TKDN Naik Menjadi 35% Diharapkan Sesuai Kemampuan Produksi Ponsel Lokal

TKDN Naik Menjadi 35% Diharapkan Sesuai Kemampuan Produksi Ponsel Lokal - inilah.com
(ist)

Menyikapi kenaikan kebijakan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Soebroto menilai kalau komponen gadget atau gawai dipaksakan diproduksi di dalam negeri yang skala kemampuan ekonominya kecil, hasilnya harga gawai akan jauh lebih mahal ketimbang menggunakan komponen impor.

”Hal itu bisa berakibat konsumen harus membeli gawai dengan harga lebih tinggi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Inilah.com, Selasa (26/10).

Selain itu, menurut Ali, gawai, khususnya ponsel pintar berteknologi 4G dan 5G, tidak ada perbedaan struktur komponen yang signifikan.

Letak perbedaan hanya pada spesifikasi cip yang mengandung teknologi 5G dan ini harus impor. Dengan demikian, asosiasi memandang sudah tepat jika porsi TKDN hanya ditingkatkan 5 persen.

Seperti diketahui Pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengumumkan, TKDN gawai pendukung 4G dan 5G yang digunakan di Indonesia naik menjadi 35 persen.

Baca juga  Kementerian PUPR Rampungkan Sejumlah Infrastruktur di Kawasan Wisata Danau Toba, Tingkatkan Daya Tar

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menkominfo (Permenkominfo) Nomor 13 Tahun 2021 yang terbit 12 Oktober 2021 dan akan berlaku enam bulan setelah penetapan.

Permenkominfo No 13/2021 juga mengatur standar teknologi international mobile telecommunication 2020 yang mencakup persyaratan teknis untuk subscriber station.

Sementara perangkat base station yang menggunakan teknologi 4G dan 5G akan bekerja di spektrum frekuensi 850 megahertz (MHz), 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 gigahertz (GHz), dan 2,3 GHz.

Kewajiban pemenuhan TKDN sebesar 35 persen menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat perangkat dari Kementerian Kominfo. Apabila sudah mendapat sertifikat, gawai bersangkutan baru boleh diedarkan atau dijual di Indonesia.

Kewajiban pemenuhan TKDN 35 persen jadi salah satu syarat mendapatkan sertifikat perangkat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Johnny mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian dan produsen ponsel pintar sebelum mengeluarkan Permenkominfo No 13/2021. Harapannya, peraturan tersebut bisa mendorong tumbuhnya industri perangkat telekomunikasi dalam negeri.

Baca juga  Pertalite Langka di Sorong, Kalaupun Ada Harganya Tembus Rp30.000/Liter

Sebelumnya, melalui Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi LTE, ponsel pintar 4G wajib memiliki TKDN setidaknya 30 persen per 1 Januari 2017. Adapun tata cara perhitungannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sepanjang 2020, pengajuan tanda pendaftaran produk (TPP) impor untuk gawai 4G hanya mencapai 4,1 juta unit dan didominasi Apple, yakni sebesar 3,8 juta unit, karena Apple memakai skema TKDN investasi. Impor murni tanpa skema investasi diklaim berkisar 300.000 unit. Adapun produksi dalam negeri diperkirakan 97,5 juta unit.

Baca juga  Menjawab Tudingan Arya Sinulingga, Peter Gontha Laporkan Kasus Garuda ke Menteri Erick

Sementara itu, menurut firma konsultan dan riset pasar Canalys, pada triwulan III-2021, rata-rata pengiriman ponsel pintar dari produsen ke konsumen (shipment) secara global turun 6 persen karena produsen berjuang memenuhi permintaan di tengah kekurangan pasokan komponen.

Analis Utama Canalys, Ben Stanton, dalam pernyataan resminya di laman Canalys, mengatakan, industri ponsel pintar berusaha untuk memaksimalkan produksi. Dari sisi penawaran cip, produsen cip menaikkan harga untuk mengurangi pemesanan yang berlebihan guna menutup kesenjangan antara permintaan dan penawaran.

Di tingkat lokal, menurut dia, produsen ponsel pintar juga harus menerapkan perubahan spesifikasi perangkat dan jumlah pesanan. Mereka melakukan ini demi memaksimalkan kapasitas volume produksi, tetapi malah menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan saat berkomunikasi dengan distributor dan peritel.

”Apalagi, saat ini sudah menuju promo-promo penjualan penting, seperti Hari Lajang,” kata Ben.

Tinggalkan Komentar