Minggu, 29 Januari 2023
07 Rajab 1444

Transaksi Aset Kripto Sumbang Penerimaan Pajak Rp231,75 Miliar

Selasa, 20 Des 2022 - 20:29 WIB
Penulis : Ahmad Munjin
Transaksi Aset Kripto Sumbang Penerimaan Pajak Rp231,75 Miliar - inilah.com
Menurut Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (20/12/2022), penerapan pajak kripto merupakan salah satu bentuk reformasi pajak yang akan terus dilakukan pemerintah. (Foto: iStockphoto.com)

Realisasi penerimaan pajak kripto sejak Juni hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp231,75 miliar. Demikian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan.

Realisasi tersebut terdiri atas pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri Rp110,44 miliar dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendaharawan Rp121,31 miliar.

“Pajak kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, namun mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers “APBN KITA Desember 2022” secara daring di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca juga
Di Balik Bentrok Maut Smelter GNI, Gaji TKA China 7 Kali Pekerja Lokal

Ia menjelaskan penerapan pajak kripto merupakan salah satu bentuk reformasi pajak terhadap penerimaan pajak yang akan terus dilakukan pemerintah.

Selain pajak kripto, terdapat pula bentuk reformasi pajak lainnya sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni PPN PMSE yang realisasinya telah mencapai Rp9,66 triliun dari 134 PMSE.

Secara perinci, realisasi PPN PMSE terdiri dari Rp730 miliar pada Juli-Desember 2020, Rp3,9 triliun pada Januari-Desember 2021, dan Rp5,06 triliun pada Januari-14 Desember 2022.

Kemudian terdapat pula penerapan pajak layanan teknologi finansial (fintech)-peer to peer (p2p) lending senilai Rp209,8 miliar meliputi PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta Rp88,15 miliar PPh 25 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri.

Baca juga
Inilah Dua Insentif Pajak Kesehatan yang Diperpanjang hingga Juni 2022

Selain itu, sambung Sri Mulyani, dampak reformasi pajak berupa pula penyesuaian tarif PPN sebesar 1 persen yang menambah penerimaan negara Rp53,57 triliun.

“Penyesuaian tarif PPN ini berlaku pada 1 April 2022,” tuturnya.

Dirinya membeberkan, realisasi tersebut terdiri dari Rp1,96 triliun pada April, Rp5,74 triliun pada Mei, Rp6,81 triliun pada Juni, Rp7,15 triliun pada Juli, Rp7,28 triliun pada Agustus, Rp6,87 triliun pada September, Rp7,62 triliun pada Oktober, Rp7,57 triliun pada November, dan Rp2,57 triliun per tanggal 14 Desember 2022.

Tinggalkan Komentar