news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

YLKI

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada pemerintah tak menerapkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk semua moda transportasi. Sebab meski tes PCR itu diberlakukan hanya penumpang pesawat, namun harga tes PCR itu masih dianggap mahal. "Terkait wacana bahwa semua moda transportasi yang akan dikenakan wajib PCR, hal tersebut dilakukan jika harga PCR bisa diturunkan lagi secara lebih signifikan, misalnya menjadi Rp100.000," kata Ketua YLKI Tulus Abadi saat kepada Inilah.com, di Jakarta, Rabu (27/10/2021). Dia mengatakan jika kewajiban tes PCR diberlakukan untuk semua moda transportasi maka akan memberatkan masyarakat, khususnya para penumpang bus. "Mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi drpd tarif busnya itu sendiri?," katanya. Tulus mengatakan, pemerintah juga harus membuat regulasi soal mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena selama ini belum ada pengendalian terkait itu. "Selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat dan atau roda dua. Jika tak ada pengendalian yang konsisten dan setara, ini hal yang diskriminatif," katanya. Untuk itu YLKI menyarankan kepada pemerintah untuk tidak menerapkan tes PCR ke seluruh moda transportasi, karena itu akan semakin membebani masyarakat dengan kondisi ekonomi yang masih terpuruk saat ini. "YLKI menyarankan tidak semua moda transportasi harus dikenakan PCR atau antigen, karena akan menyulitkan dalam pengawasannya. Kembalikan tes PCR untuk keperluan dan ranah medis, karena toh sekarang sudah banyak warga yang divaksinasi," katanya. Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan harga tes realtime polymerase chain reaction (RT-PCR) sebesar Rp275 ribu. Harga tersebut merupakan tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. "Hasil evaluasi, kami sepakati batas tertinggi realtime PCR diturunkan menjadi Rp275 ribu untuk daerah Jawa-Bali serta Rp300 ribu di luar Jawa-Bali," kata Abdul Kadir, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dalam konfrensi pers virtual, Rabu (27/20/2021). Harga tersebut, sambung Abdul Kadir, ditetapkan setelah memperhitungkan jasa komponen dan jasa sumber daya. "Dan jasa region, masa habis pakai, biaya administrasi dan biaya lainnya sesuaikan kondisi saat ini," ujar Abdul Kadir. Seperti diketahui pemerintah mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat domestik. Bahkan pemerintah berencana akan menerapkan aturan itu untuk semua jenis transportasi.  Sesuai arahan Presiden Jokowi, harga tes PCR turun dari harga tertinggi Rp1,5 juta. Namun harga ini dinilai masih sangat mahal dibandingkan negara India yang hanya Rp160 ribu.

YLKI Sarankan Pemerintah Tetapkan Harga Tes PCR Rp100 Ribu

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk transparan menjelaskan soal harga asli test PCR yang diwajibkan kepada masyarakat sebagai syarat mobilitas. “Pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Berapa sesungguhnya struktur biaya PCR, dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi kepada Inilah.com, Rabu (27/10/2021). Menurut Tulus, selama ini masyarakat tidak mengetahui harga asli test PCR, karena sejak awal memang harga test PCR atau antigen sudah sangat mahal. Namun dengan diturunkannya harga test PCR menjadi Rp300.000 membuat banyak masyarakat bertanya-tanya soal harga asli test PCR tersebut. Namun, Tulus meminta kepada Pemerintah untuk mengawasi para provider yang melakukan test PCR ini. Karena masih banyak provider yang belum melaksanakan keputusan terkait harga tersebut. “Setelah Presiden memerintahkan untuk diturunkan harganya, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah tersebut. Sebab saat ini banyak sekali provider yang menetapkan harga PCR diatas harga HET (Harga Eceran Tertingggi) yang ditetapkan pemerintah, dengan alasan "PCR Ekspress", dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp 650 ribu, Rp 750 ribu, Rp 900 ribu, Rp 1.5 juta, dan seterusnya,” ungkapnya. Sebelumnya, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menurunkan tarif batas atas untuk tes PCR menjadi Rp300 ribu. Luhut menyebut usulan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo menyusul kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat penerbangan domestik. "Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (25/10/2021). Dia menjelaskan, kebijakan wajib tes PCR yang saat ini baru diterapkan bagi penumpang penerbangan domestik bertujuang untuk menyeimbangkan pelonggaran yang diberikan ke masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Diketahui, dalam aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat domestik tertuang dalam Surat Edaran/SE Satgas No. 21 tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri atau InMendagri No. 53 dan No. 54 Tahun 2021 dan 4 SE dari Kementerian Perhubungan/Kemenhub No. 86, 87, 88 dan 89 Tahun 2021. Berikut syarat penerbangan domestik yang mulai berlaku pada 24 Oktober 2021: Tujuan ke Jawa - Bali (juga diatur InMendagri No. 53 tahun 2021): - Wajib 2 dokumen yaitu kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR (2 x 24 jam sebelum keberangkatan). Tujuan ke non Jawa - Bali level 3 dan 4, (juga diatur InMendagri nomor 54 tahun 2021): - Wajib menunjukkan 2 dokumen yaitu kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR (2 x 24 jam). Anak-anak usia kurang dari 12 tahun bisa naik pesawat dengan syarat wajib menunjukkan 1 dokumen yaitu hasil negatif tes Covid-19 sesuai dengan moda transportasi dan daerah tujuannya dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

PCR Jadi Beban Rakyat, Pemerintah Harus Transparan Soal Harga

Dibukanya pintu wisatawan di Pulau Bali menjadikan tingkat permintaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) meningkat. Ini menjadikan tarif PCR di Pulau Dewata itu mencapai Rp1,9 juta. Tarif PCR sebesar Rp1,9 juta itu merupakan tes PCR yang hasilnya langsung bisa diterima dalam waktu 3-4 jam. Sedangkan untuk tes PCR yang hasilnya keluar dalam waktu 2-3 hari hampir semua kuota penuh. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang wisatawan asal Jakarta bernama Bayu yang mengaku kesulitan mendapatkan rumah sakit yang menyediakan tes PCR dengan harga Rp400 ribu-Rp500 ribu. "Yang express harganya Rp1,9 juta. Yang biasa H plus 2 baru keluar hasilnya, nah yang ini overload," ujarnya yang kini berada di Kuta. Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku kecewa dengan adanya kebijakan PCR bagi penumpang pesawat terbang. Ia menduga adanya permainan dari provider PCR Ekspres yang memanfaatkan situasi terkait kebijakan pemerintah. "Harganya 3 kali lipat dibanding PCR normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama," katanya. Tulus mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan syarat wajib PCR untuk penumpang pesawat terbang. Karena dianggap sangat memberatkan masyarakat, khususnya yang ada keperluan mendadak ke luar kota.

Jadi Syarat Wajib, Tarif PCR di Bali Capai Rp1,9 Juta

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia dan Mesir akan terus memperkuat hubungan dagang yang saling menguntungkan. Selama tujuh dekade, Mesir telah menjadi salah satu mitra penting dalam hubungan dagang Indonesia di kancah global. Mesir adalah negara pertama di Jazirah Arab yang mengakui kedaulatan Indonesia.Hal tersebut disampaikan Mendag Zulhas saat menghadiri forum bisnis yang diselenggarakan untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Mesir di Kairo, Minggu (14/5/2023). Hadir dalam acara tersebut Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir Lutfi Rauf, Head of Egyptian Commercial Service Yahya Al Wathiq Billah, Sekretaris Jenderal Egypt-Indonesia Business Council Ahmad Bahgat, perwakilan Kadin Indonesia, perwakilan dari Indonesia Egypt Business Council, perwakilan dari asosiasi dari Indonesia dan Mesir, serta para pelaku usaha kedua negara."Forum bisnis ini diselenggarakan untuk mempertemukan dan memberi kesempatan bagi para pelaku bisnis dari Indonesia dan Mesir agar dapat membangun atau pun memperkuat hubungan dagang yang saling menguntungkan. Diharapkan hubungan diplomatik maupun hubungan ekonomi yang telah terjalin dapat semakin meningkat, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pasar Mesir menyediakan prospek besar bagi pelaku usaha Indonesia. Mesir merupakan hub perdagangan menuju negara-negara di sekitarnya," kata Mendag Zulhas.Keberadaan jalur perdagangan Terusan Suez juga berperan menjadikan Mesir sebagai gerbang menuju negara-negara lain di kawasan Teluk, Afrika, dan Timur Tengah. Penduduk Mesir yang berjumlah lebih dari 110 juta jiwa juga merupakan peluang pasar prospektif bagi Indonesia.Selain itu, pertumbuhan populasi Mesir yang tumbuh 2,5 hingga 3,5 persen per tahun telah meningkatkan permintaan pasar Mesir terhadap komoditas pangan.Mendag Zulhas menuturkan, peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Mesir perlu didukung infrastruktur dan fasilitas lain untuk mengakomodasi peningkatan aktivitas perdagangan kedua negara.Untuk itu, lanjut Mendag Zulhas, Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan Joint Trade Committee yang di masa depan diharapkan dapat menjadi sarana untuk membahas peningkatan hubungan perdagangan ke arah perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif seperti Perjanjian Perdagangan Preferensial atau Preferential Trade Agreement (PTA)."Hasil dari perundingan dan kerja sama lainnya yang terjalin antara Indonesia dan Mesir kami harapkan dapat dimanfaatkan pelaku bisnis dari kedua negara, terutama para eksportir Indonesia yang hadir pada forum bisnis kali ini. Produk yang kami tawarkan pada kesempatan ini antara lain sawit dan turunannya, kopi, kakao, makanan olahan, dan logistik," urai Mendag Zulhas.Pada forum bisnis kali ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian imbal dagang antara Indonesia dan Mesir untuk produk kopi dari Indonesia dengan anggur dan/atau delima dari Mesir, serta penandatanganan MoU antar-business council dan pelaku usaha dari kedua negara.Untuk skema perjanjian imbal dagang, perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu strategi yang cukup efektif di tengah situasi ekonomi global yang kurang baik saat ini."Melalui mekanisme imbal dagang, kedua negara tetap dapat melakukan transaksi dagang yang saling menguntungkan, sekaligus mempertahankan cadangan devisa masing-masing negara yang mungkin terimbas resesi ekonomi global," ungkap Mendag Zulhas.Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kementerian Perdagangan RI ini juga menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia. Tahun 2023, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional akan tetap kuat di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen, serta akan meningkat menjadi 4,7 persen hingga 5,5 persen pada 2024.Pada 2022 lalu, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021 yang hanya berada di level 3,7 persen. Perbaikan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 juga terlihat melalui perolehan produk domestik bruto (PDB) per kapita nasional Indonesia tahun 2021 sebesar US$4.783,9.Indonesia, lanjut Mendag Zulhas, juga mencanangkan Indonesia Emas 2045. Artinya, saat memasuki 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menargetkan bisa menjadi satu dari lima besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia."Kami optimistisvisi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui dua hal. Pertama, menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia, khususnya ke negara-negara nontradisional di Asia, Afrika, dan Timur Tengah," jelas Mendag Zulkifli Hasan.<img class="alignnone size-full wp-image-208135" src="https://c.inilah.com/2023/05/0515_022033_efa9_inilah.com_.jpeg" alt="Forum Bisnis Indonesia Mesir" width="1343" height="864" />Selain itu, faktor pendukung lain yang menyokong perekomian Indonesia, sekaligus daya tarik bagi negara lain untuk bermitra dengan Indonesia, adalah populasi Indonesia yang sangat besar, yaitu lebih dari 279 juta jiwa dan menjadi terbanyak ke-4 di dunia. Demografi ini merupakan pasar yang besar dan menjanjikan bagi para negara mitra dagang termasuk Mesir.Mendag Zulhas juga mengundang perwakilan pemerintah dan dunia usaha Mesir untuk hadir pada pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 dengan tema 'Sustainable Trade for Global Economic Resillience'. Melalui TEI, Mesir dapat mengenal produk-produk berkualitas lainnya dari Indonesia.Pameran tersebut akan diselenggarakan secara luring pada 18-22 Oktober 2023 di Tangerang, Banten, Indonesia. Selain itu, TEI 2023 akan digelar secara daring selama 18 Oktober–18 Desember 2023.Menutup sambutannya, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara forum bisnis dan rangkaian kegiatanlainnya pada misi dagang ini."Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kegiatan ini akan berjalan dengan sukses dan mencetak transaksi setinggi-tingginya demi kemajuan ekonomi Indonesia dan Mesir," ucap Mendag Zulhas.Sementara itu, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf menyampaikan bahwa Mesir adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hubungan diplomatik resmi antara Republik Indonesia dan Mesir telah ditandatangani tahun 1947. Hubungan sejarah yang erat ini, menurut Dubes Lutfi, seharusnya menjadi kunci pengembangan kerja sama kedua negara."Indonesia siap memenuhi kebutuhan pasar Mesir dan KBRI Mesir siap mendukung misi peningkatan kerja sama Indonesia-Mesir, termasuk di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata," ujar Dubes Lutfi.<img class="alignnone size-full wp-image-208136" src="https://c.inilah.com/2023/05/0515_022118_e774_inilah.com_.jpeg" alt="Forum Bisnis Indonesia Mesir" width="1298" height="807" /><h2>Sekilas Perdagangan Indonesia-Mesir</h2>Pada Januari-Maret 2023, perdagangan kedua negara telah mencapai US$432,90 juta. Pada periode tersebut, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$379,40 juta dan impor senilai US$53,5 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$325,80 juta.Sedangkan total perdagangan tahun 2022 sebesar US$1,57 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Mesir sebesar US$1,34 miliar dan impor Indonesia dari Mesir sebesar US$0,23 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$1,11 miliar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2022), perdagangan kedua negara menunjukkan tren positif 11,21 persen.Produk ekspor utama Indonesia ke Mesir di antaranya minyak kelapa sawit, kopi, kelapa, benang, dan bagian yang digunakan untuk apparatus. Sedangkan komoditas impor utama Indonesia dari Mesir adalah pupuk mineral fosfat, kurma, buah ara, pinus, alpukat, jambu biji, pupuk mineral, tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula, dan kalsium fosfat alami.

Tak Cukup Minta Maaf, YLKI Desak BSI Beri Kompensasi ke Nasabah

Proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berbuah <a href="https://www.inilah.com/tag/viral">kasus dugaan korupsi</a>. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung penuh aparat penegak hukum mengusut tuntas, lantaran tindakan jahat itu sangat ironis."Korupsi yang dilakukan manajemen BAKTI Kominfo ini sangat ironis sekali. YLKI berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku tindak pidana ini sampai tuntas," kata Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/1/2023).YLKI, kata dia, mendukung aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi pembangunan BTS BAKTI dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuannya, agar seluruh pelaku tindak pidana korupsi jera dan tidak melakukan aksinya lagi.Sularsi mendesak agar Pemerintahan Presiden Jokowi mengaudit investigasi dan evaluasi mendalam terhadap seluruh proyek pembangunan jaringan telekomunikasi yang diduga dilakukan BAKTI Kominfo. Sebab, dana yang digunakan membangun jaringan telekomunikasi berasal dari uang masyarakat.Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengetahui penggunaan dana BAKTI Kominfo. Seharusnya, Kominfo melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan BAKTI Kominfo."Audit tak hanya di proyek BTS 4G di daerah 3T saja tetapi proyek Palapa Ring dan Satelit SATRIA juga harus dilakukan evaluasi mendalam," jelas diaTujuannya, untuk membuat perencanaan pembangunan jaringan telekomunikasi yang tepat sasaran. Termasuk pula target yang diberikan publikasi servis obligation (PSO) juga jelas. YLKI mendesak agar adanya transparansi anggaran dalam pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan BAKTI Kominfo.Ia mengatakan pembangunan jaringan telekomunikasi oleh BAKTI Kominfo sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya pembangunan sebagai pondasi negara untuk maju.Oleh karena itu, sudah saatnya Presiden memberikan arahan kepada jajaran terkait agar mencari mekanisme pendanaan pembangunan jaringan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sehingga layanan segera diterima masyarakat.Selain itu, Sularsi juga mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh komitmen pembangunan yang dilakukan operator telekomunikasi. Termasuk evaluasi komitmen pembangunan di 3.435 daerah.Terakhir, YLKI mendorong pemerintah tegas kepada operator telekomunikasi yang tidak komitmen terhadap janji untuk membangun jaringan secara nasional. Sebab, komitmen pembangunan ada sejak Undang-Undang Telekomunikasi lahir."Jika seluruh operator memiliki komitmen membangun secara nasional, harusnya tak ada lagi daerah yang tak memiliki jaringan telekomunikasi," ujarnya.Sebelumnya, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau Moratelindo, Galumbang Menak ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung).Galumbang Menak ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung sejak 4 Januari 2023 hingga 23 Januari 2023.Peran Galumbang dalam kasus ini adalah secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada Tersangka AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan yang dalam hal ini bertindak sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.Sementara Tersangka YS secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis. Padahal, senyatanya kajian tersebut dibuat oleh yang bersangkutan sendiri.Kajian teknis tersebut pada dasarnya mengakomodir kepentingan Tersangka AAL untuk dimasukkan ke dalam kajian sehingga terjadi kemahalan harga Owner Estimate alias OE. Sejatinya, OE merupakan seni melakukan perkiraan atas harga barang atau jasa, melalui analisis yang dilakukan secara profesional dan hasilnya disahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar YLKI

Numpang Kampanye Nol Emisi Karbon dalam KTT Ke-43 ASEAN

Framing BPA Galon Guna Ulang, Persaingan Bisnis Tak Sehat

Lumpuh 4 Hari, YLKI Minta OJK Lindungi Nasabah BSI

Tak Cukup Minta Maaf, YLKI Desak BSI Beri Kompensasi ke Nasabah

Jalan Tol Penuh Lubang, Jasa Marga Untung Besar

Digugat MSU Rp56 Miliar, YLKI: Korban Meikarta Dilindungi UUPK

YLKI: Korban Pinjol Terbanyak Laporannya, Potret Kemiskinan Akut

YLKI: Korupsi Proyek BTS Manajemen BAKTI Kominfo Sangat Ironis

Gangguan Ginjal Akut, YLKI Pertanyakan Soal Tak Ditariknya Obat Sirop Anak

Air Minum Bermerek Dipalsukan di Cilegon, YLKI Sudah Peringatkan Sejak Awal

YLKI Minta Penjual Asing di e-commerce Berbadan Hukum Indonesia

Soal Kelangkaan Migor, Kinerja Puan Jadi Sorotan

Ketua DPR Diminta Berperan Atasi Kenaikan Harga Minyak Goreng

YLKI Apresiasi Kejagung tapi Masalah Migor Masih Panjang

Cegah Masyarakat Kena Diabetes, YLKI Dorong Penerapan Cukai Minuman Berpemanis

Mulai Februari, Harga Minyak Goreng Turun Lagi Jadi Rp11.500/Liter

Harga Migor Kuda Liar, YLKI Endus Ada Kartel yang Bermain

Harbolnas 11.11 Banyak Promo, YLKI: Banyak yang Terkecoh

YLKI Sarankan Pemerintah Tetapkan Harga Tes PCR Rp100 Ribu

PCR Jadi Beban Rakyat, Pemerintah Harus Transparan Soal Harga

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA