Rabu, 17 Agustus 2022
19 Muharram 1444

Tertibkan Reklame, Sudin P2B Jaktim Disomasi

Rabu, 10 Apr 2013 - 01:04 WIB
Penulis : Wahyu Praditya Purnomo

INILAH.COM, Jakarta - Langkah penertiban reklame raksasa di kawasan Cawang Interchange, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur pada Jumat (5/4/2013) lalu, oleh Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B), Jakarta Timur, menuai protes.

PT Griya Kaya Kreasi, selaku pemilik reklame menempuh jalur hukum, dan melayangkan somasi kepada Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) Jakarta Timur, dalam hal ini Kepala Suku Dinas P2B, Jakarta Timur, Marbin Hutajulu.

"Penertiban yang dilakukan Sudin P2B Jakarta telah menyalahi Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan reklame," kata Didi O Affandi selaku Direktur PT Griya Kaya Kreasi di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Dikatakan Didi, beberapa ketentuan yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2004 tidak dijalankan Sudin P2B Jakarta Timur dibawah kepemimpinan Marbin. Misalnya terkait batas waktu pembongkaran sejak diterbitkannya surat peringatan.

Menurutnya, dalam surat bernomor 28/-076-98/SP/IV/2013 yang dikeluarkan Dinas P2B DKI menyebutkan, karena dinilai melanggar Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame (IMB-BR), maka dalam jangka waktu 1x24 jam reklame harus dibongkar.

"Padahal dalam Perda No.7 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan reklame pasal 22 bagian ke tiga menyebutkan reklame yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud, maka penyelenggara wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunannya dalam batas waktu 3x24 jam," terang Didi.

Tak hanya itu, lanjut Didi, pelanggaran juga terjadi saat mekanisme pasca pembongkaran. Menurutnya, dalam surat peringatan yang diterimanya tercantum bahwa setelah dilaksanakan pembongkaran, barang atau puing harus dibersihkan oleh pihaknya. Serta apabila terjadi kehilangan tidak menjadi tanggungjawab Dinas P2B DKI.

Padahal sesuai ketentuan, setelah pembongkaran puing harus dibersihkan oleh penyelenggara reklame.

"Selama ini tim penertiban membawa hasil pembongkarannya ke gudang penyimpanan milik Pemprov DKI. Namun kenyataan tidak untuk reklame kami. Materialnya dibiarkan di bawah tiang bekas reklame. Akibatnya bukan hanya membahayakan pengendara yang melintas di jalan tol tapi material yang ditinggal juga banyak dicuri pemulung," ucap Didi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ)  pernyataan keberatannya atas pernyataan Marbin yang mengatakan reklame miliknya tidak sesuai SK Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2000 tentang pola penyebaran papan reklame di Jakarta dan tidak mengantongi IMB-BR.

Pasalnya dalam proses ini pihaknya tidak mendirikan bangunan baru, melainkan mengajukan permohonan perpanjangan izin. Meski ditolak oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI.

Ini sesuai dengan IMB-BR No.8270/IMB/2009 serta izin dari Jasa Marga selaku pemilik lahan pendirian reklame. Seperti yang tertulis dalam surat Kacab CTC PT. Jasa Marga tertanggal 3 April 2012 No.CJ.HK.04.02.701, perihal izin penggunaan lokasi.

"Kami telah mengajukan permohonan ulang. Karena banyak reklame di tempat lain beberapa kali juga ditolak akhirnya diizinkan. Contohnya di atas kali belakang Hotel Indonesia Kempinski di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat," tegasnya.

Lebih lanjut Didi mengaku mendukung upaya Pemprov DKI menertibkan keberadaan media promosi ini. Asalkan hal itu dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. "Jangan sampai menjalankan aturan dengan melanggar aturan itu sendiri," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebuah reklame raksasa di kawasan Cawang Interchange, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2013) malam dibongkar aparat Sudin P2B Jakarta Timur. Alasannya reklame ini berada di jalan tol sehingga membahayakan pengendara.

Dalam pembongkaran reklame berukuran 128 meter dengan tinggi 40 meter itu, Kasudin P2B Jakarta Timur, Marbin Hutajulu, mengatakan penertiban dilakukan untuk menegakkan Perda No.7 tahun 2004 dan SK Gubernur No.132 tahun 2000.

"Selain menyalahi aturan, keberadaan papan reklame ini juga merusak estetika kota dan bisa menyebabkan kecelakaan yang merugikan masyarakat karena itu perlu ditertibkan," tegas Marbin saat itu.

Menanggapi pernyataan ini, Didi menilai bukan kapasitas dari Marbin untuk mengurus estetika kota. Mengingat sesuai dengan fungsinya P2B bertugas hanya mengawasi dan menertibkan. Sedangkan adanya tudingan bahwa keberadaan reklame ini berpotensi membahayakan pengendara,hal itu dikatakan Didi tidak mendasar. [gus]