Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya menyatakan kenaikan dana desa adalah harga mati tak bisa dinegosiasikan lagi. Sebab, selama ini keberadaan desa selalu terpinggirkan, pemerintah pusat ia nilai terlalu fokus pembangunan di daerah perkotaan saja.
“Republik ini punya hutang ke desa, semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi kenaikan 10 persen ke depan harga mati, dana desa dari APBN. Setuju?” katanya saat beri sambutan di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).
Kenaikan itu dirasa pantas, mengingat kontribusi desa bagi Indonesia sangat banyak. Apalagi, sambung dia, Sebelum terbentuknya republik Indonesia, desa sudah hadir lebih awal jika masyarakat melihat pada prasasti di Jawa, Sunda, pada 350 masehi desa sudah ada.
“Tetapi jangan selalu desa di marjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” ujarnya.
Selain kenaikan dana desa, ia juga meminta agar pemerintah pusat juga menaruh perhatian soal jabatan kepala desa yang sebentar lagi akan habis. Surta mendesak agar Pilkades segera terlaksana.
“Saya minta kepada ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan,” tegas Surta.
Diketahui, puluhan ribuan kepala desa (kades) berkumpul di Gelora Bung Karno (GBK) hari ini, Minggu (19/3/2023) pagi, untuk merayakan peringatan Hari Desa Nasional.
Acara yang awalnya ingin digelar di Parkir Timur Senayan pada pukul 9:00-16:00 WIB tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 50 hingga 100 ribu massa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diagendakan hadir.
Tinggalkan Komentar