Rabu, 01 Februari 2023
10 Rajab 1444

Tolak Tambang Emas, Warga Sangihe Geruduk KESDM dan Kedubes Kanada

Kamis, 07 Jul 2022 - 21:04 WIB
Tolak Tambang Emas, Warga Sangihe Geruduk KESDM, Kedubes Kanada
Warga Sangihe, Sulawesi Utara tolak PT TMS. (Sumber: MediaSulut)

Desakan pencabutan izin operasi tambang emas PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS), perusahaan yang mayoritas sahamnya digenggam investor Kanada, semakin kencang. Opersionalnya mengancam lingkungan serta kehidupan warga.

Sekitar dua ratus warga Pulau Sangihe di Jabodetabek bersama masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Save Sangihe Island (SSI), menggeruduk Kementerian ESDM dan Kedutaan Besar Kanada, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

“Aksi damai ini digelar untuk menuntut penghentian dan pencabutan izin operasi tambang emas TMS yang sudah beroperasi di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara,” papar Melky Nahar, Kordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) kepada Inilah.com.

Dia bilang, Koalisi SSI ini, merupakan wadah warga pulau kecil Sangihe yang dibentuk untuk memperjuangkan hak atas ruang hidup warga dan keselamatan Pulau Sangihe dari daya rusak tambang emas PT TMS.

“Pulau Sangihe, salah satu pulau kecil terluar Indonesia yang juga berbatasan dengan Filipina, hanya seluas 763,98 kilometer -persegi. Menjadi habitat alami burung langka terancam punah, yakni Seriwang Sangihe (Eutrichomyias rowleyi) atau yang dikenal dengan nama lokal burung Niu hidup,” tandasnya.

Warga Pulau Sangihe, lanjut Melky, menggantungkan hidupnya kepada sumber-sumber alami berupa pertanian di darat, dan sumber daya perikanan dari pesisir hingga laut. Pulau kecil ini juga dikenal dengan panorama laut yang indah, diapit oleh dua gunung api aktif bawah laut, salah satunya merupakan gunung api bawah laut tertinggi di dunia.

Jull Takaliuang, inisiator SSI, menerangkan, Pulau Sangihe termasuk kawasan Ring of Fire. Memiliki potensi tsunami dan gempa yang yang resiko ancamannya akan berlipat dan tidak dapat dihindarkan jika ruang hidup 139.262 warga Sangihe hancur oleh aktivitas pertambangan. “Keberadaan Pertambangan TMS jadi ancaman nyata bagi seluruh Kehidupan di sana baik yang di darat, maupun pesisir-laut hingga ruang udara.

Baca juga
Tambang Emas Milik Lukas Enembe Tidak Terdaftar di Kementerian ESDM

“Hal ini layaknya bencana atau derita akan menimpa kita semua, akan tetapi tentu saja ini bukan cerita bencana alami, tapi bencana industri,” kata Jull.

Kini, lanjutnya, lebih dari setengah luas Pulau Sangihe, yakni seluas 42.000 hektar (ha), ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai konsesi tambang PT TMS sejak Januari 2021, hingga Januari 2054.

Sementara, izin lingkungannya diterbitkan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), seluas 65,48 ha. Mayoritas saham TMS yakni 70 persen dimiliki Sangihe Gold Corporation, asal Kanada. Sedangkan sisanya dimiliki perusahaan dalam negeri, yakni PT Sungai Belayan Sejati sebesar 10 persen, PT Sangihe Prima Mineral 11 persen, dan PT Sangihe Pratama Mineral 9 persen.

Selama pengurusan Kontrak Karya (KK), kata dia, peningkatan status produksi, AMDAL hingga terbitnya Izin lingkungan, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang memadai.

Bahkan dalam praktiknya melanggar serangkaian peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Maka tidak heran aksi-aksi protes dan perlawanan gencar dilakukan warga untuk menolak keberadaan PT TMS.

“Salah satu perlawanan warga melalui gugatan di ruang-ruang pengadilan. Pertama, Kontrak Karya PT TMS No. 163.K/MB.04/DJB/2021 digugat di PTUN Jakarta. Kemudian izin Lingkungan No. 503/DPMPTSPD/IL/IX/2020 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Utara digugat di PTUN Manado oleh 56 perempuan dari Desa Bowone, Kepulauan Sangihe,” tandas Jull.

Baca juga
Kapan Pengumuman Kenaikan Harga BBM Subsidi, Menteri ESDM: Tunggu Saja Besok

Saat ini, gugatan terhadap KK TMS sedang menempuh upaya banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Karena, di tingkat pertama PTUN Jakarta menghidar dari membahas pokok atau substansi perkara dengan menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili Kontrak Karya.

“Namun, gugatan warga atas izin lingkungan PT TMS dimenangkan PTUN Manado pada 2 Juni 2022. Putusan PTUN itu membatalkan Izin Lingkungan PT TMS dan menunda pelaksanaan segala aktivitas PT TMS,” paparnya.

Berdasarkan putusan PTUN Manado ini, sesungguhnya PT TMS hingga saat ini tidak punya legitimasi secara hukum untuk dapat melakukan operasi pertambangan di Pulau Sangihe, sebab Izin Lingkungan sebagai dasar izin operasi telah dibatalkan oleh PTUN Manado.

Begitupun jika dikaitkan dengan Pasal 35 huruf K Undang-undang 27/2007 Jo. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir dan pulau kecil terlarang untuk aktivitas pertambangan mineral apabila menimbulkan konflik sosial dan juga keruskan ekologis.

“Konflik sosial di pulau sangihe kian hari semakin terasa artinya secara sosial juga PT TMS lagi-lagi tak punya legitimasi,” ujar Samsared Barahama, pegiat lingkungan di Pulau Sangihe.

Alih-alih mematuhi putusan pengadilan. PT TMS justru melakukan pembangkangan. Pada 13 Juni 2022, perusahaan tetap memobilisasi alat berat ke lokasi perusahaan di Kampung Bowone melalui Pelabuhan Panaru. Upaya memasukan alat berat tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat TNI-Polri.

Baca juga
Pemerintah Beri Sinyal Larangan Eskpor Timah Mulai Berlaku 2023

Namun akhirnya warga berhasil mengusir tiga unit alat berat tersebut dan segera dibawa keluar dari Pulau Sangihe pada 16 Juni 2022. Perusahaan jelas tidak memiliki izin, segala aktivitas yang dilakukan mereka harus dinyatakan sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum.

Upaya PT TMS tak berhenti di situ saja. Robison Saul, salah satu warga Sangihe yang turut dalam aksi mengadang alat berat PT TMS, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe.

Pada 30 Juni 2022, Robison menghadiri panggilan penyidik dan langsung ditahan pada hari yang sama. Robison dituduh membawa senjata tajam sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 karena diduga membawa pisau besi putih ketika melakukan penghadangan alat berat.

Padahal, pisau besi putih tersebut merupakan benda pusaka yang diwariskan dari mertua laki-laki Robison. Pisau itu digunakan sehari-hari untuk melaut; memotong umpan, memotong tali jangkar, membersihkan tiram.

“Polres Kepulauan Sangihe jelas mengada-ngada tuduhan pidana terhadap Robison, dan kami menduga hal tersebut merupakan bentuk represifitas dan kriminalisasi terhadap pembela HAM lingkungan,” ungkap Jan Takasihaeng, Koodinator SSI.

 

Tinggalkan Komentar