Senin, 30 Januari 2023
08 Rajab 1444

Tetapkan UMP 2023 DKI Naik 5,6 Persen, Partai Buruh Sebut Heru Budi Tak Punya Empati

Rabu, 30 Nov 2022 - 15:20 WIB
Pj Gubernur DKI, Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022). (Foto: Bisnis.com).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono tak punya empati. Karena menaikan UMP 2023 hanya 5,6 persen, masih di bawah inflasi.

“Sikap Partai Buruh sekaligus KSPI, menolak keras keputusan Pj DKI, Heru Budi tentang UMP 2023. Dia tak punya hati. Tak punya empati kepada pekerja atau buruh. Kenaikan UMP 2023 di bawah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Said dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Dia pun tak ragu menyebut Pj Gubernur DKI lebih berpihak kepada kapitalis atau pengusaha nakal yang selama ini, memeras keringat buruh.

“Apa Pj Gubernur DKI enggak paham. Buruh sudah dua tahun tidak naik upah. Dipukul lagi kenaikan harga barang sebagai dampak kenaikan harga BBM,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Baca juga
PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Kantongi Harta Rp31 Miliar, Punya Harley Davidson dan Brompton

Dibandingkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di sejumlah daerah, lanjut Said, kenaikan UMP 2023, tidak ada apa-apanya.

“Coba cek, berapa UMK Kabupaten Bogor, Subang, Majalengka dan Cirebon. Semuanya 10 persen. Dua kali Jakarta, ibu kota sebuah negara besar,” tandasnya.

Dalam perhitungan UMP 2023 DKI, Said menyebut sejumlah hal yang tidak pas. Semisal, Pemprov DKI mengacu kepada angka inflasi September 2021 ke September 2022.

Akibatnya, UMP 2023 DKI, tidak menghitung kenaikan harga barang sebagai dampak kenaikan harga BBM yang diberlakukan 3 September 2022. “Kenaikan UMP 2023 DKI di bawah inflasi tahun berjalan sebesar 6,5 persen. Tahun depan, upah naik jadi Rp4,9 juta, tidak akan cukup. Buruh yang sudah miskin, makin miskin,” ungkapnya.

Baca juga
Partai Buruh Curigai Penyusunan Perppu Cipta Kerja tak Libatkan Kemenaker

Selanjutnya Said memberikan rincian kasar kebutuhan hidup buruh, dengan upah Rp4,9 juta. Untuk sewa rumah di DKI, sekitar Rp900 ribu-Rp1.000.000 per bulan. Biaya transportasi diasumsikan Rp24 ribu per hari, dikalikan 5 hari kerja menjadi Rp625 ribu.

Sedangkan pengeluaran untuk makan, katakanlah yang termurah makan di warteg. Sekali makan Rp20 ribu, dikalikan 3 menjadi Rp60 ribu. Totalnya menjadi Rp1,8 juta per bulan. “Kita asumsikan buruhnya masih bujangan. Belum ada isteri dan anak,” terang Said.

Sehingga sisa gaji setelah dikurangi sewa rumah, transportasi dan biaya makan, sebesar Rp1,5 juta. Dana sebesar itu belum dipotong untuk pulsa, bayar listrik, dan keperluan lain. “Sekarang kita tanya saja kepada Pj Gubernur DKI, sanggup enggak hidup di Jakarta dengan modal Rp1,5 juta? Bisa hidup enggak dia? Kalau dia sanggupi, kita coba dulu. Kalau enggak sanggup kenapa suruh buruh hidup dengan dana segitu. Gunakanlah akal sehat,” pungkasnya.

Baca juga
Heru Budi Pastikan Keamanan di Jakarta Saat Natal dan Tahun Baru

 

 

Tinggalkan Komentar