Sabtu, 02 Juli 2022
03 Dzul Hijjah 1443

Target Kereta Cepat Meleset Saham China Mayoritas

Rabu, 13 Okt 2021 - 17:13 WIB
Penulis : Willi Nafie
Target Kereta Cepat Meleset Saham China Mayoritas - inilah.com

Prediksi ujung dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal ada subsidi tiket pada kereta cepat dengan jarak tempuh sepanjang 142,3 km tersebut. 

Secara komposisi saham, PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 38 persen, kemudian KAI 25 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB.

Kedua, konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 40 persen. Konsorsium ini terdiri atas lima perusahaan, yakni CRIC dengan saham 5 persen, CREC sebanyak 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRCC 12, dan CRSC 10,12 persen.

Bila bantuan APN pemerintah tetap meleset untuk balik modal dan bayar utang, berdampak pada saham China meningkat. 

Ramalan ini berangkat dari simalakama progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jika dibiarkan mangkrak bakal menambah persoalan, karena ada beban utang investasi yang harus dibayar, bila dilanjutkan harus ada konsekuensi yang dipenuhi yakni ditanggung oleh APBN disaat keuangan seret akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan. 

Baca juga
Utang Pemerintahan Jokowi Tembus Rp6.700 T, Ekonom Milenial INDEF Sebut Beresiko

Pelik Persoalan Kereta Cepat

Progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung per minggu keempat September 2021 sudah mencapai 79% itu, mendadak ramai menjadi perbincangan publik. 

Pemerintah berubah sikap dengan meggunakan uang rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai membiayai lanjutan proyek yang baru beberapa waktu lalu dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan itu. 

Pasalnya, proyek kereta cepat ini sebelumnya mengalami cost overrun atau pembengkakan biaya mencapai US$ 1,9 miliar. Padahal awalnya biaya proyek yang diestimasikan hanya senilai US$ 6,07 miliar ternyata meningkat menjadi US$ 8,6 miliar.

“Hitung-hitungan akan sangat lama kapan balik modalnya, karena pertama terjadi pembengkakan utang karena meleset dari awal. Kedua, harus dihitung ulang willingness to pay atau kemampuan bayar konsumen yang mau naik kereta cepat,” kata Wakil Direktur Indef Eko Listianto kepada INILAH.COM, Rabu (13/10/2021). 

Bila sudah beroperasi, kemampuan bayar konsumen yang ingin menggunakan kereta cepat menjadi landasan utama untuk mengembalikan modal dan membayar utang investasi. Hal ini bakal menimbulkan persoalan baru bila tak diatasi dengan baik dan benar.

Baca juga
Selandia Baru Bantu Keluarga Berpenghasilan Rendah Beli Mobil Listrik

Semisal dipatok harga tiket Rp250-Rp300 ribu. Rakyat kelas bawah bakal lebih memilih untuk menggunakan transportasi konvensional karena murah ketimbang kereta cepat. 

Kondisi ini membuat mayoritas kalangan menengah ke atas yang menikmati fasilitas transportasi cepat tersebut. Imbasnya target tak tercapai, akibat sedikit jumlah penumpang. 

Andaikan ingin mengejar target balik modal, pemerintah kemudian mengambil langkah dengan memberikan subsidi tiket menggunakan anggaran APBN.

Walau terkesan meringankan beban rakyat, namun risikonya dana APBN semakin terpuruk. Di sisi lain eksistensi kereta cepat bakal terlihat tak ada istimewanya alias sama dengan transportasi kereta pada umumnya.  

“Kecurigaan saya juga akan muncul isu baru kemungkinan adanya subsidi tiket. Kalau subdisi, jadi kayak transportasi publik biasa. Seperti KRL naiknya desak-desakan. Cara terakhir menggundang China dari kepemilikan sekarang 40 persen dinaikin, tetapi konsekuensi kepemilikan mayoritas Indonesia jadi berkurang,” jelas Eko.

Eko menambahkan, karena proyek sudah berlangsung dan kini anggaran dibebani dalam APBN lewat Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, maka  kedepan pemerintah meski memastikan dampak dari eksistensi kereta cepat tersebut. 

Baca juga
Utang Pemerintah Sudah Berbahaya, 2022 Diramal di Atas Rp7.500 Triliun

Baik itu memecahkan persoalan kemacetan yang biasa terjadi di hari-hari libur dan juga ekonomi di tempat kawasan yang dibangun untuk berhubungan dengan transportasi massal tersebut. 

Kemudian, transfer teknologi untuk kepentingan Indonesia ke depan dalam hal membangun kereta cepat sendiri di dalam negeri. 

“Jadi itu harus bikin juga strateginya, jangan hanya kita pemegang saham mayoritas di kereta cepat tetapi kebanyakan engineering lebih banyak dari China kalau begitu enggak ada transfer teknologi,” tutup Eko.   

Tinggalkan Komentar