Terlapor Pelecehan Seksual Pegawai KPI Ancam Lapor Balik, Dasar Hukumnya Kuat atau Lemah?

Terlapor Pelecehan Seksual Pegawai KPI Ancam Lapor Balik, Dasar Hukumnya Kuat atau Lemah?   - inilah.com
Foto Istimewa

Pertanyaan : Terlapor pelecehan seksual sesama jenis pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengancam bakal melapor balik korban. Apa dasar hukumnya?  

Jawaban 

Banyak pemberitaan di media mengenai terlapor pelecehan seksual sesama jenis terhadap pegawai KPI, mengancam akan melapor balik korban karena mengalami bullying di dunia maya. Ancaman laporan terlapor itu tak memiliki dasar hukum memadai. Kenapa?

Pertama, ancaman laporan balik karena terlapor dalam perundungan mengalami cyber bullying di dunia maya, laporan itu tidak memiliki dasar tindak pidana yang jelas. 

Subjek hukumnya, siapa yang mau dilaporkan? Apakah korban atau orang-orang yang melakukan bullyingKalau yang dilaporkan korban, perlu diketahui bahwa korban tak melakukan bullying tetapi hanya melaporkan apa yang dialaminya. 

“Kalau yang melaporkan (dilaporkan) itu adalah orang yang mem-bully di media sosial atau netizen itu juga tidak bisa diklarifikasi sebagai perbuatan pidana,” kata Wakil Ketua LPSK RI, Maneger Nasution, Rabu (8/9/2021).

Kedua, dalam konstruksi hukum perlindungan saksi, korban, atau pelapor kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis seharusnya tak dapat dituntut secara hukum.

Begitu juga saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kecuali kesaksian atau laporan diberikan tidak dengan itikad baik.

Apabila ada tuntutan hukum terhadap korban atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. 

Perlindungan korban sebagai pelapor diatur pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Dengan demikian masyarakat yang menjadi saksi, korban, saksi, pelaku dan/atau pelapor tindak pidana tak takut mengungkap tindak pidana yang dialami atau diketahuinya.

Terkait korban sebagai pelapor itu, justru berupaya membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus pelecehan seksual sesama jenis .  Keberanian korban sejatinya diapresiasi karena sebagai warga negara, ia aktif membantu penegak hukum .

Baca juga  Pandemi di Rumah Saja, Ternyata Ini Bahaya Lupa Merawat Kulit

Tinggalkan Komentar