UMKM Pangan Tidak Perlu Izin BPOM

UMKM Pangan Tidak Perlu Izin BPOM - inilah.com
ist

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, tidak semua Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diwajibkan meminta izin kepada BPOM.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, sejatinya ada pengecualian bagi UMKM bidang pangan.

“Di undang-undang pangan ada afirmatif atau pengecualian bagi UMKM di bidang pangan,” kata Herman Khaeron kepada Inilah.com, Rabu (20/10/2021).

Jika memaksakan aturan izin BPOM, maka jutaan UMKM akan mati dan gulung tikar. Aturan tersebut bahkan disebutkan bisa membunuh puluhan juta pelaku UMKM.

Sebagai informasi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta atau 99,99 persen dari pelaku usaha di Indonesia. 

Baca juga  63 Juta Warung Indonesia Terancam Dicaplok Asing

Kemudian menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), UMKM mampu menyerap hingga 119 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha nasional.

Baca juga: Viral Pelaku UMKM Terancam Denda Rp4 Miliar, BPOM Buka Suara

Sebelumnya, viral di media sosial curhatan dari warganet yang membagikan cerita seorang pelaku usaha UMKM makanan beku (frozen food) terancam dipenjara atau denda Rp4 miliar karena tidak memiliki Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) ke BPOM.

Dalam keterangan resmi BPOM, Selasa (19/10/2021), pangan olahan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar dari BPOM adalah pangan olahan dengan kriteria, sebagai berikut:

Baca juga  Tren Kasus Positif Menurun, Masyarakat jangan Lengah

1. Mempunyai masa simpan/kedaluwarsa kurang dari 7 hari (dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label)

2. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir

3. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen 

4. Pangan olahan siap saji

Selain pangan olahan yang izin edarnya diterbitkan BPOM, terdapat jenis PIRT dengan jenis pangan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, perizinannya diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

BPOM menekankan, pangan olahan siap saji sebagaimana kriteria dikecualikan di atas, peredarannya dapat disimpan sementara pada suhu beku untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga mutu produk sebelum didistribusikan dan disajikan hingga sampai ke tangan konsumen.

Baca juga  BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac untuk Anak 6-11 Tahun

“Contoh pangan olahan siap saji yang disimpan beku, seperti mie ayam yang dibekukan atau ayam berbumbu yang dibekukan,” bunyi pernyataan BPOM.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah termasuk BPOM dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil mengedepankan pembinaan.

Tinggalkan Komentar