Tuding Skenario Gelap Pemilu Mei 2024, Benny K Harman Irit Bicara

Tuding Skenario Gelap Pemilu Mei 2024, Benny K Harman Irit Bicara - inilah.com
Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman. ist

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai tudingan skenario gelap pemerintah terkait usulan hari pencoblosan Pemilu pada 15 Mei 2024. 

“Saya tidak tahu, silahkan tanyakan kepada pemerintah,” kata Benny saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (16/10/2021).

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu telah mengusulkan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan digelar pada 21 Februari 2024. Usulan itu disampaikan KPU dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin 9 September lalu.

Mengenai perbedaan usulan KPU dan Pemerintah ini, Benny mengatakan sikap partainya adalah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Baca juga  PDIP Minta Etika Anies Diperbaiki Dulu Sebelum Jadi Capres

“Kami ikut aturan,” ujar anggota Komisi III itu.

Benny menambahkan, tudingan skenario gelap Pemilu 2024 pada bulan Mei sebaiknya dijelaskan oleh pemerintah.

“Tanyakan ke pemerintah,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Benny mengungkapkan kecurigaan kepada pemerintah yang mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada bulan Mei. Benny bahkan menyebut usulan tersebut patut dicurigai sebagai skenario gelap pemerintah. Menurutnya, keputusan pelaksanaan Pemilu 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU RI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat bersama dengan Komisi II DPR pada 16 September mengungkapkan alasan mengenai usulan Pemilu digelar pada Mei 2024. Salah satu alasan pemerintah yaitu untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat. Selain itu jika Pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, ia khawatir akan terjadi ganguan stabilitas politik.

Baca juga  Antisipasi Joki, Timsel KPU-Bawaslu Terapkan Skrining Wajah dalam Tes Tertulis

Tito juga berkaca pada pengalamannya sebagai Kapolri pada Pemilu 2019. Ia mengungkapkan ketika itu terjadi situasi politik yang keras di tengah masyarakat.

“Dampak 7 bulan (masa kampanye) itu kita belajar tahun 2019. Pengalaman saya sebagai Kapolri jujur saja kasihan melihat bangsa terpolarisasinya begitu lama, 7 bulan. Kita ingin masa kampanye lebih pendek sehingga polarisasi, atas nama demokrasi fine, tapi kenyataannya polarisasi itu akan mengakibatkan perpecahan bahkan konflik dan kekerasan,” kata Tito.

Jika Pemilu dilaksanakan pada Mei 2024, maka masa kampanye akan bertepatan dengan bulan Ramadhan yang diperkirakan masuk pada bulan Maret 2024. Sejumlah fraksi di Komisi II juga tidak setuju jika masa kampanye dilakukan di bulan Ramadhan.

Baca juga  AHY: Putusan PTUN Jakarta Simbol Kemenangan Demokrasi

Tinggalkan Komentar