Sabtu, 26 November 2022
02 Jumadil Awwal 1444

Tolak Kenaikan BBM, Partai Buruh Demo Bergiliran Sebulan Penuh

Jumat, 09 Sep 2022 - 19:52 WIB
Tolak Kenaikan BBM, Partai Buruh Demo Bergiliran Sebulan Penuh
Demo Partai Buruh tolak kenaikan harga BBM.

Bulan ini benar-benar September tak ceria, lantaran Presiden Jokowi umumkan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen. Buruh melawan dengan menggelar demo bergilir di sejumlah daerah.

Dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Jumat (9/9/2022), Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI), Said Iqbal menerangkan, kenaikan harga BBM berdampak kepada longsornya daya beli masyarakat bawah, khususnya buruh.

Secara bersamaan, kata dia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa kenaikan upah 2023 mengacu kepada PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam beleid yang merupakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), menurut Said, adalah kabar buruk bagi buruk. Karena tidak akan ada kenaikan upah.

“Karena itu, kami mengusung tiga isu. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10%-13%,” ujar Said Iqbal.

Selanjutnya, dia mengungkapkan sejumlah agenda aksi yang bakal digelar Partai Buruh, KSPI, petani, nelayan, ojek online (ojol) dan berbagai elemen masyarakat bawah lainnya. Kali ini, strategi yang akan dipakai barisan buruh adalah aksi di daerah.

Baca juga
Buruh Demo Akbar Serentak di 33 Provinsi Tolak Kenaikan Harga BBM

“Titik aksi di daerah adalah di kantor Gubernur, Bupati dan Wali Kota, atau DPRD,” ungkapnya.

Output yang diharapkan dalam aksi daerah ini adalah meminta Gubernur atau Bupati/Walikota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.

“Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah,” ujar Said Iqbal.

Output kedua, lanjutnya, meminta Gubernur dan Bupati mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) BBM. Melalui Pansus BBM, diharapkan bisa membongkar banyak hal terkait penentuan harga BBM.

“Semisal, kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah? Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi bergelombang dan bergantiap di tiap daerah selama bulan September. Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Baca juga
Batalkan Kenaikan Harga BBM Jadi Harga Mati, Besok Buruh Turun ke Jalan

Pada 8 September 2022, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh. Selanjutnya 12 September 2022, aksi akan dilakukan di Balaikota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI Andi Gani Nuwawea (AGN) direncanakan menduduki gedung DPR.

Selanjutnya 13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten. Diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. “Pada 14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kab/kota se-Jawa,” paparnya.

Kemudian pada 15 September, seluruh buruh di Jawa Barat mulai berakhir. Sebanyak 27 kab/Kota akan melakukan aksi. Diantaranya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung. “Pada 19 September, buruh gelar aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. Sehari kemudian, giliran buruh se-Jatim dan Sumatera. Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri,” ungkapnya.

Untuk Indonesia Timur, kata Said Iqbal, aksi buruh berlangsung pada 22 September. Dimulai seluruh wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Empat hari kemudian, buruh se-Jawa Barat menggelar aksi damai di Gedung Sate. Totalnya bisa mencapai 30 ribu buruh. “Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perkuas lagi,” tegas Said Iqbal.

Baca juga
Wacana Pembatasan, Mobil di Atas 1.400cc Bakal Dilarang Minum Pertalite

Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan Nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kab/kota. “Kalau pemerintah tidak dengar, kita siapkan mogok nasional. Tentunya itu melumpuhkan ekonomi. Konsekuensi yang harus kita pilih,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Komentar