Terganjal UU Mustahil TNI-Polri Aktif Plt Kepala Daerah

Terganjal UU Mustahil TNI-Polri Aktif Plt Kepala Daerah - inilah.com
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan

Efek pemilihan kepala daerah ditunda menjadi tahun 2024 adalah kosongnya jabatan kepala daerah sepanjang 2022-2024. Tema ini kemudian berkembang menjadi perbincangan publik, menyusul peluang perwira TNI-Polri aktif bisa mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.  

Kekosongan jabatan kepala daerah akan terjadi di 24 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota pada periode 2022-2024.

Kekosongan kepala daerah tingkat provinsi akan diusulkan oleh mendagri dan ditetapkan oleh presiden, kemudian posisi kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota akan diusulkan oleh gubernur dan ditetapkan oleh mendagri, yang mendapatkan pelimpahan mandat atas nama presiden.

Muncul wacana penunjukan perwira polisi dan TNI untuk mengisi kekosongan ini. Yurisprudensinya Pejabat (Pj) Gubernur Aceh Soedarmo (28 Oktober 2016-11 Feb 2017), Pj Gubernur  Sulbar Irjen Pol Carlo Brix Tewu (30 Desember 2016-12 Mei 2017) dan Pj Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan (18 Juni 2018-September 2018).

Baca juga  28 Kasus Positif Covid-19 Muncul dari PON XX Papua

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan lewat akun Twitternya, @ZUL_Hasan mengatakan, mengacu kepada undang-undang, penunjukkan perwira TNI dan Polri aktif ini tidak dimungkinkan. Jika ada yang ditunjuk, syaratnya harus sudah pensiun atau mengundurkan diri, karena Gubernur harus PNS atau pejabat di level madya. Sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Rujukannya adalah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 47 ayat (1): “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3): “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Baca juga  42 Kasus COVID-19 Omicron Dikonfirmasi di 10 Negara Uni Eropa

“Saya kira ini jelas sekali. Sebaiknya kita ikut aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Pengisian pejabat gubernur yang ditunjuk mendagri harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku tersebut,” tulis Zulhas, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (28/9/2021).

Tinggalkan Komentar