Senin, 28 November 2022
04 Jumadil Awwal 1444

Temukan 3 Maladministrasi, Ombudsman Sebut Pengangkatan Pj Kepala Daerah Sah

Selasa, 19 Jul 2022 - 18:19 WIB
20220719 112044 - inilah.com
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (kiri) dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (19/7/2022). Foto: Antara

Ombudsman telah menindaklanjuti laporan dari tiga organisasi sipil terkait tuduhan maladministrasi pengangkatan penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, ditemukan tiga pelanggaran maladministrasi.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, ditemukannya maladministrasi tidak menjadikan pengangkatan Pj Kepala Daerah tidak sah. Ombudsman hanya mengoreksi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran atau administrasi.

“(Penjabat kepala daerah) Yang sudah diangkat bukannya tidak sah, tetap sah,” kata Robert, dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Sedangkan tiga bentuk maladminsitrasi yang ditemukan Ombudsman yakni penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan pelapor. Kemudian penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah, seperti pengangkatan dari unsur TNI/Polri aktif.

Baca juga
Seperti COVID-19, Sampah Bisa Teratasi dengan Gotong Royong

Sedangkan maladministrasi ketiga Kemendagri mengabaikan kewajiban hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 serta Nomor 15/PUU-XX/2022 tentang Pembuatan Aturan Pelaksana Mengenai Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Ombudsman selanjutnya meminta Kemendagri menindaklanjuti surat pengaduan dan substansi keberatan dari pihak pelapor.

Selain itu, Kemendagri perlu memperbaiki pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif dan menyiapkan naskah usulan pembentukan peraturan pemerintah terkait pengangkatan, lingkup kewenangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian penjabat kepala daerah.

“Yang kami lihat, pengangkatan penjabat yang sudah terjadi itu tetap sah, tetapi kerusakan yang terjadi selama pengangkatan ke depan jadi poin ombudsman. Jangan sampai hal ini terjadi pada putaran selanjutnya,” kata Robert.

Baca juga
Ombudsman Proses Laporan Maladministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Robert menyampaikan bahwa Ombudsman telah menyerahkan laporan hasil akhir dan rekomendasi tindakan korektif itu kepada Kemendagri melalui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, di Kantor Ombudsman RI, Selasa pagi. Ombudsman memberikan kesempatan selama 30 hari bagi Kemendagri untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Tinggalkan Komentar