Tinggalkan Kursi Empuk, Bos BTN Pilih Pantau Pembagian Bansos, BSU, dan KPR FLPP

Tinggalkan Kursi Empuk, Bos BTN Pilih Pantau Pembagian Bansos, BSU, dan KPR FLPP  - inilah.com

Saat pandemi COVID-19, pemerintah menginisiasi banyak program bantuan buat masyarakat. Tentu saja tujuannya mulia, agar masyarakat terbantu secara ekonomi saat pandemi.

Yang tak kalah pentingnya, berbagai bantuan dari pemerintah itu, haruslah jatuh ke tangan yang tepat. Potensi salah sasaran harus diminimalisir.  

Dan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ingin memastikan bahwa program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, seperti bansos dari Kementerian Sosial, bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan KPR FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bisa tepat sasaran.

Tak main-main, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo rela meninggalkan kursi empuk serta ruangan dingin ber-AC di Kantor Pusat BTN, Jakarta Pusat. Alumni Fakultas Teknik Industri Universitas Brawijaya (unibraw) Malang, Jawa Timur ini, memilih untuk keluar kantor. Memantau pendistribusian bansos, BSU dan KPR FLPP. Kali ini, Haru melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Cikarang, Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

Haru mengatakan, kunjungan kerja ini dilakukan untuk meninjau langsung dan memastikan para penerima bantuan baik Bansos, BSU dan KPR FLPP benar-benar rakyat yang membutuhkan atau tepat sasaran. 

Baca juga  99.763 Data KPM di DKI Tertunda, 124 Mulai Terima BST

“Saya ingin memastikan berbagai program pemerintah yang diamanahkan kepada Bank BTN berjalan lancar di lapangan dan penerimanya sesuai dengan data yang ada,” jelas Haru usai berdialog dengan pekerja penerima BSU di PT Hanes Supply Chain, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Dalam kunjungan kerja tersebut, selain melakukan peninjauan distribusi BSU di PT Hanes Supply Chain, Haru juga melakukan kunjungan ke rumah tinggal penerima BSU pekerja, kunjungan ke rumah tinggal debitur KPR FLPP BTN dan kunjungan ke rumah tinggal penerima bansos di Karawang.

“Saya melihat semua penerima program pemerintah ini sudah tepat sasaran dan sesuai data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk rumah dengan pembiayaan KPR FLPP juga ditempati sesuai dengan nama debitur yang mengajukan,” jelasnya.

Haru menegaskan, akan melakukan kunjungan serupa ke berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan amanah yang diberikan pemerintah kepada BTN bisa tersalurkan dengan baik dan diterima sesuai data yang diberikan Kemensos, Kemnaker, dan Kementerian PUPR.

Baca juga  Menkumham Pastikan UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada BTN sebagai salah satu penyalur program pemerintah. Amanah ini akan kami jalankan dengan baik dan kami pantau terus agar tidak terjadi kesalahan penyaluran,” tegasnya.

Dalam kunjungan ini, Haru menuturkan, program pemerintah seperti BSU telah tepat sasaran seperti yang ditinjau di PT Hanes Supply Chain.

“Tadi saya menyaksikan bahwa dana yang diterima ke rekening penerima Bantuan Subsidi Upah juga masuk utuh tanpa potongan,” ujar Haru.

Demikian juga dengan penerima KPR FLPP, Haru yang sempat berbincang dengan Eva Suryani debitur yang menikmati fasilitas KPR FLPP, meminta agar rumah yang saat ini menjadi miliknya untuk ditempati sendiri. “Seperti kita ketahui bahwa penerima KPR bersubsidi itu adalah rumah pertama dan ditempati. Dari yang kami kunjungi tadi, kriteria itu terpenuhi,” tuturnya.

Menurut Haru, hingga 10 September 2021 untuk BSU pekerja yang disalurkan melalui Bank BTN sudah tercapai sekitar 100 persen dan tersalur ke rekening pekerja yang jumlahnya mencapai 430.196 orang dengan nilai mencapai Rp430 miliar.

Baca juga  Krisis Chip, Kemenperin Ajak Jerman Investasi Semikonduktor di Tanah Air

Sedangkan untuk bansos Kementerian Sosial yang disalurkan Bank BTN selama 2021 hingga 22 September 2021, penyalurannya mencapai 100 persen, baik program keluarga harapan (PKH), maupun sembako. Adapun nilainya masing-masing mencapai Rp682,53 miliar dan Rp1,16 triliun.

Sementara untuk penyaluran pembiayaan rumah untuk program KPR FLPP hingga 21 September sudah menembus 93.985 unit dengan nilai mencapai Rp10,3 triliun. Jumlah tersebut telah menyerap sekitar 89 persen dari kuota KPR FLPP yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Bank BTN sebanyak 105.562 unit senilai Rp11,2 triliun.

“Bank BTN berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi harapan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Haru.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, lanjut Haru, BTN akan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah tersebut.

“Secara korporasi peran BTN sebagai lokomotif dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam pembiayaan rumah bagi MBR akan terus ditingkatkan, sehingga BTN akan tetap menjadi pemeran utama dalam implementasi program pemerintah tersebut,” tutup Haru.

Tinggalkan Komentar