Senin, 29 Mei 2023
08 Dzul Qa'dah 1444

Uang Gelap Rp349 Triliun, Pakar Sebut Ucapan Kepala PPATK Tak Sinkron

Rabu, 22 Mar 2023 - 10:57 WIB
Penulis : Ahmad Munjin
Dana Gelap Rp349 Triliun, PPATK: Sebagian Besar Terkait Ekspor-Impor dan Pajak - inilah.com
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023). (Tangkapan Layar: Antara/Putu Indah Savitri)

Pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dana siluman Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditengarai tidak sinkron dengan pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketidaksinkronan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) PPATK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

“Apakah Kepala PPATK Ivan Yustiavandana lakukan pembohongan publik?” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mempertanyakan di Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Pertanyaan tersebut terkait dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana yang menyebutkan laporan hasil analisis keuangan yang mencatat transaksi senilai Rp349 triliun di Kemenkeu turut melibatkan pihak luar.

Baca juga
Penggolongan Berlaku di 2023, Sepeda Motor 250-500 CC Harus Pakai SIM C1

Menurut Ivan, transaksi itu pihaknya ungkap karena semua transaksi itu melibatkan tugas dan fungsi Kemenkeu. Ia mengatakan transaksi tersebut umumnya banyak melibatkan masalah pajak dan ekspor impor.

“Jadi Rp349 triliun itu tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kemenkeu. Tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu, sebagai penyidik tindak pidana asal,” kata Ivan di kompleks parlemen, Selasa (21/3/2023).

Dalam satu kasus ekspor-impor, Ivan mencontohkan, angkanya bisa mencapai Rp100 triliun.

Ivan menerangkan secara umum total transaksi tersebut menyangkut tiga aliran. Pertama, dilakukan oleh oknum. Kedua, dilakukan oleh oknum dengan tugas dan fungsinya di Kemenkeu. Ketiga, PPATK tidak menemukan oknum, tapi melacak tindak pidana asalnya.

Baca juga
Berutang Lagi, Jokowi Serap Dana Rp11 Triliun dari Lelang SBSN

“Jadi tindak pidana asal misalnya, kepabeanan atau perpajakan, itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya,” kata Ivan.

Padahal, menurut Anthony, Menteri Keuangan Sri Mulyani awalnya sudah mengatakan adalah memang Menkeu tidak melihat nilai Rp300 triliun tetapi dia mengakui mendapat laporan dari PPATK dari 2009 sampai 2023.

“Bahkan dia (Menkeu Sri Mulyani) mengatakan dari tahun 2007 ada 266 laporan yang melibatkan 964 pegawai Kementerian Keuangan,” ungkap Anthony.

Jadi, ditegaskan dia, sekali lagi Menkeu Sri Mulyani mengatakan adanya keterlibatan sebanyak 964 pegawai Kemenkeu. “Lalu kemudian Ivan Yustiavandana Kepala PPATK mengatakan tidak melibatkan pegawai kementerian keuangan,” tukasnya.

Baca juga
Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Menpora Justru Minta Maaf ke Menkeu

Anthony pun mempertanyakan apakah Ivan Yustiavandana melakukan pembohongan publik. “Karena tidak sinkron. Katanya sehari atau dua hari sebelumnya, statemen dari Kementerian Keuangan melibatkan 964 pegawai kementerian keuangan,” demikian Anthony kembali mempertanyakan.

Tinggalkan Komentar