya manfaatkan pinjol yang legal dan resmi terdaftar. "Kalau meminjam secara online, pinjam hanya pada pinjol yang terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id," jelasnya. Berdasarkan data yang tercatat, hingga saat ini total jumlah penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK per 8 September 2021 sebanyak 107 penyelenggara. Jika masyarakat ingin mendapatkan jasa peminjaman namun masih ragu dengan penyedia jasa, bisa menghubungi OJK melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157. Masyarakat bisa mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang diterima. Agar terhindar dari jeratan pinjol ilegal, Tongam pun memberikan tips kepada masyarakat cara meminjam uang secara cerdas. "Pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali. Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya," tandasnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar utang

Tak Kuat Lunasi Utang Bank Rp850 Miliar, Agung Podomoro Lego Mal Neon Soho

ADB Setujui Rp7,5 Triliun, Utang Pemerintahan Jokowi Makin Menggunung

Tak Kuat Diteror Debt Collector, Nasabah Pinjol AdaKami Nekat Bunuh Diri

BI Catat Utang Luar Negeri Juli 2023 Naik Hampir Rp6.000 Triliun

Ganjar Janjikan Gaji Guru Rp30 Juta, Masalah Utang Selesaikan Dulu

Utang dan Korupsi Saling Berkejaran di Era Jokowi

Niat Lanjutkan Kereta Cepat ke Surabaya, Pakar: Belum Ada Urgensinya

Penganiayaan Anggota DPRD Terhadap Kekasih di Tebet Diduga Terkait Utang

Demi Judi Online, Wahyu Gadaikan Barang-barang Perusahaan

Tersinggung Ditagih Utang Jadi Motif Pembunuhan Suami-Istri di Tebet

78 Tahun Indonesia Merdeka, Masih 'Dijajah' Utang

Tahun Depan Lengser, Jokowi Tak Serius Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi Terbarukan

Dihantam Krisis Keuangan, X Terlambat Bayar Kreator Konten

Dituding Berutang Rp105 Miliar, Ini Bantahan Mertua Menpora Dito

Berutang Rp105 Miliar, Mertua Menpora Dito Disomasi

Ratusan Warga Garut Terlilit Utang Karena Pencurian Data

Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas untuk Siapa?

OJK: Warga Jabar Paling Banyak Utang Pinjol, Tembus Rp13,8 Triliun

Indonesia Kembali Gagal Bayar Tunggakan Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae

Poles Utang Pemerintah, Faisal Basri Bongkar Akal-akalan Sri Mulyani

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA