Senin, 06 Februari 2023
15 Rajab 1444

Temui Menko Airlangga, Dubes Australia Perkuat Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Selasa, 08 Nov 2022 - 23:22 WIB
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto disambangi Dubes Australia untuk Indonesia, HE Penny Williams PSM.

Indonesia dan Australia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai sektor. Demi mendorong perekonomian kedua negara bisa melesat.

Hal itu terkuak saat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, HE Penny Williams PSM di Jakarta, Selasa (8/11/2022). Berbagai isu kerja sama ekonomi bilateral dibahas dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana persahabatan yang hangat.

Mengawali pertemuan, Dubes Penny menyampaikan, KTT G20 di Bali bakal dihadiri Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese didampingi Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers akan hadir bersama delegasi pengusaha Australia. “Australia mendukung Presidensi Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 ke-17 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022,” kata Dubes Penny.

Dalam sektor hubungan antar masyarakat kedua negara, Dubes Penny mengungkapkan, perkembangan terkini proses pemberian beasiswa G20 “Recover Together, Recover Stronger” dari Pemerintah Australia kepada 10 pelajar Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan Master maupun Doktoral di Australia.

Baca juga
Dukungan Intelektual Kampus Diharapkan Beri Warisan Presidensi G20 Indonesia untuk Dunia

Beasiswa tersebut diberikan khusus untuk program studi yang sesuai dengan area prioritas G20 Indonesia yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Dubes Penny menyampaikan, saat ini, seluruh penerima beasiswa tengah dalam tahap persiapan di Bali dan akan memulai studi mereka di Australia pada tahun depan. Di sektor investasi dan infrastruktur, Indonesia dan Australia akan berpartisipasi dalam kegiatan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di sela-sela KTT G20 di Bali.

Rencananya, Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan PGII bersama dengan Amerika Serikat dan Komisi Eropa. “Indonesia mengharapkan dukungan Australia dalam kegiatan tersebut untuk mewujudkan proyek infrastruktur strategis yang saling menguntungkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju,” kata Menko Airlangga.

Dalam pertemuan antara Menko Airlangga dengan Dubes Penny, keduanya juga menyinggung rencana pelaksanaan pertemuan kedua Economic, Trade, and Investment Ministerial Meeting (ETIMM). Sebagaimana yang telah diamanatkan pada pertemuan Presiden Joko Widodo dan PM Australia dalam Annual Leaders’ Meeting di Canberra pada 10 Februari 2020, ETIMM merupakan pertemuan tahunan para menteri ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi bilateral dan global. Sebagai informasi, pertemuan ETIMM pertama telah diselenggarakan secara virtual pada 6 Juli 2021.

Baca juga
Menko Airlangga Resmi Buka GIIAS 2022

Selanjutnya, pada pertemuan tersebut Dubes Penny juga sempat membahas hasil konferensi Australian-Indonesian Business Council (AIBC) yang telah berlangsung pada 1-4 November 2022 di Darwin, Australia. Konferensi AIBC bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara. Konferensi yang bertema “Partnering for Growth-Stronger, Together” tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 organisasi bisnis dan perwakilan pemerintah Australia dan Indonesia.

Asal tahu saja, Indonesia dan Australia juga aktif dalam kerja sama ekonomi Kawasan. Kedua negara merupakan partisipan aktif dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Putaran Perundingan IPEF yang pertama rencananya akan berlangsung di Australia pada pertengahan Desember 2022.

Baca juga
Australia Ikut Latihan Militer Gabungan Garuda Shield untuk Pertama Kalinya

Menutup pertemuan, Menko Airlangga dan Dubes Penny juga membahas kerja sama pembangunan ekonomi antar kedua negara. Dubes Penny menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Perekonomian atas Program Hibah Kemitraan Indonesia Australia Prospera, yang telah berjalan dengan baik dan akan diperpanjang untuk memfasilitasi penguatan tata kelola
ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

 

Tinggalkan Komentar