Minggu, 26 Juni 2022
26 Dzul Qa'dah 1443

Tersandung Kasus Etik, Lili Ceramahi Pengurus PBB tentang Antikorupsi

Kamis, 02 Jun 2022 - 12:19 WIB
0511 033032 2e86 Inilah.com  - inilah.com
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: Antara

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menceramahi pimpinan dan sejumlah pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) dalam pembekalan antikorupsi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Setiabudi, Jakarta, Kamis, (2/6/2022).

Padahal, Lili masih tersandung kasus dugaan pelanggaran etik penerimaan tiket menonton MotoGP di Mandalika dan fasilitas hotel mewah dari PT Pertamina.

“Sudah lebih dari 300 anggota DPR, 20 Gubernur, 140 Bupati Walikota, 30 Menteri dan tokoh partai politik mendapatkan hal yang sama. Mereka dicokok karena korupsi,” kata Lili Pintauli di hadapan pengurus PBB.

Dia menjelaskan, partai politik memiliki peran penting dalam menjaga iklim demokrasi Indonesia. Terlebih, demokrasi dinilai takkan ada tanpa kehadiran partai politik.

Baca juga
PDIP Nilai Pembentukan Cyber Army Bukan Ranah MUI

“Tentu saja melalui partai politik melahirkan pemimpin dari tingkat nasional, daerah, kemudian perwakilan rakyat DPR, dan MPR. Partai politik adalah tentu melahirkan juga banyak berbagai regulasi, berbagai kebijakan tentu tujuannya satu. Untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan untuk masa depan bangsa,” imbuh Lili.

Umbar Janji

Terkait Pemilu Serentak 2024 mendatang, Lili juga menerangkan, partai politik akan berkampanye mengumbar janji dan harapan bagi rakyat. Namun, Lili memandang politisi terkadang malah mengabaikan kepentingan rakyat.

“Tapi yang terjadi, itu selalu diabaikan. Mereka tak menjalankan aspirasi. Kemudian justru para koruptor menggerogoti uang negara seharusnya buat masyarakat,” sambungnya.

Baca juga
Brigjen Zamroni Baru 10 Bulan Berpangkat Jenderal

Untuk itu, ujar Lili, KPK menggelar pendidikan dan pencegahan antikorupsi agar rakyat dapat menjemput kesejahteraan. Hal ini juga tak terlepas dari strategisnya peran parpol.

“Dampak korupsi berdampak pada program pembangunan negeri, perbaikan pendidikan, kesehatan yang terganggu, ekonomi juga ambruk, penegakan hukum tidak jelas. Pelanggaran HAM terjadi dan tidak bisa kita atasi,” tegas Lili.

PBB menjadi partai kedua yang mengikuti pembekalan antikorupsi KPK bertajuk Politik Cerdas Berintegritas Terpadu.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan beserta 60 pengurus telah mengikuti program yang sama pada Rabu lalu (25/5/2022).

“Pembekalan ini penting, tugas partai politik di semua lini adalah memastikan terselenggaranya program pemerintah dengan baik dan menjalankannya penuh integritas,” ujar Zulhas

Tinggalkan Komentar